Puluhan Polisi Jakarta Barat Positif Memakai Narkoba

Jakarta, Metropol - Meski telah terbukti positif mengkonsumsi narkoba, 34 Polisi di Polres Metro Jakarta Barat belum mendapat sanksi pemecatan. Bahkan mereka juga belum tentu akan dibawa ke sidang kode etik.

Menurut Kasubag Humas Polres Metro  Jakarta Barat Kompol Heru Julianto, puluhan polisi itu sekarang sedang diberi pelatihan fisik, yang rencananya akan dilakukan selama satu bulan penuh. "Supaya kandungan narkoba dalam tubuhnya keluar," kata Heru  saat ditemui Metropol di Polres Jakarta Barat, Jumat (12/09/).

Jika setelah pelatihan selama sebulan ternyata urine 34 anggota Polres Jakarta Barat masih positif mengandung narkoba, mereka akan direhabilitasi. Biaya rehabilitasi, ujar Heru, dipotong dari gaji mereka. Sama seperti pelatihan, proses rehabilitasi pun akan berjalan selama satu bulan.

Bila ternyata setelah melewati masa rehabilitasi mereka masih menggunakan narkoba, mereka akan dibawa ke sidang kode etik. "Hukuman terberat, mereka akan dikeluarkan dari Kepolisian," ujar Heru.

Sebelumnya, 34 Polisi terbukti positif menggunakan narkoba. Polres Jakarta Barat memperoleh informasi nama puluhan polisi itu dari pengedar narkoba di wilayah Kampung Ambon, Jakarta Barat. Setiap pengedar yang terjaring operasi polisi di Kampung Ambon dimintai keterangan siapa saja pemakainya. (Kamal)

Bantuan Dinas Sosial Provinsi Banten Untuk Korban Longsor Dan Kebakaran

Lebak, Metropol - Bertempat di gedung balai desa Cibeber Tim Tagana (Taruna Siaga Bencana) Bandi Ketua Koordinator Lebak Selatan mewakili Dinsos Provinsi Banten menyerahkan sembako untuk korban bencana longsor dan kebakaran beberapa waktu lalu di Kecamatan Cibeber. Bantuan ini langsung diterima Kepala Desa Cibeber Jalo Harto. Hadir saat itu Muhamad Chotim Kapolsek  Cibeber dan Babinmas, serta anggota masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Dalam Sambutannya Bandi mengatakan, ”kami datang menyampaikan bantuan ini walau tidak seberapa nilainya, akan tetapi semoga bermanfaat bagi para korban bencana,” kata ketua koodinator Tagana Lebak Selatan.

Jalu Harto, Kades Cibeber mejelaskan, ”terima kasih kami kepada Dinsos Provinsi yang begitu peduli terhadap masyarakat dan  insya Allah semua bantuan ini akan kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya,” kata Kades Jalu Harto 

Seraya menandaskan, sesungguhnya memangku jabatan Kades ini adalah mutlak untuk membantu masyarakat. Memiliki jadi Kepala Desa bukan untuk mencari lahan uang,” Pungkasnya. Bravo Kades!! (Dicky Abiasa)

Kepala Sekolah Sukorejo 01 Semi Preman

Jember, Metropol - Adanya permasalahan di SD Sukorejo 01 Kecamatan Bangsalsari Desa Sukorejo Kabupaten Jember sangat tidak menyenangkan bagi guru sokwan dan PNS di karenakan Kepala sekolah tidak transparan mengenai dana yang di embat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kejadian ini sangat lama sekali, tapi pihak guru sangat takut dengan Kepala Sekolah untuk menegurnya. 

Menurut informasi dari narasumber yang di himpun wartawan Metropol sangatlah positif.  Kepala Sekolah. Sutresno yang beralamat Rowotamtu Kecamatan Rambipuji ini sangat valid sekali mengenai dana Negara yang di selewengkan, apalagi tim Metropol juga mendapat aduan dari para guru yang tidak pro ke Kepala Sekolah membeberkan semua tindak-tanduk Kepala Sekolah yang ugal-ugalan dan seenaknya sendiri tanpa pikir panjang, akibatnya semua wartawan yang datang di kantor Kepala Sekolah SD Sukorejo 01 untuk konfirmasi selalu di bohongi, dengan sumpah-sumpah palsu.

Bukti dilapangan sangat akurat sekali, tapi Kepala Sekolah tetap dengan pendiriannya dan para guru siap jadi saksi bila permasalahan ini di bawa ke Pengadilan Negeri atau di laporkan ke Mapolres Jember, untuk di usut/di pertanggungjawabkan.

Penjaga sekolah (waker) membuka kebusukan kepala sekolah, “kalau saya mas benar- benar di gaji 100 ribu rupiah, tapi harus di akui 200 ribu rupiah itu memang perintah atasan saya mas,” kata waker yang tidak mau di sebutkan namanya. 

“Sisa pasir, batu, kayu, semen, kapur, semua di angkut di bawa kerumahnya untuk garasi mobil dan semua masyarakat tahu kalau barang material di angkut mas,” imbuh waker.

“Dana DAK yang turun untuk bangunan tahun 2013 belum selesai mas, gimana mau maju sekolah kita, kalau atasan semi mafia,” kata salah satu guru kepada wartawan.

Semua ini hanya rekayasa Kepala Sekolah mas, “kepala sekolah tidak punya etika kan lucu mas, seharusnya kasih contoh yang baik, kok malah ngajari korupsi. Kepala sekolah yang arogan dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum di ketahui pihak Diknas, dan guru-guru di ancam untuk tidak di ajukan Sertifikasi,” ungkap para guru yang kesal dengan kepala sek

olah.

Bangunan perpustakaan yang seharusnya selesai sampai sekarang belum selesai, masalahnya setiap dana yang turun, Kepala Sekolah ambil Rp 5 juta setiap bulan, itupun tidak diberitahu untuk keperluan apa.

Apapun itu, Kepala Sekolah harus bertanggungjawab dengan kata-kata yang di sampaikan kepada semua guru. Saat di tegur pengawas Kepala Sekolah hannya menundukkan kepala, “kamu itu salah, masalah dana yang kamu ambil tidak transparan, apalagi sisa-sisa bahan bangunan kamu bawa pulang,” ujar pengawas.

Kepala Sekolah berani memalsukan tanda tangan para guru dan waker/mandor dan Kepala Sekolah sendiri menggelembungkan jumlah murid dari tahun 2011 Juli - Juli 2014. Yang tadinya jumlah murid 394 di gelembungkan menjadi 418. Sedangkan murid dapat Dana Bos 48.000  rupiah, itukan tidak wajar dan sisa buku masih banyak tidak terpakai, “terus mau jadi apa pendidikan kalau gini,” ungkap guru yang lain. (Andik)

Selamatkan Jembatan Kaki Dibelah Parang

Pinrang, Metropol - Sage (61) warga Dusun Ammani, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat, guna mendapatkan pertolongan setelah kaki kanannya mengalami luka serius akibat terkena sebilah parang di sebuah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tepatnya, Jembatan Ammani perbatasan Desa Tadang Palie Kecamatan Cempa Pinrang.

Luka dibagian kaki Sage memang cukup parah akhirnya pihak medis di puskemas setempat, Desa Tadang Palie memutuskan untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum (RSU) Lasinrang Pinrang. Sementara pihak RSU tersebut juga tidak mampu menangani luka korban namun pihak rumah sakit hanya menyarankan agar pasien segera dirujuk ke RSU Kota Pare-pare.

Para tenaga medis di RSU Pare-pare yang sudah terbiasa bekerja cepat dan tanpa basa basi, langsung dibawa pasien ke ruang periksa untuk mendapat perawatan medis dan tak lama kemudian, pihak rumah sakit memperbolehkan pasien untuk dibawah pulang dalam keadaan membaik.

Meski luka di kaki Sage sudah membaik namun rasa kecewa kepada pemerintah masih berat untuk ia lupakan, sebabnya, jangankan dijenguk oleh pemerintah, untuk biaya mobil Ambulance ke RSU Pare-pare saja di tanggung sendiri belum lagi pekerjaan Sage yang setiap saat bertugas membersihkan sampah gelondongan yang menumpuk di tiang jembatan Ammani itu, dan upah diberikan oleh pemerintah yaitu, Rp 300.000/bulan.

Kekecewaan itu seketika diungkapkan dihadapan wartawan Metropol, dimana Sage mengatakan, “saya kecewa karena, dua pejabat Kepala Desa (Kades) yang berbatasan yakni, Husain Kades Tadang Palie dan Sukardi, Kades Mattirotasi tak satupun yang datang menjenguknya saya, baik saat saya dirujuk kerumah sakait maupun setelah saya pulang dari rumah sakit,” katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BPMD) Pinrang, Drs. Alimin M.Si yang ditemui Metropol mengatakan, “saya turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara kita pak Sage, mudah-mudahan ada kesempatan yang bisa saya gunakan untuk mengunjungi rumahnya tapi untuk saat ini, kegiatan cukup padat dan banyak urusan yang harus saya selesaikan,” kata Kabid BPMD Pinrang. (Muh Saleh A)

Drs Abdul Rahman Assegaf Calon Bupati Pangkep Terfavorit

Pangkep, Metropol - Bukan basa basi, sosialisasi yang dilakukan tim sukses (Timses) Drs. Abdul Rahman Assegaf yang menghendaki dirinya maju sebagai calon Bupati Pangkep ke depan “Makin kencang”. Dukungan dari segenap elemen masyarakat pun semakin “Mantap” mengejar elektabilitas Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE.

Tim sukses Drs. Abdul Rahman Assegaf yang saat ini gencar melakukan “sosialisasi” kepastian Wakil Bupati Pangkep maju sebagai kandidat calon Bupati Pangkep periode 2015 – 2020 tak kenal lelah melakukan kunjungan silaturrahmi dari rumah ke rumah guna meyakinkan warga bahwa Drs. Abdul Rahman Assegaf “Serius” mencalonkan diri menjadi kandidat calon Bupati Pangkep lima tahun ke depan.

Ibarat dayung bersambut, kunjungan silaturrahmi yang terbangun selama ini telah menunjukkan “titik terang”. Drs. Abdul Rahman Assegaf memperoleh aspresiasi dari segenap elemen masyarakat, mulai dari wilayah daratan, pegunungan hingga kepulauan terpencil. “Ini membuktikan bahwa Drs. Abdul Rahman Assegaf sebagai kandidat calon Bupati Pangkep “terfavorit” dan diterima semua kalangan.

Drs. Abdul Rahman Assegaf sangat serius untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Pangkep periode 2015 – 2020 mendatang. Bukti keseriusan tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya baliho, banner, sticker yang tersebar hingga pelosok perkampungan terpencil. Dan yang lebih meyakinkan lagi, tim sukses Abdul Rahman Assegaf makin gencar melakukan kunjungan silaturrahmi hingga larut malam.

Mendapat sambutan dan apresiasi dari segenap elemen masyarakat, tim sukses Abdul Rahman Assegaf pun makin bersemangat melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, menyusuri perkampungan terpencil. “Kami yakin Abdul Rahman Assegaf Harapan Rakyat, bakal memenangi  Pilkada Bupati Pangkep 2015 mendatang,” kata timses wakil bupati Pangkep ini.

Selain melakukan kegiatan sosialisasi, tim sukses Abdul Rahman Assegaf intens membangun komunikasi politik dengan sejumlah pimpinan parpol serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, cendekiawan muslim serta segenap elemen masyarakat yang memang menghendaki perubahan. (H Pattola)

Empat Pilar Pembangunan Maritim Indonesia

Jakarta, Metropol - Dalam dialog maritim (Arah Strategi Kelembagaan Maritim) oleh Lembaga Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (Isla – Unhas), Forum Maritim Hebat (FMH) dan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW – Indonesia), yang berangkat dari pemikiran isu maritim mengemuka berkat visi dan misi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Dialog maritim yang menajamkan pola pikir ke empat dimensi menjadi prioritas dalam pembangunan maritim Indonesia, yaitu 1. Pengarusutamaan isu maritim, 2. Reorientasi pembangunan maritim bagi partisipasi publik yang luas dan pro – poor, 3. Reformasi lembaga pelaksana pembangunan, 4. Reformasi program-program kemaritiman.

Penajaman itu, kata Ketua DPP Bidang Maritim Rokhmin Dahuri, sebagai pembicara utama, mengatakan, opsi tersebut harus bisa menyelesaikan berbagai masalah pelik dibidang maritim, mulai dari transportasi hingga pangan.

“Memang ada opsi memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Koordinator. Tapi jangan tambah Menko. Jadi Menko Perekonomian plus Maritim,” kata Rokhmin Dahuri, dalam diskusi dialog maritim, di gedung Dewan Pers Jakarta, (Jumat, 12/9).

Opsi pembentukan Kementerian Kordinator Maritim saat ini sedang dibahas bersama Tim Transisi. Tujuannya, selain memperkuat visi-misi Jokowi-JK di bidang maritim, juga ingin terjadi perampingan di kabinet Jokowi-JK.

"Cuma opsi pertama itu KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) diperkuat dengan nambah tupoksi baru. Jadi biotekbologi, pengelolaan migas di kelautan masuk KKP. Jadi direktorat ruang dan pesisir satu direktorat saja jadi direktorat kawasan terpadu. Yang lain ada industri kelautan terbarukan. Kita ingin perampingan, bukan di kementerian tapi di direktorat," kata Rokhmin lagi.

Rokhmin membeberkan memang saat ini Jokowi-JK menjadikan maritim sebagai slaah satu prioritas dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Terlebih Jokowi melihat banyak masalah kenegaraan timbul khusus di sektor ini, mulai dari kemiskinan, infrastruktur hingga transportasi.

"Jadi jangan kayak macan ompong seperti sekarang," ujarnya.

Saat ini banyak problem di kelautan karena sumberdaya manusia yang kurang unggul. Kecelakaan kapal laut, kemudian 640 ribu kapal yang mayoritas kurang modern dan kurang berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan perkuatan kelembagaan akan menyelesaikan masalah kelautan saat ini.

"(Menteri) Kelautan Insya Allah profesional dan ahli. Kalau diserahkan bukan  ahlinya tunggu kehancurannya," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua ISLA Unhas, Agus Ajar Bantung mengingatkan pentingnya reformasi struktur kelembagaan KKP demi suksesnya pembangunan maritim. Karena itu dia mengingatkan kepada Jokowi-JK untuk melakukan empat langkah dalam reformasi kelembagaan di KKP.

"Pertama membentuk dan memantapkan keberadaan Kementerian Maritim yang bertanggungjawab atas orientasi program pembangunan infrastruktur, tol laut, kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim," katanya.

Kedua, sambung Agus, membentuk lembaga Coast Guard (Koordinasi Keamanan Laut) yang kuat untuk memastikan kedaulatan negara atas wilayah laut. Ketiga, menguatkan posisi kewenangan lembaga yang telah ada, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya alam pesisir dan laut.

"Melakukan pembangunan sumber daya manusia bidang maritim dan melakukan reorientasi politik anggaran bagi anggaran yang pro maritim," tambah dia.

Proses menuju itu, adalah konsekuensi logis dari suksesnya pembangunan maritim Indonesia. Posisi sebagai pemilik laut terluas di dunia, pemilik pulau dengan jumlah terbanyak di dunia, pemilik keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, maka Indonesia akan menjadi poros bagi maritim dunia sejauh pengelolaan potensi-potensi tersebut berjalan optimal. (Delly M)

Polri – Ombudsman Perpanjang Nota Kesepahaman

Jakarta, Metropol - Kerjasama Polri dan Ombudsman mengenai penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat, dalam rangka menjalankan ketentuan Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Ketentuan itu yang diatur dalam pasar 44 UU No 37 tahun 2008, sesuai pasal 44, dengan isi, setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sejatinya kata Kapolri, Polri bersedia memberikan pendampingan, bahkan memidanakan siapapun yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan. Tentunya dalam rangka kerjasama. 

“Jadi kalau Polri melakukan penegakan hukum terhadap pasal 44 adalah menjalankan Undang-undang. Jangan disebut mengkriminalisasi. Kerjasama, sekaligus bantuan teknis Polri terhadap Ombudsman, apabila ada saksi atau terlapor yang diundang atau dipanggil, tapi tidak datang ada ancaman pidananya,” kata Kapolri.

Jadi dalam kerjasama ini mengatur kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Ombudsman dan Polri, dalam menjalankan tugas, seperti bantuan teknis dari kepolosian untuk menghadirkan terlapor atau saksi secara paksa. Apabila terlapor atau saksi tersebut tidak memenuhi panggilan Ombudsman selama tiga kali berturut-turut.

Kapolri mengatakan, dalam kondisi seperti ini, Polri akan menyiapkan sepenuhnya bantuan teknis untuk mendapingi Ombudsman. 

“Seandainya dalam pemanggilan itu dikuatirkan akan terjadi perlawanan dan menimbulkan masalah, baru kita dampingi. Tapi bukan kita yang membawa. Itu melanggar undang-undang. Tapi kalau sudah tiga kali berturut-turut, tidak hadir, mungkin Ombudsman melaporkan kepada kami,” tegas Sutarman.

Terkait kerjasama bantuan teknis, Danang menyatakan walau bantuan teknis Polri tidak dapat dilakukan sebagaimana layaknya pemanggilan paksa dalam upaya penyidikan, setidaknya aparat kepolisian dapat memberikan pendampingan bagi petugas Ombudsman dalam rangka menghadirkan terlapor atau saksi.

Atas dasar itu, kerjasama yang sudah lima tahun berlalu, Polri dan Ombudsman membuka kembali lembaran baru itu. Danang mengatakan, “sebelumnya pada tahun 2011, masa berlakunya habis. Danang menganggap perpanjangan MoU sangat penting. Mengingat selama kurun waktu lima tahun terakhir, pelayanan kepolisian menempati posisi kedua institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat,” ujarnya.

Data statistik Ombudsman, hingga pertengahan tahun 2014, Ombudsman menerima 3021 aduan masyarakat. Dari laporan tersebut 390 laporan diantaranya adalah laporan yang terkait pelayanan kepolisian. Total laporan yang terkait dengan kepolisian dalam kurun waktu 2009 – 2014 mencapai 2365 laporan. 

Sumber Ombudsman mendata tahun 2009 – 2014, laporan keseluruhan sebanyak 15462. Dan laporan terkait kepolisian 2365.

Data statistik tersebut, Danang mengharapkan kepolisian menggaungkan reformasi birokrasi di semua lini. Mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Ia juga berharap institusi kepolisian menjalankan reformasi birokrasi dengan lebih baik. Sehingga benar-benar mengedepankan kualitas pelayanan publik. 

Sementara, Kapolri Sutarman menyambut baik penandatangan MoU. Ia menyatakan Ombudsman merupakan salah satu lembaga pengawas. Khususnya bagi lembaga yang memiliki fungsi pelayanan masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia membenarkan Polri sebagai institusi yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat, memiliki banyak instrumen pelayanan, mulai dari pelayanan yang terkait aspek penegakan hukum hingga pelayanan-pelayanan lain, seperti SIM, STNK, BPKB, SKCK, izin keramaian, dan izin kepemilikan senjata api.

