Dewan Rapat Kerja Pertama Guna Membahas Hasil Reses

Sidrap, Metropol - Untuk memaksimalkan kinerja DPRD guna mempertanggungjawabkan laporan hasil reses selama seminggu Nopember ini. DPRD Sidrap melakukan rapat penyampaian tentang penyusunan hasil reses dan rapat paripurna tentang penyerahan hasil Reses 35 anggota Dewan hasil Pileg di empat dapil telah menyampaikan laporan resesnya di masing-masing daerah Pemilihannya, Selasa (18/11).  

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPRD Sidrap, Muh Rohady Ramadhan SIP Kepada Wartawan, Rabu (19/11/2014).  

Menurut Rohady, semua penyampaian hasil reses mereka akan dibahas kembali pada rapat kerja dewan pertama kalinya, Selasa (25/11). "Artinya Para anggota DPRD Sidrap mulai melakukan bekerja usai merampungkan reses 17 Nopember lalu,” ujarnya. 

Sementara Wakil Ketua  DPRD Sidrap, H Iksan Rakib Kepada wartawan menjelaskan, ''paripurna DPRD soal penyerahan hasil Reses anggota dewan itu kepada Pimpinan Dewan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Sidrap, H Zulkifli Sain di Gedung DPRD dua tahap, pertama, penyampaian hasil reses pagi dan dilanjutkan Penyerahan hasil reses anggota DPRD melalui perwakilan dapilnya masing-masing,'' ujar legislator Nasdem ini.

Menurut Iksan Rakib, ''saat rapat beragam aspirasi yang diusulkan masing-masing perwakilan Dapil, yakni Dapil I, meliputi Kecamatan Maritenngae dan Watangsidenreng, mulai bantuan pembangunan infrastruktur jalan, bantuan Sosial di Masjid, dan alat pertanian seperti hentarktor dan pupuk, racun dan lainya. Semuanya kita tampung dan telah kita serahkan Ketua DPRD untuk ditindak lanjuti nantinya di masing-masing komisi,'' jelasnya.

Hal yang sama disampaikan Legislator Golkar, Idham Mase, aspirasi masyarakat atau konstituen saya di Dapil 3 meliputi Kecamatan Watangpulu, Pancalautang, dan Tellulimpoe hampir sama usulan masyarakat seperti bantuan pembanguan infrastruktur jalan mulai pembuatan Drainase, Penimbunan jalan desa atau kelurahan di Batulappa, Watangpulu. 

Selain itu, bantuan sosial agama, fasilitas sekolah, Kesehatan, dan alat pertanian serta perikanan dan perkebunan hingga seni Olahraga dan kesenian. ''Semuanya kami tampung dan telah kita serahkan di Pimpinan Dewan kemudian nantinya akan diserahkan ke Komisi -komisi masing-masing untuk di bahas,'' ujar Idham Mase yang juga pengusaha ini.

Sementara Umar anggota DPRD dari Nasdem mengatakan, kita telah menyerahkan hasil reses dari Dapil dua, yakni Kecamatan Duapitue, Pituriawa, Pituriase, sejumlah aspirasi masyarakat kami tampung saat pertemuan di Kantor Kecamatan Pituriawa, secara kelompok dengan dihadiri 8 anggota DPRD dari Dapil dua dan selanjutnya hasil pertemuan atau aspirasi masyarakat dan konstituen  akan kami perjuangkan di Dewan, separti pembanguan Infrastruktur jalan desa, Kecamatan dan  perbaikan saluran irigasi, hingga bantuan pertanian, perikananan, perkebunan, pendidikan dan kesehatan. 

"Kesemuanya itu telah kita serahkan aspirasi tersebut ke Pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Selama Reses kita banyak berkominikasi dengan Camat, Kepala Desa, Lurah dan Instansi terkait,'' jelas umar yang dibenarkan H Rusman Akil. (Umar Lau)

Antisipasi Banjir KLH Kota Batu Tanam 5000 Pohon Bambu

Kepala KLH Kota Batu, Muchlis

Batu, Metropol - Melanjutkan program penanaman bambu tahun 2011, pasca terjadinya banjir pada tahun 2004 yang mengakibatkan erosi terus menerus di bibir sungai DAS Brantas. Kini KLH kota Batu kembali akan menanam 5000 pohon Bambu di Pinggiran Das Brantas, di wilayah Sumber Brantas Kota Batu.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Muchlis mengatakan, “pelaksanaanya akan kami lakukan bersama masyarakat yang telah memiliki kesadaran tentang manfaat bambu, mereka yang memiliki lahan, sementara kami dari Kantor Lingkungan Hidup sebagai pelaksana Konservasi.

Dengan demikian penanaman bambu masih secara bertahap. Kenapa demikian? Kami menunggu kesiapan mereka, sebab telah beberapa kali dilakukan konservasi, ketika bambu besar dipindah dengan alasan menutup tanaman lainnya.

Saat ini sudah ada 3 Desa yang ditanami Bambu, yaitu Gunungsari, Pandanrejo dan Sisir, selanjutnya dalam bulan Desember 2014 KLH akan melakukan Konservasi di daerah Sumber Brantas yang memiliki sumber Mata air di DAS Brantas.

“Dengan ditanam Bambu yang memiliki akar rimpang yang sangat kuat sehingga mengikat tanah dan air dengan baik serta dapat menyerap air hujan dan menyimpannya untuk cadangan kebutuhan air maka kami yakin hal itu sangat bermanfaat untuk mengantisipasi banjir, menanggulangi longsor dan juga meningkatkan kuantitas air dan kualitas air.

Apalagi Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh dalam waktu singkat dibandingkan dengan tanaman kayu-kayuan. Dalam sehari bambu dapat bertambah panjang 30-90 cm. Rata-rata pertumbuhan bambu untuk mencapai usia dewasa dibutuhkan waktu 3-6 tahun. Tentunya penanaman bambu untuk konservasi alam akan lebih efektif dan cepat, mengingat dampak kerusakkan lingkungan yang meresahkan masyarakat. 

“Bambu mudah menyesuaikan diri dengan kondisi tanah dan cuaca yang ada, serta dapat tumbuh pada ketinggian sampai dengan 3.800 m di atas permukaan laut. Maka bambu dapat ditanam di daerah yang kondisinya buruk, kemudian tanaman itu dapat membantu menjaga kelestarian daerah tersebut,” papar Muchlis. (Yud/Rin)

Peletakan Batu Pertama Surau Akhlakul Amin VI Praya

Peletakan batu pertama
Surau Akhlakul Amin VI

Lombok Tengah, Metropol - Panitia pembangunan Surau Akhlakul Amin V1 Praya, Lombok Tengah, NTB. Dalam acara tersebut hadir tokoh Agama dan tokoh masyarakat,  Lalu Marwan . Wakil Komandan Pol PP Lombok Tengah, datang  beberapa menit sebelum acara dimulai.

Tanah seluas 22 Are yang terletak di Kelurahan Tiwu Galih Kali Sade, Praya, Loteng, telah diberi izin oleh pemerintah untuk mendirikan Rumah Ibadah untuk tempat sholat dan tempat berzikir, Panitia pembangunan menyerukan kepada jamaah agar dapat hadir sebelum acara dimulai. Ratusan jamaah telah datang siap untuk bergotong-royong.

Tepat pukul 10.00 wita, acara dibuka oleh MC Mustirin, diawali dengan pembacaan kitab suci Alquran, Peletakan batu pertama dimulai oleh Danis Lutfi Harahap dari Medan, kemudian TGH Yasin Muaz, adalah Pimpinan Ponpes Riaduttahirin, di Tiwu Galih Praya, berikutnya H. Syaripudin BA. beliau sebagai badan kesurauan NU, NTB dan AB Ismak Subardan SPd MH. (BKS NTB 1).  Ab H, Muhamad. dan tidak ketinggalan sesepuh Surau Akhlakul Amin di wilayah NTB yaitu Drs H Akhyar Rosyandi.

BKS (Badan Kerjasama Surau) NTB, Ismak Subardan, Spd, MH menjelaskan, “surau Akhlakul Amin ini dibawah naungan Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya. Didirikan pada tahun 1956 di Medan (Sumut). Tepatnya pada 27 November 1956. Hingga saat ini perkembangan peramalan ini sudah ada diseluruh tanah air, bahkan di Malaysia, Thailand, dan di Amerika,” jelas Ismak Subardan Spd, MH.

Ismak Subardan mengatakan, “kami selaku BKS NTB, bersedia dipantau dan kami menerima kritik dan saran dari masyarakat. Karena peramalan ini tidak keluar dari Alquran dan Hadist. Ditempat ini adalah tempat sholat, berzikir, dan bermusyawarah, agar jamaah dapat meraih Ridha Allah, dengan mengerjakan syariat Islam hingga terbentuk Akhlakul Karimah dalam diri kita,” terangnya.

Beliau menambahkan, “surau di Praya telah berdiri sejak tahun 2006 di Leneng, karena kini jamaah bertambah banyak, mereka sepakat untuk membuat surau yang baru, dengan kebersamaan dan saling membantu jamaah mengumpulkan dana dari kalangan sendiri tanpa sumbangan dari pemerintah. Dengan izin Allah terbelilah tanah ditempat ini dan pembangunannya kita mulai hari ini,” ungkapnya.

Setelah doa penutup, para hadirin dipersilakan bersantap siang oleh panitia, setelah panitia mendahulukan tamu yang diundang, kemudian menyusul jamaah yang datang dari Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram. (Pita Asri A.E)

Drs Haidar, Pimpin PGRI Enrekang 2014-2019

Drs Haidat MS MM
Ketua PGRI Enrekang 2014-2019

Enrekang Metropol - Konferensi Kabupaten PGRI Enrekang diselenggarakan oleh pengurus Kabupaten PGRI Enrekang Masa Bakti 2009-2014 pada tanggal, 27 November 2014 di Resting House Kotu, Kabupaten Enrekang, merupakan forum tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap penghujung masa bakti kepengurusan dengan  tema “Peran Strategi PGRI sebagai organisasi profesi guru Indonesia dalam Mewujutkan Guru yang Bermartabat”. 

Hadir pada  pembukaan Ketua Provinsi Sulawesi Selatan Drs. H.M. Nasir Mas’ud, M.Pd dan Wakil Sekretaris Provinsi PGRI Sulawesi Selatan Dra. Hj. Hendriati Sabir, M.Pd, Bupati Enrekang Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd, Wakil Ka. Kandepag Enrekang, Kepala Dikbud Kab. Enrekang Drs. Haidar, MM, Ketua Kabupaten PGRI Enrekang masa bakti 2004-2014 Drs. Arfa Rauf, M.Pd dan para pengurus serta peserta dari 12 cabang PGRI se-Kabupaten Enrekang.

Hasil pemilihan melalui pemungutan suara tertulis yang terdiri dari 198 suara sah dari 12 Cabang, Haidar meraih 118 suara. Pemilihan Wakil Ketua dan sekretaris yang meraih suara terbanyak Wakil Ketua terdiri dari dua wakil, peraih suara terbanyak adalah Jumurdin 67 suara menyususl Hamsir 45, dilanjut dengan pemilihan Sekretaris yang kali ini para peserta melalui pemilihan tertulis memilih Damiati Siampa dengan perolehan suara sebanyak 82 suara. 

Usai pemilihan selanjutnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris terpilih bersama Ketua demisioner menyusun personalia pengurus Kabupaten PGRI Enrekang masa bakti 2014-2019 yang terdiri dari : Dewan Penasehat, Bupati Enrekang, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Enrekang, Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Enrekang, Drs. Arfa Rauf, M.Pd, Drs. M.S. Abu Bakar. Pengurus Harian,  Ketua Drs. Haidar, MM. Wakil Ketua Jumurdin, S.Pd., M.Pd, Wakil Ketua Hasir, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Darmianti Siampa, S.Pd., M.Pd., Bendahara Drs. Rusman, M.Pd., Sekretaris Bidang, Organisasi dan Kaderisasi Drs. Alimin. Pendidikan dan Pelatihan Drs. Anzar Syarif, M.Pd., Penegakan Kode Etik Drs. Sudin, M.Pd., Advokasi, Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Drs. Arson Pata, M.Pd., Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan Drs. Suardam Djamadi, M.Pd. pembinaan karir guru, Dosen dan tenaga kependidikan Arief Candik, S.Pd., M.Pd. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Haria, S.Pd., MM. Kerjasama dan Pengembangan Usaha Baharuddin, M.Pd. Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Sarifuddin, S.Pd. Pemberdayaan Perempuan Dra. Handayani, MM. Pengembangan Olahraga Jalaluddin, S.Pd., MM. Pembinaan Mental dan Spiritual Kairawan, S.Pd. Komunikasi dan Informasi Usman Sisi, S.Pd., M.Si. Seni dan Budaya Dra. Rosmala Dewi. (Syah)

Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Satui, Metropol - Bupati Tanah Bumbu, Mardhani H Maming diwakili Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Mukhlis, SH, MM secara resmi melantik dan mengambil sumpah segenap Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2014 – 2020 untuk Delapan Desa dalam Wilayah Kecamatan Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di gedung serba guna Satui, Rabu (19/11), berlangsung aman dan lancar. 

Ke delapan Desa tersebut, masing-masing adalah, Desa Satui Barat, Sungai cuka, Tegal Sari, Sekapuk, Setarap, Sumber Arum, Sumber Makmur dan Desa Sejahtera Mulia, Kegiatan ini, diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Pengambilan Sumpah para Anggota BPD serta Panandatanganan Berita Acara Pelantikan.  

Acara ini, turut dihadiri dan disaksikan oleh Camat Satui, Danramil Satui, Kapolsek Satui, para Kepala Desa, Tokoh Agama, Alim Ulama, Pengurus PKK Kecamatan dan Desa, selain itu hadir juga, Misa Rakhman, SE, MM, Kepala Syahbandar Satui, dalam hal ini diwakili oleh Arief serta para Undangan dan hadirin. 

Usai acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD tersebut, Bupati Tanah Bumbu dalam Sambutannya dibacakan Asisten Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu,  mengatakan bahwa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilantik pada hari ini adalah merupakan anggota Masyarakat yang dipilih mewakili masyarakat didalam Badan Permusyawaratan Desa yang juga bagian dari Pemerintahan Desa sekaligus merupakan lembaga Perwujudan Demokrasi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

“Anggota BPD adalah Wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan, menetapkan peraturan Desa serta berupaya menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa yang diwakilinya,” kata Bupati Mardhani.  

Menurutnya, “pemerintahan Desa dituntut untuk mampu menumbuhkembangkan partisipasi dan peran serta, aktif masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa,” terangnya. 

Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra Pemerintah Desa sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana BPD mempunyai 3 fungsi yaitu, bersama Kepala Desa menyusun Peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Pemerintahan Desa. 

BPD juga harus mampu membuat peraturan desa yang inisiatifnya berasal dari BPD. “Melalui kesempatan ini, Bupati Tanah Bumbu, Mardhani,  atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, meminta perhatian kepada Saudara, yang telah dilantik ini, untuk dapat melaksanakan tugas  dengan sungguh sungguh serta penuh tanggung jawab sesuai  dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” pintanya. (Rasidin)

SDA Desa Betao Butuh Perhatian Pemerintah

Kades Betao Riase, Pakkana

Sidrap, Metropol - Potensi Sumber Daya Alam di Desa Betao Kec Pituriase Kabupaten Sidrap, teryata bukan hanya hasil perkebunan seperti coklat, durian, langsat dan jagung.

Belakangan ini di temukannya potensi batu mulia, berupa bongkahan batu yang memiliki beragam corak dan warna yang banyak digemari pecinta batu permata cincin. Menurut Suardi Laupe, mantan Ketua IPMI Sidrap, yang juga putra Betao, bongkahan batu ditemukan di Sungai Batu Langngo, Karebosi dan Gunung Menggogo. 

Kepala Desa Betao Riase Kecamatan Pituriawa, Pakkanna yang ditemui, Selasa (18/11), saat ini mengakui, “selama musim kemarau dan tiga bulan terakhir ini banyak orang asing atau luar desa ini datang dan langsung ke gunung atau menyusuri sungai. Karena itu Pakkanna berharap orang luar yang datang hanya sekedar melapor ke kantor desa atau kepala kampung. Pasalnya,” kata Pakkanna.

“Didesanya masih banyak hutan lebat, dikhawatirkan kalau mereka nyasar atau kelelahan yang bisa berakibat patal,” ujar  pengusaha rotan ini. 

Untuk itu sejumlah mantan aktivis IPMI Sidrap, seperti Hasbir, Setiadi, Suardi Laupe dan Aris Asnawi, Selasa (18/11) melakukan penelusuran di sejumlah lokasi batu berkualitas tinggi ini. Menurut hasbir Jabir, beberapa bongkahan batu yang ditemukan memilki corak beragam, ada warnah merah, putih bersih, panca warna, ada juga corak hijau. Di beberapa aliran sungai ditemukan bekas pecahan batu yang diduga pecahan yang ditinggal pencari kerja. 

Aris Asnawi mengakui bongkahan batu yang ditemukan bagus untuk permata. Aris Asnawi berharap potensi desa ini dikelola masyarakat untuk bahan jadi. “Pemerintah daerah memfasilitasi dengan pelatihan dan alat pembuatan permata dan aneka kerajinan batu mulia. Jika ini dilakukan dapat menjadi sumber pendapat baru lagi masyarakat dan daerah,'' ujar Aris Asnawi. 

Yang pasti pesona sungai batu Langngo dan gunung Menggogoh Betau Riase banyak dilirik peminat batu mulia, khususnya permata cincin. (Umar Lau/Nrd)

Warga Miskin Desa Leppangang Butuh Perhatian Pemerintah

Pinrang, Metropol - Adalah Nenek Dari’ (61) warga miskin tinggal di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kehilangan Jatah Beras Miskin (Raskin). Jatah raskin nenek Dari yang dulunyan masih rutin ia terima setiap bulan, sekarang tidak lagi, sebab jatah raskin nenek Dari’ telah di cabut oleh Kepala Desa, Abbas Paduai.

Padahal, untuk belanja dapur saja, nenek Dari’ saat ini hanya menanti uluran tangan tetangga yang masih berbelas kasihan padanya. Selain itu’ juga ada nenek Pajja (68) tinggal di sebuah gubuk tak layak huni tidak jauh dari kediaman nenek Dari’ yang hidupnya justru lebih memprihatinkan.

Hingga kini, Nenek Pajja masih dapat bertahan hidup dalam kondisi yang memaksanya sebab setiap hari nenek Pajja harus berjalan kaki jual sayuran yang  ia petik dari areal persawahan, yang kebetulan tumbuh subur secara alami di pematang sawah.

Ironisnya, jangankan bantuan bisa di dapatkan dari pemerintah, untuk dilirik saja hingga kini, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten tak pernah datang menjenguknya apa lagi yang nama DPR yang notabenenya adalah wakil rakyat.

Kerena demikian, Kepala Desa (Kades) Leppangang, Abbas Paduai yang di temui wartawan di kantornya belum lama ini, tidak berada di tempat bahkan kantor desa saat itu nampak “sepi bagai kuburan”.

Ketika itu, pintu kantor desa di bahagian depan memang masih terbuka sedangkan pintu ruang kerja Kades dan Sekdes terkunci rapat sehinga terkesan tak ada pelayanan di kantor desa tersebut. Padahal waktu itu jarum jam masih menunjukan pukul 15:07 Wita.

Kendati demikian, Kades yang di hubungi melalui Via Callularnya mangatakan “ menurut saya nenek Dari’ itu bukan orang miskin dan adapun mengenai gambar rumah yang terdapat pada foto pemberitaan di salah satu media itu memang kelihatan jelek, sebab yang di kutif hanya di bagian dapur rumah itu saja. Padahal dibagian depan rumah tersebut cukup bagus,” kata pak Desa Leppangang.

Lanjut Kades menambahkan “untuk pembagian raskin itu memang tidak semua warga yang mendapat pembagian karena data yang digunakan masih data lama oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pemerintah pusat sedangkan pagu raskin di desa leppangang hanya berjumlah 30 (tiga puluh) karung saja,” Jelas Abbas.

Meski demikan, salah seorang sumber warga setempat yang tidak bersedia di publikasikan identitasnya di media ini, kepada wartawan mengungkapkan “Kalau ada warga miskin di desa ini tidak menadapatkan jatah raskin, itu desebabkan karena raskin di perdagangkan dengan harga umum di pasar leppangang,” ungkap sumber. 

Sembari menambahkan, “konon katanya, beras raskin sebelum dibawah ke pasar terlebih dahulu karung raskin tersbut di buka lalu diganti dengan karung biasa agar permainan para itu tengkulak tidak ketahuan,” ujarnya. (Muh.Saleh AR)

Petani Penggarap Eks HGU Minta Legalitas

Para petani penggarap lahan

Eks HGU PT Sugih Mukti

Sukabumi, Metropol - Para petani penggarap lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sugih Mukti meminta legalitas penggarapan. Diduga, masa HGU perusahaan tersebut habis sejak 1998 yang silam dan sudah tak membayar pajak.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Cabang Serikat Petani Indonesia Kabupaten Sukabumi Engkos Kosasih. ”Para petani penggarap lahan ingin tanah garapan dilegalkan oleh Pemerintah,” ucapnya kepada wartawan, yang ditemui di Pasar Cigombong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Dia menjelaskan, pihaknya bersama aparat desa sudah mengajukan pelepasam hak tanah garap eks PT. Sugih Mukti sejak 2008. Namun, hingga kini pengajuan tersebut kurang di tanggapi dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 

Dia menyebutkan, sejak 2008 pihak sudah melakukan berbagai upaya agar mendapat tanggapan dari Pemkab Sukabumi. Pasalnya, jumlah petani penggarap yang sekitar 1.700 orang mengharapkan kejelasan status lahan. 

“Lahan ini sudah di garap sejak tahun 1970-an, tapi karena belum jelas status hukumnya, kami jadi belum tenang. Kalau sudah jelas jadi hak milik kami, bayar pajakpun kami siap. Kan jelas jadi PAD Kabupaten Sukabumi,”ucapnya.

Menurut Engkos, tanah HGU tersebut awalnya sekitar 751 ha, kemudian dilelang sekitar 20 ha. Saat ini, tanah tersebut yang di garap petani sebanyak 430 ha, sedangkan sisanya sekitar 280 ha masih berupa perkebunan karet yang digarap oleh PT Sugih Mukti. Selain itu, para petanipun mempertanyakan mengapa PT. Sugih Mukti masih bisa menggarap lahan tersebut. “Seharusnya tanahnya kan dikembalikan ke Negara. ujarnya.

Kepala Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara, Puloh Saepul Anwar, mengatakan, pihaknya turut mendapingi para petani mengajukan aspek legal atas tanah garapan Eks HGU PT. Sugih Mukti. Upaya tersebut di antaranya dengan melakukan audiensi BPN pusat pada 2010, audiensi dengan Staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011, dan audensi dengan Gubernur Jawa Barat pada 2012. “Bahkan, sampai dengan membuat surat pembaca di salah satu media lokal,” kata Engkos.

Menurut dia, dari surat pembaca itu muncul kepedulian dari berbagai pihak yang menghubungi dirinya. Puloh menerangkan, berdasarkan informasi dari pemkab Sukabumi disebutkan bahwa para petani diminta Pemda untuk memasang patok lahan garap masing-masing untuk kemudian dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Sukabumi. Hal itupun sedang dikerjakan oeh para petani. Setidaknya, kata dia, sudah 50% petani penggarap yang memasang patok.

Sementara hasil informasi dan penelusuran Tim News Metropolis (27/11/14) dilapangan bahwa pihak BPN Kabupaten Sukabumi akan mengabulkan permohonan para penggarap pada minggu-minggu ini. Namun menurut salah satu sumber diduga kuat Eks HGU PT. Sugih Mukti tersebut adalah milik Keluarga Besar Tuan “Faber”.  (Diky/Dedi Hendra)

Basarnas Bentuk Korwil di Lebak Selatan

Lebak, Metropol - Bertempat di kampus diklat IPB  Basarnas melantik 80 anggota baru oleh pelaksana diklat SAR  Jawa Barat, untuk wilayah Jabodetabek dan Banten Selatan, setelah memalui proses pelatihan  baik secara teori maupun praktek lapangan, yang dipusatkan di pantai Patuguran Palabuhan Ratu. 

Beberapa materi latihan diantaranya Pedoman keselamatan dan pengantar pertolongan di air. Pencegahan kedaruratan di air. Menghadapai kedaruratan di air. Kemampuan Penyelamatan di air. Mengendalikan perahu karet dan motor temple. Personal hotasion device atau cara penggunaan pelampung, dan materi materi lainnya. Dan kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari.

Solikhin yang menangani Teknik Respons and Release secara singkat mengungkapan, “setelah mendapat diklat ini di harapkan anggota Basarnas dapat menerapkan dan menindak lanjuti tugas Basarnas di mana kita berada cepat dan tanggap serta selalu koodinasi dengan lembaga lainnya,” kata Solikhin.

Sementara itu Koordinator Basarnas Lebak selatan Jumali F. Askar di Posko Basarnas Bayah yang berlokasi di markas Koramil Bayah mengatakan, “anggota Basarnas di Lebak Selatan yang baru dilantik jumlahnya hanya 9 orang, bila dilihat dari sisi luas wilayah darat maupun laut jumlahnya terlalu sedikit. Akan tetapi diharapkan kedepan para pemuda yang mau bergabung tentu saja dengan senang hati, kami akan menerimanya. Kemudian Akibat sering terjadinya laka laut di pentai Sawarna kami berharap semua peralatan  yang berkaitan degan penyelamatan di air. Basarnas Pusat segera mengirimkannya kepada kami,” kata Jumali F. Askar.

Lebak Selatan disamping memiliki laut yang luas juga daerah pegunungan yang rawan longsor dimusim hujan serta rawan kebakaran apabila musim kemarau. Maka diharapkan kepada masyarakat hendaknya segera melapor apabila ada kejadian musibah di daerahnya. “Kami siap membantu,” lanjut Jumali yang juga dikanal dengan sebutan Kang Dewa ini.  (Dicky Abiasa)

Pemkab Barru Launching Pasar Tani

Pengguntingan Pita peresmian Pasar Tani
oleh Bupati Barru Andi Idris Syukur MS,
dihalaman Rumah Jabatan Bupati Barru

Barru, Metropol - Musyawarah Tudang Sipulung yang dirangkaikan dengan Pasar Tani yang digelar di halaman parkir Rumah Jabatan Bupati secara resmi dibuka, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Barru Barru Ir. H. Andi Idris Syukur, MS. Launching Pasar Tani merupakan rangkaian acara Tudang Sipulung Petani dengan Pemerintah Kabupaten Barru Musim Tanam 2014/2015 dan Musim Tanam 2015/2016 Tingkat Kabupaten Barru, yang dilaksanakan di Baruga Singkeru AdaE Rumah Jabatan Bupati Barru belum lama ini. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Barru,  Hj. Andi Nurhudajah Aksa, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Ahmad Nur, MP, dari BMKG, Abdul, SP. MP, Pupuk Kaltim Saharuddin Dahlan, Petrokomia Gresik, Subagyo, PT Sang Hyang Seri Parida Faisal, SP, MP, para kepala SKPD,

Camat, Kepala Desa/Lurah, Penyuluh Pertanian, Ketua KTNA Kabupaten Barru, A. Subur serta para tokoh tani se-Kabupaten Barru.

Bupati Barru dalam sambutannya mengatakan, “apa yang kita laksanakan pada hari ini pada hakekatnya adalah mempertemukan hasil analisis ilmiah tentang prakiraan kondisi iklim, terutama pola hujan dan prakiraan tentang kondisi Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan kearifan lokal “Pallontara” dan pengalaman petani. Sehingga diharapkan hasil musyawarah tudung sipulung ini dapat menghasilkan hasil analisis ilmiah yang disinergikan dengan analisis prakiraan kearifan lokal Pallontara dan pengalaman para petani, dengan demikian hasilnya dapat diterima dengan baik oleh petani sebagai pelaksana dilapangan. “ 

Kondisi pertanian di Kabupaten Barru khususnya Sub sektor tanaman pangan mengalami kemajuan yang berarti, ditandai dengan semakin meningkatnya produksi padi dari tahun ketahun. Produksi padi tahun 2013 mencapai 109.056,85 Ton Gabah Kering Giling, sedangkan tahun 2012 sebesar 100.402,40 Ton Gabah Kering Giling atau mengalami peningkatan sebesar 8,62 %.  

Terkait dengan Launching Pasar Tani, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek mata rantai pemasaran produksi hasil pertanian, sehingga nilai produk pertanian yang dihasilkan petani menjadi lebih tinggi. Melalui pasar tani ini, para petani dan konsumen bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Petani bisa menjual dengan harga yang lebih baik, sedangkan konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

(Mahmud Rahim/Ahkam)

Kabupaten Bogor Mengutamakan Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Dinas : H. Azzhahir, SH, MM

Metropol, Bogor - Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Sesuai dengan Visi Kabupaten Bogor yang tercantum di dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah  ”Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”.

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bogor menetapkan Visi “Terwujudnya Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Termaju Dalam Pelayanan untuk Meningkatkan Daya Saing Dengan Mengutamakan Kualitas dan Kuantitas”.

“Visi ini dimaksudkan mewujudkan pengembangan dan penumbuhan usaha dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berdaya saing, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya sehingga Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor menjadi terunggul di Indonesia,” kata Azzhahir.

Sedangkan misi Dinas ada 7 misi yaitu yang pertama “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang didukung dengan peningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kedua “Meningkatkan kelembagaan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan”. Ketiga “Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan”. Keempat  “Meningkatkan produktivitas usaha Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan”. Kelima “Meningkatkan permodalan usaha Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan”. Keenam “Meningkatkan perdagangan Dalam Dan Luar Negeri”. Dan Ketujuh “Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan perlindungan konsumen”.

Tak hanya itu menurut Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tersebut Dinas Koperasi juga mempunyai Strategi dalam mencapai tujuan sasaran dari visi misi tersebut, yaitu yang pertama Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kedua Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah. Ketiga Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perdagangan.

Selanjutnya arah kebijakan pelaksanaan strategi kedua yakni memberdayakan industri kecil dan menengah. Ditetapkan pada tiga hal juga yaitu, pertama, peningkaatan Fasilitas dan dukungan bagi pengutan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah. Yang kedua peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan perekonomian daerah. Ketiga yakni, peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemamfaatan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

“Sedangkan arah kebijakan untuk strategi yang ketiga yakni,meningkatan kualitas perdagangan kami juga meprioritaskan pada tiga hal, kata  Azzhahir.

Ketiga arah kebijakan itu, kata Azzhahir, pertama pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancaranya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat  dan perlindungan konsumen. Yang kedua meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir, dan yang ketiga pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, serta pengembagan produk-produk unggulan lokal yang mampu menigkatan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat.

“Untuk mewujudkan pencapaian kinerja dan arah kebijakan dan strategi itu,pada tahun 2014 ini Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor telah menyiapkan 16 program, 129 kegiatan,” jelas Azzhahir.

Dibidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : (1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif kegiatan Fasilitasi Kebijakan UMKM Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 400 UKM hasilnya adalah meningkatnya pemahaman dan aturan tentang kebijkan UMKM,  kegiatan Bintek UMKM jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 50 orang hasilnya adalah meningkatnya pemahaman tentang proses produksi,  kegiatan Pembinaan dan Pengawasan UKM Berprestasi hasilnya adalah bertambahnya UKM berprestasi di Kabupaten Bogor sebanyak 10 UMKM, kegiatan Regestrasi UMKM hasilnya adalah bertambahnya jumlah UMKM yang terdaftar/Terregester sebanyak 500 UMKM, kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UMKM dalam penyusunan kelayakan usaha hasilnya adalah  Bertambahnya pengetahuan UMKM dalam penyusunan kelayakan usaha / penyusunan proposal sebanyak 60 UKM. (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ada 7 kegiatan yang sudah dilaksanakan hasilnya adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan UMKM di Kabupaten Bogor. (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah terdapat  terdapat tiga kegiatan diantaranya adalah Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah kegiatan ini adalah ajang promosi produk UMKM Kabupaten Bogor di beberapa lokasi Pameran di Indonesia Tahun 2014 Dinas Koperasi UKM Perindag mengikuti pameran di Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya, Banten, Semarang, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan.

Di bidang Koperasi Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Ada 18 kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan hasil mengingkatnya pemahaman dan pengetahuan para pengurus koperasi di Kabupaten Bogor. (Metropol Bogor)

Kapolres Baubau Tekankan Anggotanya Tingkatkan Operasi Cipkon

Baubau, Metropol - Kapolres Baubau, AKBP Wahyuniawan SIk menegaskan kepada seluruh anggotanya terus meningkatkan operasi Cipta Kondisi (Cipkon) di wilayah hukum Polres  Baubau melalui patroli. Itu dilakukan untuk mengantipasi penyakit masyarakat berupa peredaran miras, perjudian, pencurian, serta tindak pidana lainnya. Selain itu Eko juga menegaskan kepada seluruh pejabat Polres Baubau, baik di tingkat Polres maupun Polsek agar mendata kembali kasus-kasus tindak pidana yang masih dalam  penyidikan atau belum terungkap. Dan selaku koordinasi dengan instansi terkait baik Lurah maupun Camat setempat, dimana Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sangat diharapkan oleh  masyarakat mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Hal itu diungkapkan di Gedung kemitraan Polres Baubau dalam sambutannya diacara serah terima Jabatan Kasat Reskrim, Kasat Intelkam dan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Polres Baubau, Selasa (4/11).

Lanjut Eko, pada hari ini secara bersama telah menyaksikan prosesi perubahan  personel Polri yang menduduki jabatan pada tataran pimpinan, perubahan ini tentunya disertai harapan,  personel yang ditunjuk sebagai pejabat yang baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ada beberapa hal untuk di pedomani dan dilaksanakan oleh pejabat baru.

Menurutnya, serah terima  jabatan dilingkungan Polri merupakan proses yang sudah terencana dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi dan sekaligus dalam rangka promosi bagi pejabat yang  bersangkutan guna meniti karir dilingkungan Polri. Hingga dengan demikian diharapkan diperoleh kemantapan, pengalaman jabatan yang beragam dan selanjutnya mampu menyongsong  tantangan tugas dimasa mendatang, dimana trend perkembangan situasi Kamtibmas semakin meningkat.

Polres Baubau yang memiliki wilayah hukum meliputi kota Baubau dan Kabupaten Buton, tentunya memiliki karakteristik kerawanan daerah yang berbeda, namun secara umum situasi Kamtibmas masih kondusif walaupun masih adanya kasus – kasus tindak pidana yang perlu menjadi perhatian bersama.

"Untuk itu melalui kesempatan ini kepada kasat Intelkam, Kasat Reskrim dan Kapolsek Kawasan Baubau yang baru, kepercayaan yang saudara diterima adalah bukti, bahwa pimpinan memberikan kepercayaan mandat tugas serta tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik, dengan harapan mampu memberikan perubahan yang konstruktif serta dapat memberikan efek positif bagi kinerja," terang Eko.

Tantangan tugas yang dihadapi Polri  semakin berat, globalisasi dan demokratisasi yang bergulir telah mendorong masyarakat untuk  bersikap lebih kritis terhadap upaya penegakan hukum dan HAM, disisi lain modus operandi kejahatan juga semakin beragam. untuk itu lanjut Eko, kedekatan personel Polri dengan masyarakat yang selama ini telah terjalin dengan baik harus ditingkatkan agar masyarakat secara cepat mengidentifikasikan masalah-masalah yang berkembang dilingkungannya sekaligus mengatasinya.

"Harapan masyarakat, agar polri benar-benar transparan, bersahabat dan bersikap mendidik serta senantiasa berada ditenga-tengah masyarakat, menjadi figur pengayom, pelindung dan pelayan diseluruh kalangan masyarakat, mencerminkan sikap santun, disiplin, menjalankan tugasnya sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang ada,"terang pria dua melati dipundaknya itu.

Serah terima jabatan tersebut, yakni Kasat Intelkam  dari AKP Syakhrir.S kepada
Iptu Arlianto Adhy Prabowo,SE, Kasat Reskrim dari AKP I Gusti Gede Raka Mertayasa, SIk kepada AKP Sendi Antoni, S.Ik  dan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Baubau dari AKP Derry Indra, SIk kepada AKP I Gusti Gede Raka Mertayasa, S.Ik, sebagai tindak lanjut keputusan Kapolda Sultra  nomor:  Kep / 647  / X / 2014 tanggal 20 oktober 2014 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan perwira dilingkungan Polda Sultra. (Adnan)

Aliansi Jurnalis Pangkep Kecam Pemukulan Terhadap Wartawan

Pangkep, Metropol - Puluhan anggota Aliansi Jurnalis Pangkep turun ke jalan dan berorasi di tugu Bambu Runcing Pangkajene Kabupaten Pangkep, menuntut oknum anggota Polisi yang melakukan tindakan refresif dengan memukul wartawan di Makassar, berkaitan dengan penyerangan kampus Universitas Negeri Makassar sebagai buntut dari unjuk rasa mahasiswa yang menyuarakan penolakan rencana kenaikan harga BBM di UNM Makassar, Kamis (13/11/2014).

