Bandung, Metropol.
Polisi harus mau diaudit dan anti-KKN, dalam pengambilan suatu kasus. Hal itu wajib hukumnya dilakukan Polisi agar penerapan hukum dilakukan secara serius oleh anggota Polri. Hal itu ditegaskan Waka Polri, Komjen Pol. Nanan Soekarna usai membuka acara seminar yang dikemas para peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), angkatan 19, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) ke-51, dengan mengambil tema “Independensi Polri dalam Penegakan Hukum” di Sespim Polri, Lembang, Kab. Bandung Barat.
Ia mengatakan, penerapan independensi dalam kepolisian sangat penting agar penerapan hukum dilakukan secara serius oleh anggota Polri. Namun bukan independensi yang arogan, melainkan independensi yang transparan. Nanan menegaskan, pengambilan keputusan pun dilakukan Polisi bukan secara intervensi dan harus transparan. “Tidak hanya itu, Polisi pun harus menerima masukan dalam pengambilan keputusan, serta mau diaudit dan anti-KKN. Independen penting agar kita betul-betul menegakkan hukum, tapi bukan independen yang arogan,” terangnya.
Sementara itu, Kabag Penum Ropenmas Divhumas Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, kegiatan ini merupakan program seminar sekolah yang menjadi wajib diikuti setiap peserta Sespimti dan Sespimen pendidikan di Sespim Polri. Saat ditanya tentang kasus pencurian pulsa yang kini ramai di masyarakat, Boy mengatakan, Polri bekerja sama dengan provider. Polri pun akan menganalisis provider mana saja yang merugikan masyarakat. “Itu sedang dalam proses pengkajian Kementerian Komunikasi dan para operator. Sebab itu perlu inventarisasi. Jadi setiap laporan dari masyarakat, itulah yang dijadikan dasar oleh Polri,” katanya.
Boy mengimbau agar setiap masyarakat yang merasa dirugikan karena pulsanya berkurang atau disebut pencurian pulsa, segera menyampaikan informasi dalam bentuk laporan. “Seluruh laporan tersebut akan diinventarisasi di semua wilayah,” tambahnya.
Terkait pembakaran ATM di Yogya, Boy mengatakan, dalam pengungkapan kasus itu Mabes Polri turut mem-back up. Termasuk Polda Jabar juga mengirimkan tim untuk mengetahui apakah ada kesamaan dengan kasus yang di Bandung. “Kelompok ini bukan kelompok teror, tapi perbuatan itu bisa dikategorikan teror karena membuat masyarakat ketakutan. Saat ini masih dalam proses pengungkapan motifnya. Motivasi yang dilakukan itu pun masih kita gali,” katanya.
Ia mengakui, para pelaku adalah kumpulan orang-orang yang terdidik dan terpelajar. “Tetapi maksud dan tujuannya akan kita pelajari. Masih dalam pendalaman kita. Untuk saat ini telah diamankan dua tersangka,” katanya. (Tim Metropol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar