Pembekalan Panglima TNI Pada Peserta Bintek Manajemen Tasbara

Jakarta, Metropol.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. memberikan pembekalan kepada peserta Bimbingan Teknis (Bintek) Manajemen Tasbara (Lintas Batas Negara) Angkatan IX-X dengan judul “Peran Aparat di Perbatasan Dalam Membina Peran Masyarakat Perbatasan Dalam Mendukung Upaya Menjaga dan Memelihara Perbatasan Wilayah Negara” di Mabes TNI Cilangkap.

Dalam arahannya, Panglima TNI menjelaskan tugas TNI di perbatasan, pada hakekatnya membahas pertahanan negara, yang tidak dapat dilepaskan dari “tiga faktor paling fundamental” dalam menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi suatu bangsa dan negara. 

Ketiga faktor fundamental itu, adalah tetap tegaknya kedaulatan negara; terjaganya keutuhan wilayah NKRI; serta terjaminnya keselamatan bangsa serta segenap tumpah darah Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.  Secara detailnya, tugas TNI di perbatasan tercantum pada pasal 7 ayat (2) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) butir empat tentang pengamanan wilayah perbatasan, selain pada pasal 8 (B) yang berbunyi “Angkatan Darat bertugas melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain”, dan pasal 9 (B) Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”, serta pasal 10 (B) yang berbunyi “Angkatan Udara menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

            Masalah perbatasan yang ada di seluruh Indonesia masih belum ditangani sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain batas negara yang belum selesai dengan negara lain, kurangnya infrastruktur wilayah perbatasan, terdapatnya kesenjangan sosial dan ekonomi dengan negara tetangga dan masih terdapatnya pelanggaran di wilayah perbatasan. Berkaitan dengan kondisi umum wilayah perbatasan tersebut, guna menemukan solusi permasalahannya, perlu dicermati dengan memperhatikan Aspek Panca Gatra yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan. Dengan memperhatikan panca gatra tersebut, jelas bahwa aspek pertahanan dan keamanan hanyalah sebagian kecil masalah wilayah perbatasan. 

Wilayah perbatasan dengan permasalahannya sangat kompleks, sehingga memerlukan pemecahan secara integratif. Untuk itu pemerintah melalui Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan agar lebih terfokus pada tugas dan aspek solusi permasalahannya.

Kepada Panglima TNI, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Perbatasan Ir. Agung Mulyana, M.Sc., mewakili Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Ka BNPP)  menjelaskan  bahwa  BNPP  mendidik  dan  mengembangkan kader-kader penjaga batas negara yang disebut Garda Tasbara yang terdiri dari tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh pemerintahan desa di setiap desa perbatasan di seluruh Indonesia. Sampai saat ini sudah ada delapan angkatan kader Tasbara yang dididik dan dilatih oleh BNPP untuk ikut serta menjaga perbatasan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga perbatasan.

Peserta Bintek Manajemen Tasbara Angkatan IX-X Tahun 2011 diikuti oleh 111 orang terdiri dari Camat 21 orang, Dan Ramil 23 orang, Kapolsek 30 orang, Pemerintahan Kabupaten 27 orang dan Fasilitator 10 orang. Mereka adalah Pembina di level Kecamatan yang membina kader-kader Garda Batas dalam ikut serta memelihara tanda-tanda batas negara dan mengembangkan potensi yang tersedia di kawasan perbatasan. Menjaga perbatasan adalah tugas dari seluruh lapisan masyarakat, dengan intinya adalah TNI, namun yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat di dalam memelihara dan ikut serta dalam mengembangkan apa yang tersedia di kawasan perbatasan. (Kamal)

“Narkoba di Depan Mata“

Jakarta, Metropol.

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yang diwakili oleh Direktur Deseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, Brigjen Pol. Drs. H. R.M. Kurniawan, SH, MH, membuka Workshop Nasional yang diselenggarakan oleh Tabloid Metropol yang mengambil tema ”Narkoba Di Depan Mata”.  Acara tersebut berlangsung dari tanggal 23-24 November 2011 di Hotel Oasis Amir, Jakarta.

Workshop Nasional yang dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi dan daerah di seluruh Indonesia tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang sangat konsekuen dan berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

Pada awal sambutannya, Kepala BNN RI yang dibacakan oleh Direktur Deseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, Brigjen Pol. Kurniawan menyatakan, kegiatan seperti ini sangat penting dan strategis karena dapat disebut sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan informasi kepada seluruh stake holder terkait di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN. “Pemerintah dalam hal ini BNN sedang berupaya mempersiapkan seluruh perangkat pendukung operasional. Mulai dari penataan struktur organisasi dan penempatan SDM di tingkat pusat, pengalokasian kembali biaya operasional sesuai jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan sampai kepada upaya-upaya lain, yaitu mempercepat terbentuknya BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota,” kata Kurniawan.

Selanjutnya, pembahasan materi dari BNN RI dibawakan oleh Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH, Tim Asistensi Deputi Bidang Pencegahan yang menyoroti tentang ”Kebijakan Dan Strategi Pengembangan SDM Terkait Dengan Struktur BNNP dan BNNK”. Kajian materi yang diberikan tersebut terkait dengan vertikalisasi organisasi BNN dalam percepatannya membangun BNNP dan BNNK/Kota di Indonesia dan disebabkan oleh banyaknya kendala yang terjadi dibeberapa propinsi di Indonesia serta belum siapnya pemerintah dalam menyediakan anggaran bagi pegawai secara serentak, yang berakibat pada tertundanya program pemerintah yang di implementasikan dalam P4GN, serta meningkatnya penyalahgunaan narkoba di daerah.

Sementara, peran media cetak dan elektronik dalam mensukseskan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, turut disorot dalam pembekalan selama dua hari itu, dengan materi ”Peranan Dunia Pers Terhadap Narkoba Dalam Rangka Mewujudkan Tahun 2015 Indonesia Bebas Dari Narkoba” dengan narasumber, Drs. Sabam Leo Batubara, Tokoh Pers Nasional. Dalam uraiannya, mantan Wakil Ketua Dewan Pers tersebut memberikan formula dalam penulisan berita dengan memahami langkah–langkah dalam upaya membebaskan masyarakat dari bahaya dan ancaman penyalahgunaan narkoba berdasarkan fakta yang terjadi dimasyarakat, karena tren penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, maka dalam hal ini media menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan kebenaran. Fakta-fakta tersebut tentu saja fakta-fakta berdasarkan standar jurnalistik, dan sebagai media berfungsi melakukan edukasi dan pemberitaan yang selalu berorientasi untuk memberi pencerahan serta melakukan investigasi mengenai bahaya narkoba.

Pada hari kedua workshop nasional, peserta mendapat pembekalan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, yang diwakili oleh AKBP Maria Sorlury, S.H. dengan sub materi, “Tantangan POLRI Dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Transnasional Terhadap Kejahatan Narkoba”. Dalam paparannya menyatakan, ”peredaran gelap narkoba di organisasikan dengan sangat rapi, didukung dana yang tidak terbatas, dilengkapi dengan sarana teknologi canggih, dan dijalankan oleh tenaga profesional dengan kaki tangan yang berjumlah besar dan tersebar luas,” ungkap Maria Sorlury. Dalam hal ini, sambung AKBP Maria Sorlury, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun terjadi di seluruh negara dan terjadi pada semua strata masyarakat, sehingga kejahatan narkoba sudah dikelompokan ke dalam Transnational Crime. Terkait dengan luasnya peredaran gelap narkoba, maka terdapat beberapa organisasi yang melakukan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba yang dimonitor oleh seluruh negara didunia yang terdiri dari UNODC, INCB, ACCORD dan ASSOD.

Selanjutnya dari Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI dalam pemaparannya yang berjudul “Sistem Pengawasan Terkait dengan Kejahatan Narkoba di Lingkungan LAPAS” yang dibawakan oleh Bambang Sumardiono, Bc.IP., SH., M.Si., Kasubdid Pencegahan Dan Penindakan yang menyatakan, naiknya jumlah penyalahgunaan narkoba di masyarakat membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah narapidana atau tahanan di lapas (rutan). Lapas atau rutan merupakan miniatur masyarakat yang ada di luar, sehingga masalah yang timbul di masyarakat juga terjadi di lapas atau rutan. Dan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham adalah dengan adanya penegakan dan bimbingan hukum sebagai realisasi dari Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lapas atau rutan.

Workshop nasional ini merupakan untuk kesekian kalinya yang diadakan oleh Tabloid Metropol, merupakan wujud nyata atas kepedulian Tabloid Metropol terhadap makin meningkatnya penyalahguna narkoba dan minimnya peran serta masyarakat dalam memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, terutama bagi putera dan puteri bangsa dimasa yang akan datang. Untuk itu, mengutip pernyataan dari Kepala BNN RI yang menyatakan, pada akhirnya dari seluruh kajian dan penerapan program P4GN dalam mewujudkan tahun 2015 Indonesia bebas narkoba yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, hendaknya mengikutsertakan masyarakat, yang berarti harus mampu mendorong munculnya kreatifitas warga dan masyarakat sendiri, baik dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bersih maupun dalam memprioritaskan terbentuknya sistem lingkungan yang baik, serta didukung oleh seluruh warga masyarakat. Kedepannya akan dapat membentuk ketahanan atau daya cegah dan tangkal masyarakat sendiri, sehingga mampu menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (Usup)

Kapolri Soal Pencarian Ibu Nunun Polri Profesional

Jakarta, Metropol.

Usai  Shalat Jum’at, 25 November yang lalu di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo  menyampaikan konferensi pers kepada sejumlah wartawan, terkait isu hangat yang sedang berkembang saat ini.  Terkait dengan pertanyaan wartawan soal penanganan dan pencarian Ibu Nunun di Luar Negeri, dinilai terkesan lamban dan cenderung dilindungi, Kapolri mengatakan, soal pelarian dan pencarian Ibu Nunun di luar negeri Polri tetap menanganinya secara profesional, dan telah bekerjasama interpol sesuai ketentuan. “Sekali lagi soal pencarian Ibu Nunun di luar negeri, kita profesional dan semua sudah melalui jalur Interpol,” tegas Kapolri.

Kapolri menambahkan semua yang terkait dengan pelanggaran hukum seseorang jika yang bersangkutan lari ke luar negeri maka prosesnya seperti itu (melalui interpol). Kapolri juga menegaskan Polri akan menindaklanjuti sekecil apapun informasi yang didapat soal keberadaan Ibu Nunun, baik dari interpol maupun dari masyarakat. Termasuk buronan lain seperti Ibu Neneng, istri Nazarudin. 

Menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya informasi keberadaan Nunun di Laos, Kapolri  mengatakan. “Sekali lagi semua akan kita tindak lanjuti sekecil apapun informasinya,” kata Kapolri.

Demo Freeport
Sementara itu terkait demo buruh PT Freeport, Kapolri mengatakan akan mendukung setiap masyarakat termasuk kaum buruh yang memperjuangkan aspirasinya, namun tentunya dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukakn pelanggaran hukum. “Jika dari masyarakat memang ada yang harus diperjuangkan, kita dukung. Tetapi jika tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum, tentunya kita juga tindak sesuai hukum yang berlaku. Pada prinsipnya Polisi berupaya jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujar Kapolri

Menjawab pertanyaan wartawan soal hasil audit internal Polri dana bantuan PT. Freeport untuk operasional Polisi di Freeport. Kapolri berjanji akan mengumumkan hasilnya jika hasil penyidikan dan audit tersebut sudah lengkap. “Hasilnya kita sampaikan jika sudah lengkap, dan masyarakat bisa mengaksesnya,” kata Kapolri. (Baso Susanto)

Jaringan Narkoba Nusakambangan Kembali Terbongkar

Jakarta, Metropol.

Belum lama ini Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, menangkap sejumlah pengedar dan penjual narkoba jenis Heroin, Ecstasy, Ganja dan Sabu di sejumlah wilayah di Jakarta, salah satu jaringan yang diungkap dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Kombes Pol. Anjan Pramuka Putra mengatakan pada tanggal 16 November lalu pihak Kepolisian menangkap pengedar jenis Heroin, ecstasy dan sabu denga tersangka Silvia Mayasanti (SM) dan Petrus Karenda alias Rudi (PK), kedua kurir, yang  mengendalikan adalah Syaiful Anwar (SA) dari dalam penjara Nusakambangan. Dari tersangka, Polisi mengamankan sabu seberat 500 gram, ecstasy sebanyak 210 tablet, serta heroin 200 gram. “Ada pelaku yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara,” Anjan beralasan karena kondisi LP yang tidak memadai, overload, sehingga kemampuan petugas penjara untuk melakukan pengawasan juga terbatas, mereka melakukan komunikasi dengan menggunakan Handphone pengunjung penjara dengan menggunakan sim card yang dia miliki.

Total barang bukti hasil tangkapan Polisi terkait narkoba sejak Oktober sampai dengan November 2011, Ganja 50 Kg, heroin 400 gram, ecstasy 210 tablet serta sabu 500 gram, bila di uangkan nilainya sebesar Rp. 1.306.500.000,-.

Dengan penangkapan ini pemakai pemula yang dapat diselamatkan sebanyak 412.710 orang. Narkoba yang didistribusikan sekitar bulan Oktober-November 2011 diperkirakan untuk memasok kebutuhan pergantian tahun baru. Kepolisian juga menemukan modus distribusi narkoba lainnya seperti pengiriman dengan jasa ekspedisi, seperti yang dilakukan oleh M (34) dan S (39) yang mengedarkan ganja seberat 50 Kg, pelaku mengirimkan melalui ekspedisi dari Aceh menuju Jakarta, barang dimasukkan kedalam kotak kayu yang diatasnya dicampur sayuran dan kopi yang kemudian ditutupi plastik hitam. Para tersangka ditangkap pada 25 Oktober lalu setelah petugas mengontrol pengiriman paket dari Aceh ke Jakarta.

Selain itu Polisi juga menangkap Kismoyo warga Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, pelaku pengedar narkotika jenis heroin seberat 100 gram, modus yang dilakukan pelaku adalah memasukan barang kedalam kotak kopi kemasan. Tersangka ditangkap di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. (Kamal)

Direktorat Lantas Polda Kalsel Gelar Rakernis Dan Konsolidasi Fungsi Lantas

 

Banjarmasin, Metropol.

Sebagai sarana konsolidasi atas tugas yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dalam merumuskan pemecahan permasalahan lalu lintas yang ada di Polda Kalsel. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel menyelenggarakan acara Rakernis dan Konsolidasi fungsi Lalu Lintas se Jajaran Polda Kalsel.

Acara ini di ikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari Kadiknas Kabupaten/Kota, Pamen/Pama Ditlantas Polda Kalsel, Para Kasat Lantas jajaran Polda Kalsel, Kanit Dikyasa, Regident, Tilang dan Patwal Satlantas jajaran Polda Kalsel dan Ba Dit Lantas dan Ba Sat Lantas Jajaran Polda Kalsel.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol. Drs. Afrizal Asy'ari,  diselenggarakan selama dua hari yakni mulai tanggal 23–24 November di Aula Bhayangkara Polda Kalsel.

Direktur Lantas Polda Kalsel Kombes Pol Drs Ermayudi Sumarsono mengatakan, rakerni dan konsolidasi fungsi lalu lintas ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan bagi seluruh personil lalu lintas Polda Kalsel. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas operasional fungsi lalu lintas di tingkat Polda dan kewilayahan.

Adapun narasumber yang menjadi pembicara dalam kegiatan rakerni dan konsolidasi Kalsel, yaitu, Kadisdiknas Provinsi Kalsel, Kadis PU Provinsi Kalsel, Kacab Jasa Raharga Banjarmasin, Kadishub Kota Banjarmasin, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda kalsel, Kasubdit Gakkum Regident Ditlantas Polda Kalsel, dan Kasat PJR Dit Latas Polda Kalsel. (Rasidin/Bidhumas Polda Kalsel)

TNI-Polri Latihan Bersama Tanggulangi Terorisme

Jakarta, Metropol.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan Latihan Bersama Penanggulangan Teror (Latma Gultor) TNI-Polri selama empat hari, dari tanggal 25-28 Oktober 2011 berlokasi di wilayah Jakarta, Banten dan sekitarnya. Latihan bersama ini merupakan latihan yang ketiga kalinya dengan menggunakan nama sandi “Waspada Nusa III”. Tema latihan adalah “Melalui latihan Penanggulangan Terorisme TNI dan Polri siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Latma Gultor TNI–Polri Waspada Nusa III secara resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., dan pejabat TNI-Polri serta pejabat sipil yang terkait di Mako Brimob Kelapa II Depok. Latihan diawali dengan Gladi Posko dilanjutkan Tactical Floor Game (TFG) dan puncaknya adalah penindakan aksi teror secara langsung di sasaran yang berbeda-beda.

Dalam amanatnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan, “Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dan belahan dunia lain, telah menimbulkan korban jiwa besar dan juga menimbulkan trauma psikis berkepanjangan bagi masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Polri sebagai alat negara penegak hukum bersama-sama dengan TNI sebagai komponen pertahanan negara tidak akan membiarkan aksi terorisme menghantui dan mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari seluruh jajaran aparat keamanan bahkan seluruh lapisan masyarakat untuk bahu membahu memerangi semua bentuk aksi terorisme, sehingga tercipta daya cegah dan daya tangkal serta kecepatan bertindak dalam menanggulangi terjadinya aksi terorisme,” ucapnya.

Tujuan latihan ini adalah terwujudnya Rencana Operasi Penanggulangan Teror secara terpadu berdasarkan rencana tindakan kontijensi Mabes TNI dan Mabes Polri terhadap kemungkinan ancaman terorisme di wilayah NKRI. Dengan latihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan seluruh unsur yang ada dalam penanggulangan teror TNI dan Polri  serta terwujudnya pemahaman anggota TNI-Polri terhadap penegakkan hukum dan HAM dalam penanggulangan teror. Selain itu, latihan ini juga untuk menguji peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan operasi penanggulangan teror melalui proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran operasi yang dilaksanakan secara terpadu.

Satuan TNI yang terlibat dalam latihan ini adalah satuan-satuan elite dari masing-masing matra, seperti Satuan 81 Gultor Kopassus TNI-AD, Detasemen Jala Mangkara (Den Jaka) TNI-AL, Detasemen Bravo TNI-AU, sedangkan dari Polri adalah Sat Brimob dengan berbagai obyek sasaran yang berbeda.

Pada latihan tersebut terjadi aksi tembak-menembak, peledakan bom dan rapelling dari helikopter serta berbagai atraksi yang menegangkan mewarnai latihan bersama penanggulangan teror Waspada Nusa III Tahun 2011, langsung disaksikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono S.E. dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo serta para pejabat utama TNI-Polri di Hotel Sultan Jakarta.

Latihan Penanggulangan Teror Waspada Nusa III Tahun 2011 ini melibatkan lebih dari 2.000 personel TNI dan Polri serta unsur-unsur lain seperti Badan Penanggulangan Teror (BNPT), PT. Telkom, PT. Angkasa Pura, Instansi Pemadam Kebakaran, Kesehatan, Bea Cukai dan lain-lain.

Panglima TNI dalam sambutannya saat upacara militer penutupan latihan bersama penanggulangan teror TNI-Polri di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, mengatakan tugas pokok TNI pada hakekatnya berkaitan dengan tiga faktor paling fundamental dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara, yakni menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, memelihara keutuhan wilayah NKRI serta menjamin keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, oleh karena itu memberantas aksi-aksi terorisme bagi TNI, merupakan kewajiban untuk terlibat sebagaimana di amanatkan dalam operasi militer selain perang.

Hal-hal penting yang berkaitan dengan upaya kita untuk menghadapi terorisme adalah adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, bila masih ada yang mengatakan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan melawan terorisme merupakan kemunduran demokrasi, maka ia tidak memahami amanah Undang-undang No. 34 Tahun 2004. (Kamal)

Merampok Rp. 115 Juta di Pinrang, di Lumpuhkan di Sidrap

Sidrap, Metropol.

Tak ingin buruannya lepas begitu saja, tim Reserse kriminal (Reskrim) Polres Pinrang di backup unit khusus Sidrap, terpaksa melumpuhkan dua dari tiga kawanan spesialis perampok Nasabah bank di Pinrang.

Informasi yang dihimpun koran ini dilokasi kejadian, kemarin. Anggota Reskrim Polres Sidrap yang beranggotakan 8 orang berhasil menghentikan pelarian para tersangka pencurian disertai kekerasan (Curas) ini dengan menembak paha kanan dan betis tersangka David Susanto (38) warga Kabupaten Takalar dan rekannya Adnan Azis (39) warga Kabupaten Gowa. Seorang tersangka lainnya bernama Ibnu Sinah (35) warga Samarinda Kalimantan timur berhasil tertangkap sebelumnya oleh anggota Polres Pinrang usai melakukan aksinya ditempat terpisah.

Komplotan perampok yang dikenal ganas ini ditembak karena berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Penangkapan tersangka Adnan Azis dan David Susanto ini berlangsung sangat dramatis ini.

Ceritanya, korban yang juga salah seorang pengusaha, H Mahdian (60) warga Kelurahan Punia, Kecamatan Mattiro Bulu kabupaten Pinrang ini baru saja mencairkan uang tabungannya sebesar Rp. 115 juta di Bank BNI Cabang Pinrang untuk keperluan membeli barang.

Namun sialnya, baru beberapa ratus meter meninggalkan Bank, korban H. Mahdian yang mengendarai mobil pribadinya merk Fortuner Sporty bernopol DD 1430 AL, tiba-tiba dihadang dua pengendara sepeda motor.

Dua orang pelaku yang turun dari kendaraannya langsung mengancam korban dengan menggunakan parang dan badik. Korban pun tak bisa melawan dan merelakan uang Rp. 115 juta yang dibungkus kantong plastik warna hitam dibiarkan dibawa kabur pelaku sekitar jam 09.30 Wita di TKP Pinrang.

Polisi yang mengetahui laporan korban langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Salah satu tersangka berhasil ditangkap yakni Ibnu Sinah. Berdasar dari keterangan Ibnu Sinah, tim Reskrim Polres Pinrang  langsung mengontak anggota Polres Sidrap untuk melakukan penghadangan terhadap dua orang yang berhasil melarikan diri ke Sidrap.

Dua tersangka yang sudah dibuntuti petugas ini melintas tepat didepan Kantor Bupati Sidrap, sekitar pukul 11.15 Wita, Rabu kemarin. Saat ditangkap keduanya berusaha melawan aparat dengan mengancungkan parang dan badik, tak ingin ada korban jiwa, tim unit khusus Polres Sidrap terpaksa melepaskan tembakan beberapa kali hingga beberapa saat kemudian dua tersangka masing-masing David Susanto dan Adnan Azis tersungkur bersimbah darah.

Dua butir timah panas berhasil bersarang ditubuh kedua tersangka ini. Kronologi penangkapan ini sempat mengundang perhatian warga dan PNS dilingkungan Kantor Bupati dan DPRD Sidrap. Warga dan PNS yang mendengar tembakan aparat berhamburan keluar dan sempat memacetkan jalan.
Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Fajri Mustafa, yang dihubungi kemarin membenarkan penangkapan tiga tersangka komplotan spesialis curas ini. Fajri juga mengakui, komplotan ini merupakan pelaku kejahatan perampokan nasabah bank dan aksi jambret dibeberapa tempat di Sidrap.

“Ia benar, komplotan ini memang sudah A1 target kita dan sudah lama kita endus identitasnya. Sejumlah aksi kejahatan perampokan nasabah bank dan jambret dibeberapa tempat di Sidrap sering terjadi. Hanya saja anggota Polres Pinrang duluan membongkar kasus ini karena TKPnya baru saja terjadi di Pinrang dengan merampok salah satu nasabah Bank, namun pihak kita tetap koordinasikan kepada anggota Polres Pinrang untuk membongkar spesialis komplotan curas ini,” ungkap Fajri dikantornya.

Terpisah Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Ilyas Ardy, yang dihubungi kemarin mengatakan dua tersangka yang mengalami luka tembakan kini sedang dirawat instensif di RS Umum Pinrang dengan penjagaan ketat dari aparat. Sementara seorang lagi pelaku sementara masih mintai keterangan di ruang penyidikan Reskrim Polres Pinrang.

“Untuk sementara kita terpaksa merawat dulu kedua tersangka ini karena mengalami tembakan oleh aparat Polres Sidrap. Kita masih mengejar seorang lagi karena komplotan ini saat beraksi diduga beranggotan empat orang dengan menggunakan sepeda motor,” tegas Ilyas Ardy via selulernya.

Selain tiga tersangka yang sudah diamankan,  Polisi kata Ilyas juga sudah mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria bernopol KT 3924 WA milik tersangka Ibnu Sinah.  Selain itu, barang bukti lainnya berupa uang korban sebesar Rp. 115 juta juga berhasil diamankan dari kedua pelaku yang tersangkap di Sidrap serta 1 unit tas hitam dan badik dan parang milik para pelaku.

"Semua barang buktinya sudah kita amankan. Para pelaku yang masih dirawat kita akan periksa setelah keluar dari rumah sakit," tandasnya. (Umar Lau)

UPTD Samsat Polewali Mandar Tingkatkan Pelayanan

Polman, Metropol.

Kantor bersama SAMSAT  Polewali  Mandar semakin membuktikan kinerja pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

Sektor pendapatan Asli Daerah diwilayah Provinsi Sulawesi Barat, masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor. Dibandingkan sektor pendapatan lainnya  untuk tahun anggaran 2011.

Kepala UPTD Samsat Polewali Mandar,  H. Bahtiar HS, SE, MH mengatakan,  kiat yang dilakukan untuk menggalang  wajib pajak kendaraan bermotor dan untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah, pihak UPTD Samsat Polman sengaja menyurat khusus kepada pengurus masjid dan gereja diseluruh Kabupaten Polewali Mandar, Isi surat adalah pengumuman kepada Jamaah Masjid dan Gereja yang isinya mengingatkan  agar bagi Jamaah  yang memiliki kendaraan roda dua atau roda empat yang sudah akan berakhir masa berlaku STNK. Atau masa pajak berakhir maka dianjurkan segera membayar pajak atau memperpanjang masa  berlaku STNK kendaraan bermotor pada kantor  UPTD Samsat Polewali Mandar. Berbagai hal dilakukan termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tentunya meningkatkan semangat kinerja seluruh Staf yang ada dikantor.

Kanit  Regident  Iptu. I Made Untung  saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, untuk pelayanan kami berusaha memberikan pelayanan sesuai prosedur. Melakukan komunikasi antara petugas dengan para wajib pajak, memberikan penjelasan yang transparan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi tentang pelayanan pajak kendaraan bermotor,” ujarnya. Selain itu juga melakukan sosialisasi dengan memasang  spanduk  baik didalam ruangan tunggu maupun diluar kantor, dan juga saat ini sedang membangun fasilitas ruangan untuk pengecekan fisik kendaraan.

Hal lain yang dilakukan untuk menimbulkan semangat dan meningkatkan kesadaran kepada para wajib pajak kendaraan bermotor pihak Kantor Bersama Samsat  juga melakukan sosialisasi  dikantor Bupati dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Termasuk Juga melakukan Sweeping Damai dan penertiban Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), yang kerap dilaksanakan bekerja sama dengan satuan Lantas Polres Polman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.

Semua itu bertujuan memberikan layanan Prima, agar para wajib pajak kendaraan bermotor merasa nyaman dan mudah menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan,” kata   I Made Untung. (Ilham tadang AS)

Dana Pengamanan Freeport Dapat di Pertanggungjawabkan

Jakarta, Metropol.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan seluruh dana pengamanan oleh personelnya di PT. Freeport Indonesia, Timika, dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengamanan di Papua, termasuk di PT. Freeport merupakan operasi Kepolisian yang didukung atau dibiayai Negara,” katanya usai menghadiri penutupan latihan gabungan antiteror TNI-Polri Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

Ia menambahkan jika ada pihak ketiga yang memberikan tambahan dana itu pun akan dapat dipertanggungjawabkan sebagai uang saku.

“Yang penting akuntabilitasnya ada,” kata Kapolri.

Sebelumnya, anggota Komisi I Lily Wahid mengaku mendapat informasi PT. Freeport Indonesia telah mengalokasikan dana hingga 14 juta dolar AS untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika.

 

Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI. Lily menduga uang tersebut ada kaitannya dengan penambahan personel Brimob yang diterjunkan untuk mengamankan kerusuhan di Papua.

“Saya dapat berita bahwa 14 juta dolar AS sudah dikucurkan PT. Freeport untuk pengamanan aset kepada TNI/Polri,” ucapnya.

Terkait dengan penembakan Kapolsek Mulia, Kapolri Jenderal Timur Pradopo memberi penghargaan gelar kenaikan pangkat Anumerta kepada Kapolsek Mulia, AKP Dominggus Oktavianus Awes, yang gugur saat tugas pengamanan di Bandar Udara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, baru-baru ini.

Dominggus Awes tewas ditembak dua kali dari jarak dekat oleh dua anggota kelompok separatis saat tengah bertugas mengamankan Bandar Udara Mulia, dengan senjata api miliknya yang dirampas pelaku. Dominggus Oktavianus Awes, NRP 65100665, lulusan Secapa tahun 2004, gugur dengan meninggalkan seorang istri, Denselina Rumayoni dan empat orang anak  (Baso Susanto/AN)

Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat TNI

Tangerang, Metropol.

Jabatan Komandan Komando Pembinaan Doktrin  Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI, diserahterimakan dari Mayjen TNI Mochamad Sochib, S.E., M.B.A kepada Mayjen TNI Djumadi, dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. Bertempat di Lapangan Kodiklat TNI  Jl. Ampera Hankam, Serpong, Tangerang Selatan.

Serah terima Jabatan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Nomor: Sprin/1961/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, tentang serah terima jabatan Pati di lingkungan Mabes TNI. Sebelumnya Mayjen TNI Djumadi menjabat sebagai Perwira Staf Ahli  Tk. III Bidang Sosial Budaya HAM. Sedangkan  Mayjen TNI Mochamad Sochib, S.E., M.B.A selanjutnya menduduki jabatan baru sebagai Staf Khusus Kasad.

Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan, dalam tradisi TNI, serah terima jabatan bukan hanya suatu kelaziman, melainkan juga suatu kebutuhan dan keharusan. Di dalamnya ada spirit dan harapan baru, dalam rangka meningkatkan dinamika organisasi, memelihara kesinambungan pengabdian, menyempurnakan kinerja dan sinergi satuan, serta mempertahankan momentum regenerasi kepemimpinan.   

Lebih lanjut Panglima TNI mengingatkan, tentang instruksi Presiden yang disampaikan pada Upacara Peringatan ke-66 Hari TNI di Mabes TNI. Dalam amanatnya, Presiden RI mengintruksikan kepada seluruh jajaran TNI, agar meningkatkan profesionalisme dan keterpaduan antar matra TNI, sesuai dengan Doktrin Tri Darma Eka Karma. TNI harus dapat mengatasi tantangan faktual, antara lain pengamanan Selat Malaka, penanganan terorisme dan separatisme, pelanggaran wilayah perbatasan hingga penanganan bencana alam.  Tidak hanya itu TNI juga harus dapat meningkatkan kerjasama dengan komponen bangsa lainnya, dalam mengatasi tantangan yang bersifat potensial seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan, penyakit pandemik, krisis financial, cyber crime, hingga potensi agresi militer asing.

Menindaklanjuti instruksi Presiden RI tersebut, maka TNI termasuk Kodiklat TNI akan fokus terhadap upaya meningkatkan kegiatan pembinaan, baik dalam mengembangkan Doktrin, meningkatkan pendidikan dan latihan, memodernisasi perlengkapan, peralatan dan sitem senjata. Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan profesionalisme TNI. Untuk menjadi tentara profesioanal, tegas Panglima TNI, pendidikan dan latihan yang merupakan kesejahteraan tertinggi dalam kehidupan seorang prajurit, akan terus ditingkatkan dan digalakkan. TNI tidak boleh kalah dengan tentara dari Negara manapun dalam hal pengetahuan dan ketrampilan, maupun penguasaan teknologi modern.    Untuk memenuhi harapan itu, maka penyiapan kapasitas dan kapabilitas prajurit melalui pendidikan integratif TNI, menjadi tanggung jawab yang tidak ringan bagi Kodiklat TNI.

Hadir dalam upacara sertijab tersebut diantaranya Wakasau,  Dansesko TNI, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI,  para Kabalakpus TNI dan Aspers angkatan. (Kamal)

Kepala BIN: Penembakan Kapolsek Mulia Murni Kriminal

Jakarta, Metropol.

Kapolsek Kota Mulia AKP Dominggus Otto Awes tewas setelah ditembak dengan pistolnya sendiri oleh dua pria. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI Marciano Norman menyebut peristiwa itu merupakan tindak kriminal murni.

“Kalau yang Kapolsek itu murni kriminal,” kata Marciano sebelum pelantikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Jakarta, Jl. Veteran, Jakarta.

Menurut dia, atas peristiwa yang telah terjadi itu, kewaspadaan harus ditingkatkan. “Kejadian itu murni kejahatan, kriminal itu di mana dia merebut senjata kapolsek, kemudian menembak,” sambungnya.

Terkait masalah kekerasan di Papua, dia mengatakan, sekarang semua petugas sedang bekerja keras untuk mengatasi perkembangan di Tanah Cendrawasih itu.

“Kita coba semaksimal mungkin untuk tidak terjadi lagi. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan Timika semua pihak berusaha agar manajemen dan karyawan bisa mendapat satu titik temu,” ucap Marciano.

Aksi kekerasan di Papua terus meningkat. Terakhir aksi brutal dilakukan 2 pria pada Senin (24/10). Kedua pria itu merebut pistol dari tangan Kapolsek Kota Mulia AKP Dominggus Otto Awes. Kapolsek yang naik pangkat menjadi Kompol itu meninggal dengan luka tembak di kepala. Sedangkan Jumat pekan lalu, 3 orang tewas ditembak orang tak dikenal di lingkungan Freeport. (Heroe)

Polisi Harus di Audit

Bandung, Metropol.

Polisi harus mau diaudit dan anti-KKN, dalam pengambilan suatu kasus. Hal itu wajib hukumnya dilakukan Polisi agar penerapan hukum dilakukan secara serius oleh anggota Polri. Hal itu ditegaskan Waka Polri, Komjen Pol. Nanan Soekarna usai membuka acara seminar yang dikemas para peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), angkatan 19, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) ke-51, dengan mengambil tema “Independensi Polri dalam Penegakan Hukum” di Sespim Polri, Lembang, Kab. Bandung Barat.

Ia mengatakan, penerapan independensi dalam kepolisian sangat penting agar penerapan hukum dilakukan secara serius oleh anggota Polri. Namun bukan independensi yang arogan, melainkan independensi yang transparan. Nanan menegaskan, pengambilan keputusan pun dilakukan Polisi bukan secara intervensi dan harus transparan. “Tidak hanya itu, Polisi pun harus menerima masukan dalam pengambilan keputusan, serta mau diaudit dan anti-KKN. Independen penting agar kita betul-betul menegakkan hukum, tapi bukan independen yang arogan,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Penum Ropenmas Divhumas Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, kegiatan ini merupakan program seminar sekolah yang menjadi wajib diikuti setiap peserta Sespimti dan Sespimen pendidikan di Sespim Polri. Saat ditanya tentang kasus pencurian pulsa yang kini ramai di masyarakat, Boy mengatakan, Polri bekerja sama dengan provider. Polri pun akan menganalisis provider mana saja yang merugikan masyarakat. “Itu sedang dalam proses pengkajian Kementerian Komunikasi dan para operator. Sebab itu perlu inventarisasi. Jadi setiap laporan dari masyarakat, itulah yang dijadikan dasar oleh Polri,” katanya.

Boy mengimbau agar setiap masyarakat yang merasa dirugikan karena pulsanya berkurang atau disebut pencurian pulsa, segera menyampaikan informasi dalam bentuk laporan. “Seluruh laporan tersebut akan diinventarisasi di semua wilayah,” tambahnya.

Terkait pembakaran ATM di Yogya, Boy mengatakan, dalam pengungkapan kasus itu Mabes Polri turut mem-back up. Termasuk Polda Jabar juga mengirimkan tim untuk mengetahui apakah ada kesamaan dengan kasus yang di Bandung. “Kelompok ini bukan kelompok teror, tapi perbuatan itu bisa dikategorikan teror karena membuat masyarakat ketakutan. Saat ini masih dalam proses pengungkapan motifnya. Motivasi yang dilakukan itu pun masih kita gali,” katanya.

Ia mengakui, para pelaku adalah kumpulan orang-orang yang terdidik dan terpelajar. “Tetapi maksud dan tujuannya akan kita pelajari. Masih dalam pendalaman kita. Untuk saat ini telah diamankan dua tersangka,” katanya. (Tim Metropol)

Pinrang Menuju Pembangunan Yang Good Governance

Pinrang, Metropol.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 5 November 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2014 merupakan Penjabaran Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009, tanggal 9 Pebruari 2009 tentang RPJPD 2009-2029 dengan Visi menuju ”Terwujudnya Masyarakat Maju, Dinamis serta Mandiri dengan pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang berwawasan Linkungan”. Hal ini sejalan dengan arah Kabupaten Pinrang dan Program Bupati Pinrang, sebelumnya periode 2004-2009 telah disusun dan ditetapkan dalam RPJMD 2009-2004, yang dilanjutkan oleh Bupati Pinrang,  Aslam Patonangi, dengan visi ”Terwujudnya Masyarakat Sejahtera melalui Penataan Program Pembangunan pro Rakyat, menuju Kawasan Agropolitan, yang didukung oleh penerapan Prinsip-Prinsip tata Kelola pemerintahan yang Good Governance.

Untuk Tahap Pertama pada tahun 2009-2010, Pemkab Pinrang, telah melakukan beberapa Program Kegiatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah 2010 dengan (RKPD). Obyek Pembangunan yang menjadi Prioritas utama Pemkab Pinrang, diantaranya adalah. Peningkatan Efektifitas Pelayanan Dasar dan Pembangunan di tingkat Pedesaan, misalnya Pendidikan, Kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB), yang berkaitan dengan rencana Pertumbuhan Ekonomi. Guna meningkatkan Tarap hidup dan menambah income perkavita Masyarakat, melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Pinrang, pada dasarnya berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal itu sudah merupakan Harga Mati bagi pemerintah daerah, ini di bawah ke pemimpinan Aslam Patonangi.

Untuk mempercepat pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Pembangun khususnya di sektor Pertanian, Infrastruktur, dan Industri, termasuk Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Transportasi Jalan dan Jembatan, Perumahan, dan Permukiman, Industri, dan Perdagangan (Perindag).

Melalui Kepala Bagian Hubungan masyarakat (Kabag Humas) daerah,  H.Hamka Mahmud SH, M.Si. yang ditemui diruang kerjanya kepada Metrpol Mengatakan, “Pemerintah melalui pelaksanaan Program-programnya tetap melibatkan semua Komponen dan Komplemen Masyarakat, untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan setiap programnya yang mengikut sertakan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat yang ada. Sedangkan Program yang harus di Genjot pemerintah, dengan merealisasikan anggaran Pembanguanan yang dilaksanakan pada tahun 2008-2010, yang telah di capai dengan Realisasi Investasi daerah Kabupaten Pinrang, menandahkan adanya peningkatan yang signifikan telah dihasilkan.

Contohnya, Tahun 2008-2010, huruf a. Rp. 14.542.875.000,- (Tahun 2008), sampai dengan Tahun 2009 menjadi Rp.40.913.449.304,- (64,45%), b. Rp. 40.913.449.304,- (Tahun 2009). Untuk Tahun 2010 Rp. 42.959.121.769,- (1,76%) Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Tahun 2008-2009 yaitu, Pertanian Tahun 2008 5,30% menjadi 6,79,- (28,11%) Pertambangan/Penggalian dari 9,88% Tahun 2008, menjadi 10,07% Tahun 2009 ( 0,71%) Industri Pengelolaan Tahun 2008 (6,19%), menjadi (6,22%) tahun 2009 (0,48%). Listrik, Gas dan Air Bersih Tahun 2008, (8,39%) menjadi (9,39%) Tahun 2009 (5,43%). Hotel dan Restoran Tahun 2008 (11,08%) menjadi 11,79% (2,97%). Angkutan dan Komunikasi Tahun 2008 8,40% menjadi 11,89% (29,35%).

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008 sebesar 6,73% menjadi 7,65% Tahun 2009, (12,02%). Realisasi PDRB Kabupaten Pinrang, sesuai harga berlaku  dari Rp. 3.737.021.08,- Tahun 2008, menjad Rp. 4.492.976..90,- Tahun 2009 (16,82%). Income Perkapita Kabupaten Pinrang 2008-2009, sesuai harga berlaku adalah Rp. 10.769.886,- (Tahun 2008) menjadi Tahun 2009 Rp. 12.798.916,- (selisih Rp. 2.029.030,-).

Hasil Sensus Tahun 2008 sebesar 310,883 Jiwa (Laki-Laki: 150.048 / Perempuan : 160.785), Tahun 2010 sebesar 350.971 Jiwa (Laki-Laki : 170.199 / Perempuan : 180.772) atau terjadi peninngkatan 40.138 Jiwa (1,22%). Penurunan Penduduk Miskin Tahun 2008 sebesar 72.856 Jiwa (18,214 RTM) menjadi 71.253 Jiwa (17,814 RTM) atau 2,20%. Persentase APBD Tahun 2009-2010, (Data Terlampir). Realisasi Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam yaitu,  a. Perikanan dan Kelautan. Udang Windu, Tahun 2009-2237.94 Tahun 2010-2.601,67 naik 1,16%. Udang Vanamae, Tahun 2009-325,9. Tahun 2010-403,55 naik 1,24%. Ikan Bandeng Tahun 2009 15.825,35 Tahun 2010-16.726,69 naik 1,06%. Rumput Laut,  Tahun 2009-3.300 Tahun 2010-4.763,64 naik 1,44%. Pertanian dan Peternakan. Sapi, Tahun 2009-40.389 Tahun 2010-40.613 naik 1,01%. Ayam Buras Tahun 2009-1.473,70, Tahun 2010-1.587.273 naik 1,08%. Ayam Ras Pedaging : Tahun 2009-100.200 Tahun 2010-100.200 tidak mengalami peningkatan (Konstan). Ayam Ras Petelur : Tahun 2009-516.188 Tahun 2010-5.996,7 naik 0,01. Kerbau : Tahun 2009-4.800 Tahun 2010-4.802 naik 1,00%. Kuda : Tahun 2009-2.902 Tahun 2010-2.908 naik 1,00%. Babi : Tahun 2009-3.783 tahun 2010-4.196 naik 1,11%. Kambing : Tahun 2009-1.6517 Tahun 2010-17.760 naik 1,08%. Itik : Tahun 2009-582.501 tahun 2010-659,25 naik 1,13%. Padi : Tahun 2009-494.665,14 Tahun 2010-293.902 turun 0,59%. Jagung : Tahun 2009-5.988 Tahun 2010-10.096 naik 1,69%.

c. Koperasi dan UKM. Usaha Mikro Kecil : Tahun 2009-125.000.000 Tahun 2010- 100.000.000 turun 0,80%. Dana APBN : Tahun 2009-Rp. 2.000.000.000 Tahun 2010-Rp. 200.000.000 tidak mengalami peningkatan (Konstan) d. Perindustrian, Perdagangan, energi mineral dan Sembilan Bahan Pokok : Tahun 2009,- - 243.950 Tahun 2010,- - 339.150 naik 1,39%. Serta Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kelayakan dari Hasil Kegiatan penelitian. a.Kegiatan penelitian Tahun 2009. b. Kegiatan Penelitian Tahun 2010. Sedangkan sesuai hasil Persentase APBD 2009-2010 dan kenyataannya bahwa, Pendapatan hasil daerah 2009-2010 pada APBD Pokok tahun 2009 sebesar Rp. 31,170,657,824.00 dan APBD Perubahan 2009 sebesar Rp. 57,906,841,962.79 atau persentase mencapai 115.8483% sedangkan APBD Pokok 2010 yakni Rp. 4,940,024,923.00 dan APBD Perubahan 2010 Rp. 151,949,397.21 atau peresentase senilai 103.72%. (Muh.Saleh Ar)

Kabareskrim: Kasus Surat Palsu MK Terus Didalami

Jakarta, Metropol.

Kasus surat palsu MK Mabes Polri terus didalami. Penegasan itu disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Drs. Sutarman usai  acara pelantikan sejumlah Kapolda dan Pejabat Utama Mabes Polri oleh Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, 28 Oktober 2011. Soal kasus surat palsu MK ini Kabareskirm menyatakan tidak menutup kemungkinan bisa saja muncul tersangka lain, namun secara hati-hati Kabareskrim juga mengatakan bahwa untuk menetapkan sesorang itu terbukti bersalah, tidak mudah, paling tidak harus ada dua alat bukti kuat yang mendukungnya.

“Penyidikan yang kita lakukan itu berdasarkan olah TKP, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di TKP, lalu hubungan satu dengan yang lainnya, keterangan-keterangan saksi, dan kalau ada dua alat bukti yang mendukung, baru kita bisa melakukan penahanan,” ungkap Kabareskrim sambil menambahkan bahwa pengakuan seseorang saja juga belum cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Dikatakan oleh Kabareskrim, penyidikan dan penyelidikan kasus surat palsu MK ini  masih terus berjalan hingga kini. Ketika ditanya oleh para wartawan tentang siapa dalang dibalik pembuatan surat palsu MK ini, Sutarman menjawab dengan logika berpikir bahwa pembuatan surat palsu MK ini pasti ada yang menyuruh, siapa dia? jawabnya adalah orang yang berkepentingan untuk menjadi anggota DPR. Lalu siapa yang membuat surat palsu MK tersebut sudah pasti orang yang ada di MK. Kemudian siapa yang menggunakan surat palsu itu, yaitu orang di KPU.

Untuk mengarah kepada siapa yang mendalangi atau menyuruh pembuatan surat palsu MK itu, Kabareskrim mengaku hingga kini masih terus didalami.  “Sampai saat ini penyidikan masih terus dilakukan, dan hingga kini belum menemukan bukti-bukti yang mendukung,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawaan, tentang bukti seperti apa yang dimaksud, Kabareskrim mengatakan tentunya kalau itu terkait dengan surat palsu, yang jelas dari barang bukti yang sudah disita yaitu surat yang palsu dan surat yang asli, dimana setelah ditelusuri yang asli ternyata adalah surat yang ditandatangani tetapi tidak di stempel, dimana hal ini dilakukan oleh oknum pegawai di MK.

Sementara untuk mengarah kepada siapa yang menyuruh, ini yang  menurut Sutarman hingga kini masih terus dilakukan penyidikan. “Salah satunya kita akan mengecek hubungan komunikasi telepon yang pernah dilakukan dari kedua belah pihak yakni si pembuat surat palsu dan yang menyuruhnya,” kata Kabareskrim sambil menambahkan bahwa komunikasi tersebut suduh berlangsung dua tahun lalu. (Baso Susanto)

Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Polri Polda Kalsel

Banjarmasin, Metropol.
Bertempat di Lapangan Mapolda Kalimantan Selatan, dilaksanakan upacara pengambilan sumpah dan janji PNS Polri Polda Kalsel yang diikuti oleh PNS Polri Polda Kalsel.

Pada acara tersebut, Wakapolda Kombes Pol Saput MSi selaku yang memimpin upacara memberikan sumpah dan janji PNS, yang diikuti seluruh PNS Polri yang dilantik. Kegiatan seremonial merupakan suatu rangkaian akhir dari kegiatan seleksi dan penerimaan calon pegawai negeri sipil, dilingkungan institusi Polri yang dilaksanakan secara proporsional, bersih, transparan dan obyektif. Baik dari tahap Werving, hingga pada tahap pelaksanaan pengumuman hasil seleksi, guna menghilangkan segala bentuk intervensi dan penyimpangan yang mungkin akan dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi.

Upacara pengambilan sumpah dan janji PNS Polri Polda Kalsel, sebagai wujud rasa syukur yang mendalam atas keberadaan PNS di tubuh organisasi Polri. Juga dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, sejauh mana PNS telah memainkan perannya, serta mendharma baktikan diri sebagai salah satu komponen kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam mengemban tugas sebagai pegawai negeri sipil Polri.

Pembinaan Karir PNS Polri dari tahun ke tahun menunjukkan adanya suatu peningkatan. Antara lain dengan bertambahnya jumlah jabatan Struktural. Demikian juga kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan karir yang semakin meningkat. Hal ini merupakan bentuk atensi dan konsistensi pimpinan Polri terhadap pengembangan karir PNS Polri. (Rasidin/Bidhumas Polda Kalsel)

Rakor Bidang Reserse Narkoba Polda Kalsel

Banjarmasin, Metropol.

Rapat koordinasi bidang Reserse Narkoba di jajaran Polda Kalimantan Selatan TA 2011 yang dihadiri para Kasi Pidum jajaran Kalsel, para Kasat Narkoba, Kamwil Kum HKM, Kepala POM, dan undangan.

Dalam Rapat Koordinasi ini untuk, memantau kejahatan narkoba. Karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas batas negara (Transnational Crime), yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tentu bukan perkara mudah, apalagi saat ini telah menunjukkan intensitas yang semakin meningkat.

Berdasarkan hasil data yang diperloeh sepanjang tahun 2011, dari Januari sampai dengan September telah terungkap 589 kasus narkoba. Dari data tersebut mengalami peningkatan sebesar 50 kasus pada tahun 2010 dan 539  kasus dari Januari sampai Desember 2010.

Dari data tersebut merupakan prestasi anggota dalam ungkap kasus narkoba. Tetapi sisi lain mencerminkan betapa besar peredaran narkoba di Kalimantan Selatan.

Dengan Rakor kali ini dengan bertemakan “Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) kita wujudkan penegakan hukum yang humanis guna menjaga kepercayaan dan rasa keadilan masyarakat”. Ini merupakan upaya penegak hukum untuk menyelesaikan perkara diluar peradilan. Hal ini untuk menghindari komplain dan rasa keadilan di masyarakat.

Dasar untuk dilakukan ADR yaitu untuk tersangka yang sedang dalam pengobatan, sakit dan dalam rangka rehabilitasi. Mengacu pada program revitalisasi Polri 2010-2014, sangatlah tepat apabila dalam pelaksanaan Rakor ini dilakukan untuk mensinergikan seluruh aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa), dalam merubah mind set dan culture set sehingga dapat mewujudkan kerjasama antara Polri selaku penyidik dan Jaksa selaku penuntut untuk sama-sama dapat menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Polda Kalsel.
(Rasidin/Bidhumas Polda Kalsel)

Pejabat Polda Kalsel Mutasi Besar Besaran

Banjarmasin, Metropol.

Mutasi besaar-besaran di Kapolda Kalsel, diketahui sejumlah Kapolres dan jabatan Direktur, bergeser.

Kapolres Banjar dari AKBP Ebet Gunandar diganti AKBP Wahyu Dwi, yang sekarang menjabat Kabagbinkam Biro SDM Polda Kalsel. Sedangkan AKBP Ebet Gunandar mendapat tugas baru menjadi Kepala SPN Polda Kalsel.

Kapolres Batola yang menjabat AKBP Joko Purnawanto bergeser ke Polda Kalsel menjabat sebagai Wadir Resnarkoba. Posisi Joko Diisi AKBP Hendro Wahyudin, yang sekarang menjabat Kapolres HST.
Kemudian Kapolres HST dijabat AKBP Iwan Sonjaya yang sekarang menjabat Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Kalsel.

AKBP Ratna Pristiana Mulya yang sekarang menjabat Kapolres Tabalong juga bergeser menjadi Waka Polresta Banjarmasin, menggantikan AKBP Yoga Pranata, yang pindah jabatan menjadi Kepala SPN di Polda Kaltim.

Posisi AKBP Ratna Pristiana Mulya akan digantikan AKBP Trijan Faizal, sekarang masih menjabat Kapolres Palopo di Polda Sulsel. Sedangkan jabatan Kapolres Banjarbaru yang dijabat AKBP Aby Nursetyanto akan diganti AKBP Budi Santoso, yang sekarang masih menjabat Kabag Dalpers Biro SDM Polda Kalsel. Sedangkan AKBP Aby Nursetyono akan mendapat tugas baru sebagai Wadir Reskrimum Polda Kalsel.

Kombes Pol Herry Sitompul Direktur Intelkam diganti AKBP Umar Effendi, sekarang masih menjabat Wadir Intelkam di Polda Bengkulu.  Herry mendapat tugas baru sebagai Kabagsarpras Rovenmim Lemdikpol.

Kombes Pol Endro Suharsono, melepas jabatan Direktur Lantas dengan mendapat jabatan baru sebagai Kabagstandar Rowalprofdivpropam Polri. Posisinya itu akan diganti Kombes Pol Ermayudi Sumarsono, kini masih menjabat Ka SPN Polda Aceh.

Direktur Reskrimsus yang ditinggalkan Kombes Pol Mas Guntur Laupe mengikuti diksesto yang kini menjabat Kasat Brimob Polda Kalteng. Sebelumnya ke Kalteng, sebagai Wadir Reskrim Polda Kalsel ini. Sedangkan Kombes Pol H Sunaryo, Direktur Sabhara, menjadi Tutor Lemdikpol. Posisinya digantikan Kombes Pol Tajuddin, yang tadinya Kepala SPN Polda Kaltim. Bahkan turut bergeser Irwasda, Kombes Pol Suprodjo WS, yang pindah tugas menjadi Irwasda di Polda Kaltim. Digantikan oleh Kombes Pol Afrizal Asy'ri dari Itwasum Mabes Polri.
(Rasidin/Bidhumas Polda Kalsel)

“Narkoba di Depan Mata”

SKU News Metropol Menyelenggarakan Workshop Nasional
“Narkoba Di Depan Mata”
Tanggal 23-24 November 2011 Di Hotel Oasis Amir, Senen, Jakarta Pusat

Jakarta, Metropol.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam 3 golongan, yaitu, 1. Narkotika Golongan Satu, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi sehingga narkotika golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, 2. Narkotika Golongan Dua, adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif kuat, dan hanya digunakan untuk pengobatan dan penelitian, 3. Narkotika Golongan Tiga, adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan, dan hanya digunakan juga untuk pengobatan dan penelitian.

Dalam praktiknya secara umum yang dikenal oleh masyarakat, ada beberapa jenis narkoba yang biasa disalahgunakan dan memiliki nama atau istilah yang disesuaikan dengan wilayah dan bahasa setempat dimana jenis narkoba tersebut di edarkan. Meskipun demikian istilah-istilah tersebut tidak menggambarkan khasiat dan kemurnian zat tersebut, dan penggunaan nama tersebut bersifat temporal atau dapat berubah sesuai jamannya. Pada masyarakat, jenis narkoba yang saat ini banyak disalahgunakan adalah;

Ganja, istilah lain, Cimeng, Kanabis, Marijuana, Pot, Thai Stick, Grass, Gelek, Rasta, Dope, Weed, Hash, Mayijane, dan Sinsemilla. Ganja berasal dari daun dan pucuk bunga dari tanaman dengan bahasa latin Cannabis Sativa, daun ganja berwarna hijau saat masih segar dan akan berwarna coklat setelah dikeringkan. Dampak dari penggunaan ganja akan menjadikan pemakainya merasa rileks, nyaman dan gembira. Pada jangka pendek pemakai ganja dapat meningkatkan selera makan dan terjadinya gangguan dimensi penglihatan, sehingga jarak pandang tidak normal, misalnya sesuatu nampak jauh padahal dekat. Sedangkan untuk dampak penggunaan ganja dalam kurun waktu yang lama akan mengakibatkan penggunanya mengalami gangguan jiwa-skizofrenia.

