Kepala BIN: Penembakan Kapolsek Mulia Murni Kriminal

Jakarta, Metropol.

Kapolsek Kota Mulia AKP Dominggus Otto Awes tewas setelah ditembak dengan pistolnya sendiri oleh dua pria. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI Marciano Norman menyebut peristiwa itu merupakan tindak kriminal murni.

“Kalau yang Kapolsek itu murni kriminal,” kata Marciano sebelum pelantikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Jakarta, Jl. Veteran, Jakarta.

Menurut dia, atas peristiwa yang telah terjadi itu, kewaspadaan harus ditingkatkan. “Kejadian itu murni kejahatan, kriminal itu di mana dia merebut senjata kapolsek, kemudian menembak,” sambungnya.

Terkait masalah kekerasan di Papua, dia mengatakan, sekarang semua petugas sedang bekerja keras untuk mengatasi perkembangan di Tanah Cendrawasih itu.

“Kita coba semaksimal mungkin untuk tidak terjadi lagi. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan Timika semua pihak berusaha agar manajemen dan karyawan bisa mendapat satu titik temu,” ucap Marciano.

Aksi kekerasan di Papua terus meningkat. Terakhir aksi brutal dilakukan 2 pria pada Senin (24/10). Kedua pria itu merebut pistol dari tangan Kapolsek Kota Mulia AKP Dominggus Otto Awes. Kapolsek yang naik pangkat menjadi Kompol itu meninggal dengan luka tembak di kepala. Sedangkan Jumat pekan lalu, 3 orang tewas ditembak orang tak dikenal di lingkungan Freeport. (Heroe)

Polisi Harus di Audit

Bandung, Metropol.

Polisi harus mau diaudit dan anti-KKN, dalam pengambilan suatu kasus. Hal itu wajib hukumnya dilakukan Polisi agar penerapan hukum dilakukan secara serius oleh anggota Polri. Hal itu ditegaskan Waka Polri, Komjen Pol. Nanan Soekarna usai membuka acara seminar yang dikemas para peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), angkatan 19, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) ke-51, dengan mengambil tema “Independensi Polri dalam Penegakan Hukum” di Sespim Polri, Lembang, Kab. Bandung Barat.

Ia mengatakan, penerapan independensi dalam kepolisian sangat penting agar penerapan hukum dilakukan secara serius oleh anggota Polri. Namun bukan independensi yang arogan, melainkan independensi yang transparan. Nanan menegaskan, pengambilan keputusan pun dilakukan Polisi bukan secara intervensi dan harus transparan. “Tidak hanya itu, Polisi pun harus menerima masukan dalam pengambilan keputusan, serta mau diaudit dan anti-KKN. Independen penting agar kita betul-betul menegakkan hukum, tapi bukan independen yang arogan,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Penum Ropenmas Divhumas Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, kegiatan ini merupakan program seminar sekolah yang menjadi wajib diikuti setiap peserta Sespimti dan Sespimen pendidikan di Sespim Polri. Saat ditanya tentang kasus pencurian pulsa yang kini ramai di masyarakat, Boy mengatakan, Polri bekerja sama dengan provider. Polri pun akan menganalisis provider mana saja yang merugikan masyarakat. “Itu sedang dalam proses pengkajian Kementerian Komunikasi dan para operator. Sebab itu perlu inventarisasi. Jadi setiap laporan dari masyarakat, itulah yang dijadikan dasar oleh Polri,” katanya.

Boy mengimbau agar setiap masyarakat yang merasa dirugikan karena pulsanya berkurang atau disebut pencurian pulsa, segera menyampaikan informasi dalam bentuk laporan. “Seluruh laporan tersebut akan diinventarisasi di semua wilayah,” tambahnya.

Terkait pembakaran ATM di Yogya, Boy mengatakan, dalam pengungkapan kasus itu Mabes Polri turut mem-back up. Termasuk Polda Jabar juga mengirimkan tim untuk mengetahui apakah ada kesamaan dengan kasus yang di Bandung. “Kelompok ini bukan kelompok teror, tapi perbuatan itu bisa dikategorikan teror karena membuat masyarakat ketakutan. Saat ini masih dalam proses pengungkapan motifnya. Motivasi yang dilakukan itu pun masih kita gali,” katanya.

Ia mengakui, para pelaku adalah kumpulan orang-orang yang terdidik dan terpelajar. “Tetapi maksud dan tujuannya akan kita pelajari. Masih dalam pendalaman kita. Untuk saat ini telah diamankan dua tersangka,” katanya. (Tim Metropol)

Pinrang Menuju Pembangunan Yang Good Governance

Pinrang, Metropol.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 5 November 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2014 merupakan Penjabaran Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009, tanggal 9 Pebruari 2009 tentang RPJPD 2009-2029 dengan Visi menuju ”Terwujudnya Masyarakat Maju, Dinamis serta Mandiri dengan pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang berwawasan Linkungan”. Hal ini sejalan dengan arah Kabupaten Pinrang dan Program Bupati Pinrang, sebelumnya periode 2004-2009 telah disusun dan ditetapkan dalam RPJMD 2009-2004, yang dilanjutkan oleh Bupati Pinrang,  Aslam Patonangi, dengan visi ”Terwujudnya Masyarakat Sejahtera melalui Penataan Program Pembangunan pro Rakyat, menuju Kawasan Agropolitan, yang didukung oleh penerapan Prinsip-Prinsip tata Kelola pemerintahan yang Good Governance.

Untuk Tahap Pertama pada tahun 2009-2010, Pemkab Pinrang, telah melakukan beberapa Program Kegiatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah 2010 dengan (RKPD). Obyek Pembangunan yang menjadi Prioritas utama Pemkab Pinrang, diantaranya adalah. Peningkatan Efektifitas Pelayanan Dasar dan Pembangunan di tingkat Pedesaan, misalnya Pendidikan, Kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB), yang berkaitan dengan rencana Pertumbuhan Ekonomi. Guna meningkatkan Tarap hidup dan menambah income perkavita Masyarakat, melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Pinrang, pada dasarnya berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal itu sudah merupakan Harga Mati bagi pemerintah daerah, ini di bawah ke pemimpinan Aslam Patonangi.

Untuk mempercepat pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Pembangun khususnya di sektor Pertanian, Infrastruktur, dan Industri, termasuk Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Transportasi Jalan dan Jembatan, Perumahan, dan Permukiman, Industri, dan Perdagangan (Perindag).

Melalui Kepala Bagian Hubungan masyarakat (Kabag Humas) daerah,  H.Hamka Mahmud SH, M.Si. yang ditemui diruang kerjanya kepada Metrpol Mengatakan, “Pemerintah melalui pelaksanaan Program-programnya tetap melibatkan semua Komponen dan Komplemen Masyarakat, untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan setiap programnya yang mengikut sertakan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat yang ada. Sedangkan Program yang harus di Genjot pemerintah, dengan merealisasikan anggaran Pembanguanan yang dilaksanakan pada tahun 2008-2010, yang telah di capai dengan Realisasi Investasi daerah Kabupaten Pinrang, menandahkan adanya peningkatan yang signifikan telah dihasilkan.

Contohnya, Tahun 2008-2010, huruf a. Rp. 14.542.875.000,- (Tahun 2008), sampai dengan Tahun 2009 menjadi Rp.40.913.449.304,- (64,45%), b. Rp. 40.913.449.304,- (Tahun 2009). Untuk Tahun 2010 Rp. 42.959.121.769,- (1,76%) Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Tahun 2008-2009 yaitu, Pertanian Tahun 2008 5,30% menjadi 6,79,- (28,11%) Pertambangan/Penggalian dari 9,88% Tahun 2008, menjadi 10,07% Tahun 2009 ( 0,71%) Industri Pengelolaan Tahun 2008 (6,19%), menjadi (6,22%) tahun 2009 (0,48%). Listrik, Gas dan Air Bersih Tahun 2008, (8,39%) menjadi (9,39%) Tahun 2009 (5,43%). Hotel dan Restoran Tahun 2008 (11,08%) menjadi 11,79% (2,97%). Angkutan dan Komunikasi Tahun 2008 8,40% menjadi 11,89% (29,35%).