Sepanjang tahun 2012, Polri telah memberikan 54.353.222 pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan yang terkait penegakan hukum maupun pelayanan terkait pelayanan lain. Pelayanan itu meningkat di tahun 2013 menjadi 57.927.067. Namun, menurut Sutarman, masih ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan Polri.

“Dari complain-complain yang paling banyak complain terkait penegakan hukum. Mulai dari orang membuat laporan, karena laporannya mungkin perdata dan tidak masuk kualifikasi tindak pidana, jadi tidak diterima. Lalu, ada yang sudah buat laporan, tapi laporannya lama dan tidak selesai-selesai. Itu juga pasti tidak puas,” ujarnya.

Sutarman menyadari, dalam memberikan pelayanan, masih ada hal-hal yang dirasa kurang pas oleh masyarakat. Ia berkomitmen untuk segera menyelesaikan laporan-laporan itu, sehingga masyarakat menjadi terpuaskan. Di lain pihak, ada beberapa hal yang harus diluruskan karena adanya perbedaan persepsi di masyarakat.

Misalnya, dalam pembuatan laporan ke kepolisian. Ada kalanya, masyarakat melaporkan suatu peristiwa yang mereka anggap sebagai tindak pidana, padahal sebenarnya bukan tindak pidana, melainkan perdata. Laporan itu tentu tidak akan ditindaklanjuti karena masalah perdata bukan merupakan domain kepolisian.

Kemudian, mengenai laporan masyarakat yang tidak puas karena ditetapkan sebagai tersangka. Sutarman menjelaskan, dalam penetapan tersangka, ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Penyidik harus memiliki sekurangnya dua alat bukti dan penetapan tersangka itu harus melalui gelar perkara.

Dalam gelar perkara, semua pihak terkait dihadirkan, termasuk ahli. Mereka akan menilai secara komperhensif dan transparan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Apabila perkara itu didukung dua alat bukti, penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur dan orang itu harus bertanggung jawab secara hukum.

Apabila penetapan tersangka tidak dilakukan sesuai persyaratan dan prosedur yang benar, penyidik harus membatalkan atau menghentikan penyidikan. Sutarman mengungkapkan, untuk mengawasi proses tersebut, Polri memiliki tim audit investigasi. Jika penyidik terbukti melakukan penyimpangan, tentu ada proses disiplin dan kode etik profesi.

“Kalau perlu, tim dari Ombudsman nanti ikut bersama-sama kami. Kami akan membuka. Begitu ada laporan, bukan hanya kami jawab, silakan kita gunakan forum gelar perkara, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah penegakan hukum yang dilakukan Polri, sehingga masalahnya menjadi jelas,” tuturnya.

Namun demikian, Sutarman berjanji akan melakukan pembenahan semaksimal mungkin. Namun, masyarakat juga harus diberikan pemahaman. “Ini jadi pembelajaran bagi institusi Polri, masyarakat, dan siapapun. Kalau memang dia benar-benar salah, dia harus bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya. (Delly M)

Hacing SSos Anggota DPRD Kabupaten Barru

Barru, Metropol - Menjadi seorang Legislator bukanlah cita-citanya, namun karena permintaan dan desakan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Pujananting sehingga timbul keinginan dalam hati untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Legislatif.

“Kamipun berkoordinasi dengan seluruh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat didaerah tersebut dan memutuskan untuk segera mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Barru masa bakti tahun 2014-2019 melalui Partai Golongan Karya ( Golkar ),” Ungkap Hacing S.Sos.

Setelah melalui proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, maka sosialisasi pun kami lakukan selama kurang lebih 6 bulan dengan cara mengunjungi seluruh keluarga dan kerabat untuk bersilaturrahmi. Ternyata apa yang kami lakukan itu mendapat respon yang positif dari masyarakat. “Hal itulah yang mendorong kami untuk terus gencar  mensosialisasikan diri ketengah-tengah masyarakat demi untuk mendapatkan dukungan,” ungkapnya.

Berdasarkan kenyataan dari pemilihan – pemilihan Legislatif sebelumnya, periode kali ini sangat berbeda karena masyarakat ternyata mau memilh calon anggota DPRD yang benar-benar akuntabel, jujur sederhana dan mau bekerja keras dalam memperjuangkan anspirasi rakyat, berkemampuan handal serta memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat, kenyataan inilah yang membuat kami termotivasi untuk terus melakukan sosialisasi kemasyarakat.

Dari hasil kunjungan dan sosialisasi tersebut, kami banyak mendapatkan masukan dan harapan dari masyarakat yang harus diperhatikan dengan serius apabila terpilih menjadi legislator dan akan menjadi agenda kerja di DPRD nanti. Dari sekian banyak masukan masyarakat yang disampaikan kepada kami salah satu yang paling mendesak yaitu pentingnya peningkatan pembangunan Infrastruktur pedesaan utamanya Infrastruktur jalan, khusus di Kecamatan Pujananting, bukan itu saja masyarakat pun mengharapkan sarana pendidikan  dan sarana pertanian yang memadai.

Sebagai Wakil Rakyat yang diberikan amanah, jujur dan ikhlas merupakan modal utama dalam melaksanakan tugas, sehingga apa yang menjadi anspirasi rakyat benar-benar tersalurkan dilegislatif, katanya.

Kini, setelah proses sosialisasi yang terbilang singkat Hacing S.Sos bersama 24 Calon anggota DPRD Barru lainnya resmi dilantik menjadi anggota DPRD. Kabupaten Barru periode 2014-2019 pada hari Rabu Tanggal 10 September 2014.

Hacing S.Sos mengatakan, “kehadiran kami adalah untuk menjalankan amanah pemerintah dan menjalankan amanah rakyat yang telah memilh kami. Bila amanah ini tidak dilaksanakan maka itu adalah tindakan pengkhinatan terhadap rakyat yang yang harus dipertanggungjawabkan dihari kemudian,” ungkapnya lagi.

Lebih jauh Hacing mengatakan, “Yang terpenting bagaimana keinginan masyarakat meningkatkan kesejahteraan, sebagai dasar utama dan dan khususnya di wilayah Kecamatan Pujananting,” ujarnya. (Mahmud Rahi/Ahkam)

Pawai Pekan Budaya Dimeriahkan Tarian Khas Batak

Berau, Metropol - Menyambut dan mensukseskan hari jadi Kabupaten Berau, yang jatuh pada tanggal 14 September 2014, pada 10 September 2014 dilakukan pawai budaya, dan hampir seluruh paguyuban yang ada di Kabupaten Berau, ikut ambil bagian untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Berau, yang ke 61 tahun.

Dari beberapa paguyuban yang turut andil memeriahkan hari jadi kota ini, paguyuban Persaudaraan Batak Saroha Nauli (PBSN) Kabupaten Berau, yang menjadi daya pikat bagi para tamu undangan yang hadir di panggung kehormatan saat itu, dengan ciri khas tarian yang di iringi musik khas daerah batak membuat suasana menjadi ramai, dimana Bupati Berau, Wakil Bupati, dan sejumlah kalangan pejabat ikut melakukan tarian daerah batak, nampak Kajari Berau yang Juga warga batak ikut memeriahkan Tarian Nauli. (Yan)

Sekolah Dasar Negeri 16 Sekolah Berbudaya

Pangkep, Metropol - Sekolah Dasar Negeri 16 Bucinri yang terletak di dusun terpencil, tepatnya di Kampung Bucinri Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep – Sulsel dibawah kepemimpinan Hj. St. Halimah, S.Pd. telah mengalami perubahan “Drastis” dan  menjadi sebuah lembaga pendidikan dasar “Berbudaya”. 

Meski baru menjelang tiga tahun menakhodai lembaga pendidikan dasar SD Negeri 16 Bucinri, namun Hj. St. Halimah telah berhasil melakukan perubahan drastis menjadikan SD Negeri 16  Bucinri “Berbudaya” melalui pelestarian nilai-nilai budaya  bersih, budaya tertib, budaya sipakatau/kekeluargaan, budaya indah serta budaya sehat. 

Dalam mewujudkan nilai-nilai budaya tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya dengan melibatkan semua warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah). Seperti, untuk mencapai budaya bersih diluncurkan program satu siswa satu sampah dan kapling area perawatan serta kebersihan setiap kelas secara berkesinambungan. Pengecetan pagar dan gedung sekolah minimal sekali setahun yang dikerjakan oleh orang tua siswa.Sedanguntuk mewujudkan budaya tertib, setiap siswa dan guru wajib mentaati tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah. Sedang untuk budaya sipakatau/kekeluargaan, maka diluncurkan program pembiasaan mappatabe-tabe di depan guru dan wajib memberikan salam kepada guru ketika datang dan pulang, serta mewujudkan pelayanan prima melalui pendekatan kekeluargaan bagi setiap tamu yang datang di sekolah.

Menurut Hj. St. Halimah, di SD Negeri 16 Bucinri juga diterapkan budaya indah dengan cara mengupayakan pembuatan taman sekolah dan pemasangan papan berbicara disepanjang trotoar gedung sekolah. Sementara, untuk budaya sehat, pihak sekolah mengupayakan peran stakeholder seperti Dinas Kesehatan untuk pemberian program (NICE) NAIS serta imunisasi secara berkala, dibarengi  pemberian makanan tambahan bagi siswa. Dengan adanya nilai-nilai pembudayaan tersebut, diharapkan dapat memacu peningkatan prestasi belajar siswa yang muaranya pada peningkatan mutu pendidikan.Sejalan dengan misinya, SD Negeri 16 Bucinri mengelola dan melaksanakan pembelajaran PAIKEM (pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). 

Meningkatkan mutu pembelajaran melalui peningkatan mutu guru, menggunakan ITC secara bertahap dalam proses pembelajaran, menyeimbangkan kegiatan umum dengan kegiatan keagamaan, serta menggalang peran serta masyarakat dan orang tua siswa dalam hal peningkatan prestasi belajar siswa.SD Negeri 16 Bucinri adalah sekolah “Berbudaya” dengan pendekatan pembelajaran PAIKEM berbasis ITC, transparansi dalam pengelolaan dana, membuat sekolah tersebut semakin dipercaya oleh masyarakat dan disegani oleh sekolah-sekolah lain.Tahun pelajaran 2014 – 2015, membina lebih dari 213 siswa (sebelumnya 188 siswa), memiliki 8 rombongan belajar (rombel) dengan tenaga pendidik professional sebanyak 14 guru PNS (termasuk kepala sekolah) dibantu 13 orang tenaga sukarela/honorer. Dari 13 tenaga honorer, 9 diantaranya telah lolos data base (K2). (H Pattola)

Petani Tambak di Konawe Meradang

Kendari, Metropol - Ratusan  Petani Tambak di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Sultra terpaksa harus menelan pil pahit setelah tambak-tambak mereka yang berisi Udang dan Ikan mengalami gagal panen. Salah seorang petani yang bernama  Suharto  kepada Metropol mengatakan selama satu tahun terakhir ini dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena hasil tambak yang dikelolanya tidak dapat diandalkan.

Dirinya mengakui, sebelumnya tambak yang dia kelola, produksinya bisa  mencapai 1 ton/ha/tahun. Saat Metropol menyaksikan langsung panen tambak Suharto yang luasnya 4 Ha pekan lalu, hasilnya sangat memprihatinkan, karena jumlahnya tidak mencapai 10 Kg. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ikan-ikan tersebut telah dipelihara selama lebih dari 1 tahun dan ukurannya jauh dari pertumbuhan normal. "Hanya begitu hasilnya karena airnya jelek," kata Suharto. 

Menurut Suharto tambaknya adalah tambak air payau, namun saat ini susah mendapatkan air payau setelah banjir 1 tahun lalu, dan air yang didalam tambaknya adalah air tawar. Selain air didalam tambak berubah tawar, warna air juga menjadi kuning kemerahan karena akibat pengikisan tanah (erosi) dari daerah yang lebih tinggi.  "Sudah hampir satu tahun saya tidak bisa apa-apa sejak banjir tahun lalu," katanya dengan parau. 

Senada dengan Suharto, H. Serang Warga Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara kepada Metropol mengatakan, kalau dirinya mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat gagal panen. "Saya rugi sekitar 260 juta," kata H. Serang.  

Dia juga merasa heran dengan kondisi air yang masih tawar dan berwarna kemerahan. Dugaan warga dikedua kabupaten tersebut adalah karena adanya aktifitas Pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Menyikapi hal tersebut, Muhammad Irwan Ode Arwaha  aktifis LSM Lingkungan di Sultra mengatakan, telah terjadi proses sedimentasi yang cukup signifikan di daerah tersebut. Namun dirinya akan melakukan kajian mendalam terkait sedimentasi didaerah tersebut. "Kami akan melakukan kajian apakah sedimentasi tersebut disebabkan oleh aktifitas pertambangan atau bukan," tegas Irwan. (Tim Metropol)

Perampok Mobil Diringkus Polisi

Batu, Metropol - Setelah berjaya melakukan aksi perampokan berupa sebuah mobil Honda CRV dan menguras sejumlah uang milik sepasang suami istri pemilik Hotel Pitaloka pada bulan Juni 2014 lalu. Wahyu Dian A diringkus petugas Polres Batu saat berkunjung ke rumah neneknya di daerah Ngantang Kab Malang, 17 Agutus 2014.

Menurut Kapolres Batu AKBP Windiyanto, SH, melalui Kasubag Humas Polres Batu, Senin 23 Juni 2014. Wahyu DA yang berdomisili di Jl. Utomo Rejo RT 03/03 Batu menyelinap masuk ke Hotel Pitaloka dari pintu belakang, sekitar pukul 19.30 Wib.

Dia menuju Resepsionis, lalu  berbaur dan ngobrol bersama tamu hingga pukul 21.00 untuk memantau situasi Hotel.

Dari pengamatannya, dia memutuskan bersembunyi di Gudang Loundry  berbekal sarung tangan hitam, alat pembuka jendela serta tali sepatu.

Tengah malam aksipun dimulai, dia mencongkel jendela, masuk dapur rumah Mul, Bos Hotel Pitaloka dan menghidupkan kran air selama 1 jam. Harapannya menarik perhatian pemilik rumah yang sedang di kamar.

Benar saja, terpancing trik perampok tersebut Mul berinisiatif mematikan kran dan mau mengecek pintu. Saat itulah pelaku mendekap Mul dari belakang, agar tak berkutik  dia diikat dengan tali sepatu.

Mendengar suara gaduh Istri Mul keluar kamar dan mendapati suaminya terancam, dengan marah dia memukul pelaku dengan pentungan rotan. Namun karena tenaga kalah besar, kayu rotan  berhasil direbut dan di pukul balik ke istri mul, sampai  jatuh dan  terluka. Lalu diikat bersama suaminya.

Merasa Menang, Wahyu Dian A melenggang dengan santai masuk kamar korban dan mengambil  tas merah yang berisi uang Rp  3 juta, HP BB dan flexi. Tak sebatas itu, dia mendatangi korban dan meminta kunci mobil.

Saat melintas dikursi meja makan dia juga mendapati tas yang berisi uang Rp. 900.000 dan 3 ATM (BCA 2, Mandiri 1) di kursi meja makan.

Agar tidak menimbulkan curiga, dia menyuruh  korban menelepon resepsionis  agar membuka pintu belakang yang sudah dalam keadaan terkunci. Akhirnya pada pukul  01.30 dia sukses meninggalkan hotel pitaloka  yang terletak  di Jl.Imam Bonjol Atas, Kelurahan Sisir,  Kota Batu, dengan barang hasil rampokannya dan berhenti di daerah Bajul Mati pukul 04.00 wib untuk membuang sandal. Buang plat no pol N 1013, menggantinya dengan Plat N 2504 TA yang dibuat di daerah Turen.

Merasa aksinya berjaya, pelaku menggunakan mobil silver tersebut untuk keliling luar kota selama 2 minggu, dan pulang seminggu sebelum lebaran.

Ketika petugas terus memantau, akhirnya Wahyu dian A  tertangkap dan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan  jerat pasal 365 KUHP. “BB berhasil diamankan petugas,”  jelasnya. (Yud/Rin)

Polres Bangkalan Ringkus Pengedar Narkoba Lintas Daerah

Bangkalan, Metropol - Wakapolres Bangkalan Kompol Yanuar Herlambang, mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba. (19/8-2014). Anggota Satreskoba Polres Bangkalan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, yang akan dibawa menyeberang ke pulau Jawa, Madura. 

Menindaklanjuti info tersebut dengan mengantongi ciri-ciri kendaraan yang dikendarai oleh orang tersebut, pada pukul 19.00 WIB, 3 orang anggota Satreskoba menyamar di depan gerbang tol Suramadu,  kemudian melintaslah kendaraan yang dicurigai. 

Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan 1 bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 2 plastik klip kecil yang diduga berisi sabu, dengan berat kotor 15 gram. “Tersangka yang berinisial Ms tersebut segera diamankan ke Mapolres Bangkalan, berikut barang buktinya guna proses penyidikan lebih lanjut,“ ujar Wakapolres. (Tim MP Bangkalan)

Polsek Pujon Tangkap Pengguna Uang Palsu

Batu, Metropol - Terbukti  mengedarkan dan menyimpan  uang palsu,  Tomas Jemi,an  (47) alamat Dsn. Maron  Sebaluh RT 046 RW 006 Desa Pandesari  di tangkap Polisi, minggu, 10 agustus  2014, pukul 23.00 Wib.

Disampaikan oleh Kapolsek Pujon AKP. Pujiyono, SH. “Sebelumnya anggota menerima  laporan bahwa ada seorang yang diduga menggunakan uang palsu untuk Buwuh, dibeberapa tempat yang berbeda, yaitu di rumah  lutfianto,  Dsn Gesingan, Suwarto  Dsn. Maron Ngroto, Kaspirin Dsn Sebaluh, Supangat Dsn Sebaluh.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera memantau kegiatan pelaku. Akhirnya saat Buwuh menyumbang orang hajatan  di  Batu, petugas mengajak Tomas pulang. saat itu dia dalam keadaan mabuk,” jelas Kapolsek.

“Sesampai di Polsek Pujon  dia langsung di periksa dan ditemukan BB berupa 3  lembar uang senilai seratus ribuan,” jelas Kapolsek.

Keesokan pagi, senin 11 Agustus sekitar pukul 10.00 wib  di lakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku, setiap sudut ruangan diperiksa. Hasilnya  ditemukan   14 lembar  seratus ribu  di dalam jaket  warna hitam dalam kamar tidurnya.

Selain berupa uang, petugas juga mendapatkan BB berupa  2 (dua) HP  Merk Nokia Asiafone. 4 lembar uang senilai seratus ribu rupiah dari  saksi Lutfianto, Suwarto, Kaspirin dan Supangat. 4 amplop warna putih bertuliskan P. Tomas Maron Sebaluh.

Dari hasil pemeriksaan, Tomas mengaku membeli uang palsu dari madiun pada bulan Juli senilai Rp. 4.000.000. Dan sudah menggunakan uang tersebut  untuk membeli HP, Buwuh, membeli bensin, dan rokok.

Sekarang prosesnya sudah dilimpahkan ke Polres Batu, Dia melanggar pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,”  tambahnya. (Yud/Rin)

35 Anggota DPRD Pangkep Dilantik

Pangkep, Metropol - Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE mengajak legislator masa bhakti 2014 – 2019 yang baru  dilantik dan diambil sumpahnya agar lebih memantapkan sinergitas dan kerjasamanya dengan eksekutif agar ke depan Pangkep lebih maju.

Kita berharap apa yang telah diberikan dan dipersembahkan para anggota DPRD Pangkep masa bhakti 2009 – 2014 dapat dipelihara, dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. 

Ini penting agar Pangkep lepas dari predikat daerah tertinggal di Sulawesi Selatan, imbuh Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE pada pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Pangkep masa bhakti 2014 – 2019 yang diselenggarakan dalam rapat paripurna Istimewa  DPRD Pangkep, Kamis (28/8/2014), bertempat di gedung DPRD Pangkep, dihadiri muspida Pangkep, Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, para pimpinan partai politik, pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM serta undangan.

Menurut Syamsuddin A. Hamid, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian serta sektor pembangunan lainnya telah terlaksana dengan baik. Ini semua dapat terwujud berkat adanya semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif  dalam membangun Pangkep lebih unggul, inovatif yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alhamdulillah selama empat tahun menakhodai Pangkep. Pangkep dinilai berhasil dalam menggenjot ekonomi. Selama kepemimpinan di daerah yang terkenal dengan julukan tiga dimensi ini yakni darat, laut dan pegunungan perekonomian senantiasa meningkat. Ekonomi Pangkep mengalami peningkatan sangat signifikan. 

Pada awalnya, ekonomi Pangkep hanya tumbuh 6 persen, kini tumbuh menjadi 9,3 persen. Kenaikan ini karena peran serta dari seluruh masyarakat Pangkep dalam membangun daerah ini.

“Masyarakat kita sudah sangat pintar dalam membantu pembangunan ekonomi kita, meski tak bisa dihindari masih banyak masyarakat kita yang belum merasakan pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat mengharapkan adanya masukan dari masyarakat yang ingin membangun daerah ini supaya bisa memberikan input kepada pemerintah,” pintanya.

Sudah banyak program yang digalakkan untuk membangun daerah, meski ada suara – suara dari luar yang terkesan mengecam pemerintah dan frontal terhadap kebijakan pemerintah. Semua itu wajar-wajar saja. Karena mungkin mereka tidak tahu apa fungsi dan peran Bupati. Padahal dalam pemerintahan undang-undang telah mengatur Bupati kerjanya apa, sekda tugas pokoknya apa dan wakil bupati berperan sebagai apa. Kondisi semacam inilah harus dipahami, pungkas Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid.

Ke 35 anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang dilantik oleh Ketua PN Pangkep masing-masing dari Partai Golkar : Ir. H. Andi Ilham Zainuddin, H. Haris Gani, S.Sos, Hj. Nirwana Saleh Marjusi, SE,. Mirlan Muhammad Amir, SE., Muh. Yusran, H. Najamuddin, Nurbaini, SE, H. Pattola Husain, SE, H. Suhardi Syam, Budiamin. Partai Persatuan Pembangunan : Ir. Rizaldi Parumpa, M.Si, H. Mustakim Muis, Umar Haya, SH., MH, Akbar Maulana, Amiruddin Tahir. Partai Kebangkitan Bangsa : Drs. Muh. Syaifuddin, Hj. St. Rabiah, SH, Rahmat Hidayat, Umar. Partai Gerindra : Moh. Sofyan Razak, S.Pi, H. Mustari Dg. Mase, Muhammad Arsyad Kunnu, Ramli, SH. Partai Demokrat : M. Rusdi, H. Mansyur HS, SH, H. Andi Muhammad Ridha, SE, Ir. H. Amir Amin. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : H. Muhammad Saleh Muin, Ir. H. Abd. Rasyid. Partai Amanat Nasional : Abd. Rauf, S.Pd.,M.Pd, Nur Husain. Partai Keadilan Sejahtera : H. Ahmad, Suarman Natsir. Partai Nasdem : H. Irwan. Partai Hanura : H. Nurdin Mappiara. (Bisman)

Peringatan HUT RI Ke 69 dan HUT Desa Tlekung

Batu, Metropol - Kemeriahan  HUT RI ke 69  dan HUT Desa Tlekung  dihadiri Camat Junrejo, para Tokoh dan ribuan  masyarakat, (minggu, 24 Agustus 20).

Mereka berjubel  memadati Jalanan, menyaksikan karnaval yang menampilkan atraksi   keragaman budaya lokal, nasional, hasil pertanian, kesenian, kreatifitas pemuda  pemudi,  serta mengenang   sejarah pejuang bangsa yang telah bersedia mengorbankan harta, benda, dan nyawa untuk kemerdekaan RI. Suara pemandu acara yang berteriak memberikan semangat pada para peserta karnaval menambah maraknya suasana.

Menurut Kades Tlekung Bamban, HUT Desa yang jatuh pada Kamis Kliwon merupakan hal yang ditunggu masyarakat, dan karnaval menjadi puncak acara selamatan Desa Tlekung sekaligus memperingati HUT RI ke 69. 

“Kami menampilkan berbagai mobil hias, kesenian budaya dari 39 RT dan 7 RW. Namun  perlu ditekankan, bahwa penyelenggaraan ini bertujuan untuk kebersamaan antar warga agar bisa hidup guyup rukun.

Mengambil start di KPU Kota Batu, peserta berjalan sekitar 2 Km  menuju panggung kehormatan yang terletak di Tlekung Gangsiran. "Kegiatan semacam ini merupakan salah satu daya tarik yang menjadi nilai jual Desa Tlekung, agar bisa menjadi Icon Wisata Desa,” paparnya.

Senad, Camat Junrejo M. Nur Adhim, AP sangat terkesan dengan antusiasme warga yang sangat luar biasa.

“Hal ini terlihat dengan keluarnya semua lapisan masyarakat yang memadati jalan dan juga  atraksi  setiap peserta karnaval yang memberikan penampilan terbaik mereka.

Kegiatan ini juga upaya mendukung program Pemerintah Kota Batu  di bidang Pariwisata, Pendidikan dan juga pertanian organik, serta menumbuh kembangkan nasionalisme warga  dan generasi muda dengan megenal sejarah bangsa.

“Kami harapkan karnaval Desa Tlekung bisa berkelanjutan  tiap tahun,” kata Adhim. (Yud/Rin)

HUT RI Ke 69 di Kecamatan Turatea Serba Baru

Jeneponto, Metropol - Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69 di Kecamatan Turatea berlangsung  meriah, aman dan tertib. Walaupun rata–rata pejabat baru semua. Kepala UPTD Turatea, Hj. Hasna.

Pabba, S.Pd usai upacara HUT RI ke 69 mengatakan,  Alhamdulillaah, berkat kerja sama yang baik di semua pihak, baik Pemerintah Wilayah Kecamatan, Tingkat sekolah dasar, Sekolah lanjutan dan tingkat atas yang hampir semua Kepala Sekolahnya  baru menjabat kurang lebih sebulan, tetapi tetap terlaksana  dengan baik.

Adapun beberapa kekurangan yang terjadi itu tidak nampak, karena kekompakan semua. Hanya ada beberapa SMP dan SMA yang belum memenuhi komitmen karena adanya pergeseran berupa mutasi. Hut RI Ke 69 di Kecamatan Turatea sukses dengan bantuan partisipasi dana dari para Kepala Sekolah se Kecamatan Turatea, Semoga kedepan bisa lebih meriah lagi dan sukses. Merdeka. (M Arief K)

BKB-PP Enrekang Gandeng Aktivis Perempuan

Enrekang, Metropol - Dalam rangka meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam berbagai bidang. Baru-baru ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melakukan sosialisasi didua Kecamatan, yakni Buntu Batu dan Maiwa, tentang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Kepala Badan BKB-PP Dra. Hj. Subaedah Bando saat membuka sosialisasi ini mengatakan, “perempuan adalah bagian dari pembangunan, oleh karena itu perempuan harus kuat, harus pintar agar bisa melahirkan anak-anak yang cerdas. Untuk itu perempuan jangan pernah berhenti belajar meskipun tidak lagi muda, karena peran aktif perempuan sangat diharapkan untuk kemajuan Enrekang nantinya,” tambah Subaedah Bando.

Dalam sosialisasi ini Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan melibatkan aktivis perempuan Sry Yanthi Ningsih, Direktur kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang juga ketua komunitas Pemerhati Perempuan Massenrempulu (KP2M) dan wartawati News Metropol sebagai narasumber. Sry dalam pemaparannya mengatakan Kabupaten Enrekang masih tinggi kasus KDRT, ini terlihat dari jumlah pasangan suami istri yang bercerai di pengadilan agama setiap bulan dan kasus KDRT yang dibawah ke ranah hukum. Hal ini disebabkan oleh kurang siapnya kita menerima pasangan dengan segala kekurangannya dan cepat mengambil kesimpulan saat bahtera rumah tangga diguncang prahara akibatnya semua berakhir di pengadilan. Demikian pula kasus asusila yang korbannya anak dibawah umur,atau anak-anak yang tersandung kasus narkoba dan kriminal lainnyapun masih cukup tinggi. 