Ekstasi, istilah lain, XTC, Inex, ADAM, Clarity, E, Fantasy Pills, Cece, Ceiin, Kancing, Rolls, Beans, Filipper, Hammer. Ekstasi umumnya berbentuk tablet, bubuk atau kapsul dengan aneka bentuk serta ukuran dan biasanya diproduksi oleh pabrik gelap. Dampak dari penggunaan ekstasi adalah meningkatnya rasa empati dan keakraban terhadap orang lain yang berlebihan. Pemakainya akan merasa lebih mudah bergaul dan bersemangat, sehingga pemakai memiliki rasa empati yang sangat berlebihan termasuk kepada orang yang baru dikenalnya. Segera setelah memakai ekstasi maka aktivitas mental-emosional meningkat, karena terjadi perubahan fungsi fatal tubuh, terjadi dehidrasi atau tubuh kepanasan dan kekurangan cairan, pusing, dan lelah. Sistem organik dalam tubuh tidak dapat mengendalikan suhu tubuh yang pada akhirnya dapat merusak organ tubuh, seperti hati dan ginjal, dapat mengakibatkan kejang dan gagal jantung.

Sabu, istilah lain, Ice, Crystal, Yaba, Ubas, SS, Mecin. Sabu umumnya berbentuk bubuk, tablet atau kristal bening. Dampak dari penggunaan sabu bagi pemakainya adalah hilangnya rasa selera makan, timbulnya rasa nyaman dan gembira serta rasa lelah tertunda. Segera setelah menggunakan sabu pernapasan menjadi cepat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat pula. Jika dipergunakan secara menerus akan berakibat kurang gizi, berat badang turun, stroke, gagal jantung, bahkan kematian yang diakibatkan karena terhentinya pernapasan.

Heroin, istilah lain, Diacetil Morfin, Smack, Dope, Hoerse, Putaw (PT) atau Petal. Heroin umumnya berbentuk seperti tepung terigu: halus, putih dan agak kotor. Dampak penggunaan heroin atau putaw adalah hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa gembira (euforia) dan menyebabkan kantuk. Heroin sangat adiktif, sangat menyebabkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Terjadi penyesuaian tubuh (Toleransi) terhadap heroin, sehingga jumlah heroin yang dipakai terus meningkat, agar diperoleh efek yang sama pada tubuh. Pemakaian jangka panjang menyebabkan berat badan turun drastis, kurang gizi, sembelit, impotensi, haid tidak teratur dan acuh tak acuh. Jika pemakaian heroin dihentikan atau dosisnya dikurangi maka terjadi gejala putus zat (sakaw) seperti, kejang otot, mencret, tremor (anggota tubuh bergetar tanpa kendali), panik, hidung dan mata berair, menggigil, berkeringat, gelisah, tidak bisa tidur dan rasa nyeri diseluruh tubuh. Bahaya lain yang terjadi pada penggunaan heroin adalah terjadinya overdosis (kelebihan dosis), sehingga pemakai tidak sadarkan diri dan meninggal karena terhentinya pernapasan.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Semakin sering dikonsumsi maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat, bahkan bagi remaja penyalahgunaan narkoba akan berakibat fatal, karena akan menghambat perkembangan kepribadiannya, sehingga dapat merusak potensi diri. Untuk itu diperlukan perhatian dari seluruh pihak. Meskipun sudah banyak informasi yang diberikan akan dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, tapi belum memberi angka yang signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. (Usup)

“Narkoba di Depan Mata”

Jakarta, Metropol - Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya, dan merupakan kelompok senyawa yang memiliki resiko kecanduan bagi pemakainya, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997). Yang termasuk jenis narkotika adalah :

•    Tanaman Papaver, Opium Mentah, Opium Masak (Candu, Jicing, Jicingko), Opium Obat, Morfina, Kokaina, Ekgonina, tanaman Ganja, dan Damar Ganja.

•    Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Sejak dahulu penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur psikotropika telah digunakan yang tujuannya untuk membius pasien saat hendak di operasi atau diberikan untuk penyakit-penyakit tertentu, namun akan menjadi sangat berbahaya bila digunakan secara berlebihan dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Kenyataannya pada saat ini penyalahgunaan narkoba telah dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai pelajar, mahasiswa, akademisi, kalangan profesional, selebritis, birokrat, legislatif, eksekutif, atlet olahraga, bahkan sampai aparat penegak hukum telah terlibat penyalahgunaan obat yang membuat penggunanya sengsara dan menderita, dengan begitu penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah ancaman faktual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, yang notabene adalah generasi penerus bangsa.

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia, prevalensi (angka kejadian) penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan sejak tahun 2009. Pada tahun tersebut, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,99 persen atau setara dengan 3,6 juta orang. Angka tersebut naik menjadi 2,21 persen pada 2010, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 2,8 persen atau setara dengan 5,1 juta orang pada tahun 2015. Dan yang sangat memiriskan, menurut data BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah pelajar dan mahasiswa. (lulusan SLTA).

Terkait dengan maraknya penyalahgunaan narkoba dan untuk turut serta membantu pemerintah dalam melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut, pihak SKU Metropol didukung oleh BNN RI akan mengadakan Workshop Nasional yang bertajuk, “Narkoba Di Depan Mata”, Workshop Nasional yang akan berlangsung tanggal 23-24 Oktober 2011 di Hotel Oasis Amir, Senen, Jakarta Pusat tersebut akan menghadirkan pembicara yang terkait dan berkompeten dibidangnya. Tujuan diadakannya Workshop Nasional tersebut adalah untuk memberikan pembekalan sekaligus untuk selalu mewaspadai peredaran gelap narkoba, sesuai yang telah di instruksikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada para pemimpin Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota untuk bersama mewujudkan “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”  yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bersambung……………………….
(Usup/Redaktur SKU Metropol)

TNI Gelar Pengobatan Massal di Koja

Jakarta, Metropol – Dalam rangka peringatan ke-66 Hari TNI tahun 2011, TNI menggelar pengobatan massal di Islamic Centre, Kec. Koja Jakarta Utara, pekan lalu.  Pengobatan gratis ini, tercatat 1.000 pasien yang terdiri  dari pengobatan umum 600 orang, gigi 250 orang, khitanan 100 orang, katarak 25 orang dan bibir sumbing 25 orang.
 

Selain itu juga diserahkan bantuan berupa 15 kursi roda dari Yayasan Dian Mandiri. Kacamata bagi warga yang berobat sebanyak 1000 buah. Kegiatan ini juga diselingi dengan penyuluhan tentang bahayanya narkoba kepada para pemuda yang tinggal di sekitar Koja.

Menurut Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Tetty Agus Suhartono, kegiatan ini sebagai upaya memperkokoh rasa kebersamaan dan kekeluargaan guna mempererat tali silaturahim antar anggota Dharma Pertiwi, TNI dan masyarakat khususnya warga Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara. Dengan pengobatan ini diharapkan dapat mempercepat proses kesembuhan semua warga yang saat ini sedang sakit.

"Semoga lekas sembuh sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang sedang sakit cepat sehat dan dapat beraktivitas kembali," kata Ketua Umum Dharma Pertiwi.

Dalam pengobatan massal tersebut, melibatkan berbagai pihak mulai tim Kesehatan TNI hingga Walikota Jakarta Utara. Hadir pada kesempatan tersebut Waaster Panglima TNI Brigjen TNI  (Mar) Lukman Sofyan mewakili Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Kesehatan Kodam Jaya (Kakesdam Jaya) Kolonel Ckm Dr. Untung, serta ibu-ibu Dharma Pertiwi. (Kamal).