KPU Enrekang Tetapkan Caleg DPRD Periode 2014-2019

Enrekang, Metropol - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menetapkan 30 nama calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang yang berlangsung pada Selasa, 13 Mei 2014 bertempat di Kantor KPU Enrekang. Dihadiri oleh delapan saksi dari Partai peserta Pilcaleg tahun 2014. Pada kesempatan ini tidak dihadiri oleh empat saksi dari 12 partai yang berebut kursi menuju ke DPRD Enrekang periode 2014-2019.

Berdasar data hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan 30 calon legislatif dari tiga Daerah pemilihan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

NO	Partai	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Jlh
1	Partai NasDem	H.Arsyad Gawi	Asman,SE	Ali, S.Sos	3
2	PKB	-	-	-	-
3	PKS	H.M.Amin Palmansyah,SH.MM	Andi Aswan, SE	Drs.Bahtiar Siampa	3
4	PDIP	Drs. Syaiful Akbar	-	-	1
5	Partai Golkar	Muh.Idris Sadik, S.Sos.MM Hj. Andi Fatmawati Drs. Andi Nasir, M.Si	Drs.Arfan Renggong,M.Si Nurman Amir Eran Batu,SH Dedi Bahtiar	H. Amma Leha’	7
6	Partai Gerindra	Mustain Sumele, SE	H. Mustamin Rahim	Amiruddin	3
7	Partai Demokrat	Umar, SE	Djayadi Suleman	Hairul, ST	3
8	PAN	Drs. Ismail Hamid H. Saiful Wattang	H.Banteng Kadang, SE drg. Saipul Sapa	Dzul Fitrah ahmatullah,SE   Ir. Saharuddin   Disman	7
9	PPP	-	-	-	-
10	Partai Hanura	-	Andy Hendra	Ir. Mule	2
14	PBB	Ir. Runjaya Kasmidi	-	-	1
15	PKPI	-	-	-	-
Jumlah		11	10	9	30

Rahmawati Karim, SE.SH (Komisioner) menyampaika kepada Metropol bahwa ada 3 rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yakni pemutakhiran hasil perhitungan suara hal itu sudah dilaksanakan. Masalah aduan dari caleg, bahwa ada pengalihan suara, pihak KPU telah menelusuri tidak ditemukan pengalihan suara yang diadukan oleh Haerul Tahir dari PAN, diduga Mardin membuka kotak suara di KPPS II Lakawan ternyata yang dilaporkan adalah Ketua KPPS II Lakawan Mardin. Hal tersebut sudah sesui kewenangannya membuka kotak suara disaksikan oleh yang berwenang. Rekomendasi juga dari Panwaslu Kabupaten Enrekang yakni ada suara tidak terinput di Baroko, setelah KPU telusuri ternyata tidak menemukan dugaan dimaksud. Rahma menambahkan jika masih ada sanggahan dari hasil penetapan para caleg silahkan buat aduan ke Mahkama Konstitusi di Jakarta. (Syah)

Kasus Pencobloson 110 Surat Suara Oleh Ketua KPPS Disidangkan

Blitar,  Metropol - Sidang Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 19, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa timur, digelar di Pengadilan Negeri Blitar.

Hari Patmono, Ketua KPPS TPS 19 desa Pojok tersebut, saat Pemilu Legislatif 9 April yang lalu, kedapatan telah melakukan pelanggaran pidana pemilu, dengan mencoblos secara sengaja 110 surat suara untuk caleg dari parpol tertentu.

Dalam sidang perdana dipimpin oleh hakim Ardianda serta dua hakim, yakni, Handri dan Rais Turodji tersebut, dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa, Hari Patmono. Sebelumnya, terdakwa telah menjalani proses pemeriksaan mulai Kepolisian Resort Blitar hingga Kejaksaan Negeri Blitar selama 13 hari.

Sementara Jaksa Penuntut Umum, Djauharul menghadirkan barang bukti, berupa dua kotak suara DPR RI dan DPRD Kabupaten Blitar, yang terdiri dari 55 surat suara untuk DPR RI dan 55 surat suara untuk DPRD Kabupaten Blitar, yang semuanya sudah dicoblos serta paku yang digunakan untuk mencoblos surat suara. Selain itu juga dihadirkan enam saksi yang berasal dari Panwaslu, PPK serta petugas Transtib Kecamatan Garum.

Dalam dakwaannya, Djauharul menyatakan, jika Hari Patmono, terbukti melakukan pelanggaran Pidana Pemilu, dengan mencoblos surat suara untuk caleg DPR RI dari partai Demokrat serta caleg DPRD tingkat 2 Kabupaten Blitar dari partai Gerinda.

“Kasus ini masuk pelanggaran Pidana Pemilu. Karena terdakwa terbukti mencoblos 110 Surat Suara untuk caleg dari partai Gerindra dan partai Demokrat,” jelas Jaksa Penuntut Umum. (IP/FJR)

Kades Labuh Airpandan Diduga Memperkosa Warga

Mendo Barat, Metropol - Suasana Desa Labuh Airpandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini tenang, mendadak menjadi sedikit mencekam. Hal ini disebabkan dengan makin membuncahnya isu yang berkembang. Soal perilaku Kepala Desa tersebut, Bdr yang oleh sebagian warga ditenggarai telah memperkosa salah satu warganya. Sebut saja Bunga perempuan yang telah memiliki suami lagipula berjilbab.

Keseharian Bunga berprofesi sebagai tenaga honor guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa Labuh Airpandan. Kisah tragis ini sebenarnya telah terjadi sekitar 8 bulan yang lalu. Dan menjadi sebuah keberanian bagi Bunga untuk melapor dikarenakan dirinya sekarang ini benar-benar merasakan penderitaan teramat sangat. Apa sebab ? Ya karena selama 8 bulan belakangan ini, dirinya disibukkan oleh agenda perceraian yang langsung dilakukan oleh mantan suaminya saat mengetahui dirinya kedapatan menerima sms ajakan mengulangi perbuatan bejad tersebut dari nomor hape oknum Kades. Saat Metropol berhasil mewawancarai Bunga, sambil terisak ia menuturkan. "Benar pak, dia itu yang telah melakukan,” katanya. 

“Kejadian di hari Jum’at, waktu saya diajak boncengan berdua bareng dia. Karena kita sama-sama pengen pergi ke Sungailiat. Pulang dari sana, Kades itu omong mau buang air kecil di hutan daerah Petaling, tiba-tiba Kades itu langsung memeluk dan mengancam untuk melayani nafsu bejad dia pak,” ujar Bunga-yang dalam keseharian mencari daun nipah tersebut. 

Saat dikejar pertanyaan, waktu kejadian sekitar pukul berapa. Dengan lantang ia Bunga bertutur. "Waktu shalat Jum’at lah pak.. sekitar jam setengah satu," tambahnya. Hal selanjutnya yang masih menimbulkan keanehan adalah saat Bunga beserta keluarganya coba mendapatkan perlindungan hukum dengan melapor ke Polsek Mendo Barat. Dan diterima oleh salah satu petugas piket. Mereka bukan dilayani seperti umumnya warga negara yang lain, malah sedikit dicemooh dan dimatikan rasa keadilan  dengan mengatakan. "Wah bu.. ini sih sudah 8 bulan yang lalu, ibu sebaiknya ke Polres aja," tukas petugas jaga dengan ketus. Kemana larinya naluri investigasi petugas? Saat sebagian warga negara karena keterbatasan bahasa sulit untuk ungkapkan kejadian yang sebenarnya? Perkembangan kasus ini masih memerlukan campur tangan dari pihak terkait di negeri laskar pelangi ini. 

Polda Kepulauan Bangka Belitung dan institusi seperti Inspektorat daerah Kabupaten Bangka. Memang ada sedikit kejanggalan, manakala kita memakai alur kronologis kasus secara normal. Karena kasus ini sudah terpendam selama 8 bulan yang lalu. Yang tentunya membutuhkan visum et repertum untuk menjerat bagi pelaku. Dan baru sekarang korban dapat dengan leluasa menceritakan perkosaan tersebut, setelah lepas dari poses perceraian dengan mantan suaminya, juga mengumpulkan serpihan kepercayaan terhadap negara setelah sebelumnya pupus. 

Namun sesungguhnya yang terjadi dilapangan juga menyiratkan adanya dugaan kongkalikong antara oknum Kades dengan sejumlah orang. Ditambah penyangkalan oleh oknum Kades sendiri, saat diwawancarai oleh Metropol. "Dagde pak... apa muke ku seperti seorang pemerkosa?" lantang Kades berapi-api. Beberapa oknum yang diduga ikut mengatur pembekuan kasus ini adalah, oknum wartawan media nasional berinisial A, juga menurut keterangan oknum Kades, adanya arahan dari seorang perwira di Polsek Mendo Barat.

Sampai hari ini tidak melakukan upaya apapun untuk meredam buih yang mulai mendidih di masyarakat Desa Labuh Airpandan. Dan, niscaya sebentar lagi akan berubah menjadi amuk masa. (Lukman Hakim)

IAI Sultra Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika

Kendari, Metropol - Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (Pengda IAI) Sulawesi Tenggara pada hari Senin 2 Mei 2014 di Kota Kendari menggelar pertemuan Sosialisasi dalam rangka pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. 

Dalam pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Ketua Majelis Etika Apoteker Daerah (MEAD) dan seluruh Pimpinan Cabang IAI se Sultra.  Ketua Pengda IAI Sultra Dra Hj. Harmawati Kadir, M.Kes, A.Pt dalam press releasenya menyampaikan Hal-hal sebagai berikut : 1. Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan  prekursor Farmasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan POM saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab instansi terkait lainnya dan organisasi profesi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat yang sering disalahgunakan lainnya untuk mengurangi dari sisi demand (permintaan). Selanjutnya diperlukan sosialisasi dari BB/BPOM kepada Dinkes setempat bila ada pembatalan NIE, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah beredarnya obat palsu. 

Olehnya karena itu perlu persepsi yang sama guna meningkatkan kerjasama antar lintas sektor dalam melakukan pengawasan terhadap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan obat yang sering disalahgunakan. Perlu adanya kajian obat-obat yang sering disalahgunakan, tidak hanya terbatas pada Dekstrometorfan dan Karisoprodol. Untuk pengawasan apotek dan toko obat yang menjadi leading sectornya adalah Dinas Kesehatan Kab/Kota, sementara peran Balai POM adalah sebagai supervisor, sehingga bila terjadi pelanggaran di apotek atau toko obat maka Dinas Kesehatan yang berhak memberikan sanksi. 

Terkait Pengelolaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi perlu pengadaan sektor publik untuk keperluan namun akan didiskusikan dengan LKPP. Dekstrometrofan tidak diperbolehkan lagi peredarannya dan terkait perpanjangan waktu penarikan akan diberikan surat edaran. Semua sarana yang menyalurkan obat termasuk golongan obat bebas terbatas harus memiliki izin dan penanggung jawab. Khusus untuk pemesanan Narkotika, Psikitropika dan Prekursor Farmasi, Surat pesanan dari Rumah Sakit harus ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 

Apotek dalam satu grup harus membuat SP masing-masing sesuai kebutuhannya. Penyaluran antar apotek dipernolehkan hanya dalam keadaan mendesak. Perlunya peningkatan kemampuan apoteker termasuk dalam melakukan skrining resep agar obat yang diresepkan tepat sesuai diagnosa dokter. Perlu koordinasi dan sinkronisasi antara BPOM dan Kemenkes terkait pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. 2. Terkait Otonomi Daerah perlu pengusulan kepada Kemenkes untuk memasukkan indikator terkait pengawasan obat dalam materi revisi UU No 32/2004 tentang Otoda. Perlu adanya keseragaman struktur organisasi pada Dinas Kesehatan di Provinsi/Kab/Kota terutama terkait bidang obat dan makanan agar terdapat keseragaman dalam pengawasan dan pemberian tindaklanjut hasil pengawasan termasuk perizinan. Perlu peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) agar terdapat keseragaman dalam pemberian izin apotek. 3. Terkait e-catalog perlu pelibatan Badan POM dalam penetapan pemenang tender. Dalam pengadaan obat melalui e-catalog perlu pengawalan keamanan, mutu dan khasiat obat melalui sampling dan pengujian yang dilakukan oleh BPOM. Perlu melakukan estimasi rencana kebutuhan obat yang lebih akurat agar kuotanya terpenuhi. Pengadaan obat diluar e-catalog dapat dilakukan secara manual asalkan mengacu pada Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 4. Terkait e-barcode perlu dibentuk sistem informasi pengelolaan obat yang terintegrasi, cepat, akurat dan dipertanggungjawabkan untuk menganalisa Pemakaian dan kebutuhan obat. 6. Terkait e-rekomendasi IAI. Adanya sistem e-rekomendasi IAI diharapkan akan mempermudah dalam penerbitan rekomendasi untuk pembuatan SIPA/SIKA. (Red Sultra)

Gebrakan Kinerja Kasat Pol PP Ditahun 2014 Patut Diapresiasi

Bogor, Metropol - Dinamika gebrakan Kasat Pol PP Kabupaten Bogor di tahun 2014 sejak di pimpin Kasat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) Tb. Luthfi Syam, memang sangat signifikan beberapa pelanggaran dalam aturan perda serta Penertiban Umum (Tibum) di wilayah yang di pimpinnya membuat gerah sejumlah pengusaha yang tidak mengantongi izin sesuai aturan.

Seperti halnya di sejumlah wilayah yang berada di Kabupaten Bogor. Beberapa Kecamatan yang sudah ditertibkan, serta di sidak (inspeksi mendadak) bahkan ada juga yang di eksekusi. Seperti halnya beberapa bangunan liar yang juga tempat tempat prostitusi yang ilegal, hal inilah yang patut di apresiasi. 

Gebrakan demi gebrakan penegak perda yang di pimpin oleh Tb. Luthfi Syam, yang juga sudah tidak asing lagi dengan kalangan wartawan, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Kabupaten Bogor, yang mana Tb. Luthfi Syam sebelumya memimpin sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bogor.

Sejumlah Aliansi LSM dan Mahasiswa, sangat mengapresiasikan kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Tb. Luthfi Syam, selama memimpin di kantor penegak perda tersebut. Seperti yang dikatakan Ketua Pemantau Izin dan Pajak (PIJAK) AY. Syogir kepada Metropol baru-baru ini. Hal senada juga di ungkapkan, Ketua Umum Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Dawax Faturrahman, saat dijumpai di Gedung DPRD Kabupaten Bogor Senin (12/5) mengatakan, gebrakan kepemimpinan Tb. Luthfi Syam patut diacungi jempol. 

Sementara itu sebelumnya Jumat (9/5) saat Metropol mempertanyakan, terkait apa saja gebrakan Sat Pol PP selaku pucuk penegak perda di Kabupaten Bogor dalam tahun 2014 ini kepada Tb. Luthfi Syam di ruang kerjanya. Tb. Luthfi Syam sebagai Kasat Pol PP yang mempunyai ciri khas kumis tebal tersebut menjawab, Sat Pol PP merupakan unsur pelaksa penegak aturan dari peraturan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi Sat Pol PP, yang merupakan Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sat Pol PP. 

Adapun agenda di tahun 2014 ini Sat Pol PP memprioritaskan 8 program dan sebanyak 73 kegiatan yang mana terdiri dari 4 program utama dan 4 program penduduk. Seperti program Sat Pol PP di tahun 2013 yang terbentuk diantaranya, peningkatan dan kenyamanan lingkungan ada 25 kegiatan, pemelihara Kantrantibmas serta pencegahan tindak kriminal ada 2 kegiatan, peningkatan disiplin aparatur ada 3 kegiatan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), pelayanan administrasi perkantoran ada 16 kegiatan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur ada 13 kegiatan, meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur ada sebanyak 5 kegiatan, serta pengembangan sistem laporan capaian kinerja keuangan ada 8 kegiatan.

Masih menurut Kasat Pol PP, dengan potensi dan permasalahan dengan luas wilayah di Kabupaten Bogor sekitar 266.390 KM2 atau 317.102 Ha, yang mana terdiri dari 40 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dan 434 desa yang mana dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 diperkirakan sekitar kurang lebih 5.111.769 jiwa. 

Peluang polemik menimbulkan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran terhadap peraturan daerah. "Seperti diantaranya kami selaku dinas penegak perda Kabupaten Bogor sudah beberapa tempat menjalankan hal tersebut, diantaranya menemukan pelanggaran di Cibinong City Mall (CCM), Hotel M-One, Pasar Ahpook, Rumah Sakit Perta Medika Sentul City. Bahkan kita juga sudah menyegel 27 warung remang-remang dikawasan Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, serta diwilayah Kecamatan Cileungsi yang kita bongkar adalah tempat san bangunan prostitusi, juga menjaring para Pekerja Sex Komersial (PSK) dari beberapa tempat di Kabupaten Bogor," tandas Tb. Luthfi Syam. (Rahman Hakim)

ATM Bank Muamalat Nyaris Dibobol Maling

Baubau, Metropol - Kasus pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kerap terjadi. Dua pekan lalu, peristiwa  itu terjadi di Kota Baubau. ATM Bank Muamalat Cabang Baubau yang terletak di halaman depan sisi kanan Umna Wolio Plaza dibobol kawanan maling sekitar pukul 03:00 Wita.

Kawanan maling itu melakukan aksinya dengan cara menarik brankas ATM menggunakan mobil pick-up berwarna hitam. Beruntung upaya oknum tidak bertanggungjawab itu berhasil digagalkan salah seorang satpam Umna Wolio Plaza yang bernama Marwan yang saat itu sedang berpatroli dilantai dua pada gedung berlantai empat itu.

Mengetahui kejadian aksi kawanan maling itu, awalnya Marwan mendengar suara benturan yang cukup keras dibagian lantai dasar Umna Wolio Plaza itu. Pihaknya langsung melakukan pengecekan dan melihat kawanan pencuri yang menarik brankas ATM dengan menggunakan mobil pick-up berwarna hitam.

Mengetahui hal itu, pihak satpam langsung meneriaki kawanan maling itu, hingga akhirnya mereka (kawanan maling, red) tampak kalang kabut dan langsung melarikan diri meninggalkan brankas ATM itu.

Beruntung tidak berakibat kerugian banyak pada kejadian itu. Hanya saja brankas kasir ATM Bank Muamalat yang berusaha diangkat kawanan pencuri ke mobil itu rusak. Selain itu kawanan pencuri itu memecahkan kaca gedung ATM saat berupaya membawa brankas ATM keluar gedung.

Kapolres Baubau AKBP Eko Wahyuniawan, S.IK melalui Kasubag Humas Polres Baubau Iptu Yohanes L menuturkan, saat ini pihak kepolisian Polres Baubau tengah melakukan penyelidikan atas kasus pembobolan tersebut. Ia mengaku pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin hingga kasus tersebut tuntas. “Kami tengah berupaya untuk mengusut kasus ini sampai benar-benar pelakunya ditangkap. Tim Buser maupun Intel masih melakukan tahap penyelidikan dan pencariam para pelaku pembobol sin ATM itu,” tuturnya.

Lanjutnya, pihaknya belum mendapatkan perkembangan untuk mengungkap kasus tersebut. Apalagi belum ada saksi yang dimintai keterangannya mengarah kepada para pelaku pembobolan mesin ATM itu. Selain itu pula, bukti yang dikumpulkan dilapangan sangat minim sehingga membuat kasus ini masih buram. (Daksan)

Antara Kepentingan Partai dan Calon Legislatif Yang Gagal Mewarnai Aksi Demo

Mataram, Metropol - Asosiasi Perempuan Indonesia (API) Nusa Tenggara Barat hari Senin tanggal 28 April 2014 pukul 10.00 Wita berkumpul di Lapangan Sangkareang kota Mataram untuk melakukan aksi damai. Ibu-ibu berkerudung tersebut sambil membawa Spanduk yang bertuliskan  “Pemilu 2014 sadis dan brutal“ dan “Pemilu Jurdil Hanya Slogan”. Mereka berkumpul dari lapangan Sangkareang menuju kantor KPU Propinsi NTB.

Aksi damai tersebut rata-rata diikuti kaum perempuan yang didominasi para caleg yang tidak memperoleh suara dari masing-masing Dapilnya. Kami menuntut pemilu jurdil bukan sekedar basa-basi mereka menuntut untuk perhitungan ulang ! Mereka juga mengancam akan memboikot dalam pemilu Presiden nanti, salah-satu teriakan orator dari API di depan kantor KPU Propinsi NTB.

Masa juga mempermasalahkan soal tentang terjadinya penggelembungan suara hasil Rekapitulasi. Diduga tidak sesuai dengan formulir C1 dengan pemilih. Selain itu API juga menduga adanya keterlibatan oknum pelaksana pemilu dalam penggelembungan suara termasuk dugaan praktik politik uang juga terjadinya berbagai kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan Pileg di tiap-tiap TPS. API dalam orasinya didepan kantor KPU Propinsi NTB juga mengirimkan perwakilannya untuk menemui Komisioner KPU. 

Dalam kesempatan ini Sekretaris KPU NTB Hj. Desak Putu Yuliastini menyampaikan, seluruh komisioner KPU berada di jakarta dalam agenda pleno rekapitulasi pleno hasil pemilu bahkan Hj. Desak menunjukan surat resmi dari KPU RI untuk menyakinkan kepada perwakilan demonstran. “Saya tidak berwenang menjelaskan teknis penyelenggara pemilu,namun pihaknya akan menyampaikan aspirasinya pada komisioner KPU NTB. Kalau ibu-ibu tidak puas dengan keterangan kami silakan datang lagi nanti tanggal 2 Mei. Komisioner sudah ada di tempat,” ujarnya.

Masa merasa tidak puas selanjutnya bergerak ke kantor Bawaslu NTB mereka kembali berorasi dan menuntut penghitungan ulang dan salah satu pendemo, orasinya menanyakan sikap ketegasan Bawaslu dalam menyikapi laporan kami yang terkesan lambat memproses segala macam bentuk pelanggaran pileg 2014. 

Pantauan Metropol, aksi tersebut banyak unsur kepentingan dan ada oknum yang menunggangi dalam aksi API tersebut, termasuk Amak Subri kakek tua peserta demo yang berasal dari Lombok Timur, mereka datang bersama rombongan sebanyak 20 orang yang menggunakan minibus, tapi sang kakek tidak mengerti apa tujuannya ke Mataram, saat ditanya Metropol  tujuannya ke lapangan kota mataram ? ujung-ujungnya ada beberapa Caleg yang gagal dalam perolehan suara. (Pita Asmarawan Realita)

Pesawat Garuda Bakal Hadir di Bandara Betoambari

Baubau, Metropol - Rencananya, awal Juni 2014 Garuda Indonesia  Airways  sudah mendarat di Bandara Betoambari Kota Baubau. Hadirnya pesawat ATR 600 itu, maka tercatat alat transportasi udara yang akan mendarat di Bandara Betoambari sudah tiga unit,  sebelumnya adalah Wings Air dan Avia Star Air.

Hadirnya Garuda Air di Kota Baubau, tidak lain merupakan hasil koordinasi Pemerintah Kota Baubau, yakni  Dinas Perhubungan dengan pihak Garuda beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Kota Baubau pada  pelayanan transportasi udara.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, Drs. Amiruddin, M.Si menuturkan, pihak Garuda menilai Kota Baubau sudah sangat layak. Baik dari segi  Bandara maupun dari sisi lainnya. Kemudian dari prospek bisnis, penumpang yang menggunakan transportasi udara juga sangat potensial.

"Itulah yang dilihat oleh pihak Garuda sehingga mereka mau masuk di Kota Baubau, itu idealnya," tuturnya.

Bersamaan dengan momen itu, pada awal Juni itu juga Dinas Perhubungan Kota Baubau akan melaunching Bus Wisata. Amiruddin mengaku, itu dilakukan untuk  mengoptimalkan fasilitas dan infrastruktur pariwisata di Kota Baubau.

Lanjutnya, apa yang telah pihaknya lakukan itu demi terwujudnya percepatan pembangunan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan bentuk persiapan Kota Baubau sebagai kota dagang, kota wisata dan kota transit. Selain itu, agar Baubau menjadi Kota yang layak dan lengkap dengan berbagai fasilitas.

Amiruddin berharap, apa yang telah dilakukan itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kota Baubau. Kemudian masyarakat dapat memanfaatkannya dan memeliharanya dengan baik. Karena kata Dia, semua itu demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk transportasi, baik udara, darat, maupun laut. (Red Sultra)

New Port Tanjung Priok Pelabuhan Istimewa

Jakarta, Metropol - Pembangunan Pelabuhan Terminal Kali Baru atau New Port Tanjung Priok, digadang-gadang sebagai Pelabuhan Istimewa. Akan terus dilanjutkan, mengingat fasilitas pelabuhan yang ada seperti Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak bisa diandalkan keseluruhannya, dalam menampung proses bongkar muat barang dan fasilitas tampung petikemas. Sehingga barang masuk dan keluar terganggu dan mengakibatkan terjadi keterlambatan.

Walaupun pembangunan Pelabuhan Kali Baru mengalami masalah dalam hal investor asal Jepang yakni Mitsui yang pernah mengatakan mundur, karena pelaksana proyek tetap menggandeng Mitsui kembali, setelah terjadi kesepakatan bersama.

Atas dasar itu, Direktur Utama Pelindo II, RJ. Lino pun optimis, bahwa New Port Tanjung Priok merupakan pelabuhan istimewa. “Proyek ini sungguh luar biasa. Hebat sekali offernya. Belum dibangun sudah dikasih uang. Biasanya jadi dulu terus sebagian dari pendapatan, uang muka dan sewa,” jelas RJ. Lino beberapa waktu.

Proyek New Port Tanjung Priok diprediksikan akan dioperasikan akhir 2014, pada Fase I yang terdiri dari terminal konteiner yang masing-masing memiliki kapasitas 1,5 juta TEU’s dan dua terminal product. Pembangunan terminal tahap I akan selesai 2018 dan tambahan kapasitas 4,5 juta TEU’s.

Pemilihan Mitsui sebagai investor yang sudah dipercaya untuk membangun terminal I Pelabuhan Kali Baru atau New Port Tanjung Priok. Pemilihan investor Mitsui ini penunjukkan langsung diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Share Holder Agreement (SHA). Menurut RJ. Lino penandatanganan SHA merupakan kelanjutan dari Memorandung of Agreement (MoA) antara Pelindo II dengan Mitsui, yang sudah kesepakatan sebelumnya pada 25 Februari 2014. Mitsui juga berperan sebagai preferred bidder, yakni mitra kerja untuk pembangunan, pendanaan dan pengoperasian terminal I New Port Tanjung Priok. (Delly M.)

Nelayan Kendari Sangat Terbantu Dengan Mobil SLIN

Kendari, Metropol - Proyek Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang dicanangkan olek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PHP) sangat dirasakan manfaatnya oleh Kelompok Nelayan di Kota Kendari Sultra. La Sia (40) salah seorang nelayan kepada Metropol mengatakan selama pihaknya mendapatkan fasilitasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra untuk mendapatkan mobil SLIN tersebut tidak lagi ragu dengan kualitas ikan yang akan dipasarkannya. 

Betapa tidak,  pihaknya yang selama ini tidak dapat menjamin kualitas ikan segar karena proses pembusukan yang diakibatkan keterlambatan pengangkutan namun dengan hadirnya mobil SLIN pihaknya sudah dapat mendistribusikan ikan hasil tangkapan dengan cepat. "Manfaatnya besar sekali untuk mengangkut ikan hasil tangkapan dari dermaga ke pabrik ataupun dari dermaga ke daerah-daerah yang membutuhkan" ucap pria yang juga Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Asia ini. 

Senada dengan hal itu di tempat terpisah Kapala Bidang PHP  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra Burhanudin Uno saat ditemui di ruang kerjanya  kepada Metropol mengatakan, SLIN hadir untuk dapat mempertahankan mutu ikan dari proses penangkapan sampai ke konsumen. "Jadi roh dari SLIN ini adalah Kualitas Ikan," ungkap Burhanudin. 

Selanjutnya dia katakan pada 2013 lalu DKP Sultra telah memfasilitasi 5 kelompok untuk mendapatkan bantuan kendaraan roda empat dan roda enam dengan rincian dua unit kendaraan roda empat dan tiga unit kendaraan roda enam. Karena program ini sangat diminati dan dirasakan manfaatnya, maka untuk  tahun 2014 ini kami telah mengusulkan dan sedang diproses di Kementerian KKP tutup Burhanudin. (Tim)

Pantai Pasir Putih Sawarna Menelan Korban Jiwa

Banten, Metropol - Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, nasib nahas menimpa seorang pemuda Yayan Nugraha (20), warga Dusun Sinarsari Desa Cigobang Padaleman Cirebon. Sabtu 3 Mei 2014. Dia bersama 4 rekan lainnya tiba dipantai Sawarna untuk menikmati liburan akhir pekan.

Setibanya di pantai pasir putih korban  mengutarakan keinginan  kepada teman-temannya untuk berenang ditemani seorang rekannya. Mereka pun bergegas menuju pantai. Warga setempat sempat beberapa kali melarang mereka, apalagi saat itu hari sudah mulai gelap. Tapi korban tetap ngotot dan mengatakan, bahwa dia sudah biasa berenang dipantai. Pada saat ombak membuih korban langsung terseret, hilang ditelan gelombang. Beruntung rekannya Teguh segera mendapat pertolongan warga.

Anggota Polsek  Bayah dibawah Pimpinan Kapolsek AKP Kosasih segera menyebar informasi termasuk kepada keluarga korban. Sementara itu pencarian korban terus dilanjutkan bersama aparat terkait termasuk anggota Polair.

Korban baru ditemukan Selasa 6 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 dalam kondisi sudah membusuk dan langsung diserahkan kepada keluarga. Atas permintaan keluarga pula tidak dilakukan autopsi  terhadap korban.

Bripka Asep Mansur, Kanit Provost Polsek Bayah menyebutkan, bahwa Polsek Bayah sebenarnya sudah seringkali memberikan sosialisasi termasuk Pemasangan Baligo, Spanduk, Pamflet di tiap titik yang membahayakan, berupa larangan untuk tidak berenang dilaut, mengingat ombak pantai Sawarna cukup besar dan deras, tetapi kebanyakan wisatawan lokal maupun mancanegara tidak pernah mentaati larangan tersebut. (Dicky Abiasa /Yuyung)

Operator Musik dan Ladies Golden Karaoke Dibekuk Petugas Saat Lakukan Transaksi Narkoba

Berau, Metropol - Satuan Resnarkoba Polres Berau  pada hari Senin (05/05) sekitar  pukul  17.00 Wit, kembali pengamankan 4 orang pelaku beserta barang bukti 12 poket sabu-sabu siap edar, 4 orang pelaku tersebut masing-  masing Firmansya bin Umar (21) salah seorang operator Musik Panorama Golden Karaoke, yang tinggal di jalan AKB Sanipa 11 Tanjung Redeb di bekuk Satuan Narkoba Polres Berau, setelah tertangkap tangan sedang melakukan transaksi sabu-sabu. Petugas pun berhasil mengamankan 5 poket sabu dan satu buah Hp genggam dari tangan tersangka.

Tersangka lain yang bernama Risman Ardila 34 Thn yang tinggal di jalan Cempaka 2 Kelurahan Gayam, Tanjung Redeb, Berau juga di bekuk Satuan Reskoba Polres Berau ketika sedang melakukan transaksi barang haram tersebut, dan dari tangan tersangka di temukan barang bukti berupa 6 poket sabu siap edar.

Sementara itu 2 orang tersangka lain masing-masing bernama Serly Maria Yohana (34),  asal Manado yang merupakan wanita penghibur (ladies) dan Rosi Susanti (20), juga ikut di amankan petugas, karena tertangkap tangan di dalam mess karyawan Golden Karaoke memiliki 1 poket sabu.

Kasubag Humas Polres Berau AKP K. Marwoto, yang di hubungi di ruang kerjanya membenarkan adanya penangkapan 4 orang yang di duga melakukan peredaran barang haram  sabu. Dikatakannya, sebelumnya petugas Satnarkoba Polres Berau  mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar adanya peredaran barang haram tersebut. Ketika itu juga  Satuan Resnarkoba Polres Berau, untuk segera menurunkan tim. Benar adanya, bahwa di Panorama Golden Karaoke sedang lakukan transaksi sabu, Satreskoba Polres Berau langsung mengamankan 4 orang pelaku, beserta barang bukti sabu sebanyak 12 poket dan beberapa buah Hp genggam, yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Marwoto juga menambahkan, dari 12  poket yang di amankan Satuan Narkoba semuanya berada di tangan para tersangka. Ia juga menambahkan, untuk kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kami, dan tidak menutup kemungkinan ke 4 tersangka ini akan di jerat pasal 114 dan pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan obat telarang dengan ancaman hukuman  minimal 4 tahun penjara dan maksimal 14 tahun penjara. (Sofyan)  

Ayah Cabuli Anak Kandung Hingga 12 Kali

Baubau, Metropol - Entah setan apa yang merasuki diri La Tandi (63), Warga Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton. Pria paruh baya itu tega mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Ironisnya lagi, sang ayah melakukan perbuatan keji sudah berulang-ulang kali. Motifnya, La Tandi tega melakukan berbuatan tidak terpuji itu karena terpesona dengan aura kecantikan anaknya yang berinisial WO itu.

Kapolres Baubau AKBP Eko Wahyuniawan melalui Kasubag Humas Polres Baubau Iptu Yohones L. menjelaskan, kejadian itu bermula saat anak berada dirumah yang hanya ditemani oleh ayah kandungnya. Saat itulah sang ayah memanfaatkan kesempatan untuk menggauli anaknya itu. 

“Perbuatan itu dilakukan oleh tersangka dalam kondisi sadar. Karena melihat anaknya yang cantik maka korban dilarang keluar. Disitulah tersangka melakukan perbuatan pencabulan itu,” tuturnya.

Yohanes melanjutkan, tersangka telah melakukan perbuatan keji itu sejak tahun 2011. “Pelaku melakukan perbuatannya di siang hari didalam kamarnya. Dan itu dilakukan pada saat istri dan anaknya yang lain sedang keluar rumah, melakukan aktifitas sebagai petani rumput laut,” tambahnya.

Setelah pelaku melakukan hubungan badan dengan anak kandungnya sendiri, pelaku kemudian melarang anaknya untuk bersekolah dan melakukan aktifitas lain. Awalnya, WO tidak berani mengadukan nasibnya kepada ibu, orang lain maupun pihak berwajib, karena takut diancam akan dibunuh oleh tersangka. Oleh karena sudah tidak nyaman dengan perbuatan bejat ayahnya itu dan merasa nyawanya terancam. WO akhirnya memberanikan diri mengadu ke pamannya bernama La Bali untuk melaporkan perbuatan ayahnya ke pihak berwajib.

“Korban ini sempat diancam untuk dibunuh oleh pelaku bila melaporkan masalah ini kepada orang lain ataupun pihak kepolisian,” jelasnya. Paman korban  akhirnya melaporkan La Tandi ke Polsek Mawasangka Polres Baubau. Anggota Polsek Mawasangka akhirnya melakukan penyelidikan. Hari itu juga, pelaku dibekuk dikediamannya sendiri tanpa ada perlawanan. 

“Pelaku ditangkap dikediamannya pada Minggu 4 Mei sekitar pukul 16.30 Wita. Dan tidak ada perlawanan saat pelaku digelandang di Polsek Mawasangka,” terangnya. Kini tersangka telah diamankan di Mapolres Baubau untuk proses lebih lanjut. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 subsider pasal 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. (Red Sultra)

Warga RBS Kerja Bakti Bersihkan Waduk

Jakarta, Metropol - Warga Rawa Badak Selatan (RBS) melakukan bersih-bersih waduk, kali dan lingkungan di Kelurahan RBS, Koja, Jakarta Utara, baru-baru ini.

"Dengan adanya aksi bersih-bersih, warga Kelurahan RBS diharapkan memiliki kepedulian terhadap Waduk yang berada di wilayahnya serta dapat menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki waduk," ujar Lurah RBS, Sutarjo di Waduk RBS, Koja, Jakarta Utara

Sutarjo menginginkan, kebersihan dan keindahan waduk menjadi tanggung jawab bersama. "Kalau lingkungan indah kan warga juga senang," kata Sutarjo.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai kegiatan juga dihadirkan seperti Gebyar Posyandu Lansia di tiga Posyandu Lansia yaitu Posyandu di RW 03, RW 04 dan RW 05.

Sutarjo juga menambahkan, dalam kegiatan itu juga dilakukan Penyerahan bantuan 3 kursi roda dari Sudin Sosial dan penyerahan BOP 17 Posyandu sekelurahan RBS, serta pengobatan gratis yang bekerjasama dengan perusahaan swasta. (Aji)

Ulama Awasi Program DKI

Jakarta, Metropol - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta dukungan dari ulama yang ada di ibukota. Namun, dukungan yang diminta orang nomor satu di ibukota itu bukan terkait pencalonan dirinya sebagai Presiden. Melainkan dukungan terhadap pembangunan di Jakarta. Dengan dukungan tersebut, diharapkan semua program Pemprov DKI Jakarta bisa berjalan dengan baik dan lancar.

"Saya minta dukungannya agar pembangunan di DKI bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi.

"Saya minta dukungannya agar pembangunan di DKI bisa berjalan dengan baik," kata Jokowi, dihadapan puluhan ulama dalam acara Silaturahmi Ulama dan Umaro, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (13/5).

Menurut Jokowi, dukungan itu penting, mengingat pada tahun ini proyek-proyek besar sedang dikerjakan. Contohnya seperti normalisasi Sungai Ciliwung, pembuatan 24 waduk dan embung, serta pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). "Tahun ini kan banyak proyek besar yang dikerjakan," ujarnya.

Dikatakan Jokowi, tanpa adanya peran dari ulama. Terutama untuk mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat. Program yang direncanakan akan sulit terealisasi. Terlebih, pada tahun ini APBD DKI melonjak tajam yakni mencapai Rp 72 triliun.

Selain itu, mantan Walikota Solo itu meminta kepada para ulama untuk ikut mengawasi program-program yang sedang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga APBD bisa terserap sesuai dengan sasaran. "Apalagi tahun ini anggaran kita meloncat sampai 72 bukan juta, miliar, tapi triliun. Saya kira pengawasan dari masyarakat diperlukan. Jangan sampai anggaran untuk masyarakat tidak tepat sasaran," ucapnya.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang juga memberikan ceramah kepada peserta yang hadir. Selain itu juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa. (Hamzah/Heru)

Sudin Pelayanan Pajak II Adakan Sosialisasi PBB

Jakarta, Metropol - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan apresiasi kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara yang mengadakan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Asisten Pemerintahan Pemkot Jakarta Utara, Suroto, kegiatan sosialisasi PBB sangat penting untuk mengingatkan kepada wajib pajak agar selalu patuh dalam membayar pajak.

"Bijak dalam membayar pajak adalah salah satu bentuk kita turut memberikan kemajuan pembagunan," ujar Suroto saat memberikan sambutan Sosialisasi PBB di UPPD Kelapa Gading, Kelapa Gading.

Selain itu, sosialisasi ini juga berfungsi untuk memberitahukan kepada wajib pajak terkait kenaikan nilai pajak bumi dan bangunan.

"Masyarakat diharapkan tidak kaget. Tidak terheran-heran ketika menemui nilai PBB kita mengalami kenaikan. Sudah tiga tahun ini pemerintah menyesuaikan kenaikan NJOP agar mampu mengejar kestabilan pajak bumi dan bangunan," terang Suroto.

Lebih jauh Suroto mengungkapkan, pada tahun lalu, Kecamatan Kelapa Gading mampu melampaui target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini merupakan prestasi yang luar biasa dan patut dicontoh oleh wilayah lain.

Karenanya, ia mengajak mengajak para pengemban amanah rakyat seperti Ketua RT, RW, LMK dan Dewan Kota turut mensosialisasikan kewajiban membayar pajak.

"Membayar pajak merupakan salah satu langkah untuk membangun Jakarta Utara agar tidak tertinggal, karena pajak itu sendiri pembangunan dapat dilakukan dan berjalan dengan baik," tukasnya. (Heroe)

Peran serta BNNK dan Universitas Negeri Jakarta Dalam Sosialisasi (PG4N) di Lingkungan Kampus

Jakarta, Metropol - Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur (BNNK) bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta Timur (UNJ), menggelar acara seminar sehari dengan tema, “Tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pecandu”, korban dan penyalahgunaan narkotika, melalui kegiatan peran serta Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur (BNNK) dan Universitas Negeri Jakarta Timur (UNJ) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Mari kita ciptakan lingkungan kampus  bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Acara dihadiri nara sumber Supardi, SH, MH sebagai kepala (BNNK) Jakarta Timur dan DR. Fahrudin Arbah, M.PO pembantu rektor 3 bid. Kemahasiswaan, Cristin Mustika, SE, M.SI perwakilan (BNNP) Jakarta Timur dan peserta seminar. Ada kurang lebih 150 mahasiswa/I Universitas Negeri Jakarta Timur, selain itu (BNNK) juga melakukan tes urine kepada para peserta seminar yang hadir.

Kepala Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur (BNNK) Supardi, SH, MH dalam sambutannya mengatakan, jumlah pecandu di Indonesia ada kurang lebih sekitar 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,2 juta jiwa. Diantaranya 27% merupakan kelompok pakai, 45% kelompok teratur pakai, 26% kelompok pecandu bukan suntik dan 2% pecandu suntik (jurnal data (P4GN edisi tahun 2013) dari angka di atas, pecandu yang memerlukan layanan terapi dan rehabilitas dengan segera 1.190.000 orang, korban penyalahguna yang tergolong dalam kategori coba pakai dan teratur. Masih dapat ditangani dengan kegiatan pencegahan primer dan intervensi singkat. Menanggapi hal tersebut BNN telah mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan penyalahgunaan narkotika yang sudah di tanda tangani oleh 7 Kementerian Republik Indonesia. “Untuk itu pecandu dan pengguna narkotika bukan pelaku tindak kriminal, mereka adalah korban orang yang sakit yang harus diobati dan direhabilitasi,” tegasnya

Menurut Pembantu Rektor 3 bidang kemahasiswaan Dr. Fahrudin Arbah, M.Po kepada Metropol mengatakan, hasil tes urine yang melibatkan 150 mahasiswanya meyakini, 100% anak didiknya terbebas dan bersih dari narkotika, dikarenakan saat awal-awal mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di (UNJ), harus ada surat pernyataan yang dibuat dengan benar, sebagai calon mahasiswa baru dan tidak ada catatan kriminal, untuk itu apa pun hasil tes urine yang di lakukan akan menimpa anak didiknya, jika ada 1 atau lebih dari 150 mahasiswa yang di tes urine positif pecandu dan pengguna narkotika maka Dr. fahrudin. Arbah, M.Po akan menindak tegas. “Jangankan pecandu dan pengguna narkotika, ada kedapatan mahasiswanya mencuri helm aja mas saya keluarkan,” ujarnya (Deni M.)

Presiden Siapkan Inpres Perlindungan Anak Dari Kekerasan

Jakarta, Metropol - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah menyiapkan Instruksi Presiden terkait upaya peningkatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

"Ke depan perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara masif dan terus menerus. Termasuk melalui sekolah dan media massa juga perlu dilakukan secara intensif dan terus menerus upaya khusus, dan diperlukan respons tepat," kata Presiden saat membuka rapat tentang implementasi program perlindungan anak terhadap kekerasan dan kejahatan seksual di Kantor Presiden, Jakarta, baru-baru ini.

Presiden mengatakan, "juga penting rehabilitasi secara mental. Karena ini gerakan terus menerus. Bukan sekali jadi. Maka diperlukan revisi dan penguatan perundangan dan peraturan memberikan hukuman yang keras dan memberi efek tangkal," ungkap Presiden.

"Kita dengarkan presentasi Menko Kesra. Apa yang diutarakan tadi akan dituangkan dalam Inpres," kata Presiden.

Rapat digelar di Kantor Presiden tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amaliasari, sejumlah menteri terkait dan juga kalangan pemangku kepentingan dan pemerhati perlindungan anak. (Red/An) 

Panglima TNI: Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Harus Ditingkatkan

Pontianak, Metropol - Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.

Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko menyatakan, bahwa bangsa Indonesia dapat eksis apabila dapat menjaga tiga stabilitas yaitu stabilitas keamanan, politik dan ekonomi. "Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga cukup baik, sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi dunia pada tahun 2030," ungkap Panglima TNI.

Jenderal TNI Dr. Moeldoko yang meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi, dengan judul disertasi “Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia” (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan), di Fisip Universitas Indonesia, mengatakan bahwa ada tiga permasalahan dalam perbatasan. Pertama, adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Kedua, ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana. Ketiga,  adanya empat driving force yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan dan apabila tidak dilakukan perubahan pengelolaan kawasan perbatasan.  

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan serta perlunya pengembangan grand design pengelolaan kawasan perbatasan. Selain itu dibutuhkan kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai serta perlunya pengembangan scenario dengan variable-variabel yang lebih lengkap sebagai dasar pembaharuan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya secara terus-menerus. "Apabila masyarakat di perbatasan diberdayakan semaksimal mungkin, maka mereka akan lebih sejahtera," kata Jenderal Moeldoko.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, khusus di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) perlu adanya satu batalyon untuk memperkuat keamanan sehingga akan berdampak pada perkembangan segala aspek di kawasan perbatasan Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. "Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat juga menjadi makmur, bukan hanya impian Panglima TNI sebagai prajurit, tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan TNI yang tangguh maka dapat memberikan kontribusi di sektor lain dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Panglima TNI. (Red)

Kepala BNN Resmikan Kantor BNNP Sulawesi Tenggara

Kendari, Metropol - Sebagai wujud keseriusan dalam rangka vertikalisasi kelembagaan BNN, maka Kepala BNN, DR. Anang Iskandar dan Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, S.E. meresmikan kantor BNNP Sulawesi Tenggara (Sultra), yang berlokasi di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Senin (6/5). Gedung ini dibangun diatas lahan seluas 5000 M2 dengan panjang 125 M dan lebar 40 M.

Kantor BNNP Sultra yang sudah melembaga sejak tanggal 20 April tahun 2011 lalu, merupakan momen bersejarah awal dari segala kesiapan jajaran BNNP Sultra untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) secara maksimal untuk kawasan Sulawesi Tenggara.

Penunjukan lokasi pembagunan gedung kantor BNNP Sultra ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara 144 tahun 2012 dan pembangunan dilaksanakan atas DIPA Badan Narkotika Nasional provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013.

Berdasarkan data yang ada bahwa prevalensi pecandu di Sulawesi Tenggara tahun 2011 mencapai 21.568 atau 1,2% dari jumlah penduduk Sultra, yaitu sekitar 1.797.300 orang. “Dari data tersebut maka hendaknya BNNP Sultra harus berupaya keras untuk menekan laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba, dengan melaksanakan kegiatan pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan secara terintegrasi,” ungkap Kepala BNN, DR. Anang Iskandar.

Sementara itu Gubernur Sultra, H. Nur Alam, S.E., mengucapkan terima kasih dan rasa kagum atas dukungan BNN Pusat yang telah membagun kantor BNNP Sultra yang letaknya kurang lebih 100 M dari kantor Gubernur. Pemerintah provinsi juga berencana untuk menyediakan fasilitas Rehabilitasi korban penyalahguna narkoba di salah satu unit dari Rumah Sakit Umum Bahteramas yang mempunyai luas sekitar 18 Hektare. Nantinya diharapkan juga RSU Bahteramas bisa menjadi rujukan bagi Indonesia kawasan Timur.

Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tenggara diresmikan secara simbolik dengan penguntingan pita oleh istri Kepala BNN  Ibu Anang Iskandar didampingi istri Kapolda Sultra, Ibu Arkian Lubis. 

Dihadapan media yang hadir Kepala BNN, DR. Anang Iskandar kembali mengingatkan bahwa, UU Narkotika No 35 Tahun 2009 adalah UU yang Seksi. Untuk mewujudkan itu Badan Narkotika Nasional telah menetapkan Pencanangan Tahun 2014 sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba. Dimana makna dari penyelamatan pengguna Narkoba  adalah bentuk komitmen bersama untuk menyelamatkan pengguna Narkoba yang saat ini masih bersembunyi dan mendorong serta meyakinkan para pengguna, keluarganya untuk melaporkan diri secara sukarela kepada institusi penerima wajib lapor (IPWL) agar memperoleh perawatan atau rehabilitasi sehingga dapat menyongsong masa depan yang lebih baik dan tidak kambuh kembali. (Daksan)

Rumah Indonesia: Para Buruh Dukung Prabowo Sebagai Presiden

Jakarta, Metropol - Para buruh yang tergabung dalam berbagai lembaga, telah mendeklarasikan "Rumah Indonesia" untuk mendukung H. Prabowo Subianto sebagai  Presiden pada Pemilu 2014.

Pendeklarasian ini dilakukan di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, Jakarta, Jumat (9/5).

Sepuluh tuntutan itu adalah meningkatkan daya beli pekerja dan masyarakat dengan mengubah komponen kebutuhan hidup layak dari 60 jenis barang dan jasa menjadi 84 jenis dan menghapus kebijakan penangguhan upah minimum.

Kemudian, menjalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh/pekerja mulai 1 Juli 2015 sesuai Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Buruh juga menuntut peningkatan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara gratis untuk pekerja/buruh dan rakyat kurang mampu, menghapus sistem alih daya tenaga kerja termasuk di BUMN dan mengangkat menjadi pekerja tetap.

Terkait Pekerja Rumah Tangga (PRT), pekerja migran dan perawat, buruh menuntut pengesahan RUU PRT dan RUU Perawat serta revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia yang berorientasi pada perlindungan TKI.

Butuh juga menuntut pencabutan Undang-undang Organisasi Masyarakat dan diganti dengan RUU Perkumpulan, pengangkatan guru dan tenaga kerja honorer menjadi pegawai negeri sipil serta pemberian subsidi Rp1 juta per bulan dari APBN untuk guru dan tenaga kerja honorer.

Tuntutan lainnya adalah pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan alokasi APBN untuk beasiswa anak pekerja/buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi serta penyediaan transportasi publik dan perumahan murah.

Beberapa organisasi yang tergabung dalam "Rumah Indonesia" antara lain KSPI, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Front Pembela Honorer Indonesia, Serikat Pekerja Migran Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan lain-lain. (Red/An)