Dialog maritim yang menajamkan pola pikir ke empat dimensi menjadi prioritas dalam pembangunan maritim Indonesia, yaitu 1. Pengarusutamaan isu maritim, 2. Reorientasi pembangunan maritim bagi partisipasi publik yang luas dan pro – poor, 3. Reformasi lembaga pelaksana pembangunan, 4. Reformasi program-program kemaritiman.
Penajaman itu, kata Ketua DPP Bidang Maritim Rokhmin Dahuri, sebagai pembicara utama, mengatakan, opsi tersebut harus bisa menyelesaikan berbagai masalah pelik dibidang maritim, mulai dari transportasi hingga pangan.
“Memang ada opsi memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Koordinator. Tapi jangan tambah Menko. Jadi Menko Perekonomian plus Maritim,” kata Rokhmin Dahuri, dalam diskusi dialog maritim, di gedung Dewan Pers Jakarta, (Jumat, 12/9).
Opsi pembentukan Kementerian Kordinator Maritim saat ini sedang dibahas bersama Tim Transisi. Tujuannya, selain memperkuat visi-misi Jokowi-JK di bidang maritim, juga ingin terjadi perampingan di kabinet Jokowi-JK.
"Cuma opsi pertama itu KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) diperkuat dengan nambah tupoksi baru. Jadi biotekbologi, pengelolaan migas di kelautan masuk KKP. Jadi direktorat ruang dan pesisir satu direktorat saja jadi direktorat kawasan terpadu. Yang lain ada industri kelautan terbarukan. Kita ingin perampingan, bukan di kementerian tapi di direktorat," kata Rokhmin lagi.
Rokhmin membeberkan memang saat ini Jokowi-JK menjadikan maritim sebagai slaah satu prioritas dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Terlebih Jokowi melihat banyak masalah kenegaraan timbul khusus di sektor ini, mulai dari kemiskinan, infrastruktur hingga transportasi.
"Jadi jangan kayak macan ompong seperti sekarang," ujarnya.
Saat ini banyak problem di kelautan karena sumberdaya manusia yang kurang unggul. Kecelakaan kapal laut, kemudian 640 ribu kapal yang mayoritas kurang modern dan kurang berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan perkuatan kelembagaan akan menyelesaikan masalah kelautan saat ini.
"(Menteri) Kelautan Insya Allah profesional dan ahli. Kalau diserahkan bukan ahlinya tunggu kehancurannya," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua ISLA Unhas, Agus Ajar Bantung mengingatkan pentingnya reformasi struktur kelembagaan KKP demi suksesnya pembangunan maritim. Karena itu dia mengingatkan kepada Jokowi-JK untuk melakukan empat langkah dalam reformasi kelembagaan di KKP.
"Pertama membentuk dan memantapkan keberadaan Kementerian Maritim yang bertanggungjawab atas orientasi program pembangunan infrastruktur, tol laut, kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim," katanya.
Kedua, sambung Agus, membentuk lembaga Coast Guard (Koordinasi Keamanan Laut) yang kuat untuk memastikan kedaulatan negara atas wilayah laut. Ketiga, menguatkan posisi kewenangan lembaga yang telah ada, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya alam pesisir dan laut.
"Melakukan pembangunan sumber daya manusia bidang maritim dan melakukan reorientasi politik anggaran bagi anggaran yang pro maritim," tambah dia.
Proses menuju itu, adalah konsekuensi logis dari suksesnya pembangunan maritim Indonesia. Posisi sebagai pemilik laut terluas di dunia, pemilik pulau dengan jumlah terbanyak di dunia, pemilik keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, maka Indonesia akan menjadi poros bagi maritim dunia sejauh pengelolaan potensi-potensi tersebut berjalan optimal. (Delly M)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar