Mengembangkan Potensi Maritim Indonesia

Jakarta, Metropol - Baru-baru ini komunitas kemaritiman Indonesia mendeklarasikan semangat dan tekad menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi kemaritiman, yang dipelopori Suprawito, bertempat di Marina Batavia kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Deklarasi yang memuat empat poin, diantaranya, 1. Mendukung dibentuknya Menko Maritim dalam kabinet. Meliputi Kementerian Perhubungan Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Industri dan Infrastruktur Maritim. 2. Mewujudkan tol laut Nusantara, perlu dibangun armada niaga nasional yang kuat. Dimana Djakarta Lloyd dan Pelni dijadikan flagships carrier yang memiliki daya saing global, utamanya dibidang pelayaran kargo dan penumpang. 3. Membangun sumber daya manusia maritim baik yang berkualifikasi akademis maupun praktis yang profesional. 4. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun bidang kemaritiman dengan penambahan kewenangan dengan penambahan kewenangan yang luas, namun tetap dalam pengendalian pemerintahan pusat.

Suprawito mantan Walikota Jakarta Utara mengutarakan deklarasi ini dibuat untuk mendorong presiden terpilih Jokowi – JK melanjutkan visi dan misinya agar membentuk lembaga dan program-program potensi maritim.

“Deklarasi Bahari ini, tidak lain mendukung, mendorong sekaligus memberikan masukan pada presiden terpilih, yang pada waktu kampanye diungkapkan untuk mengembangkan potensi maritim,” kata Suprawito.

Sementara itu pelopor deklarasi yang lain, seperti Dr Tjuk Sukardiman mengatakan, pengembangan potensi maritim akan membuat masyarakat semakin mendapatkan peluang dan potensi kemaritiman yang selama ini, masih banyak yang belum dilibatkan.

Lebih jauh Tjuk Sukardiman, mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, menjelaskan dari sisi transportasi laut yang berkembang sejalan dengan mengembangkan potensi maritim, akan membuat masyarakat merasakan angkutan laut sebagai sub sistem dari transportasi melalui terbentuknya regular liner service yang saat itu disebut tol laut dan mampu mendorong efisiensi logistik. (Delly M)

PLN Babel Byarpet Mafia Solar Ikut Bermain

Pangkalpinang, Metropol - Dengan semangat otonomi daerah yang diusung oleh pemerintahan provinsi kepulauan Bangka Belitung, maka mulai  tahun 2011 telah dilakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di dua tempat berbeda di Babel. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga uap Air Sijuk di kabupaten Belitung berkekuatan 11 MW. Dan diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2014 yang akan datang.

Walaupun dalam kenyataan yang sesungguhnya, malah molor. Dan menjadi beban anggaran belanja daerah. Karena secara ekonomis kerugian akibat PLN yang sering byarrpet ini, dapatlah dibuat secara matematis sederhana. Umpama anda adalah seorang pengusaha rumah makan.Dengan kondisi seperti sekarang, dimana listrik masih menjadi sesuatu yang mewah. Maka saat rumah makan yang anda buka hanya diterangi oleh cahaya lilin, dipastikan pelanggan akan enggan untuk sekedar mampir. Jika kita memaksa untuk membeli genset, di sisi satunya tidak sesuai dengan pemasukan yang diperoleh dari minimnya pelanggan yang terkadang fluktuatif.

Keadaan carut-marut kelistrikan di Bangka Belitung ini, sejatinya harus mendapat penanganan serius.Baik dari pemerintah pusat sebagai regulator. Ataupun, pemerintahan daerah sebagai eksekutor. Karena sebagai informasi, kedua PLTU ini menelan biaya sebesar Rp 922,9 miliar yang berasal dari kucuran APBN pusat dan APBD setempat.

Untuk PLTU yang kedua adalah, PLTU Air Anyir yang berlokasi di dekat RSUP Malaria Provinsi. PLTU ini berkekuatan sebesar 30 MW. Dan di proyeksikan dapat menyediakan pasokan energy untuk 4 Kabupaten dan 1 kotamadya. Sekedar catatan, dua tahun lalu pihak DPR menyetujui usulan pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk listrik untuk PLN di Januari  2013 kemarin, sebesar Rp 78,63 triliun.

Hitungan subsidi ini diperoleh karena  tingkat konsumsi BBM tiap tahun di Bangka Belitung juga mengalami peningkatan.Dengan demikian, konsumsi bbm PLN yang tiap tahun mengalami kenaikan.
Lalu, bagaimana halnya dengan pembangkit diesel yang masih jadi andalan di Bangka Belitung? Kecenderungan yang terjadi disini salah satunya adalah sering padamnya aliran listrik ke pelanggan. Yang bermuara pada tingginya kuota bbm untuk memenuhi kerongkongan mesin diesel PLTD yang ada di Bangka. Bahkan menurut salah satu sumber yang tak dapat disebutkan disini, ada kemungkinan suplai BBM disini juga turut dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan mafia timah.

Karena kalau hitungan secara makro dua tahun lalu saja dijadikan patokan. Maka sudah sepantasnya faktor penghambat aliran energy ini dapat diminimalisir. Alokasi subsidi demikian besar, suplai BBM malah menunjukan grafik menanjak, jadi apa sebenarnya yang salah? Seharusnya kan malah mengalami penurunan. Dikarenakan ada subsidi dari pemerintah pusat untuk mengatasi pasokan daya listrik dan dibangunnya beberapa PLTU yang menopang kinerja elektrifikasi. Mari kita berandai-andai ala hitungan orang awam.

Kalau dalam 1 jam beroperasi sebuah PLTD ataupun genset yang disewa tadi memerlukan konsumsi 100 liter solar.Maka dalam sehari semalam akan keluar angka 2,4 Ton solar yang dibutuhkan. Di sisi lain, jika saja mafia tambang tadi turut bermain, maka hitungannya adalah, mati lampu dalam sehari di provinsi Bangka Belitung selama 2 jam dikalikan 20 hari kerja dalam sebulan, maka solar yang diduga mengalir keluar wilayah kerja PLN adalah 0,4 ton solar dalam sebulan.Angka ini berlaku untuk satu PLTD ataupun satu genset.

Bagaimana  halnya dengan wilayah dalam satu provinsi? Jawabnya adalah,  mafia timah tadi akan mendapatkan selisih harga solar industry dan membeli dengan harga solar subsidi yang lumayan besar dan berlipat-lipat. Ini ditilik dari segi penghematan modal untuk membeli BBM sebagai salah satu darah usaha Timah illegal. Karena di sisi keluhan pelangan, banyak fakta di lapangan menyebutkan, saat call centre 123 dihubungi oleh pelanggan yang kesal dengan ulah byar-pett tadi, PLN justru membuka aibnya secara tidak sadar.

Sebagai contoh, pelanggan disini jika menghubungi shortcut 123 pusat, akan serta merta di alihkan ke  PLN wilayah Babel. Jika sudah demikian maka jawaban ganjil dan klise akan mengalun merdu di telinga pelanggan yang kesal tadi. Perbaikan jaringan,genset yang rusak, kabel tertimpa pohon, sampai keterlambatan pasokan BBM juga dimasukan sebagai daftar buang badan BUMN ini. Keadaan stagnan yang menyedihkan ini sudah berlangsung cukup lama dan membosankan. (L. Hakim)

Mudik Lebaran Bersama PELNI

Jakarta, Metropol - Kali ini PELNI telah menyediakan mudik lebaran yang cukup memberikan kenyamanan. Selain itu, Pelni juga memberikan diskon tiket bagi pemudik, sebesar 50 persen bagi Kelas I, II, III dan IV disejumlah ruas dan kapal.