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008 sebesar 6,73% menjadi 7,65% Tahun 2009, (12,02%). Realisasi PDRB Kabupaten Pinrang, sesuai harga berlaku  dari Rp. 3.737.021.08,- Tahun 2008, menjad Rp. 4.492.976..90,- Tahun 2009 (16,82%). Income Perkapita Kabupaten Pinrang 2008-2009, sesuai harga berlaku adalah Rp. 10.769.886,- (Tahun 2008) menjadi Tahun 2009 Rp. 12.798.916,- (selisih Rp. 2.029.030,-).

Hasil Sensus Tahun 2008 sebesar 310,883 Jiwa (Laki-Laki: 150.048 / Perempuan : 160.785), Tahun 2010 sebesar 350.971 Jiwa (Laki-Laki : 170.199 / Perempuan : 180.772) atau terjadi peninngkatan 40.138 Jiwa (1,22%). Penurunan Penduduk Miskin Tahun 2008 sebesar 72.856 Jiwa (18,214 RTM) menjadi 71.253 Jiwa (17,814 RTM) atau 2,20%. Persentase APBD Tahun 2009-2010, (Data Terlampir). Realisasi Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam yaitu,  a. Perikanan dan Kelautan. Udang Windu, Tahun 2009-2237.94 Tahun 2010-2.601,67 naik 1,16%. Udang Vanamae, Tahun 2009-325,9. Tahun 2010-403,55 naik 1,24%. Ikan Bandeng Tahun 2009 15.825,35 Tahun 2010-16.726,69 naik 1,06%. Rumput Laut,  Tahun 2009-3.300 Tahun 2010-4.763,64 naik 1,44%. Pertanian dan Peternakan. Sapi, Tahun 2009-40.389 Tahun 2010-40.613 naik 1,01%. Ayam Buras Tahun 2009-1.473,70, Tahun 2010-1.587.273 naik 1,08%. Ayam Ras Pedaging : Tahun 2009-100.200 Tahun 2010-100.200 tidak mengalami peningkatan (Konstan). Ayam Ras Petelur : Tahun 2009-516.188 Tahun 2010-5.996,7 naik 0,01. Kerbau : Tahun 2009-4.800 Tahun 2010-4.802 naik 1,00%. Kuda : Tahun 2009-2.902 Tahun 2010-2.908 naik 1,00%. Babi : Tahun 2009-3.783 tahun 2010-4.196 naik 1,11%. Kambing : Tahun 2009-1.6517 Tahun 2010-17.760 naik 1,08%. Itik : Tahun 2009-582.501 tahun 2010-659,25 naik 1,13%. Padi : Tahun 2009-494.665,14 Tahun 2010-293.902 turun 0,59%. Jagung : Tahun 2009-5.988 Tahun 2010-10.096 naik 1,69%.

c. Koperasi dan UKM. Usaha Mikro Kecil : Tahun 2009-125.000.000 Tahun 2010- 100.000.000 turun 0,80%. Dana APBN : Tahun 2009-Rp. 2.000.000.000 Tahun 2010-Rp. 200.000.000 tidak mengalami peningkatan (Konstan) d. Perindustrian, Perdagangan, energi mineral dan Sembilan Bahan Pokok : Tahun 2009,- - 243.950 Tahun 2010,- - 339.150 naik 1,39%. Serta Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kelayakan dari Hasil Kegiatan penelitian. a.Kegiatan penelitian Tahun 2009. b. Kegiatan Penelitian Tahun 2010. Sedangkan sesuai hasil Persentase APBD 2009-2010 dan kenyataannya bahwa, Pendapatan hasil daerah 2009-2010 pada APBD Pokok tahun 2009 sebesar Rp. 31,170,657,824.00 dan APBD Perubahan 2009 sebesar Rp. 57,906,841,962.79 atau persentase mencapai 115.8483% sedangkan APBD Pokok 2010 yakni Rp. 4,940,024,923.00 dan APBD Perubahan 2010 Rp. 151,949,397.21 atau peresentase senilai 103.72%. (Muh.Saleh Ar)

Kabareskrim: Kasus Surat Palsu MK Terus Didalami

Jakarta, Metropol.

Kasus surat palsu MK Mabes Polri terus didalami. Penegasan itu disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Drs. Sutarman usai  acara pelantikan sejumlah Kapolda dan Pejabat Utama Mabes Polri oleh Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, 28 Oktober 2011. Soal kasus surat palsu MK ini Kabareskirm menyatakan tidak menutup kemungkinan bisa saja muncul tersangka lain, namun secara hati-hati Kabareskrim juga mengatakan bahwa untuk menetapkan sesorang itu terbukti bersalah, tidak mudah, paling tidak harus ada dua alat bukti kuat yang mendukungnya.

“Penyidikan yang kita lakukan itu berdasarkan olah TKP, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di TKP, lalu hubungan satu dengan yang lainnya, keterangan-keterangan saksi, dan kalau ada dua alat bukti yang mendukung, baru kita bisa melakukan penahanan,” ungkap Kabareskrim sambil menambahkan bahwa pengakuan seseorang saja juga belum cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Dikatakan oleh Kabareskrim, penyidikan dan penyelidikan kasus surat palsu MK ini  masih terus berjalan hingga kini. Ketika ditanya oleh para wartawan tentang siapa dalang dibalik pembuatan surat palsu MK ini, Sutarman menjawab dengan logika berpikir bahwa pembuatan surat palsu MK ini pasti ada yang menyuruh, siapa dia? jawabnya adalah orang yang berkepentingan untuk menjadi anggota DPR. Lalu siapa yang membuat surat palsu MK tersebut sudah pasti orang yang ada di MK. Kemudian siapa yang menggunakan surat palsu itu, yaitu orang di KPU.

Untuk mengarah kepada siapa yang mendalangi atau menyuruh pembuatan surat palsu MK itu, Kabareskrim mengaku hingga kini masih terus didalami.  “Sampai saat ini penyidikan masih terus dilakukan, dan hingga kini belum menemukan bukti-bukti yang mendukung,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawaan, tentang bukti seperti apa yang dimaksud, Kabareskrim mengatakan tentunya kalau itu terkait dengan surat palsu, yang jelas dari barang bukti yang sudah disita yaitu surat yang palsu dan surat yang asli, dimana setelah ditelusuri yang asli ternyata adalah surat yang ditandatangani tetapi tidak di stempel, dimana hal ini dilakukan oleh oknum pegawai di MK.

Sementara untuk mengarah kepada siapa yang menyuruh, ini yang  menurut Sutarman hingga kini masih terus dilakukan penyidikan. “Salah satunya kita akan mengecek hubungan komunikasi telepon yang pernah dilakukan dari kedua belah pihak yakni si pembuat surat palsu dan yang menyuruhnya,” kata Kabareskrim sambil menambahkan bahwa komunikasi tersebut suduh berlangsung dua tahun lalu. (Baso Susanto)

Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Polri Polda Kalsel

Banjarmasin, Metropol.
Bertempat di Lapangan Mapolda Kalimantan Selatan, dilaksanakan upacara pengambilan sumpah dan janji PNS Polri Polda Kalsel yang diikuti oleh PNS Polri Polda Kalsel.

