Camat Cibeber Laksanakan Pengangkatan 9 Pejabat Kepala Desa

Lebak, Metropol - Berdasarkan surat keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep-324-BPMPD/2014, Pejabat Kepala Desa yang lama digantikan oleh 9 Pejabat kepala Desa yang baru. Pengangakatan  Kepala Desa itu dilakukan oleh Aat Permana. S.Sos (Camat Cibeber), hadir saat itu Apip (Kabid Pemdes) Kabupaten Lebak M. Chotim SH (Kapolsek Cibeber), perwakilan dari Koramil Bayah serta berbagai unsur masyarakat.

Pengangkatan dilaksanakan di Aula kantor Kecamatan Cibeber. Pejabat Kepala Desa baru yakni Judin Jiwangkara, Pj Kepala Desa Cibeber, Nursad, S.IP Pj Kepala Desa Cisungsang, Suherdi, S.Pd, Pj Kepala Desa Neglasari, Asik S, Pj Kepala Desa Warung Banten, Yendi Asmo Kuncoro, Pj Desa Citorek Tengah, Ata Atmawijaya, Pj Desa Citorek Barat, A. Suhendi. S.Pd Pj Desa Kujangsari, Juhanda Hediansyah, Pj Desa Sukamulya dan Ardaya Sudarjat, Pj Desa Wanasari.

Usai pengangkatan Pj Kepala Desa (Camat Cibeber) dalam sambutannya mengatakan. “Seluruh Kepala Desa hendaknya senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Harus siap menjadi pelayan masyarakat, dan jangan biasakan kantor desa menjadi kosong tanpa ada  Kepala Desa. Saya tidak mau mendengar keluhan dari masyarakat ketika akan melakukan yang berkaitan dengan administrasi desa kemudian kepala desanya tidak ada ditempat serta harus dipahami bahwa jabatan Kepala Desa itu adalah amanah,” kata Camat Cibeber.

Sementara itu Apip (Kabid Pemdes) dalam pesannya menyampaikan. “Beberapa hak yang akan diterima Desa pada tahun anggaran 2015 mendatang. diantaranya dari Pendapatan Asri Desa, Bumdes, APBD, Presmoney, maupun dana desa 10 persen dari APBN, yang jumlahnuya tidak sedikit. Jadi hendaknya jangan sampai ada kepala desa yang sampai tersangkut hukum hingga mempertaruhkan jabatanya,” tandas Apip. (Dicky Abiasa)

Tingkatkan Mutu Pendidikan

Pangkep, Metropol - Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid, mengatakan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Pangkep dengan terus menekan angka buta aksara dan meningkatkan partisipasi pendidikan serta penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan.

“Oleh sebab guru sebagai pendidik sekaligus pencetak generasi emas dan berkualitas harus dipermantap,” imbuh Bupati Pangkep pada pelaksanaan Pelatihan Aksesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep, Rabu (810/2014) di ruang pola kantor Bupati Pangkep

“Saya mengajak tenaga pendidik untuk dapat bersama bertanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa, tidak boleh di tawar lagi. Fasilitas yang di butuhkan sudah kami berikan, mulai dari sarana bangunan sekolah hingga peralatan yang mendukung suksesnya pembangunan sector pendidikan,” kata Syamsuddin A Hamid.

Saat ini, Pangkep bukan lagi daerah tertinggal. Ini semua tidak terlepas dari peran serta dunia pendidikan yang terus berinovasi dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan hingga ke daerah terpencil. “Pemerintah Pusat juga sudah mengakui bahwa kita bukan lagi kabupaten tertinggal, dan itu dikatakan bukan saya (Bupati) tapi Wakil Presiden RI, Budiono di Jakarta,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd menyebutkan bahwa pihaknya sudah melaksanakan beberapa pelatihan untuk menjadi acuan kepada para tenaga pendidik dalam melaksankan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah masing-masing, “Kegiatan ini penting. “Karena guru-guru akan digembleng mulai dari sistem pengelolaan dana bos, pembuatan dokumen yang baik hingga sistem pengawasan, untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten pangkep,” beber Mohammad Ridwan. (Firman)

Dinas Kehutanan Mamuju Utara Gelar Kelompok Tani Hutan

Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan
Kelompok Tani Hutan Tahun 2014

Mamuju Utara, Metropol - Bimbingan teknis penguatan kelembagaan kelompok tani hutan tahun 2014 dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan H. Makmur, SE., M.Si dengan tema “Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Menjadi Organisasi Petani Yang Kuat dan Mandiri di Sektor Kehutanan”. Maksud pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penguatan kelembagaan kelompok tani hutan adalah, untuk menjadikan organisasi petani yang kuat dan mandiri di sektor kehutanan.

Tujuan pelaksanaan Bimtek ini adalah, (1). Meningkatkan SDM kelompok tani-hutan, (2). Memberdayakan kelompok tani- hutan dalam upaya pelestarian kawasan hutan dan pemanfaatan hasil sumber daya hutan. Peserta yang ikut dalam bimbingan teknis penguatan kelembagaan kelompok tani-hutan ini  berasal dari 10 kelompok tani-hutan yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. 

Tim pemateri pada kegiatan Bimtek ini adalah, Wakapolres Kabupaten Mamuju Utara, Kompol Daniel Siampa, SH, MH yang membawakan materi perlindungan hutan berdasarkan tupoksi kepolisian. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. H. Thamrin Natsir yang membawakan materi kelembagaan kelompok tani hutan.  Selain itu,  Kepala Dinas Kehutanan Dra. Nurhayati Tangim dan Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan Abdul Muin Tatro, S.Hut, serta Kasubag Tata Usaha KPHL Lariang Atjo Taufik Arsa, S.Hut.

Berdasarkan materi yang dibawakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dra. Nurhayati Tangim mengatakan, Kelembagaan kemasyarakatan adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama prinsip-prinsip dalam membangun kelembagan merupakan perkumpulan orang yang Memiliki tujuan yang sama, musyawarah keanggotaan bersifat sukarela, dari oleh dan untuk anggota, tata laksana terbuka, pendidikan yang terus menerus, permodalan swadaya yang mengakar di masyarakat langkah-langkah membangun kelembagaan, mengadakan rapat atau pertemuan pendahuluan para pemarakarsa terpilih. Mengadakan rapat lanjutan, membahas serta menetapkan AD dan ART serta memilih Ketua,  Pemilihan Pengurus dan pengesahan Lembaga.

Fungsi Kelembagaan, menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dalam masyarakat, mencapai berbagai kebutuhan manusia. Ada yang memahami, bahwa LK merupakan sarana untuk mencapai kebutuhan manusia. Menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pedoman bagi masyarakat, dalam solusi masalah yang dihadapi. (Udin Virgo)

Sosialisasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Camat Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan, Masturi, SSTP

Kintap-Kalsel, Metropol - Masturi, SSTP, Camat  Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengharapkan semua Desa dengan Perangkatnya bisa menyikapi secara antisipatif terhadap perkembangan peraturan yang berubah secara mendasar. Artinya banyak perubahan perubahan secara filosofis dan perubahan itu mengarah kepada kemajuan. Hal ini diungkapkan pada acara Sosialisasi Undang Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berlangsung selama satu hari, di Aula Kantor Kecamatan Kintap, pada tanggal 8 Oktober 2014.

Acara Sosialisasi tersebut, dihadiri segenap Kepala Desa dan perangkatnya, sekaligus acara ini dipasilitasi oleh Camat Kintap, selain itu juga,  menghadirkan Nara Sumber yang kaitannya dengan Sosialisasi UU No 6 Thn 2014, seperti Anggota DPRD serta Unsur dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Pleihari. Lanjut, Camat Kintap menambahkan, “melalui Sosialisasi Undang-undang Desa ini, diharapkan Kepala Desa dan Perangkat Desa, nantinya tidak kaget atau terkejut pada saat pelaksanaan Undang-undang tersebut. Jadi, jauh hari sudah tau dan banyak hal hal lain dipersiapkan sebagai langkah antisipatif,” ujarnya.

Dalam Undang-undang No 6 Thn 2014 yang mengatur Desa serta kewenangan Kepala Desa dimana nantinya, Kepala Desa dapat mengambil kebijakan secara mandiri dalam mengelola potensi dan pembangunan Desanya. Sehingga Kepala Desa wajib menguasai tentang pengelolaan keuangan Desa, secara transparan karena di dalam Undang-undang Desa yang baru ini, juga mengatur alokasi dana tiap tahun dari Pemerintah Pusat. Sehingga dana tersebut betul betul dikelola dengan baik demi kemajuan Desa itu sendiri dan masyarakatnya. Begitu juga yang menyangkut tentang Penghasilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semua ada diatur dalam Undang-undang No 6 Thn 2014 Tentang Desa. Terakhir, menurut Camat Kintap, Masturi, SSTP, melalui Sosialisasi Undang-undang Desa yang baru ini, adalah merupakan Pemanasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat perangkatnya, yang nantinya kedepan sudah siap menyikapinya. (Rasidin).

Delapan Ratus Delapan Puluh Lima PNS Terima SK Kenaikan Pangkat

Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Barru  Drs. H. Zakaria,
menerima SK kenaikan pangkat yang diserahkan langsung
oleh Bupati Barru Ir. H. Andi Idris Syukur MS.
Digedung Islamic Center Kabupaten Barru

Barru, Metropol - 885 Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Barru menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat. SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Barru Andi Idris Syukur pada acara Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru yang digelar di gedung Islamic Center Kabupaten Barru beberapa waktu lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs. H. Zakaria, Kepala BKD Barru Ir. H. Nasruddin, Kepala SKPD Lingkup Pemkab Barru dan PNS yang naik pangkat.

Kepala BKD Barru Nasruddin dalam laporannya menyebutkan, penyerahan SK kenaikan pangkat periode Oktober tahun 2013 dirangkaikan dengan penyerahan SK kenaikan pangkat periode April 2014 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 885 SK. “Total kenaikan pangkat pada pemerintahan Andi Idris Syukur mulai tahun 2010 sampai dengan April 2014 adalah sebanyak 4473 dari jumlah PNS 4890 atau sekitar 91, 47 % kenaikan pangkat PNS yang telah diproses” kata Nasruddin.

Bupati Barru mengatakan bahwa kenaikan pangkat bagi seorang PNS hakekatnya adalah sebuah penghargaan yang diberikan negara atas prestasi kerja. Sehingga harus dipahami bahwa kenaikan pangkat bukanlah suatu hak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (APN) pasal 21. Karena itu kenaikan pangkat yang diperoleh hendaknya dipandang sebagai peningkatan tanggung jawab pada jenjang pangkat baru yang disertai dengan peningkatan prestasi kerja dan perilaku kerja yang lebih baik.

“Sesuai Pasal 1 UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, saat ini PNS  adalah sebuah profesi yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan seharusnya PNS melaksanakan tugas sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi yang mencakup perubahan pola fikir dan perubahan budaya yang dilakukan secara komperehensif dan terukur dalam pelayanan publik” kata Bupati.

“Kami ucapkanan selamat kepada para PNS yang telah menerima SK kenaikan pangkat. Kami harapkan agar kenaikan pangkat yang diperoleh dapat dibarengi dengan peningkatan prestasi kerja dan pengabdian serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat demi terwujudnya Barru Yang Lebih Baik” tambahnya.

Salah seorang PNS yang bertugas sebagai Perawat Gigi Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Barru Muallim AMKg, yang naik pangkat dari golongan III A ke Golongan III B merasa senang dan gembira atas kenaikan pangkat yang dia peroleh. Dikatakan, sebanyak 80 orang di RSUD Barru termasuk dirinya yang naik pangkat dan telah menerima SK di Gedung Islamic center Barru beberapa waktu lalu, dan baginya acara penyerahan SK tersebut sangat berkesan karena diserahkan langsung oleh Bupati dan itu baru pertama kalinya terjadi selama dirinya bertugas dikabupaten Barru Ini.

“Sejak saya bertugas dikabupaten Barru yaitu mulai dari tahun 1996 atau sudah 18 tahun, acara penyerahan SK kenaikan pangkat tahun 2014 ini sungguh sangat berkesan karena SK kenaikan pangkat diserahkan langsung oleh Bupati dan ini baru pertama kalinya. Sehingga kami merasa sangat senang dan tentunya ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas kerja dan melayani masyarakat khususnya di RSUD Barru,” ungkapnya. (Mahmud Rahim /Ahkam)

RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Diduga Beroperasi Illegal

Jeneponto, Metropol - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto, diduga tidak memilik payung hukum atau "ilegal". Pasalnya rumah sakit tersebut dikabarkan tidak memiliki surat izin beroperasi dari Kementerian Kesehatan. Anehnya lagi stok obat habis.

Hal tersebut baru diketahui setelah ratusan petugas medis RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto, beserta sejumlah dokter umum, mendatangi gedung kantor DPRD sekitar pukul 10:00 Wita untuk mengeluarkan aspirasi terkait, sistem manajemen RSUD yang tidak beres.

Salah satu kordinator para petugas medis yakni Dokter Riswan mengatakan, jika manajemen RSUD sangat memprihatinkan, lantaran para pasien mengeluh stok obat  habis, sehingga pihaknya meminta kepada Dewan melakukan pengawasan penganggaran di RSUD untuk mengantisipasi terjadinya stok obat yang habis sekarang. "RSUD memang ada izin beroperasi tapi sudah tidak berlaku," ujar Dokter Riswan.

Anggota DPRD dari Fraksi PKB Yakni Andi Mappatunru yang ikut menerima aspirasi, kepada Metropol membenarkan, jika sesuai hasil penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh sejumlah dokter dan petugas medis, terkait izin operasionalnya tidak memiliki izin, sehingga pihaknya akan memanggil direktur RSUD (Saharuddin)  untuk dipertanyakan izinya dan juga mengenai stok obatnya yang habis.

"Yang jelas, jika surat izinya ada berarti itu legal, tapi kalau surat izinya memang tidak ada maka RSUD itu bisa dikatakan ilegal beroperasi, sehingga saya akan memanggil Direkturnya untuk menpertanyakan masalah ini, sesuai aspirasi yang dibawakan oleh para dokter dan petugas medis,"  ujar Andi Mappatunru.

Setelah itu, para petugas medis dan dokter akhirnya meninggalkan gedung DPRD sekitar pukul 12:00 Wita, dan menuju Kantor Bupati Jeneponto. Kedatangannya langsung diterima oleh Bupati Jeneponto H Iksan Iskandar, Plt Sekda Jeneponto Muh. Sayarif dan juga dihadirkaan Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Saharuddin. 

Setelah beberapa petugas medis dan dokter mengeluarkan aspirasinya. Bupati meminta direktur menjawab semua aspirasi yang dikeluarkan, terkait tidak adanya surat izin RSUD untuk beroperasi, dan juga kenapa stok obat habis.

Direktur RSUD Jeneponto, Saharuddin mengatakan, jika surat izin rumah sakit ada, namun itu hanya surat sementara, pasalnya pihaknya mengaku surat izin masih dalam tahap proses, demikian juga pengadaan obat yang ditender dalam proses, namun ia berjanji bulan ini obatnya sudah ada. 

"Surat izinya masih dalam proses, demikian juga obat, yang sementara masih  ditender sehingga terlambat, namun saya janji bulan ini obat untuk rumah sakit segera kami datangkan," jelas Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto.

Sementara itu, Bupati Jeneponto H. Iksan Iskandar mengatakan, jika pihaknya meminta secara tegas kepada Direktur untuk menyelesaikan tuntutan para petugas medis secepat mungkin. "saya minta cari solusinya, saya tidak mau tahu semuanya harus beres, dan jika tidak maka petugas medis bisa melapor langsung kepada saya," ujar Karaeng Ningra sapaan akrab Bupati Jeneponto.

"Sesuai janji Bupati, maka saya pertanyakan, ini RSUD milik siapa, kalau ini milik Pemkab maka Bupati harus menangkap adanya pemberitan dimedia, bahwa stok obat habis, namun ini tidak, sehingga saya anggap Perubahan yang ingin dilakukan oleh Bupati belum ada. Pasalnya kami merasa bersalah selalu di caci maki oleh keluarga pasien karena obat yang seharusnya gratis tidak ada dan harus menbeli di apotik diluar Rumah sakit," ujar Hariani dengan nada sedih bercampur jengkel. (M.Arief.K)

Tim Penggerak PKK Laksanakan Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim

Ketua tim Penggerak PKK Kabupaten Barru, Hj. Andi Citta Mariogi Idris
(Tengah) Berfoto Bersama 11 Tim Dokter Kebidanan Dan Kandungan
Fakultas Kedokteran UNHAS Dan Kepala BPJS Wilayah Pare-pare

Barru, Metropol - Jumlah Penyakit Kanker Alat Reproduksi wanita berada diurutan paling tinggi, baik didunia maupun di Indonesia. Berdasarkan statistik terbaru, diketahui bahwa kanker yang sering dialami wanita adalah kanker serviks/leher rahim sebanyak 42% dan kanker  payudara sebanyak 31%. 

Untuk menekan jumlah penderita penyakit itu serta membangun keluarga berkualitas, maka diperlukan adanya upaya pencegahan kanker alat reproduksi. Khususnya deteksi dini kanker leher rahim (Serviks). Terkait dengan hal tersebut, Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru yang diketuai oleh Hj. Andi Citta Mariogi Idris, baru-baru ini melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Promotif  Preventif Deteksi Dini Kanker Leher Rahim yang diisi dengan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi sehingga diharapkan para wanita khususnya yang ada dikabupaten Barru bisa mendeteksi secara dini penyakit kanker leher rahim dan melakukan tindakan pencegahan secara cepat dan tepat.

Gerakan Nasional Promotif Preventif Deteksi Dini Kanker Leher Rahim ini dilaksanakan diBaruga Singkerru adae Rumah Jabatan Bupati Barru dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru Hj.Andi Citta Mariogi Idris. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Persatuan Dharma Wanita Kabupaten Barru Dr. Hj. Ajar Diana Idrus, SpOg, Kepala BPJS Wilayah Pare-pare, Ketua Tim Dokter Kebidanan dan Kandungan  Fakultas Kedokteran UNHAS Mardia Tahir, SpOg beserta 11 tim dokter lainnya, angggota Persit Kartika Chandra Kirana, anggota Bayangkari, dan para anggota Dharma Wanita serta anggota PKK kecamatan, desa dan kelurahan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru Hj. Andi Citta Mariogi Idris dalam sambutannya mengatakan bahwa PKK merupakan suatu wadah yang dapat menyatukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berupaya melalui 10 program pokok PKK untuk memberdayakan dan mensejahterakan keluarga sehingga terwujud keluarga yang lebih maju, bahagia, sehat dan sejahtera yang nantinya akan tercermin dalam suasana keluarga yang harmonis, saling asah, asih dan asuh. 

“Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi diantaranya; faktor sosial ekonomi dan demografi terutama tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan dan lokasi tempat tinggal yang terpencil, faktor budaya dan lingkungan seperti praktek tradisional, faktor psikologi serta faktor biologis. Faktor-faktor tersebut berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi maka pengaruh buruk ini dapat dikurangi atau dapat dicegah melalui upaya sosialisasi sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi akan terus bertambah” kata ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru.

“Selain melalui sosialisasi, ada cara yang paling mudah, murah dan sangat efektif untuk pensosialisasian pendeteksian dini kanker leher rahim, yakni melalui penyampaian dari mulut ke mulut antara ibu-ibu atau juga melalui SMS,” tambahnya. 

Kepala BPJS Wilayah Pare-pare mengatakan sangat salut terhadap ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru yang dapat menghadirkan 11 tim dokter  untuk kegiatan sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim yang dilanjutkan dengan program PapSmear gratis bagi pemegang kartu BPJS.

“Diharapkan melalui sosialisasi ini,, wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi akan lebih bertambah, sehingga  bisa mendeteksi secara awal tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi wanita, khususnya leher rahim agar dapat mengambil tindakan cepat dan tepat bahkan tindakan pencegahan dapat dilakukan,” singkatnya. (Mahmud Rahim/Ahkam)

Pelantikan DPRD Kabupaten Belitung Timur

Belitung Timur, Metropol - Rapat paripurna Istimewa IV masa persidangan III tahun sidang  2014, dengan agenda pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), masa jabatan 2014-2019, pada tanggal 25 September 2014. Sebanyak 25 orang di ambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dan resmi dilantik oleh Gubernur Babel H. Rustam Effendi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Beltim Provinsi Bangkabelitung (Babel) periode 2014-2019 di ruang sidang DPRD Beltim.

Dalam acara pelantikan DPRD Beltim ini dihadiri pula oleh Kapolda Babel Brigjen Drs. Gatot Subiyaktoro, Komandan Korem 045 Garuda Jaya Kolenel (Inf) Untung Budiharto, Kapolres Belitung AKBP Bobby P Marpaung, Kapolres Beltim AKBP Candra S Kumara, Kejari Beltim, Sekretaris Daerah Provinsi Babel Syahrudin, Wakil Bupati Belitung Drs. Erwandi Rani serta pejabat forkominda lainnya.