Oleh karena itu Sry mengajak kepada para orang tua dan terutama kaum ibu agar melakukan proteksi dini terhadap perkembangan anak. Meningkatkan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak adalah hal yang sangat penting. Sebab sebagai orang tua kita tidak dituntut hanya memberikan makan dan pakaian. Tetapi lebih dari itu orang tua juga dituntut untuk memberikan perlindungan dan perhatian agar anak-anak kita merasa aman berada diruang manapun. Sry juga meminta agar para ibu memberikan penjagaan ekstra kepada anak-anak perempuan mereka, apalagi jika masih dibawah umur. Jangan membiasakan meninggalkan anak-anak dibawa penjagaan orang yang salah, karena kasus pelecehan seksual yang terjadi atas anak dibawah umur bukan dilakukan oleh orang lain tetapi oleh orang-orang terdekat alias keluarga korban sendiri.

Sosialisasi ini ditutup dengan memberikan pelayanan KB gratis (Implant) kepada  seratus ibu di dua Kecamatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memotivasi para pasangan usia subur agar merencanakan kelahiran anaknya dan mengatur jarak kehamilan, membangun kesadaran kaum ibu untuk ikut berperan menekan angka pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana.(Syah)

Anggota DPRD Telah Dilantik Rakyat Menunggu Janji Wakilnya

Berau, Metropol - Sempat simpang siur mengenai tanggal pelantikannya, namun pada akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2014. Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau dengan agenda, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dewan terpilih akhirnya dilakukan.

30 orang wakil rakyat yang terpilih pada pemilihan legislatif pekan lalu, telah di lantik dan di ambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

Dari 30 wakil rakyat yang terpilih pada periode 2014 – 2019. Antara lain, Husin Djupri (PPP) Suharno (PPP) Burhan Bakran (PPP)  H, Saga (PPP) Muh, Nasir Junaid. (PPP) Syarifatul Syahdia (golkar) Ratna (golkar) EkoWiyono (golkar) Subroto (golkar) Elita Herlina (golkar) Anwar (demokrat) Firmansyah (demokrat) Abdul Waris (demokrat) Vitalispaulus Lettie (democrat). Najamudin (PKS) Muhammad Yunus (PKS) Jasmine Hambali (PKS). Warsito (PKS). M. Ichsanrafi (gerindra). Ferikombong (gerindra). Eliesar Kombong (gerindra) Achmad Rijal (nasdem) Haryono (nasdem) Jekson Along (nasdem) Mulyadi (PAN). Syalidar (PAN). Abdul Samad (PAN) Syahruni (PBB). Kamarudin (PBB) Rudi P. Mangunsong (PDIP).

Bupati Berau Makmur HAPK yang membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Timur dihadapan para tamu undangan yang terdiri unsur muspida Kabupaten Berau mengharapkan anggota dewan baru maupun yang kembali terpilih, untuk periode lima tahun kedepan bisa berbuat baik lagi untuk kemajuan Kabupaten Berau, ia juga mengharapkan agar hubungan antara legislative dan exekutif lebih harmonis yang selama ini terjalin, karena dengan terjalinnya hubungan harmonis, berdampak pada pengesahan anggaran tepat waktu.

Untuk di ketahui, dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dengan agenda pelantikan dan pengambilan sumpah anggota dewan terpilih, hari itu juga di tetapkan ketua dan wakil ketua sementara dewan. Sementara waktu ketua DPRD Kabupaten Berau di pimpin ketua sementara Elita Herlina dari partai Golkar, dan Wakil Ketua sementara, H. Saga dari partai PPP. (Sofy)

Bupati Bantaeng Raih MIPI Award 2014

Jakarta, Metropol - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menganugerahkan penghargaan kepada Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Ir. HM Nurdin Abdullah, M.Agr. Ia dianggap berperan dan konsisten untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan transparan.

"Nurdin Abdullah adalah tokoh muda yang dicintai warga. Dia layak mendapat MIPI Award 2014," ujar Fauzi Bowo, Ketua MIPI, pada acara Anugerah MIPI Awards 2014, di SangriLa Hotel Jakarta, kamis (28/8).

Menurut Bupati Bantaeng dua priode kelahiran Pare-Pare 7 Februari 1963 ini. “Penghargaan ini merupakan kehormatan bagi saya. Saya persembahkan kepada warga Bantaeng. Kita bekerja melayani masyarakat dan kita dedikasikan untuk masyarakat,” kata Nurdin kepada wartawan. Acara tersebut dihadiri  tokoh-tokoh Pemerintahan, Akademisi, dan Politisi.

Kata Humas MIPI Asri Hadi, proses pemberian penghargaan ini melalui penjurian yang ketat dan penelitian sepanjang tahun yang melibatkan tim juri dari pakar terkemuka, seperti  Prof Dr Miftah Thoha dari UGM, Prof Dr Ramlan Surbakti dari Unair, dan Dr Chusnul Mariyah dari UI, “ ungkapnya. 

Adapun penerima MIPI AWARDS 2014 sebagai berikut, Untuk kategori praktisi Pemerintahan tingkat Gubernur adalah Drs H Muhammad Sani (Gubernur Kepri). Sementara tingkat Bupati/Walikota 1. Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah M Agr (Bupati Bantaeng), 2. Drs H.A Kholoq Arif Msi (Bupati Wonosobo), 3. Dr H M Basyir Ahmad (Walikota Pekalongan) dan kategori ilmuwan Pemerintahan Prof R Siti Zuhro MA PhD dan Pemerhati Pemerintahan Prof. Azyu mardi Azra MA PhD. (MP)

40 Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Resmi Dilantik

Pinrang, Metropol-40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang resmi dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam agenda Pengucapan Sumpah Janji Anggota Dewan Masa Jabatan 2014-2019, di ruang utama gedung DPRD Jl. Gatot Subroto Pinrang, Senin, (25/8).

Prosesi pengambilan sumpah/janji yang digelar dalam sidang paripurna istimewa dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pinrang, Drs. H. Herman Sakka, SH (periode 2009 - 2014) didampingi dua unsur pimpinan wakil ketua yakni Hatta P. Biri dan H. Bahran Djafar S, turut hadir Bupati Pinrang, Aslam Patonangi, Wakil Bupati Pinrang, Muh. Darwis Bastama, SP., Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, Asisten Sekda, para pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang, perwakilan dari masing-masing partai dan beserta undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna istimewa kemarin, Sekertaris Dewan, Drs. H. Rustam Syamsuddin, M.Si membacakan dua Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.1629/VII/Tahun 2014, tertanggal 18 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Masa Jabatan 2009-2014 dan No.1630/VII/Tahun 2014, tertanggal 18/8/14, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Masa Jabatan 2014-2019.

Acara dilanjutkan dengan prosesi pengucapan sumpah / janji anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang berjumlah 40 orang (16 orang diantaranya adalah incumbent, red), akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, Imam Supriyadi, SH, MH didampingi rohaniawan dan disaksikan para undangan yang hadir pada ruang sidang paripurna istimewa berlangsung hari ini.

Seusai pembacaan surat rekomendasi penunjukan sebagai Ketua DPRD sementara Kab. Pinrang Periode 2014 - 2019, No. 31/K/AS-13-PKS/VIII/1435, tanggal 21/8/2014 usulan partai PKS dan Usulan Wakil Ketua DPRD sementara dari partai Gerindra No.08-027/B/DPC-GERINDRA/PG/SULSEL/2014, tanggal 22/8/2014, yang dibacakan Sekertaris Dewan, Drs. H. Rustam Syamsuddin, M.Si. Untuk jabatan Ketua DPRD Sementara dijabat H. Bahraon Jafar S (PKS) dan untuk Wakil Ketua DPRD sementara di jabat oleh H. Ahmad Ngaru (GERINDRA). Selepas pembacaan surat usulan dari masing masing partai, Drs. H. Herman Sakka, SH menyerahkan palu sidang kepada H. Bahran Djafar S., sebagai Ketua sementara DPRD Kabupaten Pinrang.

Seusai penyerahan palu sidang, Pimpinan Ketua DPRD sementara, H. Bahran Jafar S, menyampaiakan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang yang telah berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2014 sehingga berlangsung sesuai dengan harapan kita semua dan untuk anggota DPRD Pinrang Masa Bakti 2009 – 2014 atas segala upaya dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pelaksanakan tugas tugas legislatif yang tidak mudah, ungkapnya.

Sementara itu Bupati Pinrang, Aslam Patonangi membacakan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa dalam akselerasi proses untuk lebih mengefektifkan pelayana publik Kabupaten Pinrang berupaya dan berinisiatif untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, inipun tentunya lahir dari diskusi Anggota DPRD periode sebelumnya. Untuk itu kami mengajak anggota DPRD yang baru saja diambil sumpahnya untuk bersama sama mengawal dan mengawasi 19 Program Unggulan Kabupaten Pinrang yang sudah di setting dan diformat untuk bersifat multidimensionel dan berlandaskan dan berbasis pada kerja koordinatif. (D2n)

Rehab Gedung Sekolah Dimintai Sumbangan

Jember, Metropol - Adanya rehab bangunan sekolah di SD 01 Kaliwining, Kecamatan Rambipuji Jember, di duga hasil pungli. Karena menurut pengakuan narasumber salah satu murid mulai kelas 1 sampai kelas 6 dimintai iuran sebesar Rp 500,000.- 

Permasalahan ini sangat menarik kalangan sejumlah media masa ada salah satu orang murid mengatakan, “tidak mampu kalau sebesar itu. Masalahnya pekerjaan saya kuli mas,” ungkapnya kepada Metropol.

