Wujudkan Manajemen Keterbukaan

Pangkep, Metropol - Kalau ada Lembaga Pendidikan Dasar yang getol mewujudkan manajemen keterbukaan dalam pengelolaan sekolahnya. Dia adalah Hj. Nurhayana, S.Pd. Kepala SD Negeri 45 Paccelang, Kecamatan Pangkaje, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan,

Bukan hanya itu, Hj. Nurhayana amat peduli terhadap upaya peningkatan kualitas anak didiknya dan senantiasa memotivasi orang tua siswa bersama anak didiknya agar mau menciptakan dan mewujudkan semangat cinta “Sekolah”. 

Dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan Komite Sekolah, Hj. Nurhayana senantiasa mengingatkan, bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana menjadikan anak-anak kita terampil, cerdas dan ber-akhlak mulia. “Kami selaku pendidik mempunyai tugas dan tanggungjawab membina dan mendidik anak-anak kita agar mencapai tujuan dimaksud”, tandasnya. 

Untuk itu, di Sekolah Dasar Negeri 45 Paccelang  yang terletak di dusun terpencil,  tepatnya di Kampung Paccelang Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan  Pangkajene Kabupaten Pangkep–Sulsel,  ditumbuhkembangkan semangat kebersamaan, kekompakan dan rasa tanggungjawab yang tinggi semua elemen pendidik di sekolah ini, ungkap Nurhayana. 

Dalam upaya ini, pihak sekolah mengajak peran stakeholder seperti Dinas Kesehatan untuk pemberian program NAIS (NICE) serta imunisasi secara berkala, dibarengi  pemberian makanan tambahan bagi siswa-siswi. Dengan adanya nilai-nilai pembudayaan tersebut, diharapkan dapat memacu peningkatan prestasi belajar siswa yang muaranya pada peningkatan mutu pendidikan.SD Negeri 45 Paccelang, membina 265  siswa, didukung 10 tenaga pendidik (guru PNS) professional dan 4 orang tenaga honorer. Mengemban misi, memiliki intelektual yang berdasarkan Imtaq dan Iptek dengan misi meningkatkan SDM guru dan siswa, meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa, mempererat tali persatuan dan kebersamaan serta mencetak luaran siswa yang berkualitas.  Bertekad menjadikan sekolah tersebut  menjadi sebuah lembaga pendidikan “Bernuansa Islami”.

Kepala SD Negeri 45 Paccelang, Hj. Nurhayana mengemukakan, yang dimaksud dengan “Bernuansa Islami”  adalah suatu upaya melestarikan nilai-nilai budaya  Islam, dimana pada setiap hari Jum’at semua siswa berbusana muslim/muslimah serta dibarengi pengajian dan pembinaan mental spritual. Bukan itu saja, di SD Negeri 45 Paccelang  juga dilestarikan budaya bersih, budaya tertib, budaya sipakatau/kekeluargaan, budaya indah serta budaya sehat. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh semua warga sekolah,  masyarakat (komite sekolah) bersama Dewan Guru. Misalnya, untuk mencapai Sekolah bernuansa Islami, pada hari Jum’at, setiap siswa sejak dini diupayakan untuk berbusana muslim dan muslimah serta belajar mengaji. Siswa laki-laki memakai celana panjang sedang perempuan berbusana muslimah dan berkerudung. Sedang untuk menumbuhkembangkan budaya bersih, diluncurkan program setiap siswa harus memungut satu  sampah dengan mengkapling area perawatan serta kebersihan setiap kelas secara berkesinambungan.  (Zainuddin) 

PR Buat Walikota Baru Makassar

Makassar, Metropol - Perilaku seorang Kepala Sekolah yang berlagak sok kuasa dalam lingkungan sekolah, sampai melakukan penindasan dan menggorogoti hak guru-guru pengajar di sekolah tempat ia menjabat, adalah sangat tak pantas dan tak sejalan dengan jabatan yang disandangnya, sebagai Kepala Sekolah, terlebih sebagai seorang pendidik.

Seperti prilaku Hj. Muhaemina, S.Pd, selaku Kepala Sekolah di SD Bawakaraeng 3 Kota Makassar, berlagak bagai penguasa disekolah, hingga bertindak semau gue terhadap guru pengajar disekolah itu, hak-hak guru yang berasal dari anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dari Dana Gratis dibayarkan sekehendak hati Kepala Sekolah tanpa mengindahkan petunjuk / aturan yang ada.

Tidak sampai disitu saja, perlakuan Kepala Sekolah ini terhadap guru-guru, tapi ia pun melakukan tindakan yang seenaknya, bila ada yang tidak disenangi terhadap para pengajar.

Mencaci maki guru dengan kasar tanpa melihat kondisi lingkungan sekolah, bahkan dengan berani merekayasa surat Keputusan (SK) dengan merekayasa surat permohonan pindah seorang guru tanpa sepengetahuan guru bersangkutan.

Seperti yang dilakukan terhadap Nur Hikmah, S.Pd, selaku guru pengajar, selama kurun waktu lima bulan menerima penindasan, perlakuan kasar, makian, sampai dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pindah, yang direkayasa dan terkesan dipalsukan oleh Kepala Sekolah (Hj. Muhaemina, S.Pd).

Nur Hikmah, korban penindasan dari Hj. Muhaemina, diusir dengan kasar dari rumah dinas yang berada dalam kompleks sekolah, bahkan dianiaya dengan memutus pipa air minum dan kabel listrik yang mengalir masuk ke rumah korban.  

Namun, yang sangat mengherankan, Kenapa Walikota Makassar maupun Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Makassar. Tetap mempertahankan orang ini, walaupun sudah banyak laporan mengenai prilaku Hj. Muhaemina. S.Pd, yang tidak mencerminkan profesi guru selaku pendidik.

Padahal, kalau dilihat dari prilaku dan tindakan kasar terhadap guru-guru di SD Bawakaraeng 3, telah mencemari profesi guru sebagai seorang pendidik.

Jadi, jangan heran kalau murid-muridnya nakal dan kurang berkualitas, dengan kata lain muridnya kurang bermutu dan berprestasi, ini karena Kepala Sekolah yang tak memiliki jiwa mendidik, dan tak mampu membimbing serta membina guru selaku tenaga pengajar dan pendidik di sekolah itu.

Untuk itu, dengan berakhirnya masa pemerintahan Ir. Ilham Arief Siradjuddin selaku Walikota Makassar, diharapkan kepada Ir. Dany Poemanto, selaku Walikota Makassar terpilih periode tahun 2014-2019, segera menindak lanjuti dan memproses Kepala Sekolah SD Bawakaraeng, demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar. (Jalal Maulana)    

Porseni Siswa Se Kabupaten Barru 2014

Barru, Metropol - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) atau yang lebih dikenal dengan Porseni Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Negeri dan Swasta se Kabupaten Barru Tahun 2014 dibuka secara resmi oleh Bupati Barru, Ir. H. Andi Idris Syukur, MS di Lapangan Sumpang Binangae belum lama ini.

Acara ini  dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Dr. Ir. Abustan, M.Si dan sejumlah Pejabat dilingkup Dinas pendidikan KabupatenBarru.

Pembukaan PORSENI Siswa Tingkat Kabupaten Barru ini berlangsung meriah dengan diawali parade kontingen masing-masing sekolah setiap Kecamatan dan diisi oleh hiburan berupa aksi cheerleaders, teater dan perkusi  dari para  siswa.

Dalam sambutannya, Bupati Barru mengatakan bahwa kegiatan Porseni Siswa bertujuan dalam peningkatan mutu pendidikan yang melibatkan siswa untuk berkompetisi dengan penuh sportifitas dalam penyaluran bakat dan minat, peningkatan kecintaan dan apresiasi terhadap bidang olahraga dan seni untuk menumbuhkembangkan seni budaya, khususnya seni budaya lokal. 

Dr. Ir. Abustan, M.Si mengungkapkan, Porseni Siswa ini merupakan program rutinitas Dinas Pendidikan sejak Tahun 80-an, dan Tahun 2014 kali ini diikuti oleh 1.979 Siswa dengan memperlombakan cabang olahraga antara lain Atletik, Senam, Renang, Tenis Meja, Bulutangkis, Volli Mini, Pencak Silat, Tenis Lapangan, Karate, Sepak Takraw dan Catur. Sedangkan di bidang seni antara lain Kriya Anyam, Gambar Bercerita, Nyanyi Solo dan Lomba Pidato.

Ir. H. Andi Idris Syukur, MS, sangat mengapresiaisi kegiatan Porseni ini, “saya menghimbau agar Peserta PORSENI tetap mengedepankan sportifitas dalam bertanding serta saya mengharapkan agar Porseni ini harus dan mutlak dijadikan sebagai wadah penyaluran bakat dan minat para siswa,” ujarnya. (Mahmud Rahim/Ahkam/Humas Pemkab Barru)

Orang Tua Siswa Arogan Lecehkan Institusi Pendidikan

Barru, Metropol - Tindakan oknum orang tua siswa terhadap seorang Siswa yang duduk dibangku Kelas VI Pada SD Negeri Ance, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.  Kepala SD Negeri Ance Syamsuddin, S.Pd saat ditemui media ini di kediamannya sangat menyesalkan  sikap orang Tua yang melakukan tindakan main hakim sendiri, tanpa mempedulikan para guru yang sedang mengajar dan melakukan kekerasan terhadap siswa, yang ironisnya lagi dilakukan didalam kelas saat siswa sedang mengikuti kegiatan Belajar mengajar.

Ini termasuk juga sebuah pelecehan terhadap Institusi Pendidikan yang sudah sekian banyak mencetak generasi penerus untuk bangsa dan Negara.

Dikatakannya, kasus pemukulan terhadap Suryadi siswa SD Negeri Ance  yang beralamat di Aluppangnge, Kronologis kejadian bermula dari saling ejek antara Suryadi dan Haeria, yang pada akhirnya Haeria meminta izin pada gurunya untuk pulang dengan alasan sakit, tetapi kenyataannya Haeria pulang melaporkan kejadian itu kepada kedua Orang tuanya. 

Menurut salah seorang guru disekolah itu saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, mengatakan, berselang beberapa saat setelah Haeria pulang kerumahnya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tidak lain dia adalah Gusmiadi orang tua Haeria yang langsung mengarah ke kelas ruangan, dimana Suryadi bersama teman-temannya kerja kelompok, dan yang lebih mengagetkan Gusmiadi menendang pintu kelas dan masuk menuju bangku dimana Suryadi duduk dan langsung saja Gusmiadi mencekik leher Suryadi yang kemudian mengangkatnya dan membantingnya ke lantai yang mengakibatkan suryadi mengalami luka-luka memar di kepala dan pembengkakan dibagian leher. Sesuai hasil Visum Et Revertum yang dilakukan dr. Haspiana Sahruddin selaku dokter Pemerintah di Puskesmas Pekkae pada tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 07.50 Wita dengan nomor surat hasil Visum 82/PKM-TR/IV/2014, dan pada hari itu juga Suriyadi yang didampingi orang tuanya, Kahar melaporkan kejadian itu di Mapolsek Tanete Rilau yang diterima oleh Brigpol Wahyu dan  dilanjutkan ke Mapolres Barru pada bagian Tindak Pidana Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kemudian pada tanggal 22 April 2014 perkara tersebut diatas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Barru dengan merujuk pada Pasal 8 Ayat (3) Huruf a dan pasal 110 ayat ( 1 ) dan (3) KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Undang-Undang RI  No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: A.3/17/IV/2014 Reskrim tanggal 14 April 2014.

Sementara itu ditempat terpisah Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Barru juga sangat menyayangkan dengan kesewenangan orang tua siswa memasuki kelas yang siswa sementara mengikuti kegiatan belajar dan bertindak main hakim sendiri dengan sewenang-wenang mencekik serta membanting anak tersebut ke lantai, sehingga Forum Pemerhati Pendidikan menanggapi persoalan itu diluar dari batas kewajaran. FPP berharap kepada pihak penegak hukum agar memberikan sanksi yang seberat-beratnya karena tindakan yang dilakukan bukan saja penganiayaan, termasuk juga pelecehan nama Institusi Pendidikan, hal yang sama juga disampaikan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanete Rilau Suhriman, S.Pd, M.Pd, dengan tegas mengatakan, perlakuan oknum orang tua siswa tersebut agar diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat menjadi pelajaran kepada siapa saja yang berani melecehkan Institusi Pendidikan. (Mahmud Rahim)

Kuota Polwan Diharapkan Minimal 30 Persen

Jakarta, Metropol - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengharapkan, kuota Polisi Wanita (polwan) di kepolisian bisa mencapai 30 persen dari keseluruhan personel. "Saat ini masih sekitar tiga persen, saya mendorong agar minimal 30 persen," kata Linda.

Ia menyambut baik rekrutmen Polri yang akan menerima sekitar tujuh ribu Polisi Wanita. Menurut dia, proporsi penduduk yang setengahnya merupakan perempuan, harus pula menjadi pertimbangan bagi kepolisian dalam memenuhi jumlah personelnya. "Proprosi penduduk harus pula menjadi pertimbangan agar jumlah Polisi Wanita proporsional," katanya.

Terlebih lagi, lanjut dia, dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang berbagai permasalahan sosial di masyarakat yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Ia mengharapkan di tubuh kepolisian, Polisi Wanita bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan, pengembangan dan pelatihan. "Keberadaan Polwan ini sangat diharapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.  (Red/ANT)

Januari Hingga April 209 Kecelakaan di Jakarta Utara

Jakarta, Metropol - Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta, selain faktor pengendara yang kurang berhati-hati, rusaknya beberapa bagian jalan menjadi penyebab utama kecelakaan di jalan raya. Di Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara mencatat, dari bulan Januari hingga pertengahan April 2014 sebanyak 209 kecelakaan terjadi di Jakarta Utara. Dari jumlah tersebut, 43 orang meninggal dunia dan 166 orang mengalami luka-luka. Diperkirakaan kerusakan mencapai tujuh puluh lima persen.

Kelapa Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Heri Amran, mengatakan, penyebab utama tingginya angka kecelakaan tersebut karena rusaknya sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara. 

Lanjut Heri, sejumlah jalan di Jakarta Utara mengalami kerusakan cukup parah seperti di Jalan Raya Cilincing, Jalan Raya Cacing, Jalan Raya Akses Marunda, Jalan Raya Yos Sudarso, Jalan Raya Lodan Raya, Jalan Raya Gunung Sahari dan lainnya. "Diperkirakaan kerusakan mencapai tujuh puluh lima persen," kata Heri.

Pihaknya, lanjut Heri, berharap peran serta masyarakat agar perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat berkendara.  

Selain itu, tambah Heri, pihaknya mengimbau agar masyarakat yang ingin bepergian untuk memeriksakan surat-surat serta kelengkapan kendaraannya. 

"Untuk kendaraan roda empat seperti sabuk pengaman, kondisi mesin, roda dan kelayakan kendaraan," tandasnya. (Heroe)

Indahnya Kebersamaan Menuju Koja Yang Harmonis

Jakarta, Metropol - Hiburan bersama Muspika Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang diadakan di Polsek Koja, dihadiri  Camat Koja, Budi Rahmat Effendi dan Lurah Koja, Mulyadi, M.Si dan juga Danramil dan para stafnya. Dihibur oleh Orkes Dangdut Big Brother yang dipimpin oleh Step dan diadakan juga doorprize. 

Dalam sambutannya Kapolsek Koja Simangungsong, SH menyampaikan, “kita selama kurang lebih satu tahun bekerjasama dengan Camat Koja dan juga Danramil untuk menciptakan suasana aman dan kondusif yang lebih baik lagi dan hasilnya benar, karena kerjasama kita berhasil menghadapi pemilu legislatif yang aman dan damai.

“Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi jikalau Tuhan mengizinkan. “Sekarang kita boleh senang tetapi besok sudah menunggu lagi tugas yang lain. Satu Mei sudah di ambang pintu Hari Buruh Internasional. Kita sikapi bahwa memang buruh sudah menampakkan kakinya, itu adalah hak mereka, tetapi jelas kita sampaikan pada rekan-rekan semuanya mari kita sambut hari esok penuh dengan tugas dan tantangan yang baru, tetap semangat untuk Polsek dan seluruh jajaran,” ungkap Kapolsek. 

Kapolsek menandaskan. “Jika kita bersatu mengatasi segala masalah pemerintahan insya Allah akan membuahkan hasil yang manis,” imbuhnya. (Risyaji)

DKI Targetkan Kunjungan 2,5 Juta Wisatawan

Jakarta, Metropol - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI menargetkan sebanyak 2,5 juta wisatawan mancanegara melakukan kunjungan ke Kota Jakarta sepanjang 2014. 

"Angka tersebut mengalami peningkatan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun lalu sebanyak 2,3 juta orang," kata Kepala Disparbud DKI Arie Budhiman. 

Pihaknya juga menargetkan sebanyak 38 juta wisatawan nusantara yang mengunjungi Jakarta pada tahun ini. 

Untuk mencapai target tersebut, Disparbud DKI berencana menggelar sebanyak 48 kegiatan festival seni dan budaya untuk menarik lebih banyak minat wisatawan asing. 

"Jumlah tersebut hanya untuk acara yang dikelola oleh Disparbud DKI. Kalau digabung dengan acara-acara yang dikelola oleh pihak swasta, jumlahnya sekitar 200 kegiatan," ujar Arie. 

Menurut dia, berbagai kegiatan festival seni dan budaya tersebut baru ramai diselenggarakan mulai April hingga Desember tahun ini. Sedangkan, pada Januari hingga Maret 2014, belum banyak festival yang digelar. 

"Di antara seluruh rangkaian acara tersebut, kegiatan pada Hari Ulang Tahun Kota Jakarta pada 22 Juni nanti tetap menjadi prioritas kami. Karena, bertepatan dengan musim libur sekolah, sehingga pengunjungnya juga ramai," tutur Arie. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Jakarta pada Februari 2014 mencapai 185.851 kunjungan. 

Sepuluh negara yang banyak melakukan kunjungan ke Jakarta pada Februari 2014. Antara lain Malaysia (25.978 kunjungan), Tiongkok (24.704 kunjungan), Jepang (17.622 kunjungan), Singapura (14.674 kunjungan), Korea Selatan (8.724 kunjungan), Arab Saudi (8.312 kunjungan), Amerika Serikat (6.849 kunjungan), Taiwan (5.635 kunjungan), India (5.607 kunjungan) dan Australia (5.576 kunjungan). (Heroe/Hamzah)

Wanita asal Cina Pembawa Sabu Ditangkap BNN

Surabaya, Metropol - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim berhasil menangkap Onwubuariri C Franklin (29) sub agen atau penerima sabu 1.840 gram yang dibawa Lu Xue Mei asal Guang Xi, Cina. Warga Nigeria ini ditangkap di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Dia kita tangkap 2 hari setelah penangkapan kurir sabu di Juanda," kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, Brigjen Pol Iwan Ibrahim pada wartawan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda, Senin (21/4/2014).

Penangkapan penerima sabu itu kata Iwan merupakan kali pertama bagi pihaknya. Karena dalam kurun waktu kurang sebulan pihaknya baru kali ini berhasil menangkap pembawa dan penerima. "Sejak saya dari BNN Pusat, Baru kali ini saya bisa tangkap kuda putih betina dan kambing jantan tapi hitam," ungkapnya.

Franklin, kata Iwan, ditangkap BNN setelah berhasil melakukan control delivery atau mengantarkan barang yang dipesannya. "Kan si pembawa barang ini dikendalikan dari Hongkong agar keduanya ketemuan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dari situ kami ikuti perintah selanjutnya dan berhasil menangkap Franklin di depan hotel tempatnya menginap," imbuh Iwan.

Ia berharap dari penangkapan kedua pelaku, pihaknya dapat memburu pelaku lainnya atau jaringan dari kedua pelaku. "Ternyata Lie dengan Franklin sama sekali tidak saling mengenal. Yang makin menguatkan kita bahwa jaringan narkotika adalah jaringan terputus," pungkas dia.

Sebelumnya, petugas Bea dan Cukai Juanda menangkap Lu Xue Mei (27) WN Cina pada Minggu (13/4), usai turun dari Cathay Pasific dengan nomor penerbangan CX 781 dari Hongkong tujuan Juanda Surabaya.

Dari hasil penggeledahan tas punggung yang dibawa pelaku, petugas menemukan 4 tas tangan wanita yang ada didalam tas punggung pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan lagi, petugas menemukan kantong modifikasi dalam tas tangan wanita dan ditemukan masing-masing 2 bungkus cokelat di 4 tas tangan wanita yang berisi sabu. (Red)

Tiga Pelajar SMA Jadi Bandar Ganja Dibekuk Polsek Ciledug

Tangerang, Metropol - Tiga pelajar SMA di Kota Tangerang ditangkap aparat Polsek Ciledug, Kamis (23/4/2014), karena sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis ganja di kalangan pelajar. Dari ketiga tersangka disita ganja seberat 8,5 kg.

Ketiga tersangka yang ditangkap yakni Yasin Rifai, 16 tahun, Ahmad Zaenudin, 16 tahun dan Ade Irawan,17 tahun. 

Kapolsek Ciledug, Kompol Imam Santosa mengatakan, terungkapnya kasus tersebut berawal dari adanya informasi warga bahwa sering terjadi transaksi ganja di kalangan pelajar di Jalan Haji Mean, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Dari info itu, petugas langsung melakukan penelusuran.

"Dari pengembangan itu, kita berhasil menangkap Yasin dan Ahmad dan menyita 1 Kg ganja," katanya.

Dari penangkapan, kasus berkembang ke tersangka Ade. Petugas pun memburunya ke wilayah Joglo, Jakarta Barat. Petugas sempat menabrak motor tersangka Ade ketika penyergapan.

"Tersangka hendak kabur mengendarai motor jenis bebek, terpaksa anggota kita menabrakkan motornya untuk menjatuhkan tersangka. Dari tangan Ade, petugas menyita ganja 7,5 Kg yang disimpan di jok motornya," jelas Kapolsek.

Menurut Kapolsek, para tersangka mengaku mengedarkan ganja dikalangan pelajar di wilayah Ciledug dan Joglo. Aksi mereka dikendalikan oleh rekannya Gondrong, mendekam di LP Jakarta "Kami akan kordinasi dengan pihak lapas untuk memeriksa Gondrong," jelas Kapolsek.

Para tersangka dijerat Pasal 111 ayat 1 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. (Red) 

Resmob Polres Enrekang Tangkap Penimbun BBM

Enrekang, Metropol - Lebih dari 500 liter bensin kembali diamankan oleh Tim Resmob Polres Enrekang beberapa pekan lalu di SPBU Kalosi Kecamatan Alla. Penangkapan tersebut bukan yang pertama kalinya terjadi. 

Di SPBU yang sama tahun 2013 juga pernah diamankan BBM dalam jumlah yang lebih besar yang waktu itu pelaku pelakunya berasal dari  kecamatan Baraka. Anehnya meskipun sudah beberapa kali menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman pihak pengelola SPBU ini tidak juga jera melakukan kesalahan yang sama. 

Yang unik dalam kasus ini adalah pelakunya adalah seorang perempuan yang masih lajang namun sudah berusia diatas 50 tahun. Saat ditanya belaku berkelit bahwa dirinya sama sekali tidak tahu tentang adanya larangan menimbun BBM. Akibat dari keberaniannya melakukan tindakan melawan hukum ini, Pamma, Asis sopir yang mengangkut 15 jerigen BBM dan Muslimin pengelola SPBU dijadikan tersangka. Saat ini mobil kijang warna hijau dengan nomor polisi 1116 TB kini diamankan petugas kepolisian dan 15 jerigen BBM dititip di SPBU Sossok Kecamatan Anggeraja.

Kapolres Enrekang AKBP Ika Waskita, SH, MH mengatakan kasus yang pelakunya dikenakan ancaman hukuman 5 tahun ini dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke kejaksaan, untuk proses hukumnya. Karena ini adalah salah satu target operasi.

Kapolres Enrekang menghimbau kepada semua pengecer yang ada di wilayahnya untuk tidak melakukan penimbunan, sebab jika ketahuan pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas kepada siapapun pelakunya. Masyarakatpun berharap demikian, karena tak jarang SPBU di Kabupaten Enrekang kehabisan bensin bersubsidi ini karena keserakahan pengecer yang melakukan penimbunan hingga ribuan liter. Justru masyarakat salut atas tindakan tegas Kapolres agar para pelaku jera melakukan hal yang sama berulang-ulang. (Sry YN) 

Dua Tersangka JIS Pernah Berhubungan Sesama Jenis

Jakarta, Metropol - Dua dari enam tersangka kasus kekerasan seksual terhadap murid Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS) ternyata pernah berhubungan seksual sesama jenis. 

Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan kedua tersangka itu, yakni Virgiawan, 20 tahun, dan Zaenal, 28 tahun. 

"Dari pemeriksaan, pelaku Aw dan Za mengakui pernah berhubungan seksual pada September-November 2013," kata Rikwanto kepada Tempo, Ahad, 27 April 2014. "Tapi mereka tidak menjadi pasangan kekasih," ujarnya.

Menurut Rikwanto, kebiasaan melakukan hubungan sesama jenis itu membuat pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap murid TK JIS. "Motifnya karena mereka ingin. Kenapa ingin? Karena sesama mereka memang sudah biasa melakukan itu," ungkapnya. 

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Komisaris Besar Heru Pranoto mengatakan dua tersangka, yakni Awan dan Agun, telah melakukan tes kejiwaan oleh tim psikolog. "Hasilnya belum keluar, tapi diduga ada penyimpangan," ujarnya. Adapun ketiga tersangka lainnya, yakni Afriska, 24 tahun, Zaenal (28), dan Syahrial (20) akan menjalani tes kejiwaan. 

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan enam tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dialami seorang murid TK JIS. Mereka adalah Awan, Agun, Afrisca, Zaenal, Syahrial, dan Azwar, 27 tahun. 

Seluruh tersangka yang merupakan petugas kebersihan di sekolah tersebut mengakui tindak kekerasan seksual itu dilakukan pada Februari-Maret 2014 dengan waktu antara pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Namun seorang tersangka, yakni Azwar, tewas bunuh diri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu, 26 April 2014. Azwar nekat meminum cairan pembersih lantai di kamar mandi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya. Azwar sempat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. (Red)

Raport Merah PLN Sungailiat

Sungailiat, Metropol - Kinerja PLN Ranting Sungailiat mendapatkan nilai kurang memuaskan. Akibat beberapa miss management yang terjadi. 

Berbagai program layanan dan cara  yang sudah ditempuh. Pada akhirnya menjadi sorotan publik, akibat tumpang tindihnya kebijakan. Salah satunya program pasang baru listrik via sistem online, tentu cara ini sejatinya, memberikan kemudahan bagi para calon pelanggan pasang baru listrik PLN. Caranya mudah dan prosesnya pun cepat. Namun sayangnya program tersebut justru tidak mendapat dukungan penuh dari oknum karyawan PLN di daerah. Dalam hal ini adalah PLN Rayon Sungailiat, terutama dibagian tehnik. 

Dari temuan investigasi wartawan Metropol dibeberapa titik pemasangan di kota Sungailiat dan sekitarnya. Terlihat pemasangan sambungan baru dirumah pelanggan terkesan aneh bin janggal alias tak wajar. Apa pasal ? Sebab dibeberapa tempat, tarikan kabel yang panjang mencapai ratusan meter. Tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan terkadang kerap menggunakan materi kabel dan tiang yang jauh dari standar kelayakan. Bahkan harga pasangnya terbilang cukup tinggi dan mahal. Ada apa ini? Sementara itu masih banyak rumah calon pelanggan pasang baru yang sudah lama mendaftar permohonan sambungan baru KWH meter listrik prabayar dan belum sempurna dilayani. Padahal jarak rumah mereka terhitung dekat dengan jaringan induk instalasi TR PLN. Yang layak jadi tak layak, dan sebaliknya yang tak layak menjadi layak.

Baru-baru ini Metropol menemukan lagi di lapangan, kasus permohonan sambungan baru KWH meter listrik prabayar PLN. Tepatnya di Dusun Sumedang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Menurut keterangan dari beberapa calon pelanggan sambungan baru listrik prabayar, mereka sudah satu tahun lebih mengajukan permohonan sambungan baru listrik PLN, namun hingga saat ini tak kunjung dipasang KWH mereka, padahal kami telah melakukan penyetoran via kantor pos, dengan sistem online, dan yang mengurus permohonan adalah salah satu perwakilan kontraktor resmi mitra PLN yang berinisial RW.

Saat diwawancara Metropol, RW dengan gamblang menjelaskan hal ini. "Saya sudah melakukan tahapan prosedur resmi, seperti survey kealamat para calon pelanggan pasang baru PLN. Juga saya buat resume sesuai dengan keadaan jaringan PLN yang ada dilapangan per tanggal 11 januari 2013 yang lalu," tukas RW. 

Masih menurut RW, pada saat itu memang materi jaringan yang ada adalah kabel SR ukuran 2x10 mm sepanjang 6 meter, dan satu KWH yang dia bawa walau itupun KWH exs multi guna yang dirubah ke reguler. Dengan akibat nyata ialah, para pemohon sambungan baru ini adalah tetangga para pelanggan bekas KWH multi guna, dan nomor kontrak yang terdekat akan menjadi tarikan seri ke beberapa calon pelanggan yang mengajukan pasang baru tersebut. 

Kekacauan datapun segera timbul, sekian bulan lamanya setelah pemasangan tadi. PLN anggap restitusi oleh pihak teknik PLN langsung di reject pihak PLN Rayon Sungailiat. Dengan janji akan mengembalikan uang setoran para pelanggan, namun saat pelanggan kroscek rekening mereka, ternyata uang setoran mereka belum dikembalikan. Alhasil, kondisi ini semakin membuat coreng wajah PLN Rayon Sungailiat yang selama ini juga memiliki raport merah akibat sering byar pet.

Di kesempatan lain, Nangcik selaku Manager PLN menjelaskan, terkait dengan pelayanan untuk pemasangan baru. Itu memang memerlukan perluasan jaringan. Dan  prosesnya cukup memakan waktu. Waktu berlalu, harapan hanya harapan. Bahkan sampai selesai lebaran (2013), aliran listrik resmi pemerintah, tak kunjung terpasang. Bahkan sampai tahun 2013 berganti, juga tak ada titik terang. Diminta pada instansi terkait untuk segera menurunkan tim investigasi ke lapangan, agar keresahan masyarakat dapat menemukan solusi yang komprehensif.  (Red  Babel)          

Empat Kapal Pengawas Perikanan Mutakhir Beroperasi 2015

Riau, Metropol - Empat kapal Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan spesifikasi dan postur termutakhir yang pernah dimiliki Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP direncanakan beroperasi pada Oktober 2015.

"Selesai pembuatannya pada 2015 dan siap beroperasi pada Oktober tahun itu juga," kata Direktur Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Halomuan di Natuna, Kepulauan, Riau.

Empat kapal SKIPI ini mampu tahan berlayar hingga 14 hari karena memiliki ukuran tangki bahan bakar yang lebih besar. Daya bertahan (endurance) itu jauh lebih tinggi dari 27 kapal patroli pengawas yang kini dioperasikan Ditjen PSDKP yang hanya mampu bertahan dua hari sebelum harus mengisi ulang bahan bakar.

Dengan daya tahan yang cukup lama, empat kapal SKIPI ini diharapkan dapat melakukan patroli semaksimal mungkin dan menjaga potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) daerah Timur dan Barat Indonesia. "Rencananya dua ditempatkan di wilayah Timur (Stasiun Tual) dan Barat (Stasiun Batam atau Pontianak)," ujar Budi Halomuan.

Kemudian, jarak pantauan radarnya bisa mencapai 120 mil laut (1 mil : 1,8 kilometer), dibandingkan kapal patroli biasa yang hanya 36 mil laut. Kapal yang didesain dan dirakit di Tanjung Priok, Jakarta, ini memiliki kecepatan 26 knot.

Posturnya pun lebih gagah dengan panjang 60 meter, dibandingkan kapal patroli biasa yang berukuran 42 meter. "Akan terdapat ruang laboratorium yang lebih luas dan juga ruang tahanan (untuk nelayan ilegal yang ditangkap)," imbuhnya.

Kapal yang mulai dirakit pada 2013 ini diproduksi oleh PT. Daya Radar Utama dan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 565 miliar.

Perairan Indonesia dengan tiga wilayah fokus utama yakni Perairan Natuna, Sulawesi, dan Arufuru kerap menjadi sasaran tindakan penangkapan ikan ilegal, penangkapan yang tidak dilaporkan dan penangkapan yang menyalahi aturan (IUU Perikanan).

Kegiatan perikanan ilegal tersebut mengganggu perolehan manfaat dari potensi perikanan tangkap Indonesia, yang berdasarkan data resmi di Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/2011 berjumlah 6,5 juta ton per tahun.

Dengan adanya empat kapal SKIPI tersebut, Ditjen PSDKP akan memiliki 31 kapal patroli pengawas. Saat ini, 10 kapal beroperasi di wilayah perikanan Indonesia Barat seperti Natuna, Anambas, Karimata, dan lainnya. Sebanyak 11 lainnya di Indonesia Timur, tepatnya di perairan Sulawesi dan Arufuru. Sedangkan enam lainnya merupakan kapal kecil yang operasionalnya dibagi seimbang antara dua wilayah itu. (Delly M)

Pertamina - PLN Tandatangan Kontrak

Jakarta, Metropol - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku lega PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Perseo) segera menandatangani kesepakatan jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) untuk 8 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau proyek geothermal yang sedang dikerjakan Pertamina.

"Kedua pihak sudah sepakat menandatangani PPA. Lega karena untuk mencapai kesepakatan itu saya sempat harus menggebrak meja," kata Dahlan, di Kantor Garuda Maintenance Facilites (GMF), Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng baru-baru ini.

Menurut Dahlan, sejauh ini dari 9 lokasi yang ditawarkan disepakati PPA pada 8 lokasi, dengan skema harga yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan catatan, 8 proyek geothermal tersebut antara lain PLTP Lumut Balai 1-2 110 MW (Sumatera), PLTP Lumut Balai 3-4 110 MW (Sumatera), PLTP Ulu Belu 110 MW, PLTP Lahendong 40 MW (Manado), PLTP Kamojang 30 MW (Jabar), PLTP Hulu Lais 110 MW (Sumatera), PLTP Sungai Penuh 55 MW (Sumatera), dan PLTP Karaha 50 MW (Jabar).

Proyek geothermal dengan total investasi sekitar Rp. 15 triliun dengan kapasitas 600 megawatt (MW) itu sempat mangkrak karena harga jual yang belum kunjung mencapai kesepakatan.

Pertamina ingin menjual listrik dengan harga tinggi yakni 9,7 sen dolar AS/kwh, sedangkan PLN menawar dengan harga rendah yakni 9,1 sen dolar AS/kwh.

Dahlan yang juga mantan Dirut PT PLN ini menjelaskan tidak ada alasan untuk menunda perjanjian jual beli. "Saya sudah cukup menggebrak, masak saya harus membalikkan meja lagi?," ujar Dahlan. (Delly M/An)

Terjadi Pelanggaran Pemilu Caleg Minta Perhitungan Suara Ulang

Berau, Metropol - Dari hasil Pileg 9 April 2014 ditemukan dugaan  beberapa pelanggaran pemilu di daerah pemilihan III Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Berau, pelanggaran ini di indikasikan tejadi penggelembungan perhitungan suara, dikarenakan rusaknya segel kotak suara, kuncinyapun sudah rusak, suara yang ditemukan tak tersegel. 

Dengan adanya kecurangan ini lima caleg,  Syahruddin dari partai Nasdem, Hj. Darlena (PPP), H. Andi Agus (Gerindra), Hersan (PAN) dan  Samsuddin (Demokrat) mendatangi Kantor Panwas Kecamatan guna melaporkan pelanggaran tersebut, dan mereka mendesak agar dilakukan penceblosan ulang.

Sepertinya Panwas Kecamatan tidak serius menangani dugaan pelanggaran tersebut. Caleg Syahruddin (Nasdem) pada tanggal 18 April mendatangi Panwaslu Kabupaten Berau, guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran dan kecurangan yang ditemukan di Kecamatan Tanjung Batu, Syahrudin yang ditemui beberapa saat mengatakan, secara meyakinkan kami minta agar daerah pemilihan III Kecamatan Tanjung Batu agar dilakukan pencoblosan ulang. 

Hal ini dikarenakan terjadi indikasi penggelembungan suara, dari hasil Pileg 9 April. Dikatakannya satu contoh kasus surat suara sah dengan surat suara yang rusak harus klop, antara perhitungan suara di Provinsi dan Kabupaten harus sama, ini yang kami temukan di lapangan terjadi ketidakcocockan suara, sehingga kami mengindikasikan terjadi manipulasi suara yang digemboskan dari Caleg lain, di daerah pemilhan III, bukti hasil kecurangan tersebut kami temukan dibeberapa TPS yang tidak sesuai adanya kertas suara dan jumlah pemilih yang sah. “Bukti-bukti inilah yang kami laporkan ke Panwas Kabupaten dan sekalian minta dibuatkan BAP,” katanya.

Sementara itu, menanggapi adanya indikasi kecurangan dalam Pileg 9 April lalu, Ketua KNPI Berau, Bastian, sangat menyayangkan Panwaslu Kabupaten Berau yang tidak punya tindakan apa-apa, padahal dari beberapa kali laporan seputar pelanggaran kecurangan dalam perhitungan hasil Pileg sepertinya ditanggapi dingin oleh Panwas. “Saya tidak tahu, apa saya tidak paham dengan aturan Panwas, atau Panwas sendiri yang tidak mengerti aturan. Dikatakan Bastian, kami juga telah menerima data berupa tanda bukti penerimaan laporan kecurangan pemilu di Kecamatan Tanjung Redeb, dari beberapa laporan dan saksi pelapor seputar pelanggaran tersebut belum juga ditindaklanjuti, kami menduga Panwas Kabupaten Berau tidak mampu bekerja, akhirnya  tidur.

Menanggapi pernyataan dan beberapa laporan seputar pelanggaran dan kecurangan pemilu, Ketua Panwas Kabupaten sampai berita ini diturunkan belum bisa ditemui, karena masih sibuk. (Sofyan)

Sungai Terkontaminasi Limbah Beracun PT. Berau Coal Tutup Mata

Berau, Metropol - Nasib warga petani yang terletak di kilometer 28 Trans Berau Tanjung Selor mengeluhkan sungai yang menjadi tumpuan hidup  mereka selama ini tidak bisa lagi  di pakai untuk mandi apalagi di minum, akibat tercemar limbah beracun  yang di kirim perusahaan  PT. Berau Coal yang sedang  melakukan kegiatan penambangan Batu Bara  tidak jauh dari kawasan perkebunan warga.

Sinaga yang sempat di wawancarai tim Metropol yang saat itu melakukan investigasi pada tanggal 26 April 2014, ia katakan, dari 20 Kepala Keluarga yang tinggal di kilometer 28 ini, pada enam bulan lalu sudah pernah menyampaikan perihal sungai kami yang terindikasi tercemar limbah beracun. Namun oleh perusahaan PT. Berau Coal tidak menanggapi. Bahkan terkesan tutup mata. Dikatakannya, dampak tercemarnya air, ini bukan tidak beralasan, kenyataan dan fakta yang terjadi bulan yang lalu binatang peliharaan kami (anjing) mati akibat makan ikan  yang terkontaminasi limbah, dan akibat dari itu juga warga yang tadinya bisa menjala ikan untuk dimakan, kini takut keracunan.

Demikian juga Ibrahim, Seorang Guru SMA yang juga pemilik kebun di kilometer 28 menuturkan hal yang sama, dikatakannya dengan adanya kejadian ini ada beberapa warga masyarakat karena mungkin tidak tahu, saat dia mandi di sungai ini beberapa hari kemudian badannya gatal-gatal dan menimbulkan bintik-bintik hitam. 

Sementara itu sampai berita ini naik cetak, pihak perusahaan PT. Berau Coal belum bisa memberikan keterangan. Arif selaku Humas PT. Berau Coal masih berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan pengecekan lokasi, “karena informasi ini baru diterima oleh pihak kami PT. Berau Coal,” kata Arif. (Sofyan)

Suara Dimanipulasi Rapat Pleno KPUD Disambut Demonstrasi

Berau, Metropol - Rapat  Pleno yang di gelar KPUD Kabupaten Berau di Hotel Sederhana pada 21 April 2014. Sekitar pukul 10.00, disambut ratusan simpatisan dari salah satu caleg partai Nasdem, yang merasa pemungutan suara di Dapil III Kecamatan Pulau Derawan syarat dengan kecurangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPPS. Kecurangan ini tak lain untuk  meloloskan  salah seorang oknum Caleg menjadi anggota DPRD Kabupaten Berau, Keyakinan ini disampaikan Syahrudin Caleg partai Nasdem, dari Daerah Pemilihan III Kecamatan Pulau Derawan.

Dalam orasinya di halaman parkir hotel Sederhana saat KPUD menggelar rapat pleno, diapun merincikan beberapa pelanggaran yang sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 4 thn 2014, tentang pemilihan umum, antara lain, rekapitulasi perhitungan suara yang ada di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan sudah mengendap lima hari, baru diserahkan kepada panitia Kecamatan, padahal yang seharusnya dalam aturan sebagaimana yang di atur dalam tata cara pemilihan umum. 

Sehari setelah selesai perhitungan suara rekap tersebut sudah diserahkan pada panitia, bukti kecurangan yang lain disampaikannya juga terjadi pencoretan jumlah suara yang dilakukan dengan menggunakan Tipex, oleh  oknum PPK dan KPPS, dan yang lebih fatal lagi, menurut Syahrudin, jumlah suara yang sudah di rekap angka tiga berubah jadi angka delapan, hal serupa juga terjadi pada tanggal 14 April dimana kotak suara sudah tidak tersegel, dan gemboknya pun sudah tidak ada, pihak petugas KPPS ketika itu ditanya beralasan, ada kertas suara dari tempat lain  masuk dalam kotak tersebut.  

Sehingga dengan dalih yang tidak dapat diterima akal sehat, kamipun berkeyakinan, di Dapil III Kecamatan Pulau Derawan terjadi penggelembungan suara dan penggembosan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dan PPK hanya untuk memenangkan Caleg lain.

Sementara itu dugaan pelanggaran penggelembungan dan penggembosan suara yang terjadi di Kecamatan Pulau Derawan  sudah pernah dilaporkan oleh beberapa Caleg ke Panwaslu tingkat Kecamatan, berdasarkan banyaknya alat bukti yang ada, namun tidak ditanggapi, akhirnya laporan dan bukti manipulasi suara inipun ditindaklanjuti ke Panwaslu tingkat Kabupaten. Namun laporan ini juga mental akibat tidak seriusnya Panwaslu Kabupaten yang seolah-olah lemah dan tidak berdaya menghadapi pelanggaran yang terjadi dalam pesta demokrasi  yang di klaim Jurdil (Jujur dan Adil).

Ketua KNPI Berau Bastian mengatakan, kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, seolah-olah Panwaslu Kabupaten Berau tidak mampu memberikan efek jera pada oknum-oknum KPPS, PPK dan Caleg yang dengan sengaja melakukan manipulasi suara dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Berau.

“Kasus  laporan yang dilaporkan beberapa pihak pelapor, dugaan berupa money politik, penggelembungan dan penggembosan suara, yang dengan terang-terangan dilakukan oleh oknum Caleg yang tidak bertanggungjawab, dan kalau semua laporan ini tidak di tindaklanjuti, dengan demikian kineja Panwaslu Berau kami nyatakan lemah terhadap pengawasan pemilihan Umum tahun ini,” ungkap Bastian.

Ratusan massa yang menggelar tuntutan mereka saat  Rapat Pleno KPUD Berau sempat memamanas, namun dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan TNI yang di pimpin langsung Kapolres Berau akhirnya berjalan aman tanpa ada yang berbuat anarkis, Rapat plenopun dilanjutkan. (sofyan) 

Pemkot Batu Halangi Tugas Jurnalis Lewat Penyampaian Informasi Satu Pintu

Batu, Metropol - Kebijakan terbaru Pemkot Batu  terkait penyampaian Informasi kepada wartawan melalui satu pintu lewat jajarannya, yaitu Humas merupakan pelanggaran dari Undang-undang Pers No 40 tahun 1999.

Hal itu diungkapkan oleh  Ketua Forum Komunikasi Wartawan Batu (FKWB)  Endik Junaedi, Rabu, 23 April 2014.

Menurutnya, ketika menjalankan tugas, jurnalis dibekali kemampuan memilih narasumber yang memiliki kompetensi tinggi.

Tak relevan jika Humas menjawab semua berita dilingkungan Pemkot Batu. Karena mereka tidak menguasai semua persoalan di Pemkot Batu.

"Informsi satu pintu menghambat kerja para jurnalis. Publik nantinya yang akan dirugikan,  karena tak dapat informasi beragam sesuai kebutuhan," tegasnya. 

Ia pun mempertanyakan, mengapa ada kebijakan satu pintu? apakah ada yang disembunyikan, “kalau tidak salah dan melanggar hukum, mengapa akses jurnalis dihalangi?

perlu diketahui, jurnalis dalam  menjalankan kerja jurnalistik dilindungi Undang-undang pers," tambah Juned.

Direktur Good Government Actor Llliance (GGAA) Sudarno juga menyoroti kebijakan ini, Sudarno menduga ada rahasia yang dikhawatirkan birokrat bocor atau bisa saja kemampuan Kepala Dinas dipertanyakan.

Sudarno menambahkan, ketertutupan Pemkot Batu tidak hanya kepada jurnalis, tetapi kepada Lembaganya. Beberapa waktu lalu,  Sudarno mengalami sendiri saat meminta data  RPJMD, rencana strategis Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata, serta rencana kerja Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata.

“Makanya, kami menggugat Walikota ke Komisi Informasi publik  tanggal 4 April lalu,” ungkap Sudarno via telpon. (Yud/Rin)

Pemkab Mamuju Utara Tuan Rumah KPDT Expo 2014

Mamuju Utara, Metropol - Momentum KPDT Expo sangat memberi manfaat sebagai ajang Promosi sekaligus memperkenalkan Produk-Produk unggulan di Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat, kepada daerah-daerah lain, demikian sebaliknya dapat menambah motivasi dalam membangun daerah agar menjadi lebih sejahtera kedepannya.

Bupati Matra H. Agus Ambo Djiwa, dalam penyampaiannya, bahwa awalnya dalam keragu-raguan untuk menyelenggarakan  KPDT Expo ini. Tetapi oleh karena dukungannya masyarakat penuh keinginan akhirnya ini terlaksana. Kita bisa membuktikan karya dan kegotongroyongan kita bersama, semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk membangun impian kita semoga bisa menjadi sejahtera.  

H. Agus menambahkan, “Mamuju Utara ini dibangun dengan prinsip kebersamaan, kesamarataan, dan persaudaran. Dan disini tidak ada perbedaan suku, baik pendatang ataupun pribumi, semua sama. Juga ini kita syukuri karena Matra bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan KPDT  Expo  April - 2014 ini,” Tandasnya. (Udin Virgo) 

PDAM Makassar Bantah Kenaikan Tarif

Makassar, Metropol - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar membantah pemberitaan di media cetak yang menyebutkan adanya kenaikan tarif air bersih tanpa sosialisasi kepada masyarakat.

"Tidak ada kenaikan tarif air bersih dan tidak benar jika kita menaikkannya secara sepihak. Tarif air bersih sudah pernah dinaikkan dan kalaupun ada kenaikan mungkin belum tahun ini," ujar Kartia Bado, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian PDAM Kota Makassar.

Ia mengatakan, tarif air bersih masih menggunakan harga lama dimana tarif air bersih ini baru saja dinaikkan pada tahun lalu dengan harga sama yakni dikisaran Rp 1.250 – Rp 5.465 untuk pemakaian air bersih 1-10 kubik.

Harga yang dimaksudkan dengan kisarana sekian hanya untuk pengguna air bersih jenis rumah tangga (RT) dimana pengklasifikasian rumah tangga ini dimulai dari klasifikasi rumah tangga (R-2 hingga R-8).

Sedangkan untuk pemakaian air bagi pelanggan jenis sosial per kubiknya dimulai dari harga Rp 0,325 – Rp 0,450 untuk 1-10 kubik air bersihnya dan harga juga bertambah disesuaikan dengan besaran pemakainya.

Untuk pelanggan jenis konsulat, instansi pemerintah dan balai latihan atau pertemuan harga kubiknya mulai dari 1-10 kubik Rp 2.910 serta Rp 5.465 – Rp 13.600 untuk pelanggan dengan klasifikasi Niaga (N-1 hingga N-4). Untuk pelanggan Industri Rp 5.465 – Rp 13.200 dan Rp 18.750 – Rp 10.000 untuk pelanggan khusus 1 sampai "Harga ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tarif dan Beban Pemakaian Air Bersih, dimana kenaikan tarif air bersih hanya sekali dalam lima tahun," katanya.

Kartia Bado didampingi Kepala Bagian Humas Darwis Rapi mengatakan dalam Perwali tersebut tarif untuk klasifikasi pelanggan Sosial (S1) hingga pelanggan Khusus (K5) tidak ada kenaikan.

"Tarifnya tidak ada perubahan, tetap berdasarkan Perwali Nomor 10 Tahun 2011. Yang terjadi adalah penerapan biaya beban yang selama ini belum diterapkan secara penuh dan baru diterakpakan pada April 2014," jelasnya. Agus Setiawan. (Red Makassar)

Parkiran Kabupaten Enrekang

Enrekang, Metropol - Pemerintah Kabupaten Enrekang telah memiliki Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir, Perda telah diberlakukan hanya pada saat hari pasar yang disayangkan karena potensi untuk menambah pundi-pundi PAD tidak terlaksana dengan baik. 

Sesuai pantauan Metropol dibeberapa pasar ternyata parkiran kendaraan motor dan mobil  menggunakan fasilitas bahu jalan hal ini sangat mempersempit jalan. Apalagi pada pasar yang dekat dengan jalan poros Provinsi sangat mengganggu arus kendaraan, nyaris parkiran tidak terkontrol. 

Pada tanggal, 24 April 2014, Metropol melakukan konfirmasi ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Enrekang langsung menemui Kepala Dinas Sitti Samria M.Sia, S.IP didampingi oleh Ka Seksi Terminal dan PKB Nixon Mone.

Pada kesempatan ini Kadis menyampaikan, saat ini telah diadakan uji petik perparkiran dan masih banyak hal yang perlu perbaikan dan penambahan sarana prasarana di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Nixson menambahkan mengenai sumber daya manusia Kadis telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat  Kementerian Perhubungan yang akan berlangsung selama tiga tahun, ini salah satu kerja nyata dari Kadis untuk  membangun SDM para anggota agar dapat bekerja secara profesional dalam menangani masalah perhubungan di Kabupaten Enrekang dan patut diapresiasi karena sekian Kabupaten di Sulawesi Selatan hanya Enrekang yang dapat kesempatan membuat kerjasama tersebut. 

Lanjut Nixon pada tahun 2013 target pemasukan PAD sektor Perhubungan melampaui target yang telah ditetapkan yakni PKB Rp. 55.000.000 realisasi Rp. 72.183.000, TPR Rp. 44.190.000 terealisasi Rp. 32.531.500, Parkir Rp. 45.000.000 terealisasi Rp. 67.438.000 dan tahun 2014. Khusus parkiran dapat dilihat dari pencapaian tahun lalu, itu masih banyak yang tidak terakomodir berhubung tempat parkir sangat minim, harapan kedepan Pemda dapat memikirkan tempat parkir yang memenuhi kenyamanan para penggunanya. 

Mengenai masalah peningkatan PAD tahun 2014 pada sektor Perhubungan kami tetap yakin akan ada peningkatan, sekalipun pada tanggal, 1 April 2014 pemberhentian sementara pengujian kendaraan di Enrekang berhubung alat yang ada rusak. Menurut Kadis, “Insya Allah waktu dekat akan diusahakan mobil pengujian PKB untuk mengakses sampai ke Kecamatan,” jelasnya. (Syah)

Menagih Kinerja Kajari Pangkep dan BPKP

Pangkep, Metropol - Lelah sudah rasanya menanti episode penanganan kasus korupsi di negeri ini, seperti pada kasus dugaan Korupsi dana Kemenpora pada penyelenggaraan Porda yang dipusatkan di Kabupaten Pangkep tahun 2011 silam. Sudah sekira 3 tahun lamanya kasus ini bergulir bahkan Kajari Pangkep dengan entengnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dana Kemenpora sebesar 2 miliar rupiah.

Telah banyak LSM lokal yang mendatangi Kajari Pangkep, namun Kajari selalu berdalih bahwa belum dilimpahkannya kasus ini ke pengadilan tipikor Sulsel dikarenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) belum memberikan hasil hitungan kerugian negara mengenai kasus dugaan korupsi dana Kemenpora. Meskipun ada acuan beberapa waktu lalu ketika Kimpraswil Sulsel melakukan pemeriksaan perhitungan volume kegiatan dan ternyata ditemukan selisih yang patut diduga merugikan keuangan negara.

“Kalau memang Kejaksaan telah lama menyerahkan ke BPKP untuk menghitung kerugian negaranya, namun belum tuntas sampai saat ini, apa kesulitan BPKP? Bukankankah sebelumnya sudah ada hitungan dari Kimpraswil? Inilah institusi negara yang menghambat pemberantasan korupsi, mengapa kejaksaan tidak meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitungnya, karena BPK juga merupakan lembaga independen, kalau BPKP dianggap lamban,” imbuh koordinator Komunitas Komunitas Demokrasi Pangkep, Syahrul Syaf.

BPKP selalu menjadi alasan atau momok yang membuat lelah bagi LSM yang menginginkan pemberantasan korupsi. Kami mohon kiranya kejaksaan lebih proaktif untuk mengetahui berapa kerugian negara, karena ada alternatif untuk mengetahuinya BPKP atau BPK. Selain itu ada diantara tersangka sudah mengulangi lagi perbuatannya (korupsi), “untuk itu kami mohon kiranya kasus ini segera dituntaskan. Tidak perlu slogan besar-besar disaat hari anti korupsi, yang penting intinya aksi besar melawan koruptor,” pungkasnya.  (H. Pattola)

Event Festival Budaya To Barru 2014

Barru, Metropol - Festival Budaya To Barru 2014 yang merupakan agenda  tahunan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Barru sejak Tahun  2012, kembali digelar untuk yang ketiga kalinya.

Festival Budaya To Barru yang diadakan di Lapangan Sumpang Binangae, dibuka secara resmi  oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulsel Ir. H. Agus Arifin Nu’mang, M.Si, dan dihadiri oleh Bupati Barru Ir. H. Andi Idris Syukur, MS,  Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barru, Hj. Andi Tenri Seno Pieter, jajaran Forkominda, Para Mantan Bupati Kabupaten Barru dan Segenap SKPD.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi Event Festival Budaya To Barru 2014 ini, ia mengatakan, Event ini merupakan salah satu perwujudan dari pelestarian Kesenian dan Kebudayaan dan diharapkan Event ini menjadi jendela untuk mengintip kekayaan Khazanah Budaya dan potensi daya tarik wisata secara umum yang ada di Kabupaten Barru.

Bupati Barru mengatakan, Kabupaten Barru memiliki banyak daya tarik wisata yang secara alamiah dapat disejajarkan dengan tujuan wisata yang sudah berkembang, antara lain Obyek Wisata Alam, wisata Bahari, dan wisata budaya/sejarah. Dari berbagai potensi daya tarik wisata tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah tingkat atas, pihak swasta maupun para pelaku wisata untuk meningkatkan sinergi dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Barru ini. 

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Hj. Andi Tenri Seno Pieter mengatakan, Event Festival Budaya To Berru Tahun 2014 kali ini mengusung Tema “Kita Lestarikan nilai-nilai budaya tradisional menuju Barru yang berdaya saing”, dan dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan seperti Karnaval Budaya, Lomba Permainan Rakyat Tradisional, Lomba KesenianTradisional, Barru Expo dan Pemilihan Kebaya Kartini. 

Penyelenggaraan Event Festival Budaya To Barru 2014  ini, selain bertujuan untuk melestarikan kesenian dan budaya lokal, diharapkan pula dapat membawa pengaruh positif terhadap meningkatnya kunjungan wisata baik Wisatawan Nusantara maupun Mancanegara. Ir. H. Andi Idris Syukur, MS menambahkan pula, melalui Event ini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepariwisataan secara mandiri serta harapan adanya peningkatan minat Investor menanamkan modal dalam investasi pembangunan kepariwisataan, yang pada akhirnya bisa memberi dampak positif terhadap peningkatan taraf sosial ekonomi kepada masyarakat demi menuju Kabupaten Barru yang lebih baik.  (Mahmud Rahim / Ahkam / Humas Pemkab Barru)

Ketua Penggerak PKK Antusias Menyambut KPDT Expo dan HUT Matra

Mamuju Utara, Metropol - Dalam rangka kegiatan  KPDT EXPO dirangkaikan dengan hari jadi Mamuju Utara yang ke 11 April 2014, dihadiri oleh berbagai Kabupaten se Sulawesi di Indonesia timur, yang diselenggarakan di Mamuju Utara. 

Dalam kegiatan tersebut Ketua PKK Hj. Erni Agus Ambo Djiwa, S.Sos pada hari ketiga ketika dikonfirmasi Metopol mengatakan, ibu-ibu PKK semangat dalam menghadapi event yang berskala besar yang diikuti peserta  Kabupaten. Dengan segala ketererbatasan berusaha berbuat semaksimal mungkin menjadi tuan rumah yang baik, sesuai dengan harapan para peserta. pengurus PKK yang ada berjumlah 70 orang, cuma yang aktif  kurang lebih 20 orang, yang selebihnya punya kesibukan dan ada juga yang sudah tidak tinggal diwilayah ini.

Menurutnya pula, Ketua PKK tidak harus dari lahir ibu pegawai, dari semua golongan, bahkan ibu masyarakat bisa ikut didalamnya. Karena PKK cakupanya lebih luas, jadi lebih enak merekrut, petani, pedagang, dan nelayan dapat berkiprah dalam wadah PKK.

“Kemajuan–kemajuan pembangunan bisa kita lihat dari sumber daya manusianya, itu yang paling terpenting dilaksanakan, selain pembangunan fisik juga pembagunan mental ibu-ibu PKK sangat antusias sekali bekerja, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada, kadang lari kesana kemari, tapi menurutnya itu merupakan satu penghargaan yang sangat luar biasa untuk Mamuju Utara,” ujar Ketua PKK. (Udin Virgo)

30 Honorer Guru K2 Bermasalah Dilapor ke Polres Pangkep

Pangkep, Metropol - Dari sekitar 664 orang honorer Kategori Dua (K2) lingkup pemerintah Kabupaten Pangkep yang dinyatakan lolos seleksi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 30 orang yang dilapor ke pihak Kepolisian Resor Pangkep karena bermasalah.

Ke 30 honorer K2 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep yang ditengarai melakukan aksi kecurangan, kini ditangani pihak Polres Pangkep. Mereka rata-rata berstatus guru, kini masih berstatus sebagai terlapor dan akan ditindaklanjuti pihak penyidik Polres Pangkep.

Kapolres Pangkep, AKBP Deni Hermana melalui Kanit Idit I Polres Pangkep, Iptu Ismail Samad membenarkan adanya 30 tenaga honorer K2 di lingkup pemerintah Kabupaten Pangkep “bermasalah” dan telah dilaporkan ke pihak Polres Pangkep.

“Memang ada yang melapor. Kita juga sudah menindaklanjuti. Dengan adanya laporan seperti ini, sangat membantu kerja penyidik Polres Pangkep dalam mengawal polemik K2 di Pangkep. Berkas para honorer yang dilengkapinya itu pasti akan menjadi barang bukti dalam proses penyidikan. Kalau terbukti bersalah tentu akan dipidanakan. Ini kan sudah melanggar hukum dan bisa dikenakan Undang-undang pemalsuan dokumen Negara. Tetapi itu kita lihat setelah verifikasi nanti, karena di tim verifikasi ada pula dari pihak kepolisian,” tandas Deni Hermana.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pangkep, Andi Aryan Arief membenarkan adanya honorer “bermasalah” dan telah ditangani pihak Kepolisian Resor Pangkep. Memang dari dulu kami mencurigai ke 30 honorer K2 ini ada yang memanipulasi data sehingga berkas yang dikumpulkan para honorer terlapor tersebut hanya seadanya saja. Itulah sebabnya, banyak pimpinan SKPD yang enggan menandatangani berkas honorernya. Padahal masih banyak data dan berkas honorer K2 yang kurang lengkap dan hanya rata-rata yang ada berupa SK Pengangkatan dan Surat Pernyataan diri sendiri, kata Andi Aryan.

Jika memang benar laporan itu dan terbukti terjadi kecurangan manipulasi data, mereka pasti akan dicoret dari daftar kelulusan, tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Drs. H. Tajuddin Laode tidak menampik adanya laporan 30 honorer K2 “bermasalah” dan sementara ditangani pihak Polres Pangkep. Dari sekitar 664 orang honorer K2 lingkup pemerintah Kabupaten Pangkep, yang telah melengkapi berkasnya untuk diverifikasi sebanyak 613. Sekitar 300 honorer guru dan 100 orang tenaga administrasi dari Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep. Setelah verifikasi agenda berikutnya adalah uji publik.

Kapolres Pangkep AKBP Deni Hermana melalui Kanit Idit I Polres Pangkep, Iptu Ismail Samad kepada wartawan menyebutkan banyak laporan yang masuk ke Polres terkait honorer. Sebanyak 30 honorer yang dinyatakan lolos CPNS, dilaporkan ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen. Angka ini bertambah dari laporan yang diterima sebelumnya hanya 15 orang.

Dari laporan yang disampaikan masyarakat tersebut terbagi dalam tiga laporan, masing-masing laporan terdapat 10 nama yang dinilai melakukan pemalsuan berkas.

“Mereka masih dalam tahap penyelidikan. Kami juga sudah memanggil saksi-saksi., Bahkan, Bukti-bukti penting tengah dikumpulkan seperti surat pernyataan SKPD dan pimpinan SKPD honorer bersangkutan sudah diperiksa,” ungkap Iptu Ismail. Kalau memang terbukti, bukan hanya pelaku kecurangan yang akan diperiksa tetapi para pemberi rekomendasi pun akan diperiksa. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka menjadi tersangka. 

“Kita berharap kasus manipulasi data honorer K2 tersebut dapat dituntaskan demi tercipta dan terwujudnya supremasi hukum di daerah tiga dimensi Kabupaten Pangkep,” imbuh Ketua LSM Lembaga Penuntut Keadilan dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (LPK HAM – RI), Drs. H. Bisman. (Firman)

BNN Bongkar Tiga Jaringan Pengedar Sabu Daerah

Jakarta, Metropol - Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar tiga jaringan pengedar narkoba di Lampung, Bekasi, dan Parepare, Sulawesi Selatan, dengan barang bukti total mencapai lebih dari 7,5 kilogram sabu.

“Tiga jaringan yang kami ungkap sejak awal April itu mempunyai karakteristik spesifik,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Deddy Fauzi El Hakim, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa [15/04].

Fauzi mengatakan, jaringan pengedar sabu di Lampung mempunyai karakteristik melibatkan mantan residivis kasus narkotika berinisial TM (34) dan pecandu narkoba berinisial BU (30) yang akan menyelundupkan sabu dari Medan ke Bandar Lampung. “BU adalah pecandu narkoba yang pernah dipenjara delapan bulan dan kemudian meningkatkan peranannya menjadi kurir sabu sebagai mata pencaharian,” katanya.

BNN berhasil menggagalkan peredaran sabu dari jaringan yang dikendalikan JU (DPO) itu pada 7 April di Jalan Raya Pasar Natar Kabupaten Kalianda Lampung Selatan. Sementara jaringan pengedar sabu di Bekasi, lanjut Fauzi, mempunyai karakteristik langsung dikendalikan pengedar narkotika asal Nigeria berinisial UK (42) mantan suami kurir sabu yang juga warga negara Indonesia berinisial F (34).

“Jaringan pengedar sabu di Bekasi melibatkan tujuh orang yaitu SP (54), H (46), F (34), UK (42), L (32), N (43), dan I (54)   meskipun barang bukti awal yang didapat relatif kecil sebanyak 100,7 gram sabu,” katanya.

Fauzi mengatakan karakteristik ketiga yang terungkap dari jaringan pengedar sabu di Parepare Sulawesi Selatan yaitu tren pasar narkotika telah merambah kawasan timur Indonesia.

“Kami menangkap tersangka IR alias DO yang membawa sabu dari Nunukan menuju Parepare dengan barang bukti lima bungkus plastik teh berisi sekitar 4,9 kilogram sabu dan 14 bungkus plastik bening berisi 700,7 gram sabu,” kata Fauzi.

Fauzi mengatakan Nunukan di Kalimantan Utara telah menjadi pusat peredaran jaringan narkotika internasional terutama dari jaringan di Guangzhou Tiongkok yang akan mengedarkan narkotika ke Australia dan Selandia Baru. (Deni M )

BNN Sita Ember Berisi 5 Kilo Sabu Kristal

Pare-pare, Metropol - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengamankan + 5.670,1 gram sabu kristal dari tangan seorang pria berinisial IR als DO di Pelabuhan Nusantara Pare-pare, Jl. Andi. Cammi Kelurahan Labbukang Kecamatan Ujung Sulawesi Selatan, Senin (7/4). Barang bukti tersebut dibawanya dengan menggunakan ember dan terbagi menjadi beberapa bungkus plastic, 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau berisi + 4.969,4 gram sabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi + 700,7 gram.

DO membawa sabu tersebut dari Nunukan menuju Pare-pare, dengan menggunakan Kapal Queen Soya dan akan diserahkan kepada seorang pria berinisial PA. Petugas melakukan pengejaran terhadap PA ke kawasan Pompanua, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, namun belum mendapatkan hasil. Sementara tersangka DO dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Cawang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. 

Atas perbuatannya tersangka terancam Pasal  114 ayat (2), Jo Pasal 132, Pasal 112 ayat (2), Jo Pasal 132 dan  Pasal 137 huruf a dan b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. (Red)

BNN Ungkap 20,4 Kg Sabu

Jakarta, Metropol - Berawal dari informasi tentang adanya transaksi narkoba di sebuah hotel di Jakarta, tim BNN melakukan penyelidikan yang intensif di kawasan Jakarta Barat. Pada tanggal 1 April 2014, sekitar pukul 12.30 WIB, tim mencurigai gerak gerik seseorang pria yang masuk ke sebuah Hotel di Jakarta Barat, dengan membawa sebuah koper.  

Setelah satu jam berselang, pria tersebut keluar dari hotel dan langsung menggunakan taksi, tapi tidak membawa koper. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria berbeda masuk ke dalam hotel tersebut. Tim langsung membuntuti pria tersebut yang mengarah ke lantai lima di kamar 518. Ketika pria tersebut sudah masuk, tim BNN langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang tersangka WNI bernama SA (25). Di kamar tersebut, tim menemukan 1 (satu) tas koper warna hitam yang didalamnya  terdapat 1 (satu) tas jinjing bahan kain warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat ± 10.172,1 gram brutto dan 1 (satu) tas kertas warna merah hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat ± 5.089,4 gram brutto. Selain itu petugas juga  menemukan sebuah ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat ± 5.080 gram brutto yang diakui milik tersangka. 

Kemudian sekira jam 18.30 Wib petugas melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati tersangka SA di daerah Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Di rumah kontrakan tersebut, petugas juga mengamankan seorang laki-laki yang bernama SU (30) (kakak ipar SA) yang diduga berperan sebagai kurir. Dari hasil penggeledahan di rumah kontrakan tersebut, petugas menyita sabu seberat 70,2 gram dari kamar SA. Total sabu yang disita dari jaringan ini seberat 20.411,7 gram. (Deni M)

Bos Warung Nasi Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Bekasi, Metropol - SP (54) bersama istrinya, H (46), tidak bisa lagi melayani langganan warung nasinya, karena ditangkap aparat BNN, pada Minggu, 6 April 2014 di rumahnya, di kawasan Perumahan Metland Jaya, Tambun, Bekasi. Dari tangan tersangka, petugas menyita sabu seberat 100,7 gram. 

Penangkapan SP dan istrinya merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya seorang kurir berinisial F (34) di dekat pusat perbelanjaan Bekasi Cyber Park, karena telah menerima 8 bungkus plastik sabu seberat 801 gram. Menurut keterangan F, sabu tersebut diperoleh dari SP. 

Dari hasil pemeriksaan, F melakukan transaksi atas perintah UK (42), mantan suami F yang berkewarganegaa Nigeria.  Sabu yang ia terima akan diserahkan kepada kurir lainnya bernama L dan N.

Satu hari berselang, (7/4), tim BNN melakukan controlled delivery, dan berhasil mengamankan L (32) di sebuah minimarket di Jalan Dewi Sartika karena menerima 303,7 gram sabu, dan mengamankan N (43) karena menerima 497,3 gram sabu di tempat yang sama. 

Petugas juga melakukan pengembangan untuk memburu pengendali F yaitu, UK, dan berhasil membekuknya di Perumahan Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Bekasi. Sementara itu, SP dan istrinya mengaku dikendalikan oleh seorang wanita paruh baya berinisial I (54). Petugas langsung memburu I dan berhasil menangkapnya di Surabaya. 

I mengakui bahwa SP merupakan kurir andalannya, jika dibandingkan dengan sejumlah kurir lainnya. Sejak Juli 2013, SP sudah melakukan lima kali transaksi dengan jumlah barang bukti yang bervariasi. Total sabu yang disita dari jaringan ini adalah sabu seberat 901,7 gram. (Red)

Universitas Pancasila: Dirikan Pusat Rehabilitasi Narkoba

Jakarta, Metropol - Rektor Universitas Pancasila Wahono Sumaryono mengatakan, "kampus harus terbebas dari narkoba agar mahasiswa dapat belajar dengan tenang, sehingga mempunyai prestasi akademik yang tinggi," kata Wahono.

Ia mengatakan pihak kampus sudah melakukan konsultasi dengan BNN dan segala persyaratan akan dipenuhi, sehingga akan semakin mempersempit ruang gerak para pengguna narkoba.

"Perguruan tinggi harus mampu menciptakan mahasiswa yang tangguh dan berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa," katanya.

Menurut dia, jika terealisasi pembangunan pusat rehabilitasi maka kampus tersebut merupakan yang pertama di Tanah Air yang memiliki pengobatan bagi pecandu narkoba. "Jangan sampai narkoba merusak kehidupan para mahasiswa," katanya.

Rehabilitasi tersebut, katanya, akan digunakan untuk membantu para pengguna narkoba ditingkat kampus hingga warga sekitar sehingga mereka bisa terbebas dari pengaruh barang yang merusak tubuh tersebut.

Sementara itu, Kepala BNN Pusat Anang Iskandar mengatakan peredaran narkoba yang telah marak di kampus, sehingga diperlukan penanganan secara khusus. Untuk itu perlu menyiapkan pusat rehabilitasi.

"Kepengurusan pusat rehabilitasi di kampus akan diisi dari kepolisian, BNN dan pihak kampus sendiri," katanya.

Ia mengakui peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa di kampus sangat sulit dilakukan jajarannya sendiri, karena universitas mempunyai otonomi tersendiri.

Selain didirikan tempat rehabilitasi, BNN juga mempunyai program lainnya seperti lomba kampus bersih narkoba di Indonesia. (Red/Humas BNN)