Pada acara tersebut, Wakapolda Kombes Pol Saput MSi selaku yang memimpin upacara memberikan sumpah dan janji PNS, yang diikuti seluruh PNS Polri yang dilantik. Kegiatan seremonial merupakan suatu rangkaian akhir dari kegiatan seleksi dan penerimaan calon pegawai negeri sipil, dilingkungan institusi Polri yang dilaksanakan secara proporsional, bersih, transparan dan obyektif. Baik dari tahap Werving, hingga pada tahap pelaksanaan pengumuman hasil seleksi, guna menghilangkan segala bentuk intervensi dan penyimpangan yang mungkin akan dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi.

Upacara pengambilan sumpah dan janji PNS Polri Polda Kalsel, sebagai wujud rasa syukur yang mendalam atas keberadaan PNS di tubuh organisasi Polri. Juga dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, sejauh mana PNS telah memainkan perannya, serta mendharma baktikan diri sebagai salah satu komponen kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam mengemban tugas sebagai pegawai negeri sipil Polri.

Pembinaan Karir PNS Polri dari tahun ke tahun menunjukkan adanya suatu peningkatan. Antara lain dengan bertambahnya jumlah jabatan Struktural. Demikian juga kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan karir yang semakin meningkat. Hal ini merupakan bentuk atensi dan konsistensi pimpinan Polri terhadap pengembangan karir PNS Polri. (Rasidin/Bidhumas Polda Kalsel)

Rakor Bidang Reserse Narkoba Polda Kalsel

Banjarmasin, Metropol.

Rapat koordinasi bidang Reserse Narkoba di jajaran Polda Kalimantan Selatan TA 2011 yang dihadiri para Kasi Pidum jajaran Kalsel, para Kasat Narkoba, Kamwil Kum HKM, Kepala POM, dan undangan.

Dalam Rapat Koordinasi ini untuk, memantau kejahatan narkoba. Karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas batas negara (Transnational Crime), yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tentu bukan perkara mudah, apalagi saat ini telah menunjukkan intensitas yang semakin meningkat.

Berdasarkan hasil data yang diperloeh sepanjang tahun 2011, dari Januari sampai dengan September telah terungkap 589 kasus narkoba. Dari data tersebut mengalami peningkatan sebesar 50 kasus pada tahun 2010 dan 539  kasus dari Januari sampai Desember 2010.

Dari data tersebut merupakan prestasi anggota dalam ungkap kasus narkoba. Tetapi sisi lain mencerminkan betapa besar peredaran narkoba di Kalimantan Selatan.

Dengan Rakor kali ini dengan bertemakan “Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) kita wujudkan penegakan hukum yang humanis guna menjaga kepercayaan dan rasa keadilan masyarakat”. Ini merupakan upaya penegak hukum untuk menyelesaikan perkara diluar peradilan. Hal ini untuk menghindari komplain dan rasa keadilan di masyarakat.

Dasar untuk dilakukan ADR yaitu untuk tersangka yang sedang dalam pengobatan, sakit dan dalam rangka rehabilitasi. Mengacu pada program revitalisasi Polri 2010-2014, sangatlah tepat apabila dalam pelaksanaan Rakor ini dilakukan untuk mensinergikan seluruh aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa), dalam merubah mind set dan culture set sehingga dapat mewujudkan kerjasama antara Polri selaku penyidik dan Jaksa selaku penuntut untuk sama-sama dapat menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Polda Kalsel.
(Rasidin/Bidhumas Polda Kalsel)

Pejabat Polda Kalsel Mutasi Besar Besaran

Banjarmasin, Metropol.

Mutasi besaar-besaran di Kapolda Kalsel, diketahui sejumlah Kapolres dan jabatan Direktur, bergeser.

Kapolres Banjar dari AKBP Ebet Gunandar diganti AKBP Wahyu Dwi, yang sekarang menjabat Kabagbinkam Biro SDM Polda Kalsel. Sedangkan AKBP Ebet Gunandar mendapat tugas baru menjadi Kepala SPN Polda Kalsel.

Kapolres Batola yang menjabat AKBP Joko Purnawanto bergeser ke Polda Kalsel menjabat sebagai Wadir Resnarkoba. Posisi Joko Diisi AKBP Hendro Wahyudin, yang sekarang menjabat Kapolres HST.
Kemudian Kapolres HST dijabat AKBP Iwan Sonjaya yang sekarang menjabat Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Kalsel.

AKBP Ratna Pristiana Mulya yang sekarang menjabat Kapolres Tabalong juga bergeser menjadi Waka Polresta Banjarmasin, menggantikan AKBP Yoga Pranata, yang pindah jabatan menjadi Kepala SPN di Polda Kaltim.

Posisi AKBP Ratna Pristiana Mulya akan digantikan AKBP Trijan Faizal, sekarang masih menjabat Kapolres Palopo di Polda Sulsel. Sedangkan jabatan Kapolres Banjarbaru yang dijabat AKBP Aby Nursetyanto akan diganti AKBP Budi Santoso, yang sekarang masih menjabat Kabag Dalpers Biro SDM Polda Kalsel. Sedangkan AKBP Aby Nursetyono akan mendapat tugas baru sebagai Wadir Reskrimum Polda Kalsel.

Kombes Pol Herry Sitompul Direktur Intelkam diganti AKBP Umar Effendi, sekarang masih menjabat Wadir Intelkam di Polda Bengkulu.  Herry mendapat tugas baru sebagai Kabagsarpras Rovenmim Lemdikpol.

Kombes Pol Endro Suharsono, melepas jabatan Direktur Lantas dengan mendapat jabatan baru sebagai Kabagstandar Rowalprofdivpropam Polri. Posisinya itu akan diganti Kombes Pol Ermayudi Sumarsono, kini masih menjabat Ka SPN Polda Aceh.

Direktur Reskrimsus yang ditinggalkan Kombes Pol Mas Guntur Laupe mengikuti diksesto yang kini menjabat Kasat Brimob Polda Kalteng. Sebelumnya ke Kalteng, sebagai Wadir Reskrim Polda Kalsel ini. Sedangkan Kombes Pol H Sunaryo, Direktur Sabhara, menjadi Tutor Lemdikpol. Posisinya digantikan Kombes Pol Tajuddin, yang tadinya Kepala SPN Polda Kaltim. Bahkan turut bergeser Irwasda, Kombes Pol Suprodjo WS, yang pindah tugas menjadi Irwasda di Polda Kaltim. Digantikan oleh Kombes Pol Afrizal Asy'ri dari Itwasum Mabes Polri.
(Rasidin/Bidhumas Polda Kalsel)

“Narkoba di Depan Mata”

SKU News Metropol Menyelenggarakan Workshop Nasional
“Narkoba Di Depan Mata”
Tanggal 23-24 November 2011 Di Hotel Oasis Amir, Senen, Jakarta Pusat

Jakarta, Metropol.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam 3 golongan, yaitu, 1. Narkotika Golongan Satu, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi sehingga narkotika golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, 2. Narkotika Golongan Dua, adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif kuat, dan hanya digunakan untuk pengobatan dan penelitian, 3. Narkotika Golongan Tiga, adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan, dan hanya digunakan juga untuk pengobatan dan penelitian.

Dalam praktiknya secara umum yang dikenal oleh masyarakat, ada beberapa jenis narkoba yang biasa disalahgunakan dan memiliki nama atau istilah yang disesuaikan dengan wilayah dan bahasa setempat dimana jenis narkoba tersebut di edarkan. Meskipun demikian istilah-istilah tersebut tidak menggambarkan khasiat dan kemurnian zat tersebut, dan penggunaan nama tersebut bersifat temporal atau dapat berubah sesuai jamannya. Pada masyarakat, jenis narkoba yang saat ini banyak disalahgunakan adalah;

Ganja, istilah lain, Cimeng, Kanabis, Marijuana, Pot, Thai Stick, Grass, Gelek, Rasta, Dope, Weed, Hash, Mayijane, dan Sinsemilla. Ganja berasal dari daun dan pucuk bunga dari tanaman dengan bahasa latin Cannabis Sativa, daun ganja berwarna hijau saat masih segar dan akan berwarna coklat setelah dikeringkan. Dampak dari penggunaan ganja akan menjadikan pemakainya merasa rileks, nyaman dan gembira. Pada jangka pendek pemakai ganja dapat meningkatkan selera makan dan terjadinya gangguan dimensi penglihatan, sehingga jarak pandang tidak normal, misalnya sesuatu nampak jauh padahal dekat. Sedangkan untuk dampak penggunaan ganja dalam kurun waktu yang lama akan mengakibatkan penggunanya mengalami gangguan jiwa-skizofrenia.

Ekstasi, istilah lain, XTC, Inex, ADAM, Clarity, E, Fantasy Pills, Cece, Ceiin, Kancing, Rolls, Beans, Filipper, Hammer. Ekstasi umumnya berbentuk tablet, bubuk atau kapsul dengan aneka bentuk serta ukuran dan biasanya diproduksi oleh pabrik gelap. Dampak dari penggunaan ekstasi adalah meningkatnya rasa empati dan keakraban terhadap orang lain yang berlebihan. Pemakainya akan merasa lebih mudah bergaul dan bersemangat, sehingga pemakai memiliki rasa empati yang sangat berlebihan termasuk kepada orang yang baru dikenalnya. Segera setelah memakai ekstasi maka aktivitas mental-emosional meningkat, karena terjadi perubahan fungsi fatal tubuh, terjadi dehidrasi atau tubuh kepanasan dan kekurangan cairan, pusing, dan lelah. Sistem organik dalam tubuh tidak dapat mengendalikan suhu tubuh yang pada akhirnya dapat merusak organ tubuh, seperti hati dan ginjal, dapat mengakibatkan kejang dan gagal jantung.

Sabu, istilah lain, Ice, Crystal, Yaba, Ubas, SS, Mecin. Sabu umumnya berbentuk bubuk, tablet atau kristal bening. Dampak dari penggunaan sabu bagi pemakainya adalah hilangnya rasa selera makan, timbulnya rasa nyaman dan gembira serta rasa lelah tertunda. Segera setelah menggunakan sabu pernapasan menjadi cepat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat pula. Jika dipergunakan secara menerus akan berakibat kurang gizi, berat badang turun, stroke, gagal jantung, bahkan kematian yang diakibatkan karena terhentinya pernapasan.

Heroin, istilah lain, Diacetil Morfin, Smack, Dope, Hoerse, Putaw (PT) atau Petal. Heroin umumnya berbentuk seperti tepung terigu: halus, putih dan agak kotor. Dampak penggunaan heroin atau putaw adalah hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa gembira (euforia) dan menyebabkan kantuk. Heroin sangat adiktif, sangat menyebabkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Terjadi penyesuaian tubuh (Toleransi) terhadap heroin, sehingga jumlah heroin yang dipakai terus meningkat, agar diperoleh efek yang sama pada tubuh. Pemakaian jangka panjang menyebabkan berat badan turun drastis, kurang gizi, sembelit, impotensi, haid tidak teratur dan acuh tak acuh. Jika pemakaian heroin dihentikan atau dosisnya dikurangi maka terjadi gejala putus zat (sakaw) seperti, kejang otot, mencret, tremor (anggota tubuh bergetar tanpa kendali), panik, hidung dan mata berair, menggigil, berkeringat, gelisah, tidak bisa tidur dan rasa nyeri diseluruh tubuh. Bahaya lain yang terjadi pada penggunaan heroin adalah terjadinya overdosis (kelebihan dosis), sehingga pemakai tidak sadarkan diri dan meninggal karena terhentinya pernapasan.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Semakin sering dikonsumsi maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat, bahkan bagi remaja penyalahgunaan narkoba akan berakibat fatal, karena akan menghambat perkembangan kepribadiannya, sehingga dapat merusak potensi diri. Untuk itu diperlukan perhatian dari seluruh pihak. Meskipun sudah banyak informasi yang diberikan akan dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, tapi belum memberi angka yang signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. (Usup)

“Narkoba di Depan Mata”

Jakarta, Metropol - Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya, dan merupakan kelompok senyawa yang memiliki resiko kecanduan bagi pemakainya, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997). Yang termasuk jenis narkotika adalah :

•    Tanaman Papaver, Opium Mentah, Opium Masak (Candu, Jicing, Jicingko), Opium Obat, Morfina, Kokaina, Ekgonina, tanaman Ganja, dan Damar Ganja.

•    Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Sejak dahulu penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur psikotropika telah digunakan yang tujuannya untuk membius pasien saat hendak di operasi atau diberikan untuk penyakit-penyakit tertentu, namun akan menjadi sangat berbahaya bila digunakan secara berlebihan dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Kenyataannya pada saat ini penyalahgunaan narkoba telah dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai pelajar, mahasiswa, akademisi, kalangan profesional, selebritis, birokrat, legislatif, eksekutif, atlet olahraga, bahkan sampai aparat penegak hukum telah terlibat penyalahgunaan obat yang membuat penggunanya sengsara dan menderita, dengan begitu penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah ancaman faktual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, yang notabene adalah generasi penerus bangsa.

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia, prevalensi (angka kejadian) penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan sejak tahun 2009. Pada tahun tersebut, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,99 persen atau setara dengan 3,6 juta orang. Angka tersebut naik menjadi 2,21 persen pada 2010, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 2,8 persen atau setara dengan 5,1 juta orang pada tahun 2015. Dan yang sangat memiriskan, menurut data BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah pelajar dan mahasiswa. (lulusan SLTA).

Terkait dengan maraknya penyalahgunaan narkoba dan untuk turut serta membantu pemerintah dalam melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut, pihak SKU Metropol didukung oleh BNN RI akan mengadakan Workshop Nasional yang bertajuk, “Narkoba Di Depan Mata”, Workshop Nasional yang akan berlangsung tanggal 23-24 Oktober 2011 di Hotel Oasis Amir, Senen, Jakarta Pusat tersebut akan menghadirkan pembicara yang terkait dan berkompeten dibidangnya. Tujuan diadakannya Workshop Nasional tersebut adalah untuk memberikan pembekalan sekaligus untuk selalu mewaspadai peredaran gelap narkoba, sesuai yang telah di instruksikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada para pemimpin Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota untuk bersama mewujudkan “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”  yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bersambung……………………….
(Usup/Redaktur SKU Metropol)

TNI Gelar Pengobatan Massal di Koja

Jakarta, Metropol – Dalam rangka peringatan ke-66 Hari TNI tahun 2011, TNI menggelar pengobatan massal di Islamic Centre, Kec. Koja Jakarta Utara, pekan lalu.  Pengobatan gratis ini, tercatat 1.000 pasien yang terdiri  dari pengobatan umum 600 orang, gigi 250 orang, khitanan 100 orang, katarak 25 orang dan bibir sumbing 25 orang.
 

Selain itu juga diserahkan bantuan berupa 15 kursi roda dari Yayasan Dian Mandiri. Kacamata bagi warga yang berobat sebanyak 1000 buah. Kegiatan ini juga diselingi dengan penyuluhan tentang bahayanya narkoba kepada para pemuda yang tinggal di sekitar Koja.

Menurut Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Tetty Agus Suhartono, kegiatan ini sebagai upaya memperkokoh rasa kebersamaan dan kekeluargaan guna mempererat tali silaturahim antar anggota Dharma Pertiwi, TNI dan masyarakat khususnya warga Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara. Dengan pengobatan ini diharapkan dapat mempercepat proses kesembuhan semua warga yang saat ini sedang sakit.

"Semoga lekas sembuh sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang sedang sakit cepat sehat dan dapat beraktivitas kembali," kata Ketua Umum Dharma Pertiwi.

Dalam pengobatan massal tersebut, melibatkan berbagai pihak mulai tim Kesehatan TNI hingga Walikota Jakarta Utara. Hadir pada kesempatan tersebut Waaster Panglima TNI Brigjen TNI  (Mar) Lukman Sofyan mewakili Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Kesehatan Kodam Jaya (Kakesdam Jaya) Kolonel Ckm Dr. Untung, serta ibu-ibu Dharma Pertiwi. (Kamal).

Panglima TNI Canangkan Penanaman Pohon di KSD Sentul

Bogor,  Metropol - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono  S.E bersama Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo memulai pencanangan penanaman pohon di Kawasan Santi Dharma Sentul, Bogor, baru-baru ini. Acara pencanangan penanaman pohon ini merupakan rangkaian kegiatan Bhakti TNI dalam rangka Peringatan ke-66 Hari TNI  tanggal 5 Oktober 2011, sekaligus bagian dari dua rangkaian kegiatan lainnya, yaitu kegiatan persiapan pencanangan penanaman pohon oleh Presiden RI.

Peresmian markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian  (PMPP) TNI, pada bulan Desember 2011.

Panglima TNI dalam sambutannya mengatakan,  bahwa PMPP TNI adalah salah satu komponen dari program Four In One, yang diprakarsai oleh Presiden RI untuk kawasan ini. Ketiga program lainnya adalah standby forces, badan nasional penanggulangan bencana dan badan nasional penanggulangan terorisme.

Pembangunan keempat program ini dipandang sangat penting dan memiliki urgensi yang tinggi, guna menyiapkan para prajurit, baik TNI maupun Polri, dalam rangka melaksanakan pendidikan dan latihan serta melakukan  kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam bidang peacekeeping, penanggulangan bencana dan terorisme. Hal ini didasarkan pada pemahaman dan tantangan serta tuntutan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer cukup tinggi.

Di sisi lain, saat ini bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia. Bumi menjadi panas karena semakin banyak karbon dioksida yang dilepas oleh hasil pembakaran sumber energi, seiring dengan meningkatnya laju penduduk di dunia dan tingginya penggunaan sumber energi oleh manusia.

Guna mengatasi dampak pemanasan global, maka upaya pelestarian hutan merupakan langkah yang cerdas dan tepat, karena hutan bisa menangkap dan mengurangi jumlah karbon dioksida yang dilepas sumber energi dan berkeliaran di bumi. Dengan demikian, penting dan mendesaknya pembangunan kawasan ini dalam rangka menyiapkan kapabilitas prajurit TNI maupun Polri, sama penting dan mendesaknya dengan upaya  pelestarian lingkungan, melalui gerakan menanam dan merawat serta memelihara pohon, dalam rangka menyelamatkan bumi dan kehidupan masa depan anak cucu bangsa Indonesia.

Untuk itu, pembangunan kawasan Indonesian Peace and Security Centre, dirancang dalam satu kesatuan dengan penyiapan hutan seluas 158,6 hektar dari 261 hektar luas kawasan seluruhnya, sehingga pembangunan itu sendiri tidak mengabaikan aspek-aspek pelestarian lingkungan hidup. Dari lahan hutan seluas itu, 50% menjadi tanggungjawab TNI-Polri, dan sisanya telah dibagi sektor-sektor kepada beberapa instansi pemerintah yang lain.

Dalam pencanangan penanaman pohon tersebut, akan dilakukan penanaman sebanyak 1.000 pohon dari beberapa jenis tanaman yang secara bertahap akan terus dilakukan hingga mencapai 50.000 pohon sebelum tanggal 28 November 2011. Jenis pohon yang ditanam yaitu Mahoni, Trembesi, Sengon, Jabon, Gmelina Arborea, Rambutan, Kayu Afrika, Menteng dan Nangka. Pemilihan tanaman jenis ini dikarenakan mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat dan ekologi terhadap lingkungan serta proses tumbuh tanaman yang cepat.

Acara pencanangan penanaman pohon di Kawasan Santi Dharma Sentul dihadiri juga oleh para Kepala Staf Angkatan, pejabat TNI dan Polri serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. (Kamal)

Kapolri Mempercepat Kerjasama di Bidang Keamanan dan Pemberantasan Narkoba Lintas Negara

Jakarta, Metropol - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo, beberapa waktu lalu, telah menerima kunjungan dari kepala Kepolisian  Brunei Darussalam, Commissioner Of Royal Brunei Force Police, Dato Sri H. Hasrin Bin Dato Paduka Hj. Sabtu, membahas kerjasama bidang keamanan dan kejahatan Transnasional, dan juga menerima kunjungan kenegaraan Kementerian Dalam Negeri Negara Republik Mozambique, dalam hal penandatanganan MoU tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara dan pengembangan kapasitas (Copality Building).

Dalam pertemuan dengan Kepolisian Brunei Darussalam, membahas bidang Internasional dan rencana MoU mengenai implementasi kerjasama antar dua negara. Adapun dengan Mozambique, mempererat membangun kerjasama di bidang pengembangan kapasitas, pengawasan, pencegahan narkoba dan kejahatan lintas negara.

Rombongan Kepolisian Brunei Darussalam, juga berkunjung ke Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol. Boy Salamuddin di dampingi sekretaris NCB-Interpol, Pejabat utama Dibhubinter Polri. Sedangkan rombongan wakil Menteri Mozambique dan rombongan juga berkunjung ke lingkungan Polri di Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan) Polri, Bareskrim (Badan Reserse Cooperation), Museum Polri, Akademi  Kepolisian, JC LEC ( Jakarta Center For Low Enforce Ment Cooperation) di Semarang dan PT. Pindad di Bandung Jawa Barat. (MP)

Polri Menggandeng Provider Untuk Mengungkap Sindikat Penipuan Melalui SMS

Jakarta, Metropol - Polri saat ini sudah menangkap sindikat penipuan SMS. Polri bekerja sama dengan provider untuk mengungkap kasus penipuan lewat SMS. Polri yakin dengan menggandeng provider dapat melacak sindikat pelaku penipuan SMS.

"Mabes Polri berkoordinasi dengan jajaran Polda-Polda, Metro, Jabar termasuk Polda-Polda yang banyak menerima laporan pengaduan tentang penipuan lewat jalur teknologi. Itu sekarang dilakukan kerjasama antara Polda-Polda yang terkait dengan Mabes Polri tentu dengan provider juga untuk menelusuri hal-hal yang bisa dijadikan fakta-fakta hukum untuk paling tidak mengetahui, melacak, menelusuri sumbernya itu," ujar Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana di kantornya pekan lalu.

Provider di Indonesia masih punya kelemahan, seperti identitas pemilik simcard meskipun peraturannya sudah jelas namun masih banyak konsumen yang belum paham.

"Karena kan kita ketahui sekarang ada faktor kelemahan-kelemahan yang terkait dengan simcard itu. Simcard itu kan memang belum sepenuhnya tertib. Atas nama siapa pemegang simcard itu, walaupun peraturannya cukup jelas. Tapi di lapangan tidak seperti itu. Sehingga temen-teman dari Bareskrim dan Polda-Polda memerlukan waktu untuk bagaimana memastikan itu asal muasalnya dikirim dari mana," jelasnya. (MP/Divhumas Mabes Polri)

Razia Gabungan POLRES dan TNI

Tarakan, Metropol - Aparat gabungan Polres Tarakan dan TNI, menggelar razia disejumlah tempat  hiburan malam  atau diskotik. Dalam razia dibeberapa  tempat hiburan, petugas gabungan yang terdiri dari sekitar 60 anggota Polres Tarakan, dan belasan anggota TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara itu menggeledah serta memeriksa kartu identitas pengunjung satu per satu. Beberapa orang yang sedang menikmati hiburan malam pun kaget dengan kedatangan petugas, termasuk sejumlah penghibur (ladies), yang sedang asyik menemani  tamunya. Dari pemeriksaan, sebanyak 13 pemuda terjaring dari hasil razia gabungan lantaran tak memiliki kartu identitas atau KTP .

“Target kami dalam Operasi  Pekat razia gabungan tahun 2011 ini  adalah premanisme. Namun yang kami dapatkan hanya 13 orang, karena tidak memiliki KTP  dikategorikan masuk dalam premanisme,” ujar Kapolres Tarakan, AKBP Drs. Agustinus Budi Prasetyo SH. MH., melalui Kepala Bagian Humas Polres Tarakan AKP Subarjo kepada Metropol.

AKP Subarjo mengungkapkan sejatinya ada delapan sasaran Operasi Pekat kali ini diantaranya, narkoba, sajam, senpi illegal, KTP dan lain sebagainya. Mengenai sasaran yang akan dirazia, Subarjo  menyebutkan, seluruh tempat hiburan malam. Bila dalam razia tersebut ada yang kedapatan membawa sajam dan narkoba, maka pihak kepolisian akan memproses, “Kita akan memproses dengan  ketentuan yang berlaku, karena ini operasi kewilayahan, yang diperintahkan oleh Polda Kaltim. Sehingga apapun yang ditemukan atau melanggar dengan ketentuan Undang-Undang akan diproses,” terang Subarjo.

Tak hanya itu, dalam razia gabungan yang berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 02.00 Wita dini hari itu, petugas juga memeriksa seluruh izin tempat hiburan malam yang didatangi untuk dirazia. Namun pihaknya tak menemukan adanya surat izin yang habis masa berlakunya atau tak memiliki izin.

“Mengenai izin keramaian, kalau mati (habis masa berlakunya), kita perintahkan untuk tutup dan segera untuk mengurus izinnya. Dan untuk 13 orang yang digiring ini hanya dilakukan pembinaan,” tandasnya.

Rencananya, razia seperti  ini akan dilakukan secara rutin. Menurutnya, jika ada warga termasuk aparat yang tertangkap dan ditemukan adanya pelanggaran maka ditindak sesuai prosedur. (Andi Alamsyah)

Kota Parepare Masuk Pelayanan Investasi Terbaik

Jakarta, Metropol - Satu lagi prestasi di ukir Kota Parepare yang mendapat penghargaan sebagai kota terbaik dalam pelayanan investasi.  Penghargaan berupa “Investment Award 2011”  tersebut diterima dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain Parepare, ada dua kota lain yang juga menerima “Investment Award 2011”, yakni Kota Solo, dan Dumai.

Penghargaan serupa juga diterima 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Ogan Komering Ilir.  BKPM juga memberikan “Investment Awards 2011” kepada 7 provinsi, masing-masing Sulawesi Selatan, Jawa Tengah,  Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi  Utara.

Prestasi membanggakan yang diterima Kota Parepare adalah Prestasi Investment Award 2011 untuk kategori Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebagai penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal Kota Terbaik tahun 2011. Parepare menempati posisi tertinggi, disusul kota Dumai, Riau, dan Solo.

Plt Wali Kota Parepare H. Sjamsu Alam yang menerima langsung penghargaan dari Menteri Perindustrian, MS. Hidayat mengatakan, “Parepare memang sudah beberapa kali menerima penghargaan terkait pelayanan perizinan. Namun untuk tahun 2011, Parepare telah mengeluarkan 53 macam perizinan dan 15 perizinan investasi,” ujarnya.

Parepare menyingkirkan 229 PTSP kabupaten dan 36 kota PTSP. Penilaian ini didasarkan atas beberapa aspek, seperti, kelembagaan dan pelimpahan kewenangan, sumber daya manusia yang profesional, kompetensi SDM, sarana prasarana, media dan mekanisme kerja serta ketersediaan layanan pengaduan.

Kesuksesan Parepare ini mengikuti kesuksesan Sulsel yang berhasil meraih penghargaan provinsi terbaik bidang penanaman modal atau Regional Champions 2001. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo atas prestasi tersebut. Penghargaan bergengsi ini juga diterima Syahrul YL di tempat yang sama.

Kebanggaan Syahrul pun diungkapkan usai menerima penghargaan. "Penghargaan ini bukan akhir, tapi ini adalah awal untuk menggenjot iklim investasi di Sulsel, tinggal bagaimana kita memastikan keamanan wilayah," ujarnya bangga.

Apa alasan Kota Parepare menerima “Investment Award 2011”? Seperti dijelaskan Kepala BKPM, Gita Wirjawan, pemberian penghargaan “Investment Award” dimaksudkan untuk mengapresiasi daerah-daerah yang ramah dengan investasi.

Ada sejumlah indikator yang menjadi acuan dalam menetapkan daerah penerima “Investment Award 2011” tersebut. Di antaranya, proyek yang ditawarkan kepada investor, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga pada sarana dan prasarana untuk menunjang investasi.  Peran pemerintah daerah dalam menarik pemodal cukup signifikan dalam ketatnya persaingan belakangan ini. (Kamal/Rahim MK)

Komjen Pol Gories Mere Bali di Minta Waspadai Sindikat Narkoba Canggih

Badung, Metropol - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Gories Mere menegaskan, Bali harus mewaspadai  masuknya sindikat narkoba internasional.

Sindikat narkoba tersebut kini sudah memiliki sistem peralatan yang canggih agar bisa membawa narkoba dalam jumlah besar. “Sistem peralatan untuk mendeteksi masuknya jaringan narkoba internasional ke Indonesia saat ini sudah dimiliki oleh para pengedar,” ujar Komjen Pol Gories Mere saat ditanya  lolosnya seorang pengedar asal Uganda bernama Magambe melalui Bandara Ngurah Rai.

Sindikat narkoba saat ini sudah memiliki X-Ray tersendiri, sebelum memasuki bandara. Tentunya kawanan sindikat tersebut lebih awal melakukan uji coba guna memastikan koper atau tasnya tidak terdeteksi X-Ray. “Setelah merasa tidak terdeteksi, mereka masuk ke bandara atau pelabuhan yang dituju,” tegasnya kepada wartawan, di sela-sela rapat kerjasama International Drug Enforcement Conference atau IDEC 22 negara Kawasan Timur Jauh, di Kartika Plaza Hotel Kuta.

Menurut Gories, ada dugaan warga Uganda yang lolos menelan 1 kilogram sabu-sabu di dalam perutnya, melalui Bandara Ngurah Rai juga menggunakan modus yang sama. “Saya berharap media massa tidak memvonis, tidak mencurigai petugas yang ada di Bea Cukai Ngurah Rai, yang meloloskan sabu-sabu ke Bali,” terangnya.  Gories merasa yakin, petugas Bandara tidak melakukan pelanggaran yang berujung merugikan Bangsa Indonesia. “Tapi kalau ada yang lalai pasti kita tindak tegas dan diproses hingga ke pengadilan,” tegasnya.

Komjen Gories menghimbau kepada aparat keamanan di Bali, agar tetap waspada, karena Bali masih berpotensi sebagai tempat transit internasional narkoba, bahkan sebagai tempat produksi narkoba jenis sintentis seperti sabu-sabu. (Boby)

Sosialisasi Assessment Center di Polda-Polda

Bandung, Metropol - Dalam bulan September 2011 ini Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, khususnya Biro Pembinaan Karier (Ro Binkar SSDM Polri) melakukan kegiatan sosialisasi assessment center di beberapa Polda. Setidaknya ada 16 (enam belas Polda) yaitu Polda Yogyakarta, Sulut, Kalsel, Kalbar, Sumut, Riau, Jambi, Jabar, Jateng, Kepri, Lampung, Metro Jaya, Kaltim, Bali, Sumsel, Jatim, Papua dan Aceh.

Kegiatan sosialisasi ini untuk menjelaskan bagaimana proses assessment center seharusnya berjalan dengan mengacu pada SSDM Polri selama ini. Juga dimaksudkan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan assessment center di Polda-Polda. Sebagaimana diketahui  assessment center adalah suatu metode untuk menilai seseorang  dalam menangani pekerjaan yang akan datang maupun saat ini berdasarkan sejumlah parameter kompetensi dalam suatu organisasi. Sarana untuk mengukur kompetensi seseorang dengan cara memprediksi perilaku masa depan melalui penggunaan simulasi, dan mengukur tanggungjawab suatu jabatan (fit to the job). Dengan setidaknya batasan ini SSDM Polri, ingin juga melihat sudah sejauhmana pelaksanaannya di daerah dalam menyiapkan para pimpinan Polri untuk tingkat Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), ataupun Kepala Satuan di tingkat Polres (Kasat). Tujuan lain dari pada sosialisasi assessment center di Polda-Polda, kata Asisten SDM Kapolri, adalah untuk pemetaan terhadap perwira Polri yang telah maupun yang belum melaksanakan assessment center, serta mendapatkan masukan dari kalangan internal Polda.

Di Polda Jawa Barat sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 September 2011. Pada saat sosialisasi di ikuti oleh seluruh pejabat utama Polda, perwakilan Kapolres, perwakilan Kabag Sumda Polres dan perwakilan Kepala Satuan di tingkat Polres. Setidaknya di ikuti kurang lebih oleh 70 (tujuh puluh) orang peserta. Pada hari kedua tanggal 23 September petugas sosialisasi yang terdiri dari assessor SSDM Polri melakukan kunjungan ke para pejabat Bupati/Walikota, Komandan Kodim, Kejari, Pengadilan Negeri , Ketua DPRD atau yang selama ini dikenal dengan Musyawarah Pimpinan Daerah  (Muspida) untuk meminta masukan melalui pengisian kuesioner terhadap keberadaan para Kapolres yang telah pernah mengalami assessment center. Masukan dari eksternal ini tiada lain dimaksudkan sebagai upaya perbaikan dalam penyusunan profil kompetensi pejabat di lingkungan Polri.

Sampai saat ini setidaknya ada dua belas profil kompetensi kepemimpinan untuk Kapolres atau  bagi senior commander di lingkungan Polri saat ini adalah,

1. Lead By Example atau Kepemimpinan (KP) dengan contoh. Yaitu Tindakan membujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung rencana kerja unit organisasi, dengan kemampuan dan kemauan untuk bekerja bersama-sama dan dapat menjadi contoh bagi pengikutnya. “Sejauhmana seseorang menggunakan keahliannya dalam mempengaruhi dan membawa orang lain/kelompoknya untuk bekerja dengan efektif guna mencapai tujuan dan kemauan untuk menjadi contoh bagi orang lain”.

2. Passion & Commitment (Semangat dan Komitmen). Komitmen Terhadap Organisasi (KTO). Kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan perilaku dengan mengutamakan kepentingan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. “Sejauh mana seseorang menunjukkan komitmen dengan menyesuaikan dengan norma organisasi dan menyelaraskan kepentingan diri untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi”.

3. ACT Strategically (Bertindak Strategis). Serangkaian tindakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan mengambil keputusan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan organisasi.

4. Integrity (Integritas). Kepatuhan terhadap nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan dan kemampuan untuk menahan godaan yang bersifat tidak etis atau ilegal.

5. Foresight (Tinjauan Ke Depan). Kemampuan melihat adanya dampak sebelum suatu peristiwa terjadi dan kemampuan mengambil langkah-langkah antisipasi.

6. Innovation (Inovasi). “Proses” dan atau “Hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial).

7. Developing Others (Mengembangkan Orang Lain). Mengembangkan Orang Lain (MOL) Melakukan upaya untuk mendorong pengembangan orang lain agar bekerja lebih optimal “Sejauhmana seseorang membantu orang lain guna mengembangkan kemampuan dirinya”.

8. Maintaining Positive Human Relationship. Membangun Hubungan Kerja (MHK), menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. “Sejauhmana seseorang dapat menjalin dan membina hubungan kerja, serta  mendayagunakan hubungan untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan saat ini maupun di masa mendatang”.

9. Building Trust (Membangun Kepercayaan). Kepercayaan sebagai keyakinan dalam kebenaran, keandalan kemampuan, atau kekuatan dari seseorang atau sesuatu.

10. Motivating Others (Memotivasi Orang Lain). Mengajak orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan karena mereka ingin melakukannya.

11.  Influencing Others (Mempengaruhi Orang Lain). Tindakan atau proses menghasilkan efek terhadap perilaku tindakan, pendapat dan lain-lain dari lain atau orang lain

12.  Communication.  Menyampaikan informasi atau dengan pendapat dengan jelas kepada pihak lain, dan membantu mereka untuk memahami informasi atau pendapat yang disampaikan. “Sejauhmana seseorang dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam menyampaikan pendapatnya dan dalam memahami pendapat orang lain.

Dalam proses AC ini sesungguhnya juga diperhatikan profil atau dimensi lain yang dipersyaratkan bagi kepemimpinan di lingkungan Polri, seperti,  Pengendalian Diri (PD) Kemampuan untuk mengendalikan diri pada saat menghadapi masalah yang sulit, kritik dari orang lain atau pada saat bekerja dibawah tekanan dengan sikap yang positif. “Sejauhmana seseorang dapat menyesuaikan dan mengendalikan diri terhadap kondisi yang terjadi, dan mengelola stress diri maupun orang lain. “Perencanaan & Pengorganisasian (PP),
menyusun rencana kerja dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk unit kerjanya sendiri dan unit kerja lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugas. “Sejauhmana dirinya menyusun rencana kerja yang harus dibuat, dan sejauhmana tingkat pelibatan orang lain serta pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pekerjaannya.

“Pengambilan Keputusan (PK) Melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan dan menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan. “Sejauhmana dirinya dalam memahami permasalahan dan menyusun pertimbangan untuk menentukan tindakan penyelesaian masalah”. Empati (E) Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pikiran, perasaan, atau masalah orang lain yang tidak terucapkan atau tidak sepenuhnya disampaikan. “Sejauh mana seseorang memahami kebutuhan, perasaan dan latar belakang  pemikiran orang lain”. Berorientasi Pada Pelayanan (BPP).

Keinginan untuk membantu atau melayani orang lain guna memenuhi kebutuhan mereka, selalu berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan orang lain yang menggunakan hasil kerja kita, baik internal maupun eksternal organisasi. “Sejauhmana seseorang memahami dan mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain ataupun pelanggan”.

Manajemen Konflik (MK) Mengatasi konflik yang terjadi pada orang lain dengan cara menyesuaikan nilai-nilai yang ada pada orang-orang tersebut untuk mengatasi konflik yang terjadi. “Sejauh mana seseorang mampu mengelola perbedaaan dan konflik yang terjadi, serta mengembangkan cara pendekatan yang dapat meningkatkan keharmonisan kerja.
(Baso Susanto/Divhumas Mabes Polri)

Polda Sulsel Musnahkan Sabu Bernilai Rp12 Miliar

Makassar, Metropol - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat enam kilogram atau setara dengan Rp12 miliar.

"Penyelidikan selama kurang lebih tiga bulan ini, kami belum bisa meringkus pemilik sabu enam kilogram ini karena pelaku merupakan warga negara asing (WNA) dan hanya mampu mengamankan barang buktinya," ujar Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman di Makassar.

Meskipun belum mampu meringkus pelaku, lanjutnya, dia berjanji akan terus menelusuri keberadaan tersangka yang kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sulselbar.

Ia mengatakan, pemusnahan narkotika dengan membakar dilakukan di halaman Kantor Polda Sulselbar di Jalan Perintis Kemerdekaan km 17.

Narkotika senilai Rp12 miliar tersebut ditemukan di salah satu bagasi penumpang pesawat Air Asia penerbangan rute Kuala Lumpur Malaysia-Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,

Barang yang diselundupkan ke Makassar ini diketahui dibawa oleh seorang penumpang warga negara Hongkong, Ho Ka Che (46).

Serbuk haram ini terdeteksi alat milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kepabeanan Makassar di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

"Pemiliknya masih dalam tahap pengejaran. Kita sudah tetapkan sebagai DPO. Semua identitas bersama fotonya juga sudah kami kantongi," katanya.

Sebelumnya, saat penangkapan, sabu-sabu seberat enam kilogram tersebut terbagi dalam tiga paket dengan berat masing-masing dua kilogram lebih.

Tiga kantong sabu disimpan dalam kotak makanan dan dimasukkan dalam ransel berwarna orange itu diduga berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia.

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) di Jakarta memastikan bubuk putih itu merupakan metamphetamine HCL atau sabu.  (A3/AN)

SMA Negeri 5 Ketatkan Tata Tertib

Makassar, Metropol - Kedisiplinan siswa, staf, serta tenaga pengajar, disetiap sekolah utamanya di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Makassar, dari beberapa SMA/SMU ditemukan masih rawan terhadap kedisiplinan dalam mematuhi tata tertib sekolah, walaupun siswa beserta orang tuanya telah menandatangani pernyataan persetujuan pelaksanaan tata tertib yang berlaku disekolah mereka, saat diterima  di sekolah yang ia tempati mendaftar.

Drs. Rahmat, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar, “mengatakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa maupun guru selaku tenaga pengajar di sekolah, utamanya di SMA Negeri 5 ini, yang tergolong salah satu sekolah unggulan di Kota Makassar, saya perketat pelaksanaan tata tertib.” Tuturnya dengan tegas kepada Metropol, ketika ditemui diruang kerjanya, pekan lalu.

Ada tiga program yang dilaksanakan untuk memperketat tata tertib siswa,staf, dan tenaga pengajar di SMA Negeri 5 Kota Makassar, yaitu ;

Pertama, perketat disiplin waktu dan pakaian siswa. Tujuan pelaksanaan program pertama ini adalah untuk melatih siswa, staf serta tenaga pengajar yang berdomisili di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Makassar, melatih disiplin dan menghargai waktu.

Kedua, program pelayanan siswa terhadap, guru, teman, serta tamu yang datang berkunjung ke sekolah SMA Negeri 5. Tujuannya menanamkan dalam diri siswa untuk saling menghargai, dengan adanya tertanam dalam diri siswa sifat menghargai sesamanya, tentu secara otomatis siswa telah memiliki akhlak yan baik.baik untuk dirinya juga baik terhadap masyarakat yang mana nantinya mereka akan hadapi dalam berinteraksi bila kelak mendapat tanggungjawab menjalankan tugas Negara.

Program ketiga, melakukan tindak pemeliharaan kelas atau ruangan belajar, lingkungan sekolah. Dengan terciptanya lingkungan dan ruangan belajar yang bersih, tentunya dapat memberikan dan menumbuhkan gairah belajar bagi siswa dan memberikan ketenangan bagi tenaga pengajar dalam menjalankan proses belajar mengajar di setiap kelas.      

Penerapan ketiga program memperketat tata tertib di SMA Negeri 5, kata Drs. Rahmat, sudah berlangsung sejak awal tahun ajaran baru 2011. Dan saat ini setelah memasuki bulan Oktober 2011, berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang dilakukan Kepala Sekolah, tingkat pelaksanaan telah mencapai 80%, siswa dan guru serta staf administrasi menunjukkan kedisiplinan yang tinggi terhadap kepatuhan dalam mentaati tata tertib  sekolah.

Penerapan dalam memperketat tata tertib sekolah dengan hasil yang dicapai ini, kata Drs. Rahmat, bukan berarti tidak menghadapi tantangan dan kendala. Tantangan dan kendala ketika awal menerapkan proram ini sangatlah berat, tetapi lambat laun, dengan tanpa bosan-bosannya, kepala sekolah melakukan pendekatan secara persuasive, sampai siswa dan tenaga pengajar dapat memahami dan menyadari bahwa program yang diterapkan ini, bukan hanya untuk menjaga nama baik sekolah sebagai salah satu sekolah unggulan di Kota Makassar, tetapi program ini juga sangat besar manfaat dan artinya bagi diri pribadi masing-masing yang telah menyadari dan menerapkannya.

Sehingga disarankan kepada sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah Kota Makassar, agar dapat menerapkan program sebagaimana program yang dilakukan di SMA Negeri 5. Karena dengan adanya tertanam ketaatan untuk mematuhi tata tertib sekolah dalam diri setiap siswa, tidak disangkali lagi tingkat pencapaian kualitas dan mutu pendidikan di Kota Makassar, akan lebih baik dari tahun-tahun ajaran yang lalu. (Jalal Maulana)

Peresmian Rumah Magnet

Banjar-Kalsel, Metropol - Pembangunan Rumah Magnet bagi mantan pecandu pulih (recovering addict) dan HIV-AIDS di Desa Bincau Martapura, akhirnya resmi dilakukan. Peresmian pembangaunan rumah penanganan mantan pecandu narkotika dan HIV-AIDS pasca rehabilitasi ini dilakukan Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banjar DR. H. Fauzan Saleh disaksikan Direktur Terapi dan Rehabilitasi BNN Pusat, Kompol Drg. Agus, Dir Binmas Polda Kalsel, Kombes Bambang Hermanto, Ketua BNK Provinsi Kalsel, AKBP Marhaini, sejumlah Ormas Islam dan Komunitas Remaja di Kalimantan Selatan.

"Arahan Dir Binmas Polda Kalsel perlu adanya dibentuk suatu wadah untuk menampung bakat dan hobi bagi mantan pecandu narkoba setelah selesai rehab," ujarnya.

Penanggulangan ini harus dilakukan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh non pemerintah secara simultan, sinkron, koordinatif, kontinyu dengan perangkat hukum memadai. Semua pihak tentunya harus saling mendukung, demi keselamatan generasi muda penerus dan pewaris bangsa.

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif bisa dilakukan melalui pendidikan agama sejak dini, pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, menjalin komunikasi positif antara orang tua dan anak dan keteladanan orang tua. Anak-anak harus diberikan pengetahuan sedini mungkin tentang apa itu narkoba dan dampak negatifnya. (Rasidin/Bidbumas Polda Kalsel)