Padahal pembangunan gedung sekolah sudah ada anggaran sendiri, yaitu (DAG). Menurut pantauan wartawan kebanyakan Dana bantuan Negara sekarang ini masih bisa dipergunakan secara teratur dan banyak di pakai untuk keperluan sendiri. Misalnya, di SD 01 Kaliwining Jember Barat Tawang Alun, sudah menjadi momok pembicaraan semua orang tua wali murid, dan gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Pembagunan gedung sekolah sudah selesai, harus di terima dan bukan hanya saya saja mas yang mengeluh, tapi banyak. Saya hanya bayar iuran Rp 100.000.- Kalau lebih saya tidak ada duit,” ungkapnya.

“Saya sempat tanya juga mas, mangenai rehab gedung ke salah satu guru anak saya mengatakan, biar sekolah kita tambah bagus bu. Itu jawaban dari salah seorang guru 01 Kaliwining Jember sama saya mas. Apapun alasannya saya kecewa, karena dimintai sumbangan cetus salah satu warga yang kebetulan anaknya masih duduk di kelas lima SD 01 Kaliwining Rambipuji. Sebagian orang tua wali murid tidak menerimakan masalah pungutan ini dan akan di adukan ke Diknas Jember. Dan kebanyakan di daerah Jember untuk dana Bos atau DAG di sunat dahulu agar mendapatkan keuntungan yang melimpah untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya. (Andik Sugiono)

Pajak Naik Masyarakat Menjerit

Kendari, Metropol - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari tahun 2014 susah terpenuhi 100 persen. Hal ini disebabkan masyarakat enggan membayar  salah satu potensi penerimaan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keengganan masyarakat Kota Kendari membayar PBB dikarenakan tingginya PBB yang dikenakan. Salah seorang warga Kota Kendari yang enggan disebut namanya kepada Metropol mengatakan, kenaikan PBB yang harus dia bayar mengalami kenaikan ± 2000 persen. "Dulu PBB saya hanya Rp 25.000,- namun sekarang sudah Rp 500.000," ungkap lelaki paruh baya tersebut.

Keluhan yang sama dikeluhkan oleh La Oleng warga Kecamatan Puuwatu. Kepada Metropol dia katakan tahun 2013 lalu PBB yang dibayarnya hanya Rp. 15.000,- namun sekarang sudah mencapai Rp. 155.000,- Menurutnya kenaikan PBB ini sangat memberatkan. Begitupula dengan yang dialami oleh Elena warga Jalan S. Parman. Kepada Metropol dirinya merasa keberatan dengan jumlah PBB yang dia harus bayar. Melalui pesan Black Berry Mesengger (BBM)nya, dia katakan jumlah PBBnya meningkat dari Rp 184.000,- ke Rp 2.088.000,-  namun masih bisa bersyukur karena tidak seperti temannya yang awalnya hanya Rp. 500.000,- menjadi Rp. 28.000.000.-. 

"Saya masih mending dibanding dengan teman saya yang kenaikannya lebih dari 5000 persen," urai Elena. 

Ditambahkan pula olehnya alangkah sangat tidak elok kalau membayar pajak yang tinggi harus dengan menjual harta. "Saya keberatan dan saya akan cek lagi apakah pajak saya turun," kata Elena lagi. 

Akibat dari kenaikan pajak yang ribuan persen tersebut, sejumlah warga selalu melakukan komplain dan dan bahkan enggan untuk membayar kewajibannya.  Sementara itu Dra. Nahwa Umar, MM Kepala  Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari kepada Metropol mengakui telah mengeluarkan beberapa kebijakan kompensasi pembayaran PBB diantaranya PBB warga dapat dibayar secara bertahap dan harus dilunasi pada bulan September 2014. Kepada Metropol juga dia mengatakan bahwa kenaikan pajak di Kota Kendari bervariasi dan hal tersebut berdasarkan UU No 28 tahun 2009. 

(Tim Metropol Sultra)

Mengembangkan Potensi Maritim Indonesia

Jakarta, Metropol - Baru-baru ini komunitas kemaritiman Indonesia mendeklarasikan semangat dan tekad menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi kemaritiman, yang dipelopori Suprawito, bertempat di Marina Batavia kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Deklarasi yang memuat empat poin, diantaranya, 1. Mendukung dibentuknya Menko Maritim dalam kabinet. Meliputi Kementerian Perhubungan Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Industri dan Infrastruktur Maritim. 2. Mewujudkan tol laut Nusantara, perlu dibangun armada niaga nasional yang kuat. Dimana Djakarta Lloyd dan Pelni dijadikan flagships carrier yang memiliki daya saing global, utamanya dibidang pelayaran kargo dan penumpang. 3. Membangun sumber daya manusia maritim baik yang berkualifikasi akademis maupun praktis yang profesional. 4. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun bidang kemaritiman dengan penambahan kewenangan dengan penambahan kewenangan yang luas, namun tetap dalam pengendalian pemerintahan pusat.

Suprawito mantan Walikota Jakarta Utara mengutarakan deklarasi ini dibuat untuk mendorong presiden terpilih Jokowi – JK melanjutkan visi dan misinya agar membentuk lembaga dan program-program potensi maritim.

“Deklarasi Bahari ini, tidak lain mendukung, mendorong sekaligus memberikan masukan pada presiden terpilih, yang pada waktu kampanye diungkapkan untuk mengembangkan potensi maritim,” kata Suprawito.

Sementara itu pelopor deklarasi yang lain, seperti Dr Tjuk Sukardiman mengatakan, pengembangan potensi maritim akan membuat masyarakat semakin mendapatkan peluang dan potensi kemaritiman yang selama ini, masih banyak yang belum dilibatkan.

Lebih jauh Tjuk Sukardiman, mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, menjelaskan dari sisi transportasi laut yang berkembang sejalan dengan mengembangkan potensi maritim, akan membuat masyarakat merasakan angkutan laut sebagai sub sistem dari transportasi melalui terbentuknya regular liner service yang saat itu disebut tol laut dan mampu mendorong efisiensi logistik. (Delly M)

Reorientasi Penanganan Penyalah Guna Narkoba Sebuah Pilihan Humanis Untuk Masa Depan Bangsa

Jakarta, Metropol - Reorientasi penanganan pengguna narkoba telah memasuki fase yang kian progresif. Keseriusan para stake holder tergambar jelas dari mulai deklarasi komitmen moral berupa penyelamatan pengguna narkoba. Kemudian lahirnya komitmen yang lebih nyata yaitu Peraturan Bersama oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri plus Kemenkes, Kemensos dan BNN, hingga peluncuran penanganan pengguna narkoba yang ideal melalui pilot project rehabilitasi di 16 kota. Ekspektasinya, langkah ini jadi pilihan manis yang humanis untuk investasi atau kado masa depan.

Sebagai bentuk konsepsi penanganan pengguna narkoba yang mengusung paradigma baru, melalui perber inilah penegak hukum diberikan pedoman yang lebih mumpuni untuk memilah mana penjahat narkoba yang pantas masuk ke dalam jeruji besi atau memilah mana penyalah guna yang seharusnya dipulihkan di pusat rehabilitasi. Hal selaras dengan roh UU No. 35/2009 tentang narkotika yang sudah mengatur dengan jelas. Penjahat dihukum keras dan penyalah guna dihukum dengan sentuhan yang humanis. 

Dengan paradigma baru inilah, penyalah guna narkoba yang tersangkut kasus narkoba akan ditangani dengan proporsional. Sesuai dengan amanah perber, para penyalah guna akan diasesmen oleh tim hukum dan tim medis. Sehingga dapat digali,apakah dia hanya penyalah guna murni, atau tersangkut dalam jaringan narkoba. Jika memang penyalah guna murni maka akan diukur tingkat keparahannya. Dengan hasil analisis inilah, ketika penyalah guna menjalani proses hukum, hakim memiliki pedoman yang kuat untuk mengenakan vonis rehabilitasi. 

Langkah ini tidak melanggar hukum positif. Karena pada dasarnya hukum positif di negeri ini menganut double track system pemidanaan, yaitu Penyalah Guna dan dalam keadaan ketergantungan dapat dihukum pidana dan dapat juga dihukum rehabilitasi. 

Pilot Project Pelaksanaan Rehabilitasi Diharapkan Inspirasional

Amanah perber, yaitu implementasi asesmen terpadu pada kasus penyalahgunaan idealnya harus dilakukan secara serempak dan massif. Namun untuk langkah awal, pelaksanaan rehabilitasi difokuskan pada 16 kota pilot project. 

Pilot project 16 kota, resmi diluncurkan pada Selasa (26/8),  di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Pemilihan pilot project ini didasarkan pada kesiapan infrastruktur atau pusat rehabilitasi yang tersedia di 16 kota tersebut. Dengan harapan, proses penanganan penyalah guna narkoba baik yang berasal dari kelompok penyalah guna narkoba yang terkait proses hukum. Maupun dari kelompok yang sukarela melaporkan ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dapat tertangani dan mendapat akses rehabilitasi yang mudah. 

Pilot project ini akan diterapkan di 16 lokasi antara lain Kota Batam, Jakarta Timur Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makasar, Kabupaten Maros, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Sleman, Kota Pontianak, Kota Banjar Baru,  dan Kota Mataram. Dengan adanya pilot project ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya tentang bagaimana penanganan penyalah guna narkoba secara proporsional dan professional. 

Semua konsep sudah tertuang dengan jelas. Kini hanya tinggal implementasi dari para penegak hukum. Apakah dapat mengambil pilihan yang lebih humanis atau tidak. Semua berpulang pada orientasi penegak hukum itu sendiri. Pilihan-pilihan yang lebih baik inilah yang pada faktanya akan jadi investasi untuk masa depan bangsa. (Deni M)

Peresmian Pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi Tahap I Didesa Siawung Kabupaten Barru

Barru, Metropol - Dalam Rangka perwujudan dan percepatan pembangunan perkeretaapian nasional di Provinsi sulawesi Selatan, pada tanggal 1 Juni 2012 telah ditanda tangani kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang penyelenggaraan perkeretaapian nasional diprovinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan MOU tersebut, peran pemerintah adalah melakukan studi perencanaan dan konstruksi prasarana perkeretaapian dan pengadaan sarana perkeretaapian. Sedangkan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembebasan lahan.

Selain kesepakatan bersama tersebut, pada tanggal 28 desember 2012 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Se-Sulawesi tentang penyelenggaraan perkeretaapian nasional di pulau (trans Sulawesi Railwais).

Perencanaan pembangunan jalur kereta api lintas Makassar – Parepare telah dimulai berdasarkan hasil kajian Masterplan jalur kereta api Sulawesi pada tahun 2001.

Rekomendasi pada kajian masterplan itu salah satunya adalah pembangunan jalur kereta api lintas Makassar – Parepare dan dilanjutkan tahun 2012. Kajian trase jalur kereta api lintas Makassar – Parepare oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013 Ditjen perkeretaapian melakukan studi Review Masterplan jalur kereta api Sulawesi, dan pada tahun 2014 ini kegiatan AMDAL jalur kereta api lintas lintas Makassar – Parepare telah dirampungkan oleh Ditjen Perkeretaapian.

Pemerintah dalam hal ini telah merencanakan pembangunan jalur kereta api lintas Makassar – Parepare adalah sebagai berikut :

1.Panjang jalur kereta api kurang lebih 145 kilometer
2.Jumlah jalur yang akan dibangun 1 (single track)
3.Lebar jalan rel 1435 mm
4.Kelas jalan adalah kelas 1
5.Tipe rel adalah R 60
6.Beban gandar (Axle Load) adalah 25 ton
7.Kecepatan maksimal prasarana kereta api adalah 200Km/jam
8.Jumlah stasiun sebanyak 23 stasiun
 

Dengan total estimasi biaya pembangunan jalur kereta api lintas Makassar – Parepare adalah sebesar Rp. 9, 65 triliun untuk pembebasan lahan kebutuhan jalur ganda, prasarana kereta api dan fasilitas penunjang, serta pengadaan sarana lokomotif, kereta dan gerbong.

Pada tahun 2014 ini sedang dilakukan pembebasan lahan sepanjang 30 KM di Kabupaten Barru menggunakan dana APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp. 261 Milyar untuk pembangunan badan jalur kereta api sepanjang 30 KM di Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru yang dimpin oleh Bupati Ir. H. Andi Idris Syukur MS mendapat kehormatan dan sekaligus menciptakan sejarah sebagai tuan rumah Groundbreaking Proyek MP3EI pembangunan kereta api lintas Makssar – Parepare Tahap I yang dilaksanakan tepatnya di desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulwesi Selatan pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 dan dihadiri oleh Menko Perekonomian DR. Chaerul Tanjung, Menteri Perhubungan RI Mayjen (purn) Evert Ernest Mangindaan, Menteri Kelautan dan Perikanan DR. Syarif Cicip Sutarjo, MH, Menteri Pertanian Ir. H. Suswono, MMA, Menteri PU Ir. DR. Djoko Kirmanto, Dipl. HE, Wamen Pertanian DR. Rusman Heriawan, Wamen ESDM/Pertambangan Susilo Siswoutomo, Gubernur dan wakil Gubernur Se-Sulawesi, Papua, Maluku, seluruh Bupati Se- Sulawesi Selatan, Tokoh-tokoh Masyarakat Sulawesi Selatan serta segenap undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Barru mengungkapkan, dirinya sangat bangga karena Kabupaten Barru menjadi tuan rumah acara Groundbreaking pembangunan kereta api Trans Sulawesi dan sekaligus menyampaikan ucapan terimah kasih kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Barru. Bupati Barru juga mengharapkan agar proyek ini berjalan dengan lancar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Barru.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengajak Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan untuk saling bekerjasama dalam hal pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan Kereta api lintas Makassar – Parepare” karena menurutnya, ini  merupakan sejarah baru dimana Barru merupakan tempat yang pertama kalinya dibangun kereta api diluar Jawa dan Sumatra selama 150 tahun dan ini adalah impian seluruh masyarakat Sulawesi yang sebentar lagi akan terwujud. Gubernur juga mengungkapkan, pembangunan ini  bukan semata proyek, akan tetapi menghadirkan peradaban baru bagi masyarakat Sulawesi.

Dilain pihak, Menteri Perhubungan RI E.E. Mangindaan mengatakan, acara Groundbreaking ini dilaksanakan di Kabupaten Barru karena kemudahan dalam pembebasan lahan, olehnya itu Menteri Perhubungan juga menyampaikan ucapan terimah kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyepakati pembebasan lahan tanpa adanya masalah yang berarti.

Hal senada juga disampaikan Menko Perekonomian DR. Chaerul Tanjung yang mengatakan Kabupaten Barru  berpotensi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus karena mempunyai wilayah yang strategis dan ditunjang dengan modal transportasi yang memadai seperti pelabuhan dan sebentar lagi akan dibangun kereta api yang sekaligus menjadikan Kabupaten Barru menjadi Kabupaten yang menciptakan sejarah yaitu pembangunan kereta api pertama diluar Jawa dan Sumatera selama 150 tahun. 

(Mahmud Rahim / Ahkam)

Presiden Baru Tidak Bisa Ganti Kebijakan Alpalhankam

Jakarta, Metropol - Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sudah dimulai tahun ini. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam acara  diskusi bersama Puskom Kemenhan di Hotel Acacia Jakarta Pusat pekan lalu

Menyatakan UU tersebut, bakal melindungi kebijakan pertahanan yang telah disusun Pemerintah sehingga, kebijakan yang dibuat tidak gampang diubah meski kepemimpinan nasional berganti.

Kepala Divisi Perencanaan KKIP Muhammad Said Didu menjelaskan, UU itu membuat Indonesia kini lebih merdeka dalam hal membeli Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). "Aturan dalam UU ini memposisikan pembeli benar-benar menjadi raja," terangnya.

Perubahan mendasar dalam UU tersebut, pemerintah kini tidak bisa seenaknya mengganti kebijakan alpalhankam. Indonesia sudah memiliki rencana alpalhankam hingga 25 tahun mendatang. Karenanya, siapapun Presiden Indonesia berikutnya tidak akan bisa mengubah kebijakan seenaknya.

Selain itu, UU tersebut membuat Indonesia lebih selektif dalam membeli Alpalhankam. Pembelian Alpalhankam diprioritaskan dari dalam negeri. Jika harus impor, maka ada sejumlah tahapan dan syarat ketat yang harus dilalui produsen sebelum mengikuti tender.

Pertama, setelah ada perencanaan Alpalhankam, akan dianalisis oleh KKIP apakah bisa diproduksi di dalam negeri. Jika bisa, maka alpalhankam akan diproduksi di dalam negeri. Jika tidak mampu, maka impor.
"Impor hanya bisa dilakukan lewat dua jenis kerjasama. Government to Government dan Government to Manufacture. Tidak boleh lagi lewat pedagang," lanjutnya.

Dalam perencanaan kerjasama, tidak boleh ada persyaratan yang menghambat Indonesia. Seperti potensi embargo, persyaratan politis antarnegara, atau pembatasan penggunaan. Jika lolos, maka akan ada evaluasi teknis. Sepertimengakomodir  local content, transfer of technology, dan beberapa syarat teknis lain.

Setelah itu, barulah diperhitungkan prosentase syarat teknis tersebut. Untuk local content misalnya, UU menetapkan minimum 85 persen. Artinya, benefit atas harga yang dibayarkan kepada produsen alpalhankam asing harus kembali ke Indonesia sebesar 85 persen. Bisa dalam bentuk fasilitas pemeliharaan, suku cadang, atau fasilitas lain.

Said mencontohkan benefit pembelian Main Battle Tank Leopard. “Indonesia menjadi pusat pemeliharaan tank Leopard untuk wilayah Asia Pasifik. Pemeliharaan akan dipusatkan di PT Pindad," tuturnya.
Said menambahkan, perubahan rencana alpalhankam masih dimungkinkan dengan persyaratan khusus yang akan diatur dalam PP. Seperti adanya perubahan geopolitik di tingkat kawasan atau jika ada perkembangan teknologi yang signifikan.

"Kalau ada temuan yang dahsyat dari anak bangsa sehingga alpalhankam tertentu akhirnya bisa dibuat di dalam negeri, maka rencana bisa berubah juga," tambahnya.

Sementara itu, Kapuskom Kemenhan Brigjen Sisriadi menjelaskan, sejumlah alutsista yang dipesan sesuai rencana strategis Kemenhan sudah nyaris seluruhnya datang. "Kita sudah melampaui target jangka panjang, yang awalnya di bawah 30 persen, sudah mampu dipenuhi 38 persen," ujarnya.

Beberapa alutsista yang penyerahannya masih butuh waktu adalah 124 unit MBT Leopard, 33 unit Howitzer, 25 unit rudal Astros, 127 rudal arhanud mistral. Tiga kapal selam, dan sejumlah alutsista lain termasuk pesawat tempur dan sejumlah kapal perang. (Kamal)