“Seluruh armada telah dikerahkan, untuk melayani pemudik tahun ini. Dan tidak ada kapal yang docking selama masa angkutan lebaran 2014,” kata Dirut Pelni, Sulistyo Wimbo Hardjito. Pelni juga dilengkapi sistem dan fasilitas keselamatan yang memenuhi standar regulasi The International Convention For The Safety Of Life At Sea (SOLAS) dari International Maritime Organization (IMO).

Diketahui lonjakan pemudik yang menggunakan kapal Pelni tahun 2014 mengalami kenaikan 3 persen menjadi 729.520 penumpang dari 708.272 penumpang pada periode mudik 2013 lalu. Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi sepeda motor roda dua, dengan tujuan Semarang, kapal Ciremai sebagai alternatif menghindari jalur Pantura Jawa.

KM Ciremai merupakan kapal 3 in 1 kedua yang dimiliki Pelni yang mampu mengangkut penumpang, konteiner, sekaligus kendaraan mobil dan motor. Kapal Motor Ciremai akan melayani angkutan sepeda motor pada tanggal 24 Juli dan 26 Juli untuk rute Tanjung Priok (Jakarta) menuju Tanjung Emas Semarang.

Komunikasi penumpang juga diberikan pelayanan oleh Pelni selama berlayar. Sebanyak 16 kapal penumpang telah dilengkapi Base Transceiver Station (BTS), yang khusus melayani teknologi Security Alert And Tracking System yang terbuka dan mudah dipantau oleh masyarakat umum melalui internet secara real time.

Sebagai kapal penumpang selama ini, Pelni juga menyediakan jasa angkutan transportasi laut, meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang antar pulau. Saat ini perusahaan Pelni mengoperasikan 25 unit kapal penumpang dan 3 unit kapal barang tipe Caraka yang memiliki kapasitas 3.000 ton. Jenis barang yang diangkut menggunakan kapal barang Pelni, diantaranya baju, semen, pupuk, tapioka, kaca dan aluminium. (Delly M)

Kawasan Konservasi Perairan Perlu Perhatian Pemerintah

Jakarta, Metropol - Tuntutan dunia internasional yang disuarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Indonesia benar-benar memperhatikan kawasan wilayahnya yang dijadikan konservasi. Dimana kondisi lingkungan, baik satwa maupun fauna telah mengalami kepunahan dan terdegradasi.

Setidaknya Indonesia perlu memprioritaskan kawasan konservasi perairan, dengan alasan luas wilayah perairan lebih luas dari daratan.

Pengembangan kawasan konservasi yang luasnya 20 juta hektar pada tahun 2020. Luas yang dicapai saat ini 15,76 juta hektar. Tapi untuk menambah luas tersebut sudah mengalami stagnasi. Sudah tidak ada lagi kawasan koservasi, karena sudah tidak ada wilayah peruntukannya.

Setiap wilayah perairan telah di kavling-kavling oleh masing-masing sektor. Untuk wisata bahari oleh Kementerian Pariwisata. Pertambangan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan sektor perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP sendiri telah menetapkan 11 wilayah pengelolaan perikanan.

Untuk memenuhi janji pemerintah kepada dunia internasional, langkah yang ditempuh, yakni perlu mendeklarasikan wilayah perarian di kawasan pulau-pulau kecil terluas untuk dijadikan kawasan konservasi. Dan sebanyak 92 pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain. “Sebanyak 5 juta hektar akan dijadikan kawasan perairan pulau-pulau kecil terluar. Banyak ekosistim dan satwa yang harus dilindungi,” kata Agus Dermawan, Direktur Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada wartawan.

Menurut Agus, kawasan konservasi perairan merupakan salah satu alat efektif dalam mendukung perikanan berkelanjutan untuk jangka panjang, bagi nelayan dan mendukung perbaikan habitat. Kajian ilmiah telah membuktikannya efek terhadap ukuran dan kelimpahan ikan.

Kajian di Filipina, Australia dan Afrika Selatan dalam kawasan konservasi meningkat ukuran ikan 1,9-2,0 kali lipat dibandingkan wilayah yang tidak dilindungi.

Selain itu, konservasi berbasis ekosistem juga dapat mengembangkan konservasi untuk melindungi jenis ikan yang terancam punah, mempertahankan jenis keanekaragaman ikan dan keseimbangan ekosistim. Upaya tersebut, kata Agus untuk melindungi jenis ikan yang hampir punah. Seperti Pari Manta. Berdasarkan kajian empiris Pari Manta sebagai aset wisata bahari yang dapat menyumbangkan nilai ekonomi nasional sebesar Rp 243,75 juta per tahun atau setara dengan Rp 9,75 miliar selama hidup 40 tahun. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai konsumsi daging dan insan Pari Manta di pasaran. Pari Manta nilai jualnya hanya berkisar Rp 1 miliar sampai Rp 4 juta. (Delly M)

Pembangunan RSUD Modern Mandek

Bantaeng, Metropol - Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bantaeng, yang diberi nama RSUD Anwar Makkatutu, salah seorang dokter ahli kulit yang berasal dari daerah ini, di lihat dari bangunan fisiknya, sudah hampir mencapai tahap penyelesaian. Dimana bangunan fisik bangunan berlantai delapan ini, yang sudah diselesaikan pekerjaannya telah mencapai 70%. Kini penyelesaian pembangunannya mengalami penundaan akibat anggaran pembangunan belum ada. Padahal, Pjs. Direktur RSUD rencanakan tahun depan rumah sakit ini sudah dapat dioperasikan.

dr. Sultan, Pjs Direktur RSUD Bantaeng, saat ditemui Metropol di ruang kerjanya, pekan lalu mengatakan, "tahun depan gedung baru RSUD Anwar Makkatutu, sudah bisa ditempati, andaikan anggaran penyelesaian pembangunan rumah sakit tahun ini cepat dikucurkan," ujarnya.

Rumah sakit umum Kabupaten Bantaeng ini, di bangun dengan bangunan berlantai delapan dan ditargetkan dapat menampung 220 pasin rawat inap. Dengan rencana anggaran biaya yang diajukan, lebih kurang sebesar Rp 168 miliar.

Sementara dari tiga tahapan pengucuran anggaran biaya pembangunan rumah sakit ini, totalnya baru menggunakan biaya sebesar Rp 65.7 miliar, yang diperoleh secara bertahap. Tahap pertama sebesar Rp 19 miliar, tahap kedua sebesar Rp 13,3 miliar, dan tahap ketiga sebesar Rp 33,4 miliar. Kesemua anggaran ini murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adanya keterlibatan investor dari Jepang, yang turut membantu pembangunan rumah sakit elite menurut ukuran rumah sakit di daerah ini, saat dipertanyakan pada dr. Sultan. Jawabnya, "Soal investor dari Jepan, Bantuan dalam hal anggaran pembangunan itu tidak ada, tetapi bantuan dalam bentuk peralatan kesehatan (alkes) itu ada. Hanya saja bantuan alat kesehatan ini nanti diserahkan setelah pembangunan gedung rumah sakit rampung," tutur dr. Sultan.

Keberadaan rumah sakit yang berlantai delapan dan tergolong besar serta elite di Kabupaten Bantaeng, sasarannya adalah untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah selatan provinsi Sulawesi Selatan, seperti dari Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Selayar.

Dengan adanya RSUD Bantaeng, rumah sakit yang rencana memiliki sarana pelayanan kesehatan lengkap dan modern, diharapkan kedepan dapat membantu pelayanan kesehatan masyarakat selatan, sehingga masyarakat bagian selatan wilayah Sulawesi selatan yang butuh pelayanan kesehatan, tidak perlu repot ke Makassar berobat, karena di rumah sakit ini nantinya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang komplit. 

Semoga saja, bantuan anggaran pembangunan rumah sakit ini, cepat terealisasi agar pembangunannya dapat dengan segera dirampungkan. (Jalal Maulana)

Jembatan Bujangga Siap Dibangun

Berau, Metropol - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  Berau, melalui  Anggaran APBN Tahun 2014. Telah mengalokasikan anggaran kurang lebih  Rp 10 miliar untuk kegiatan pembangunan jembatan  Bujangga.

Pengalokasian anggaran pembangunan jembatan yang terletak di bujangga tersebut merupakan sangat  skala prioritas, karena menghubungkan jalan poros provinsi yang putus  beberapa tahun lalu.

Manager utama PT Mahameru Teknindo  Dedy Kurnia selaku kontraktor pelaksana yang di temui diruang kerjanya pada 19/06 mengatakan,  untuk kegiatan  rencana pembangunan jembatan bujangga mulai awal Maret, kami sudah melakukan kegiatan pemancangan, dan sesuai kontrak kerja kegiatan pembangunan jembatan ini di targetkan 210 hari, sesuai kalender, itu rencana awal, namun ada beberapa hambatan juga yang kami temui di lapangan yang kadang kala pihak perusahaan belum bisa bekerja, seperti faktor air.

“Ketika air surut pihak perusahaan belum bisa lakukan kegiatan pemasangan tiang pancang. Pada awal pemasangan tiangnya kebetulan masih dilahan yang kering, jadi tidak ada hambatan, namun sekarang ini sudah mulai masuk di daerah yang berair. Dimana terjadi air pasang yang sangat tidak memungkinkan untuk kita bekerja, hal semacam  inilah yang biasa memakan waktu, namun tetap kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dinas pekerjaan umum kabupaten berau selaku perwakilannya,” katanya.

Untuk tiang pancang yang di butuhkan dalampembangunan jembatan yang mencapai 100 meter dan lebar jembatan mencapai 7 meter tiang pancang yang di butuhkan kurang lebih 450  tiang,kami selaku pihak kontraktor pelaksan berharap agar kegiatan pembuatan jembatan ini tidak banyak hambatan, agar bisa cepat selesai dan di pergunakan untuk pengguna jalan yang ada di Kabupaten Berau.

Sementara itu Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau selaku perwakilan, melalui bidang pengairan berharap agar proses kegiatan pembangunan jembatan tersebut bisa berjalan lancar dan aman tanpa ada kendala dilapangan. Namun tidak bisa juga di pungkiri faktor alam terkadang juga merupakan satu kendala.

Semoga saja dalam kegiatan pembangunan jembatan ini, tidak mengalami banyak rintangan, agar kegiatannya cepat selesai dan secepatnya dapat dinikmati oleh kita semua sebagai pengguna jalan,” ungkapnya. (Sofyan) 

Kabupaten Barru Menjadi Tuan Rumah Temu Bisnis Kapet

Barru, Metropol - Wilayah Kabupaten Barru memiliki potensi yang cukup baik dalam hal pengembangan sapi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, olehnya itu Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, sekarang ini bertekad untuk terus menggali potensi tersebut dengan berbagai cara salah satunya dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi para Kelompok-kelompok Tani dan juga pemberian bantuan untuk peningkatan produksi di sektor Peternakan.

Terkait dengan hal tersebut baru-baru ini dilaksanakan acara yang bertajuk Pengembangan Ternak Sapi dan Temu Bisnis Inkubator dan Industri yang diselenggarakan oleh Kapet Pare-pare. Acara ini dilaksanakan di Baruga Singkerru Adae Rumah Jabatan Bupati Barru dan dihadiri oleh Gubernur Sulsel dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Sulsel Side Salam, Direktur Penataan Ruang Kementerian PU Firman, Dekan Fakultas Peternakan Unhas Prof Syamsuddin dan sejumlah kelompok tani di wilayah Kapet Pare-pare yang meliputi daerah Barru, Sidrap, Pinrang, Pare-pare dan Enrekang.

Dalam sambutannya, Bupati Barru Ir H Andi Idris Syukur MS mengatakan, Showroom sapi yang ada di Kabupaten barru dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak, terserapnya tenaga kerja yang lebih banyak, tersedianya jaringan informasi tentang jumlah produk sapi beserta produk ikutannya, dan terciptanya peluang usaha bagi dunia usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Sedangkan untuk program Instalasi Pembibitan diarahkan untuk meningkatkan kualitas, mutu genetik dan pelestarian plasma nutfah, dalam hal ini pemurnian sapi bali.

Ketua pelaksana harian BP Kapet Pare-pare Drs Ama Saing mengatakan, acara ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, dengan pengembangan sektor peternakan masyarakat dapat menuju industrialisasi peternakan di wilayah Sulsel.

Ir H Andi Idris Syukur MS menjelaskan pula bahwa populasi sapi bali setiap tahun di kabupaten Barru terus meningkat, data terakhir jumlah sapi bali sudah mencapai angka 65 ribu ekor dengan demikian pengembangan potensi sapi bali di wilayah Kabupaten Barru masih terbuka luas. Sehingga diharapkan dengan acara temu bisnis yang diselenggarakan oleh Kapet Pare-pare, di mana Kabupaten Barru mendapatkan kehormatan dengan menjadi tuan rumah diharapkan mampu lebih membuka peluang untuk perkembangan serta peningkatan mutu Sapi Bali yang ada, apalagi Barru telah ditetapkan sebagai wilayah pemurnian sapi Bali. (Mahmud R/Ahkam/Humas Pemkab Barru)

Kabupaten Barru Menjadi Tuan Rumah Temu Bisnis Kapet

Barru, Metropol - Wilayah Kabupaten Barru memiliki potensi yang cukup baik dalam hal pengembangan sapi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, olehnya itu Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, sekarang ini bertekad untuk terus menggali potensi tersebut dengan berbagai cara salah satunya dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi para Kelompok-kelompok Tani dan juga pemberian bantuan untuk peningkatan produksi di sektor Peternakan.

Terkait dengan hal tersebut baru-baru ini dilaksanakan acara yang bertajuk Pengembangan Ternak Sapi dan Temu Bisnis Inkubator dan Industri yang diselenggarakan oleh Kapet Pare-pare. Acara ini dilaksanakan di Baruga Singkerru Adae Rumah Jabatan Bupati Barru dan dihadiri oleh Gubernur Sulsel dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Sulsel Side Salam, Direktur Penataan Ruang Kementerian PU Firman, Dekan Fakultas Peternakan Unhas Prof Syamsuddin dan sejumlah kelompok tani di wilayah Kapet Pare-pare yang meliputi daerah Barru, Sidrap, Pinrang, Pare-pare dan Enrekang.

Dalam sambutannya, Bupati Barru Ir H Andi Idris Syukur MS mengatakan, Showroom sapi yang ada di Kabupaten barru dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak, terserapnya tenaga kerja yang lebih banyak, tersedianya jaringan informasi tentang jumlah produk sapi beserta produk ikutannya, dan terciptanya peluang usaha bagi dunia usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Sedangkan untuk program Instalasi Pembibitan diarahkan untuk meningkatkan kualitas, mutu genetik dan pelestarian plasma nutfah, dalam hal ini pemurnian sapi bali.

Ketua pelaksana harian BP Kapet Pare-pare Drs Ama Saing mengatakan, acara ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, dengan pengembangan sektor peternakan masyarakat dapat menuju industrialisasi peternakan di wilayah Sulsel.

Ir H Andi Idris Syukur MS menjelaskan pula bahwa populasi sapi bali setiap tahun di kabupaten Barru terus meningkat, data terakhir jumlah sapi bali sudah mencapai angka 65 ribu ekor dengan demikian pengembangan potensi sapi bali di wilayah Kabupaten Barru masih terbuka luas. Sehingga diharapkan dengan acara temu bisnis yang diselenggarakan oleh Kapet Pare-pare, di mana Kabupaten Barru mendapatkan kehormatan dengan menjadi tuan rumah diharapkan mampu lebih membuka peluang untuk perkembangan serta peningkatan mutu Sapi Bali yang ada, apalagi Barru telah ditetapkan sebagai wilayah pemurnian sapi Bali. (Mahmud R/Ahkam/Humas Pemkab Barru)

Pesawat Garuda Bakal Hadir di Bandara Betoambari

Baubau, Metropol - Rencananya, awal Juni 2014 Garuda Indonesia  Airways  sudah mendarat di Bandara Betoambari Kota Baubau. Hadirnya pesawat ATR 600 itu, maka tercatat alat transportasi udara yang akan mendarat di Bandara Betoambari sudah tiga unit,  sebelumnya adalah Wings Air dan Avia Star Air.

Hadirnya Garuda Air di Kota Baubau, tidak lain merupakan hasil koordinasi Pemerintah Kota Baubau, yakni  Dinas Perhubungan dengan pihak Garuda beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Kota Baubau pada  pelayanan transportasi udara.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, Drs. Amiruddin, M.Si menuturkan, pihak Garuda menilai Kota Baubau sudah sangat layak. Baik dari segi  Bandara maupun dari sisi lainnya. Kemudian dari prospek bisnis, penumpang yang menggunakan transportasi udara juga sangat potensial.

"Itulah yang dilihat oleh pihak Garuda sehingga mereka mau masuk di Kota Baubau, itu idealnya," tuturnya.

Bersamaan dengan momen itu, pada awal Juni itu juga Dinas Perhubungan Kota Baubau akan melaunching Bus Wisata. Amiruddin mengaku, itu dilakukan untuk  mengoptimalkan fasilitas dan infrastruktur pariwisata di Kota Baubau.

Lanjutnya, apa yang telah pihaknya lakukan itu demi terwujudnya percepatan pembangunan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan bentuk persiapan Kota Baubau sebagai kota dagang, kota wisata dan kota transit. Selain itu, agar Baubau menjadi Kota yang layak dan lengkap dengan berbagai fasilitas.

Amiruddin berharap, apa yang telah dilakukan itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kota Baubau. Kemudian masyarakat dapat memanfaatkannya dan memeliharanya dengan baik. Karena kata Dia, semua itu demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk transportasi, baik udara, darat, maupun laut. (Red Sultra)

New Port Tanjung Priok Pelabuhan Istimewa

Jakarta, Metropol - Pembangunan Pelabuhan Terminal Kali Baru atau New Port Tanjung Priok, digadang-gadang sebagai Pelabuhan Istimewa. Akan terus dilanjutkan, mengingat fasilitas pelabuhan yang ada seperti Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak bisa diandalkan keseluruhannya, dalam menampung proses bongkar muat barang dan fasilitas tampung petikemas. Sehingga barang masuk dan keluar terganggu dan mengakibatkan terjadi keterlambatan.

Walaupun pembangunan Pelabuhan Kali Baru mengalami masalah dalam hal investor asal Jepang yakni Mitsui yang pernah mengatakan mundur, karena pelaksana proyek tetap menggandeng Mitsui kembali, setelah terjadi kesepakatan bersama.

Atas dasar itu, Direktur Utama Pelindo II, RJ. Lino pun optimis, bahwa New Port Tanjung Priok merupakan pelabuhan istimewa. “Proyek ini sungguh luar biasa. Hebat sekali offernya. Belum dibangun sudah dikasih uang. Biasanya jadi dulu terus sebagian dari pendapatan, uang muka dan sewa,” jelas RJ. Lino beberapa waktu.

Proyek New Port Tanjung Priok diprediksikan akan dioperasikan akhir 2014, pada Fase I yang terdiri dari terminal konteiner yang masing-masing memiliki kapasitas 1,5 juta TEU’s dan dua terminal product. Pembangunan terminal tahap I akan selesai 2018 dan tambahan kapasitas 4,5 juta TEU’s.

Pemilihan Mitsui sebagai investor yang sudah dipercaya untuk membangun terminal I Pelabuhan Kali Baru atau New Port Tanjung Priok. Pemilihan investor Mitsui ini penunjukkan langsung diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Share Holder Agreement (SHA). Menurut RJ. Lino penandatanganan SHA merupakan kelanjutan dari Memorandung of Agreement (MoA) antara Pelindo II dengan Mitsui, yang sudah kesepakatan sebelumnya pada 25 Februari 2014. Mitsui juga berperan sebagai preferred bidder, yakni mitra kerja untuk pembangunan, pendanaan dan pengoperasian terminal I New Port Tanjung Priok. (Delly M.)

Nelayan Kendari Sangat Terbantu Dengan Mobil SLIN

Kendari, Metropol - Proyek Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang dicanangkan olek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PHP) sangat dirasakan manfaatnya oleh Kelompok Nelayan di Kota Kendari Sultra. La Sia (40) salah seorang nelayan kepada Metropol mengatakan selama pihaknya mendapatkan fasilitasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra untuk mendapatkan mobil SLIN tersebut tidak lagi ragu dengan kualitas ikan yang akan dipasarkannya. 

Betapa tidak,  pihaknya yang selama ini tidak dapat menjamin kualitas ikan segar karena proses pembusukan yang diakibatkan keterlambatan pengangkutan namun dengan hadirnya mobil SLIN pihaknya sudah dapat mendistribusikan ikan hasil tangkapan dengan cepat. "Manfaatnya besar sekali untuk mengangkut ikan hasil tangkapan dari dermaga ke pabrik ataupun dari dermaga ke daerah-daerah yang membutuhkan" ucap pria yang juga Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Asia ini. 

Senada dengan hal itu di tempat terpisah Kapala Bidang PHP  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra Burhanudin Uno saat ditemui di ruang kerjanya  kepada Metropol mengatakan, SLIN hadir untuk dapat mempertahankan mutu ikan dari proses penangkapan sampai ke konsumen. "Jadi roh dari SLIN ini adalah Kualitas Ikan," ungkap Burhanudin. 

Selanjutnya dia katakan pada 2013 lalu DKP Sultra telah memfasilitasi 5 kelompok untuk mendapatkan bantuan kendaraan roda empat dan roda enam dengan rincian dua unit kendaraan roda empat dan tiga unit kendaraan roda enam. Karena program ini sangat diminati dan dirasakan manfaatnya, maka untuk  tahun 2014 ini kami telah mengusulkan dan sedang diproses di Kementerian KKP tutup Burhanudin. (Tim)

Raport Merah PLN Sungailiat

Sungailiat, Metropol - Kinerja PLN Ranting Sungailiat mendapatkan nilai kurang memuaskan. Akibat beberapa miss management yang terjadi. 

Berbagai program layanan dan cara  yang sudah ditempuh. Pada akhirnya menjadi sorotan publik, akibat tumpang tindihnya kebijakan. Salah satunya program pasang baru listrik via sistem online, tentu cara ini sejatinya, memberikan kemudahan bagi para calon pelanggan pasang baru listrik PLN. Caranya mudah dan prosesnya pun cepat. Namun sayangnya program tersebut justru tidak mendapat dukungan penuh dari oknum karyawan PLN di daerah. Dalam hal ini adalah PLN Rayon Sungailiat, terutama dibagian tehnik. 

Dari temuan investigasi wartawan Metropol dibeberapa titik pemasangan di kota Sungailiat dan sekitarnya. Terlihat pemasangan sambungan baru dirumah pelanggan terkesan aneh bin janggal alias tak wajar. Apa pasal ? Sebab dibeberapa tempat, tarikan kabel yang panjang mencapai ratusan meter. Tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan terkadang kerap menggunakan materi kabel dan tiang yang jauh dari standar kelayakan. Bahkan harga pasangnya terbilang cukup tinggi dan mahal. Ada apa ini? Sementara itu masih banyak rumah calon pelanggan pasang baru yang sudah lama mendaftar permohonan sambungan baru KWH meter listrik prabayar dan belum sempurna dilayani. Padahal jarak rumah mereka terhitung dekat dengan jaringan induk instalasi TR PLN. Yang layak jadi tak layak, dan sebaliknya yang tak layak menjadi layak.

Baru-baru ini Metropol menemukan lagi di lapangan, kasus permohonan sambungan baru KWH meter listrik prabayar PLN. Tepatnya di Dusun Sumedang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Menurut keterangan dari beberapa calon pelanggan sambungan baru listrik prabayar, mereka sudah satu tahun lebih mengajukan permohonan sambungan baru listrik PLN, namun hingga saat ini tak kunjung dipasang KWH mereka, padahal kami telah melakukan penyetoran via kantor pos, dengan sistem online, dan yang mengurus permohonan adalah salah satu perwakilan kontraktor resmi mitra PLN yang berinisial RW.

Saat diwawancara Metropol, RW dengan gamblang menjelaskan hal ini. "Saya sudah melakukan tahapan prosedur resmi, seperti survey kealamat para calon pelanggan pasang baru PLN. Juga saya buat resume sesuai dengan keadaan jaringan PLN yang ada dilapangan per tanggal 11 januari 2013 yang lalu," tukas RW. 

Masih menurut RW, pada saat itu memang materi jaringan yang ada adalah kabel SR ukuran 2x10 mm sepanjang 6 meter, dan satu KWH yang dia bawa walau itupun KWH exs multi guna yang dirubah ke reguler. Dengan akibat nyata ialah, para pemohon sambungan baru ini adalah tetangga para pelanggan bekas KWH multi guna, dan nomor kontrak yang terdekat akan menjadi tarikan seri ke beberapa calon pelanggan yang mengajukan pasang baru tersebut. 

Kekacauan datapun segera timbul, sekian bulan lamanya setelah pemasangan tadi. PLN anggap restitusi oleh pihak teknik PLN langsung di reject pihak PLN Rayon Sungailiat. Dengan janji akan mengembalikan uang setoran para pelanggan, namun saat pelanggan kroscek rekening mereka, ternyata uang setoran mereka belum dikembalikan. Alhasil, kondisi ini semakin membuat coreng wajah PLN Rayon Sungailiat yang selama ini juga memiliki raport merah akibat sering byar pet.

Di kesempatan lain, Nangcik selaku Manager PLN menjelaskan, terkait dengan pelayanan untuk pemasangan baru. Itu memang memerlukan perluasan jaringan. Dan  prosesnya cukup memakan waktu. Waktu berlalu, harapan hanya harapan. Bahkan sampai selesai lebaran (2013), aliran listrik resmi pemerintah, tak kunjung terpasang. Bahkan sampai tahun 2013 berganti, juga tak ada titik terang. Diminta pada instansi terkait untuk segera menurunkan tim investigasi ke lapangan, agar keresahan masyarakat dapat menemukan solusi yang komprehensif.  (Red  Babel)          

Empat Kapal Pengawas Perikanan Mutakhir Beroperasi 2015

Riau, Metropol - Empat kapal Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan spesifikasi dan postur termutakhir yang pernah dimiliki Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP direncanakan beroperasi pada Oktober 2015.

"Selesai pembuatannya pada 2015 dan siap beroperasi pada Oktober tahun itu juga," kata Direktur Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Halomuan di Natuna, Kepulauan, Riau.

Empat kapal SKIPI ini mampu tahan berlayar hingga 14 hari karena memiliki ukuran tangki bahan bakar yang lebih besar. Daya bertahan (endurance) itu jauh lebih tinggi dari 27 kapal patroli pengawas yang kini dioperasikan Ditjen PSDKP yang hanya mampu bertahan dua hari sebelum harus mengisi ulang bahan bakar.

Dengan daya tahan yang cukup lama, empat kapal SKIPI ini diharapkan dapat melakukan patroli semaksimal mungkin dan menjaga potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) daerah Timur dan Barat Indonesia. "Rencananya dua ditempatkan di wilayah Timur (Stasiun Tual) dan Barat (Stasiun Batam atau Pontianak)," ujar Budi Halomuan.

Kemudian, jarak pantauan radarnya bisa mencapai 120 mil laut (1 mil : 1,8 kilometer), dibandingkan kapal patroli biasa yang hanya 36 mil laut. Kapal yang didesain dan dirakit di Tanjung Priok, Jakarta, ini memiliki kecepatan 26 knot.

Posturnya pun lebih gagah dengan panjang 60 meter, dibandingkan kapal patroli biasa yang berukuran 42 meter. "Akan terdapat ruang laboratorium yang lebih luas dan juga ruang tahanan (untuk nelayan ilegal yang ditangkap)," imbuhnya.

Kapal yang mulai dirakit pada 2013 ini diproduksi oleh PT. Daya Radar Utama dan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 565 miliar.

Perairan Indonesia dengan tiga wilayah fokus utama yakni Perairan Natuna, Sulawesi, dan Arufuru kerap menjadi sasaran tindakan penangkapan ikan ilegal, penangkapan yang tidak dilaporkan dan penangkapan yang menyalahi aturan (IUU Perikanan).

Kegiatan perikanan ilegal tersebut mengganggu perolehan manfaat dari potensi perikanan tangkap Indonesia, yang berdasarkan data resmi di Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/2011 berjumlah 6,5 juta ton per tahun.

Dengan adanya empat kapal SKIPI tersebut, Ditjen PSDKP akan memiliki 31 kapal patroli pengawas. Saat ini, 10 kapal beroperasi di wilayah perikanan Indonesia Barat seperti Natuna, Anambas, Karimata, dan lainnya. Sebanyak 11 lainnya di Indonesia Timur, tepatnya di perairan Sulawesi dan Arufuru. Sedangkan enam lainnya merupakan kapal kecil yang operasionalnya dibagi seimbang antara dua wilayah itu. (Delly M)

Pertamina - PLN Tandatangan Kontrak

Jakarta, Metropol - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku lega PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Perseo) segera menandatangani kesepakatan jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) untuk 8 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau proyek geothermal yang sedang dikerjakan Pertamina.

"Kedua pihak sudah sepakat menandatangani PPA. Lega karena untuk mencapai kesepakatan itu saya sempat harus menggebrak meja," kata Dahlan, di Kantor Garuda Maintenance Facilites (GMF), Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng baru-baru ini.

Menurut Dahlan, sejauh ini dari 9 lokasi yang ditawarkan disepakati PPA pada 8 lokasi, dengan skema harga yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan catatan, 8 proyek geothermal tersebut antara lain PLTP Lumut Balai 1-2 110 MW (Sumatera), PLTP Lumut Balai 3-4 110 MW (Sumatera), PLTP Ulu Belu 110 MW, PLTP Lahendong 40 MW (Manado), PLTP Kamojang 30 MW (Jabar), PLTP Hulu Lais 110 MW (Sumatera), PLTP Sungai Penuh 55 MW (Sumatera), dan PLTP Karaha 50 MW (Jabar).

Proyek geothermal dengan total investasi sekitar Rp. 15 triliun dengan kapasitas 600 megawatt (MW) itu sempat mangkrak karena harga jual yang belum kunjung mencapai kesepakatan.

Pertamina ingin menjual listrik dengan harga tinggi yakni 9,7 sen dolar AS/kwh, sedangkan PLN menawar dengan harga rendah yakni 9,1 sen dolar AS/kwh.

Dahlan yang juga mantan Dirut PT PLN ini menjelaskan tidak ada alasan untuk menunda perjanjian jual beli. "Saya sudah cukup menggebrak, masak saya harus membalikkan meja lagi?," ujar Dahlan. (Delly M/An)

Direksi PDAM Jeneponto Disiplin Dalam Pelayanan

                                               
Jeneponto Metropol

Air adalah merupakan salah satu dari sumber kehidupan yang sangat penting bagi setiap orang juga semua mahluk hidup tanpa terkecuali. Seperti halnya program pemerintah melalui direksi penyediaan air minum (PDAM) Kab. Jeneponto. Penyediaan stock air mampu melayani sampai 9000 ribu pelanggan. Menurut direksi PDAM H. Burhan. B, S.Sos kepada Metropol  diruang kerjanya  mengatakan,  jumlah total keseluruhan pelanggan yang sudah terdaftar di PDAM baru mencapai 6000 (60%), dari penduduk yang ada dikabupaten Jeneponto, sementara sekitar (50%) masyarakat terindikasi telah melakukan pelanggaran tanpa sepengetahuan dari instansi yang terkait  yakni, dengan cara melakukan pengrusakan meteran air dan penyambungan ilegal.

H. Burhan. B, S.Sos menegaskan, bagi setiap pelanggan yang melakukan pelanggaran tersebut terlebih bekerjasama dengan pihak oknum dari petugas PDAM sendiri, maka sebagai direksi akan memberikan denda sesuai dengan aturan yang berlaku diruang lingkup PDAM, yaitu lima kali (5) lipat dari rekening pembayaran air dengan biaya yang dibebankan RP.6000 per (kwh), dan pelanggaran seperti ini sebelumnya akan ditindak lanjuti dengan cara kroscek olah TKP dilapangan, jika memang terbukti ditemukan adanya pelanggaran seperti melakukan penambahan daya stock air atau penambahan daya pelanggan yang sementara berjalan di enam (6) kecamatan, baik masyarakat (pelanggan) dan petugas PDAM, maka pihak direksi PDAM akan melakukan pembinaan sebelum menyerahkan penanganan masalah tersebut kepihak yang terkait melalui proses hukum .

Khususnya  pegawai  petugas PDAM sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut maka  sangsi  akan diberikan hingga pemecatan tergantung besarnya pelanggaran, tegasnya.

Dengan adanya program penambahan daya, stock air dan penambahan daya pelanggan yang sementara berjalan di enam (6) kecamatan yakni kelurahan Binamu, Tamalatea, Turatea, Kelara, Batang dan Togo-togo, dimana pemasangan kilometer yang baru dikenakan biaya  Rp.1.450.000 ditambah  syarat-syarat mudah lainnya  yang telah ditentukan.

PDAM sendiri saat ini selalu siap melayani dan lebih mengutamakan dan meningkatkan pelayanan secara optimal,karena target kinerja PDAM kedepan kesemua lapisan masyarakat akan lebih ditingkatkan hingga mencapai (80%) dan hal tersebut tergantung dari penbiayayan  APBN pusat hal ini telah dicanamkan hingga tahun 2015 kedepan dengan program pemerintah ’’MILLENIUM DEVELOPMENT GOLS’’ (MDGS),sehingga dengan adanya program itu masyarakat bisa menikmati dan merasakan khususnya yang ada di Kabupaten Jeneponto, menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat, harapnya .(zul lallo)

Kota Parepare Masuk Pelayanan Investasi Terbaik

Jakarta, Metropol - Satu lagi prestasi di ukir Kota Parepare yang mendapat penghargaan sebagai kota terbaik dalam pelayanan investasi.  Penghargaan berupa “Investment Award 2011”  tersebut diterima dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain Parepare, ada dua kota lain yang juga menerima “Investment Award 2011”, yakni Kota Solo, dan Dumai.

Penghargaan serupa juga diterima 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Ogan Komering Ilir.  BKPM juga memberikan “Investment Awards 2011” kepada 7 provinsi, masing-masing Sulawesi Selatan, Jawa Tengah,  Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi  Utara.

Prestasi membanggakan yang diterima Kota Parepare adalah Prestasi Investment Award 2011 untuk kategori Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebagai penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal Kota Terbaik tahun 2011. Parepare menempati posisi tertinggi, disusul kota Dumai, Riau, dan Solo.

Plt Wali Kota Parepare H. Sjamsu Alam yang menerima langsung penghargaan dari Menteri Perindustrian, MS. Hidayat mengatakan, “Parepare memang sudah beberapa kali menerima penghargaan terkait pelayanan perizinan. Namun untuk tahun 2011, Parepare telah mengeluarkan 53 macam perizinan dan 15 perizinan investasi,” ujarnya.

Parepare menyingkirkan 229 PTSP kabupaten dan 36 kota PTSP. Penilaian ini didasarkan atas beberapa aspek, seperti, kelembagaan dan pelimpahan kewenangan, sumber daya manusia yang profesional, kompetensi SDM, sarana prasarana, media dan mekanisme kerja serta ketersediaan layanan pengaduan.

Kesuksesan Parepare ini mengikuti kesuksesan Sulsel yang berhasil meraih penghargaan provinsi terbaik bidang penanaman modal atau Regional Champions 2001. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo atas prestasi tersebut. Penghargaan bergengsi ini juga diterima Syahrul YL di tempat yang sama.

Kebanggaan Syahrul pun diungkapkan usai menerima penghargaan. "Penghargaan ini bukan akhir, tapi ini adalah awal untuk menggenjot iklim investasi di Sulsel, tinggal bagaimana kita memastikan keamanan wilayah," ujarnya bangga.

Apa alasan Kota Parepare menerima “Investment Award 2011”? Seperti dijelaskan Kepala BKPM, Gita Wirjawan, pemberian penghargaan “Investment Award” dimaksudkan untuk mengapresiasi daerah-daerah yang ramah dengan investasi.

Ada sejumlah indikator yang menjadi acuan dalam menetapkan daerah penerima “Investment Award 2011” tersebut. Di antaranya, proyek yang ditawarkan kepada investor, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga pada sarana dan prasarana untuk menunjang investasi.  Peran pemerintah daerah dalam menarik pemodal cukup signifikan dalam ketatnya persaingan belakangan ini. (Kamal/Rahim MK)

PT. RUKINDO Meningkatkan Kinerja

Jakarta, Metropol - Setelah bertahun-tahun PT. Rukindo sebagai BUMN mengalami penurunan pekerjaan, bahkan kesulitan untuk meraih sukses, namun perlahan-lahan bangkit dan dapat meraih kepercayaan dibidang pengerukan. Ini tidak lain kepemimpinan Sugondho, sebagai Direktur Utama dan para Direksi, ditambah pula karyawan yang telah bergelut menaikkan citra perusahaan.

Terlihat beberapa pekerjaan yang telah diraih, seperti pengerukan alur dan kolam pelabuhan Bengkulu, sehingga meraih laba dengan target sebesar Rp. 23 miliar. Pekerjaan ini pada bulan  Juli dengan dua sesi dan akan berakhir pada bulan Oktober 2011.

“Yang penting peralatan yang ada tidak ada yang rusak sehingga pekerjaan berjalan dengan baik,” kata Sugondho Dirut PT. Rukindo.

Sedangkan volume pengerukan di pelabuhan Padang Baai sebesari 3,5 juta M3, dengan nilai kontrak mencapai Rp. 202 miliar. Kata Sugondho setelah selesai pekerjaan ini, pihak Rukindo akan mengajukan penawaran untuk kegiatan perawatan alur dan kolam pelabuhan Bengkulu. “Tingkat kedalaman kolam harus dirawat sedemikian rupa, agar pendangkalan tetap terjaga,” kata Sugondho.

Kepercayaan PT. Pelindo II kepada Rukindo untuk mengeruk alur pelabuhan Bengkulu, tidak lepas peningkatan kerja jajaran perusahaan, baik di kantor maupun dikapal untuk melayani pelanggan secara profesional. Atas itu semua, pada semester I, Rukindo mencapai usaha Rp. 129,8 miliar.

Perusahaan Rukindo yang telah berjuang terus menerus dalam mengelola manajemen, sehingga dapat kepercayaan untuk mengucurkan dana sebesar Rp. 80 miliar dari PT. Pelindo I, II, III dan IV

Kucuran dan itu sebenarnya tidak cukup, mengingat hitungan pihak manajemen Rukindo membutuhkan dana Rp. 250 miliar untuk menyehatkan perusahaan. Karena kerja keras dan optimisme maka kucuran dana itu dimanfaatkan sebaik mungkin langkah pertama yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan perbaikan adalah meminta pihak Bank Mandiri memberikan bantuan berupa pemotongan hutang Rp. 100 miliar. Upaya ini mendapat potongan (har cut), dengan membayar hutang pokok. Pihak manajemen juga memperbaiki beberapa kapal yang rusak.

“Kondisi kapal mulai membaik dan pekerjaan berjalan dan pendapatan meningkat,” kata Sugondho.

Dukungan PT. Pelindo I dan IV, sejak awal keterpurukan PT. Rukindo dapat teratasi dan tidak merugi, jika kucuran dana itu dibarengi dengan pemberian pekerjaan dipelabuhan tersebut. “Berdasarkan Kepmen BUMN atas penunjukkan pekerjaan pengerukan bisa dilakukan, namun hal monopoli yang menjadi tersandung, maka pekerjaan perlu ditenderkan, kami pun ikut dan dimenangkan dan ada juga kalah,” ujarnya.
Namun dari sisi pencapaian atas dasar peningkatan kerja, maka memerlukan perhatian karyawan. Pada prinsipnya, karyawan sudah ditingkatkan kesejahteraannya dengan ukuran yang wajar, sehingga apa yang dilakukan berjalan dengan baik. (Delly. M)

Meningkatkan Kehidupan Nelayan

Jakarta, Metropol - Dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, Pemerintah melakukan beragam inovasi kebijakan. Untuk mendukung kebijakan tersebut,Pemerintah beberapa waktu lalu menerbitkan Keputusan Presiden No.10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat sebagai bagian dari klaster keempat. Sebagai implementasinya, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, kembali Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad selaku "nahkoda" Keppres memimpin Rapat Koordinasi bersama kementerian terkait lainnya guna menentukan anggaran tahun 2012.

Upaya untuk meningkatkan kehidupan nelayan sebagai bagian dari program Pro-Rakyat memiliki 8 (delapan) strategi, yaitu pembuatan rumah sangat murah, diversifikasi usaha pengembangan skema UKM-KUR, Pengembangan SPBN, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas bank rakyat. "Program ini akan dilaksanakan di kantong-kantong kemiskinan nelayan, dengan pelabuhan perikanan sebagai basisnya. Sebanyak 816 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) akan dijadikan sentra pengembangan. Sebagai tahap awal,  tahun 2011 akan dilaksanakan di 100 PPI dan sebanyak 400 PPI pada tahun 2012", ucap Fadel usai memimpin Rakor dihadapan wartawan.

Program yang dijuluki "tembak langsung" (snaper) ini dilakukan melalui tiga sasaran, yaitu individu nelayan, kelompok nelayan dan sarana prasarana PPI (kapal, rumah, sekolah, bahkan beasiswa untuk anak para nelayan. Kegiatan intervensi langsung kepada individu nelayan akan dilakukan melalaui pemberian sertifikat hak atas tanah nelayan, perlindungan/asuransi nelayan dan bantuan perlatan rantai dingin. Sementara untuk kelompok nelayan akan diberikan melalui bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan pengolahan serta pemberian pendampingan pada kelompok. Pengembangan sarana prasarana PPI akan dilakukan melalui pembangunan cold storage mini, pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan kendaraan roda berinsulasi.

Program ini ditargetkan dapat menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang sebagaian besar bekerja sebagai nelayan dan tersebar di 10.300 desa, dan sebanyak 25,6 persen merupakan penduduk miskin. Dalam merealisasikan target ini, setidaknya KKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 127,823 miliar pada tahun 2011,di samping terus mengupayakan pemanfaatan dana penghematan tahun ini sebesar Rp 817 miliar. Disamping itu, beberapa kementerian telah menyatakan dukungannya pada tahun 2012, seperti Kementerian Perumahan Rakyat juga akan mendukung melalui pembangunan 16.933 unit rumah sangat murah untuk nelayan, Kementerian ESDM akan melakukan pemasangan listrik murah untuk 16.933 rumah nelayan, dan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun sarana air bersih di 205 lokasi PPI. ( Delly. M/KKP)

Pelindo II Mendukung Percepatan Pengembangan Wilayah Indonesia Timur.

 

Jakarta, Metropol - PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, akan mendukung percepatan  pengembangan ekonomi wilayah Indonesia timur, dalam hal ini pembangunan  bidang infrastruktur, yaitu pelabuhan sorong. Karena  Sorong dapat berperan sebagai pelabuhan pendukung yang mampu menjadi alternatif   ditribusi strategis untuk wilayah sekitarnya.

Hal ini membuat PT. Pelindo II mengambil inisitif untuk membangun, karena dilihat dari segi  potensi angkutan Peti  Kemas diwilayah bagian timur, terutama Pelabuhan Sorong sangat potensi. Volume tampung untuk Peti Kemas dan kapal ukuran besar dengan muatan lebih dari 3.000 TEU,s dan potensi menjadi West Pasific Hub Port, letaknya sangat strategis.

Mendasari hal itu, PT. Pelindo II dan konsorsium penghubung, PT. Pelindo IV, PT. Samudra Indonesia, PT. Meratus Lines, PT. Salam Pasific Indonesia Lines, PT. Tempuran Emas,  PT. Tanto Intim Line, PT. Pembangunan Perumahan dan Pemerintah  Daerah Sorong, menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU), yang di saksikan Menteri Perhubungan Fredy Numberi.

“Biaya mengirimkan satu TEU,s Peti Kemas dari Tanjung Priok keJayapura kurang lebih 19 juta Rupiah. Jadi kalau kita bisa menghubungkan Pelabuhaqn Sorong, berapa biaya bisa di hemat, “kata RJ Lino, Dirut PT. Pelindo II.

Pelabuhan Sorong lokasi tepat di kawasan timur maupun kawasan Nesw Pasific untuk di kembangkan sebagi pusat distribusi angkutan Peti Kemas, karena dapat melayani wilayah Philipina yang hanya bejarak 1.500 Km dan Coirns Australia yang berjarak 2. 300 Km. “Nanti wilayah ini akan mampu memberikan pelayanan untuk rute kapal dari Jakarta, Surabaya, Makssar, Jayapura, Marauke, Ambon, Timur Leste, Darwin ( Australia), Coirns (Australia), Port Mores bahkan hingga New Caledonia,” ujar RJ. Lino lagi.

Kementerian PerhubunganFredy Numberi sangat mendukung inisiatif PT. Pelindo II mengembangkan wilayah-wilayah di luar pulau Jawa dan Bali, terutama Indonesia timur. “Sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI,” ujarnya.

Wilayah Indonesia Timur adalah wilayah yang menarik untuk dikembangkan, karena volume Peti Kemas yang berkembang secara seknifikan dari tahun ke tahun. PT. Pelindo II, optimis, ada sekitar 700.000 TEU,s dapat dikembangkan. Sebagai perbandingan pada tahun 2009, terminal Peti Kemas terbesar dan tersibuk di Papua Nugini, hanya dapat menampung sebayak 135.000TEU,s. (Delly M.)

BANK SYARIAH BUKOPIN BUKA CABANG DI MAKASSAR “Ekspansi,Tingkatkan pelayanan,Tawaran Alternatif Produk Perbankan Syariah”

Makassar Metropol - PT.Bank Syariah  Bukopin buka kantor Cabang di Makassar adalah  untuk pelayanan prima perbankan system syariah dikota Metropolitan saat ini semakin dekat dihati para nasabah dan  masyarakat pada umumnya dengan tawaran produk unggulan Tabungan,  pendanaan dan layanan jasa yang telah berkembang di kota besar di Indoneia
 
“pembukaan cabang baru di Makassar beralamat dijalan Dr.Sam Ratulangi No.98 AB,  luas area  420 m²  dengan bangunan 3 (tiga) lantai yang sangat strategis,tentunya dalam rangka  memperluas dan mendekatkan layanan akan produk -produk perbankan berbasis syariah kepada nasabah khususnya masyarakat Makassar ,” ungkap Direktur Utama Bank Syariah Bukopin,Riyanto dalam acara peresmian pembukaan Kantor cabang BSB Makassar kepada Metropol,pada  bulan Agustus 2011
 
Kantor cabang ini memiliki layanan bagi produk perbankan syariah,antara lain produk pendanaan yaitu tabungan iB Siaga,Tabungan iB Rencana,Tabungan iB SiAga Bisnis,Tabungan iB Haji dll.Sementara layanan pembiayaan bisa melalui iB jual-Beli (murabahah),iB Bagi Hasil (musyarakah),iB Bagi Hasil (mudharabah),iB Infestasi terikat (mudharabah muqayyadah)iB K3A pola syariah,iB Pemilikan Rumah,iB Pembiayaan Mobil,KPPA-Relending,iB perjalanan haji,iB Jaminan Tunai,dan iB istishna paralel.
 
Sedangkan produk jasa (service) lainnya yang ditawarkan BSB yaitu ATM Siaga,SMS Banking, Internet Banking,phone Banking, Save Deposit box, Transfer, Kliring,Inkaso, RTGS, payment point, dan SKBDN  iB dimana pelayanan sudah melalui on line sistem.Untuk Call Center BSB adalah 500666 cukup dengan saran telpon rumah atau dimana saja dengan menggunakan hanphone (HP) bisa memperoleh informasi tentang produk produk maupun bertransaksi.
 
Kantor Cabang Makassar ini merupakan bagian dari 9 (sembilan) cabang BSB yang tersebar di Kota besar seperti di Ibu Kota Jakarta,Bandung,Surabaya,Bukittinggi,Medan,Samarinda dan nanun Cabang Cabang Makassar dan Solo. diresmikan hari kamis (11/8)  meskipun secara operasional baik di Solo maupun di Makassar sudah menjalankan teransaksi operasional (soft opening) dari jumat (29/7) lalu.kami berkeyakinan akan terus mengembangkan usaha sesuai rencana bisnis yang kami kaji dengan mempertimbangkan potensi,risk manajement,dan asas asas prudential banking,”ujar Riyanto “
 
Pada kesempatan yang sama pimpinan BSB Cabang Makassar,Jufri H Ahmad menambahkan target bisnis untuk Cabang Makassar optimis segera tercapai mengingat potensi masyarakat ekonomi di Sulawesi Selatan khususnya makassar.kami sudah melakukan penetrasi lebih dalam terhadap market sehingga kami tidak hanya melayani produk simpanan,tapi juga produk pembiayaan mulai dari pembiayaan KPR syariah hingga otomotif “ katanya.
 
Berjalan dengan fokus bisnis dan komitmen mengembangkan usaha berbasis pelayanan terbaik,BSB membukukan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) hingga akhir bulan Juni 2011 meningkat sebesar 32,29 % menjadi Rp 1,726 Triliundari sebelumnya bulan Juni tahun 2010 sebesar 1,312 triliun.total pembiayaan hingga bulan juni 2011 meningkat sebesar 13,50% menjadi 1,622 triliun di banding priode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,429 triliun bulan Juni 2010.
 
Sementara itu total aset meningkat sebesar 14,73% dari bulan Juni tahun 2010 sebesar 1,945 triliun menjadi 2,231 triliun pada bulan Juni 2011.laba BSB sebesar 7,010 miliar atau meningkat sebesar 25,6% dari laba sebesar 5,528 miliar pada tahun 2010.sementara komposisi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 17,46 % dan rasio pembiayaa bermasalah (NPF) sebesar 1,61%.
 
Kesuksesan yang diraih bank syariah bukopin,baik dalam hal kinerja keuangan maupun pengakuan dari pihak eksternal,merupakan output atas dedikasi,kerja keras,penuh komitmen dari jajaran manajemen,karyawan maupun kepercayaan yang di berikan nasabah serta stakeholders.terbukti,memasuki tahun 2011 BSB telah menorehkan kembali prestasi dan memperoleh sejumlah penghargaan yaitu sebagai the best of indonesia servise to core champion 2011 dengan kategori islamic banking dari mark plus;the best banking & finance indonesia award;sebagai bank umum syariah pertama yang meluncurkan tabungan bisnis dengan sistem syariah darii rekor bisnis,dan sebagai peringkat kelima sebagai the best syariah award tahun 2011 dari majalah investor.selain itu selama 2010 juga telah memperoleh penghargaan dari the best syariah terbaik dari bisnis indonesia award,the most service exelence sharia banking industri dari majalah property nd bank,dan the best company in banking syariah of the year dari internasional business and company award 2010.
 
Sejalan dengan motto bank syaria bukopin :melayani dengan hati nurani”,Riyanto menegaskan melalui kantor cabang ini bank syariah bukopin ini juga berharap bersama dengan nasabah dapat meraih kemakmuran bersama hingga masa depan.( Yogi Bachtiar)