Tindakan pemukulan yang dilakukan oknum anggota Polisi merupakan tindakan brutal yang tidak bisa didiamkan. “Kami dari aliansi jurnalis Pangkep mengecam dan mengutuk keras tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap sejumlah jurnalis Makassar saat melakukan peliputan aksi mahasiswa UNM,” kata koordinator Aliansi Jurnalis Pangkep, Chermanto Tjaombah.
Mendesak Kapolda Sulselbar mengusut serta menjatuhkan hukuman terhadap sejumlah oknum polisi yang terlibat dalam aksi pemukulan wartawan.

“Menuntut Kapolda Sulselbar bertanggungjawab atas kejadian ini, serta mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sulselbar terkait kejadian pemukulan wartawan dan segera mencopot Kapolda Sulselbar, “karena dianggap gagal dalam menciptakan keamanan serta penegakan supremasi hukum di Sulawesi Selatan,” ungkap Chermanto Tjaombah.

Dalam orasinya, Chermanto menyebutkan keberadaan profesi jurnalis sebagai bagian dari warga sipil yang mendapat amanah pengemban tanggungjawab penegak pilar demokrasi seharusnya diayomi dan diberi perlindungan hukum. Namun, kenyataan bukannya diayomi dan dilindungan, malah menjadi target utama tindakan refresif petugas kepolisian saat melakukan peliputan aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyuarakan penolakan rencana kenaikan harga BBM di UNM Makassar.

Akibat tindakan brutal oknum petugas polisi, sejumlah jurnalis baik wartawan media cetak, elektronik maupun photographer di Makassar haru
s mengalami luka serta kerusakan alat yang menjadi penunjang peliputan.

Ironisnya, sejumlah oknum polisi mengakui jika tindakan tersebut sengaja dilakukan karena “perintah atasan” untuk memboikot liputan para jurnalis saat upaya menindaki secara refresif mahasiswa yang melakukan aksi dihentikan, hingga petugas harus menduduki kampus UNM.

Tindakan brutal oknum polisi, ibarat layaknya tindakan preman jalanan yang menjadi tanggungan Negara. Oleh karena itu, sebagai bentuk solidaritas atas tindakan kekerasan tersebut yang kami anggap telah melanggar Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu menjadi perhatian Kapolri.

“Bila dalam waktu 2 x 24 jam, tidak ada tindakan nyata dari Kapolri, kami akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi,” kata Subhan Muhammad, wartawan Harian Rakyat Sulsel yang diamini sejumlah anggota Aliansi Jurnalis Pangkep. (Bisman)

Wali Kota Blitar dan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf Mengguncang Bumi Bung Karno

Blitar, Metropol - Acungan jempol pantas di dapatkan oleh pemerintahan Kota Blitar, begitu meriah dan manisnya acara yang digelar ini. Yaitu acara “Bumi Bung Karno Bershalawat” dalam rangka penutupan tahun 1435 Hijriah dan penyambutan tahun baru 1436 Hijriah (tahun baru Islam). Acara ini dikemas untuk visi Wali Kota Blitar yang serius merealisasikan visi kotanya untuk membangun masyarakat nasionalis religius.

Acara yang digelar pada Senin (20/10) pukul 20.00 WIB yang bertempat di aloon-aloon Kota Blitar ini dimeriahkan oleh Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf (Pengasuh Majelis Ahbabul Musthofa) dari Solo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, S.H., M.M beserta staf-stafnya dan acara di hadiri oleh ribuan orang dari berbagai penjuru daerah di Jawa Timur terutama dari ponpes. 

Ribuan orang yang datang bergerombol ke aloon-aloon Kota Blitar sejak sore, dari berbagai lapisan usia dengan mengenakan pakaian putih-putih dan atribut-atribut yang mencirikan kecintaan mereka pada gerakan shalawat-nya Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf. Mereka rela menunggu idolanya hingga 5 jam demi mendapatkan tempat untuk mengikuti acara yang dihadiri beribu orang dari berbagai belahan daerah tersebut. Acara ini dibuka dengan dinyalakannya kembang api yang sangat menawan. 

Memang tidak ada laporan secara resmi tentang jumlah peserta yang datang dalam acara “Bumi Bung Karno Bershalawat” bersama Walikota dan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf (Pengasuh Majelis Ahbabul Musthofa) dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah (1 Muharam 1436 H) di Kota Blitar ini. Namun diperkirakan acara ini diikuti kurang lebih lima belas ribu (15.000) orang. Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa anak dari M. Didik Suharmanto, SH –Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar yang saat ini tengah mondok di Jombang akan pulang demi mengikuti acara Bumi Bung Karno Bershalawat bersama Walikota dan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf (Pengasuh Majelis Ahbabul Musthofa) bersama semua teman-temannya.

Wakil Wali Kota Blitar, H. Purnawan Buchori menyampaikan pesan dalam rangkaian kegiatan Tahun Baru Hijriah ini merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang religius yang sejalan dengan visi dalam RPJMD Kota Blitar 2011 – 2015. “Kegiatan ini juga merupakan realisasi dari semboyan rukun Agawe Santoso, karena banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan tahun baru hijriah ini. Mulai dari Pemerintah, unsur Forpimda, Kemenag, ormas Islam, dan tokoh agama berupaya bersama dalam menyukseskan acara ini,” jelasnya.

Pada acara “Bumi Bung Karno Bersholawat” ini, Habib syech juga memberikan pesan kepada seluruh penjuru yang ada di aloon-aloon Kota Blitar, bahwa kegiatan sholawat ini juga ikut mendukung program pemerintah karena ikut membangun moral dan akhlak umat manusia yang sekarang mulai bobrok. Melalui kegiatan sholawat ini juga diharapkan dunia semakin memahami wajah Islam ala Indonesia yang penuh kedamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Harapan dari acara ini semoga Kota Blitar bisa menjadi Kota yang lebih baik lagi pada tahun yang baru. (IP)

Korupsi “No Way”

Pangkep, Metropol - Korupsi selain sebagai tindakan penjarahan uang rakyat juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan ber Negara. Kondisi riel semacam ini harus dicegah sedini mungkin agar tidak berlanjut. Korupsi “No Way”. Kalau ada yang berani coba-coba, yah siap-siap berhadapan dengan hukum.

Dan kepada segenap pejabat jajaran Pemerintah Kabupaten Pangkep jangan ki coba-coba melakukan tindakan yang dapat merusak diri kita sendiri. Kalau ada yang berani melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran, siap-siap ki berhadapan dengan hukum, imbuh Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE saat bincang-bincang dengan wartawan belum lama ini.

Untuk itu, baik secara individu, organisasi dan kelembagaan hendaknya membiasakan diri untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi jahat, menjijikkan dan memalukan serta akan menyengsarakan turunan kita,” tandas Bupati Pangkep. 

H. Syamsuddin A. Hamid, SE, menambahkan, ketika dinyatakan Pangkep sebagai zona bebas korupsi. Pada saat itu pula, pihak pemerintah Kabupaten Pangkep menyatakan “siap” untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan senantiasa memberi “warning” kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pangkep untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Tetapi kalau ada yang coba-coba melakukan tindak pidana korupsi, itu sudah ta’lewa-lewa maki (sudah keterlaluan). Nah, kepada segenap pejabat jajaran pemerintah Kabupaten Pangkep, Bapak-bapak dan ibu-ibu harus mampu melakukan  pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi. Kalau tidak sanggup, mundur memang maki.

“Semua pejabat calon koruptor, soalnya ada pengelolaan keuangan. Tapi belum tentu jadi koruptor,” tandasnya. Disinilah pentingnya tindakan pencegahan dini. Tidak ada target-targetan. Nah, kalau ada yang coba-coba melakukan tindak pidana korupsi, yah …. Bersiap-siaplah berhadapan dengan hukum. “Pencegahan lebih baik,” tandasnya.

Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid mengatakan, pengungkapan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Perlu dukungan berbagai pihak. Baik kalangan masyarakat, PERS, maupun aparat dengan bekerjasama lembaga hukum yang ada.

Oleh sebab itu, jajaran pemerintah Kabupaten Pangkep perlu bekerja secara profesional dan proporsional serta  betul-betul memberikan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara. (Bis)

Pembangunan Pabrik Semen Akan Merusak Cagar Budaya

Lebak, Metropol - Pembangunan Proyek Pabrik Semen Merah Putih yang konon terbesar di asia tenggara dan akan menghabiskan dana puluhan trilyun itu cukup melegakan serta disambut gembira warga Banten Selatan, karena perusahaan itu akan merekrekrut puluhan ribu pekerja. Akan tetapi dalam pembangunannya terkesan sembrono, sebab ada beberapa tempat wisata dan termasuk situs yang tidak ternilai yang akan diporak porandakan.

Salah satu contoh ketika pembangunan Dermaga yang dikerjakan Oleh PT. China Habour Indonesia (CHI) tanpa ada kompromi dengan para sesepuh Bayah yang notabene adalah pemegang  amanah titipan sejarah adanya Batu Masigit (Batu Masjid) hampir saja ditimbun dan diratakan. Berdasarkan temuan  Badan Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (BP3B).

Suhendar Ketua Korwil BP3B Lebak Selatan mengatan, “ini tidak boleh terjadi, kita punya tanggung jawab besar mengenai situs benda-benda kepurbakalaan maupun Cagar Budaya yang ada di Provinsi Banten, harus dirawat dan dijaga. Termasuk Batu Masigit punya nilai sejarah tinggi bagi masyarakat Bayah dan masyarakat adat sekitarnya yang berada di wilayah selatan ini,” kata Suhendar.

“Dan Langkah kedepan kami akan segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kebudayaan agar Batu Masigit segera mendapat pengakuan sebagai Situs Purbakala yang harus dilindungi. Dinas Pariwisata agar Batu Masigit Karang Taraje dan Batu Ngampar menjadi obyek Wisata andalan selain Pantai Sawarna,” ujar Ketua Korwil BP3B, Suhendar.

“Kita juga punya Situs Batu Bedil Bantar, Gadung, Situs Batu Bedil Cisitu, Batu Tulis Ranca Pasung. Dan Situs Cibeduk di Citorek. Cagar Budaya PT Antam Cikotok,” ungkap Suhendar.

Ditempat terpisah, sesepuh Bayah, Ujang (83) saat dijumpai Metropol, Dadan dari Media Presisi Hukum serta Ketua Korwil BP3B Lebak Selatan, Ujang mengatakan, ”Bapak merasa bangga dengan dibangunnya PT Semen Merah Putih ini, tapi bapak sebagai pemegang amanat secara turun temurun, minta kepada pihak PT CHI agar dibenahi saja. Jangan dirusak Jangan diratakan Batu Masigit itu, itu sejarah yang ada keterkaitan dengan Budaya para Kasepuhan di Selatan,” tutur Ujang.

“Alhamdulillah Tim CSR PT Gama (Semen Merah Putih), sudah menemui bapak dan berjanji akan melindungi Batu Masigit dan dua tempat lainnya. Yakni Batu Ngampar Karang Taraje, mereka berjanji akan dibuat semacam taman. Mudah mudahan segera terealisasi, jangan dituda-tunda. 

Mengenai asal usul sejarah Batu Masigit dahulu semasa Bayah ini masih hutan belantara dan sangat angker, salah satu Wali dari Wali Songo sebelum membuka bayah ini menjadi pemukiman terlebih dulu melakukan solat, ya itu di Batu Masigit. Sejarah secara rinci tidak akan bapak buka sekarang,” kata Ujang menutup perbincangan. (Dicky Abiasa)

Warga Sekitar Hilir Sungai Gunung Kelud Harus Waspada Satu Bulan Lagi Musim Hujan Tiba

Ilustrasi

Blitar, Metropol - Memasuki awal bulan November himbauan kepada seluruh warga di pinggir gunung Kelud untuk waspada terhadap lahar dingin. Karena sesuai dengan prediksi Badan Geologi, Badan Meteorologi, dan Badan Klimatologi Jawa Timur bahwa musim kemarau di wilayah Blitar berakhir pada akhir bulan ini atau awal bulan November. Maka warga disekitar hilir sungai gunung kelud harus waspada terhadap lahar dingin yang akan meluruh pada musim hujan.

Pasalnya ribuan meter kubik lahar dingin sampai saat ini masih berada di hilir sungai Gunung Kelud. Heru Setyawan selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Blitar ketika di konfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan letusan gunung Kelud yang terjadi bulan Februari lalu sebagian laharnya masih belum mengalir ke hilir sungai, “sebagian besar lahar dari letusan Gunung Kelud Februari lalu masih mengendap di hulur sungai Gunung Kelud,” jelasnya. 

Kondisi tersebut sangat membahayakan warga yang tinggal di sekitar aliran lahar dingin Gunung Kelud, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Blitar, karena sewaktu-waktu pada saat hujan yang deras dan lebat lahar dingin itu akan luruh dan meluap. Sehingga menyebabkan banjir lahar dingin yang akan di rasakan oleh warga yang berada di hilir sungai tempat melintasinya lahar tersebut. 

Kepala BPBD menjelaskan bahwa lahar dingin yang berada di hulu Gunung Kelud akan menjadi bahaya yang besar, “lahar yang saat ini berdiam diri di hulur sungai Gunung Kelud bisa menjadi bom waktu yang tak kita duga, sewaktu-waktu akan menyebabkan banjir lahar dingin saat instentitas hujannya deras dan lebat,” jelasnya.

Oleh karena itu warga yang berada di sekitar hilir sungai Gunung Kelud harus waspada dan berhati-hati. Pihak BPBD Kabupaten Blitar menghimbau kepada warga yang tinggal di hilir sungai gunung Kelud untuk membersihkan sampah-sampah yang berada di hilir sungai ataupun selokan-selokan terutama yang menjadi aliran lahar dingin tersebut. Agar tempat yang akan menjadi aliran lahar dingin dari hulu sungai Gunung Kelud tidak tersumbat dan meluap sehingga tidak menjadikan banjir lahar dingin. 

“Mumpung masih ada waktu, sebelum musim hujan tiba, sebaiknya warga yang berada di sekitar hilir sungai gotong royong untuk membersihkan tempat-tempat yang dirasa akan menyumbat aliran lahar tersebut,” himbaunya. 

Sedangkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pembersihan atau pengerukan pada lahar yang berada di hulu sungai. Hal ini dilakukan agar saat hujan deras tiba, dapat memperkecil kemungkinan bencana lahar dingin ini akan terjadi, “dalam waktu dekat ini kami akan bertindak membersihkan lahar di hulu sungai gunung Kelud, agar tidak berakibat fatal saat musim hujan tiba,” tambahnya. (IP)

Hasil Evaluasi Gubernur Belum Turun Alat Kelengkapan Dewan Molor

Blitar, Metropol - Proses pembentukan alat kelengkapan komisi molor. Terlihat dari Tugas Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Blitar untuk menyelesaikan tata tertib (tatib) pada saat ini yang belum juga terselesaikan.

Molornya proses pembentukan alat kelengkapan ini disebabkan menunggu hasil keputusan proses evaluasi tata tertib  (Tatib) oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, SH, MHum. Setelah Gubernur Jatim memutuskan hasil evaluasinya barulah Panja DPRD Kota Blitar akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. 

“Untuk tim panja yang telah mengantar berkas tatib itu telah kembali dari Surabaya barulah ada tindakan. Tapi hasil evaluasi dari Gubernur belum turun,” ungkap Humas DPRD Kota Blitar, Ahmad Tobroni, SH.

Setelah proses evaluasi oleh Gubernur nanti dikirim ke Blitar dan kalau benar-benar sudah selesai barulah akan dilaksanakan sidang paripurna pengesahan tatib dan fraksi. Dan akan dilanjutkan proses pembentukan alat kelengkapan baru bisa dilaksanakan, “jika Tatib bulan ini sudah disahkan. Alat kelengkapan Dewan bisa cepat terbentuk. Maka kami bisa segera membahas RAPBD 2015. Karena hal ini yang sangat mendesak untuk saat ini,” tuturnya.

Harapan dari Ahmad Tabroni, SH proses evaluasi dari Gubernur dapat segera diselesaikan agar para panja dapat segera melakukan tindakan selanjutnya. Sebab memang seharusnya jadwal pembentukan alat kelengkapan telah selesai pada tanggal 13 Oktober 2014 lalu, namun sampai saat ini belum ada hasilnya. 

“Saya tidak mengetahui sampai kapan proses evaluasi diselesaikan. Sebab yang menentukan adalah Gubernur sendiri, terkait waktunya masih belum dapat diketahui pula,” terangnya.(IP)

Orari Kota Batu adakan Lomba Omnidirectonal Antenna Contest dan Auto Dubling

Peserta lomba Omni Directional
dan Auto Dubling di lapangan Agritech

Batu, Metropol - Mendukung HUT Kota Wisata Batu ke -13, ORARI Kota Batu  adakan lomba Omni Directional dan Auto Dubling di lapangan Agritech, Jumat - Minggu, 24 - 26 Oktober 2014.

"Perlombaan ini merupakan wujud silaturahmi dari anggota Orari seluruh Indonesia, agar mereka saling mengenal satu sama lain. Tidak hanya di frekuensi saja, perlombaan ini juga sebagai komunikasi kecakapan, dan mengetahui kejelasan frekuensi dari Antenna masing masing peserta,” papar Ketua Panitia, Suwandi.

Ikut dalam perlombaan ada sekitar 250 peserta. Untuk hari pertama adalah lomba omnidirectional  antenna contest dengan  hadiah   juara  1 sepeda motor, juara 2  Rp. 6.000.000, juara  Rp. 3.000.000, juara 4  Rp. 1.000.000., Sedangkan  untuk lomba Auto Dubling, yaitu  mobile standart antenna contest  dan juara extreme QRO mobile antenna contest sebesar Rp. 3.000.000, Rp. 2.000.000, Rp. 1.000.000 dan Rp. 500.000. “Secara  teknis penilaian  dilihat dari  durasi modulasi yang jelas, dengan jangkauan 10 km, 20,km, dan 30 km,” ujar ketua pelaksana kegiatan.

Tono, salah seorang peserta dari Pujon  sangat antusias dengan kegiatan pelombaan Omnidirectional Antenna Contest yang diikutinya, “Selain berharap timnya bisa memenangkan kejuaraan dengan hadiah Sepeda motor, dirinya bersemangat menambah  pengalaman dan kecakapan komunikasi, juga bisa menjadi ajang silaturahmi yang baik dengan anggota Orari lainnya di seluruh Indonesia,” kata dia. (Yud/Rin)

Diduga Proyek Jalan Pesisir Pantai Rekayasa Lokasi

Lokasi Proyek jalan pesisir pantai Kabupaten Bantaeng
yang diduga telah di rekayasa

Bantaeng, Metropol - Proyek jalan pesisir pantai yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2014. Diduga telah merekayasa lokasi proyek, sehingga dianggap perlu peninjauan ulang oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga RI. Karena, bila diamati pelaksanaan proyek ini, terdapat beberapa keganjilan, Pertama pada papan proyek telah tercantum, bahwa proyek ini adalah paket pelebaran jalan pesisir, sementara lokasi dimana proyek ini dilaksanakan yang Nampak adalah pekerjaan jalan baru dibuka atau jalan baru dikerjakan, bukan merupakan pelebaran jalan pesisir seperti yang tertera pada papan proyek. 

Kedua, dalam papan proyek tidak tertera volume pekerjaan, sehingga menimbulkan kesan tidak transparan yang sengaja menutup-nutupi, sementara anggaran APBN tahun 2014, yang diperuntukkan bagi pelaksanaan proyek jalan ini cukup besar Rp 37.872.625.263,55. Dengan masa pelaksanaan 270 hari, dari tanggal kontrak 19 Maret 2014. 

Ketiga kriteria pekerjaan jalan tersebut, dianggap kurang memenuhi standar kelayakan, sehingga dikhawatirkan pekerjaan jalan pesisir ini, tidak akan bertahan lama, dikarenakan kurang mampu menahan hempasan ombak, terutama hempasan ombak saat musim hujan yang cukup deras dan besar. 

Edy Rahmat, ST. M.Eng, Kabid Bina Marga Bantaeng, ketika ditemui Metropol di ruang kerjanya, untuk dimintai keterangan mengenai pekerjaan proyek pelebaran jalan pesisir kota Bantaeng ini, tidak berani memberi keterangan.

"Saya tidak bisa memberi keterangan mengenai proyek itu, karena tidak ada koordinasi dengan kami," jawab Edy kepada Metropol, Edy Rahmat, hanya menyarankan, kalau mau mendapat keterangan tentang pelaksanaan proyek jalan pesisir kota itu, sebaiknya temui pelaksana proyek atau ke Bina Marga Propinsi Tk. I Sulsel. Yang mana, proyek pelebaran jalan pesisir kota Bantaeng ini, dikerjakan oleh dua kontraktor penyedia jasa, yaitu PT Putra Jaya dan PT Te'ne Jaya.

Atas saran Edy Rahmat, selaku Kabid, Bina Marga Bantaeng, kami berupaya menemui pelaksana proyek yang bernama Indra melalui via telepon, akan tetapi Indra selalu mengelak untuk bertemu dengan berbagai alasan, hingga diturunkan berita ini.

Mengingat pekerjaan proyek ini tidak sesuai peruntukan lokasinya. Dan  menimbulkan banyak keganjilan dan dianggap rendahnya kualitas pekerjaan jalan pesisir ini, maka diminta kepada semua pihak terkait dalam pelaksaan proyek jalan pesisir pantai kota Bantaeng, untuk turun meninjau dan mengkaji kembali pelaksaksaan proyek ini. Agar anggaran yang begitu besar jumlahnya, dapat digunakan tepat sasaran. 

(Jalal Maulana)