Anggota DPRD Beltim yang baru dilantik oleh Gubernur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD, Selama pimpinan DPRD Beltim belum dibentuk, pimpinan DPRD di Pimpin oleh pimpinan sementara. Pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2014-2019 dipimpin oleh Tom Haryono Harun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Ketua dan Jimmy Chong dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai Wakil Ketua.

Gubernur Babel dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa tugas pokok yang senantiasa harus diemban sebagai wakil rakyat, terutama tugas pokok fungsi  yang dipikul yaitu, fungsi legislasi yang menghasilkan Perda yang bermuara pada tingkat kemajuandan kesejahteraan masyarakat dilingkungan Kabupaten Belitung Timur. 

Gubernur berharap diantara perbedaan warna tidak menjadikan sebuah permusuhan, laksana pelangi yang warna warni yang menyatu tidak ada salah satu warna maka tidak akan pelangi, kelola dengan baik agar kita bisa menjaga pemerintahan dengan baik dan berpegang teguh. (Sahrus Salis/Hadi)

Bantaeng Tuan Rumah PORDA XV Sulsel

Bantaeng, Metropol - Pekan Olahraga Daerah (PORDA) ke XV Sulsel, yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng dari tanggal 9 September sampai 16 September 2014, berlangsung dengan sukses.

Penyelenggaraan Porda XV Sulsel kali ini diikuti 24 kontingen dari Kabupaten/Kota, 3.618 atlet yang memperebutkan 1.080 medali, terdiri dari 350 emas, 350 perak, dan 380 perunggu, dengan biaya penyelenggaraan dari APBD Bantaeng th. 2014 Rp 38 M, ditambah APBD Sulsel Rp 2 M. Dari keseluruhan anggaran yang digunakan sudah termasuk biaya pengadaan sarana prasarana perlengkapan, sebesar Rp 4.188.119.000.

Bantaeng, sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Porda ini, telah berhasil meraih posisi ke 2, dengan perolehan medali 37 emas, 44 perak, dan 54 perak di bawah kota Makassar yang berhasil merebut urutan teratas. 

Di banding posisi Bantaeng pada Porda ke XIV yang hanya menempati posisi ke 14, dengan posisi ke 2 pada Porda XV, ini merupakan kesuksesan yang cukup besar, dan patut diacungi jempol. 

Drs. Nur Alim, Kabid. Pemuda dan Olahraga, menjelaskan "Penyelenggaraan Porda di Kabupaten Bantaeng, oleh Bupati Bantaeng Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, telah menanamkan prinsip untuk meraih 3 sukses. Yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi," ujarnya.

Hasil pemantauan Metropol, dari prinsip ketiga sukses, yang dapat dikatakan berhasil dicapai hanya prinsip sukses prestasi dan sukses ekonomi, sementara sukses penyelenggaraan masih ditemukan beberapa kekurangan dan ketimpangan.

Salah satu ketimpangan yang sempat disoroti, adalah pelayanan panitia terhadap para wartawan peliput penyelenggaraan Porda XV. Nampak panitia kurang simpatik memberikan pelayanan, hingga perlengkapan pakaian yang diperuntukkan bagi wartawan peliput. sedianya disiapkan ternyata tidak sampai.

Begitu pun Humas Pemkab, seakan melepaskan diri dari para wartawan peliput bila dimintai kejelasan mengenai keberadaan wartawan dalam peliputan penyelenggaraan Porda XV di Bantaeng, sehingga sebagian wartawan bagai anak ayam kehilangan induknya.

Sebenarnya, animo masyarakat Bantaeng sangat besar melihat penyelenggaraan Porda XV ini, bahkan dengan adanya penyelenggaraan Porda. Masyarakat merasa dalam sepekan sangat terhibur, sayangnya dari pihak penyelenggara terkesan masih ada yang memanfaatkan kesempatan yang dianggap kurang layak dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan Porda ini. (Jalal Maulana)

Kepala Sekolah Sukorejo 01 Semi Preman

Jember, Metropol - Adanya permasalahan di SD Sukorejo 01 Kecamatan Bangsalsari Desa Sukorejo Kabupaten Jember sangat tidak menyenangkan bagi guru sokwan dan PNS di karenakan Kepala sekolah tidak transparan mengenai dana yang di embat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kejadian ini sangat lama sekali, tapi pihak guru sangat takut dengan Kepala Sekolah untuk menegurnya. 

Menurut informasi dari narasumber yang di himpun wartawan Metropol sangatlah positif.  Kepala Sekolah. Sutresno yang beralamat Rowotamtu Kecamatan Rambipuji ini sangat valid sekali mengenai dana Negara yang di selewengkan, apalagi tim Metropol juga mendapat aduan dari para guru yang tidak pro ke Kepala Sekolah membeberkan semua tindak-tanduk Kepala Sekolah yang ugal-ugalan dan seenaknya sendiri tanpa pikir panjang, akibatnya semua wartawan yang datang di kantor Kepala Sekolah SD Sukorejo 01 untuk konfirmasi selalu di bohongi, dengan sumpah-sumpah palsu.

Bukti dilapangan sangat akurat sekali, tapi Kepala Sekolah tetap dengan pendiriannya dan para guru siap jadi saksi bila permasalahan ini di bawa ke Pengadilan Negeri atau di laporkan ke Mapolres Jember, untuk di usut/di pertanggungjawabkan.

Penjaga sekolah (waker) membuka kebusukan kepala sekolah, “kalau saya mas benar- benar di gaji 100 ribu rupiah, tapi harus di akui 200 ribu rupiah itu memang perintah atasan saya mas,” kata waker yang tidak mau di sebutkan namanya. 

“Sisa pasir, batu, kayu, semen, kapur, semua di angkut di bawa kerumahnya untuk garasi mobil dan semua masyarakat tahu kalau barang material di angkut mas,” imbuh waker.

“Dana DAK yang turun untuk bangunan tahun 2013 belum selesai mas, gimana mau maju sekolah kita, kalau atasan semi mafia,” kata salah satu guru kepada wartawan.

Semua ini hanya rekayasa Kepala Sekolah mas, “kepala sekolah tidak punya etika kan lucu mas, seharusnya kasih contoh yang baik, kok malah ngajari korupsi. Kepala sekolah yang arogan dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum di ketahui pihak Diknas, dan guru-guru di ancam untuk tidak di ajukan Sertifikasi,” ungkap para guru yang kesal dengan kepala sek

olah.

Bangunan perpustakaan yang seharusnya selesai sampai sekarang belum selesai, masalahnya setiap dana yang turun, Kepala Sekolah ambil Rp 5 juta setiap bulan, itupun tidak diberitahu untuk keperluan apa.

Apapun itu, Kepala Sekolah harus bertanggungjawab dengan kata-kata yang di sampaikan kepada semua guru. Saat di tegur pengawas Kepala Sekolah hannya menundukkan kepala, “kamu itu salah, masalah dana yang kamu ambil tidak transparan, apalagi sisa-sisa bahan bangunan kamu bawa pulang,” ujar pengawas.

Kepala Sekolah berani memalsukan tanda tangan para guru dan waker/mandor dan Kepala Sekolah sendiri menggelembungkan jumlah murid dari tahun 2011 Juli - Juli 2014. Yang tadinya jumlah murid 394 di gelembungkan menjadi 418. Sedangkan murid dapat Dana Bos 48.000  rupiah, itukan tidak wajar dan sisa buku masih banyak tidak terpakai, “terus mau jadi apa pendidikan kalau gini,” ungkap guru yang lain. (Andik)

Selamatkan Jembatan Kaki Dibelah Parang

Pinrang, Metropol - Sage (61) warga Dusun Ammani, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat, guna mendapatkan pertolongan setelah kaki kanannya mengalami luka serius akibat terkena sebilah parang di sebuah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tepatnya, Jembatan Ammani perbatasan Desa Tadang Palie Kecamatan Cempa Pinrang.

Luka dibagian kaki Sage memang cukup parah akhirnya pihak medis di puskemas setempat, Desa Tadang Palie memutuskan untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum (RSU) Lasinrang Pinrang. Sementara pihak RSU tersebut juga tidak mampu menangani luka korban namun pihak rumah sakit hanya menyarankan agar pasien segera dirujuk ke RSU Kota Pare-pare.

Para tenaga medis di RSU Pare-pare yang sudah terbiasa bekerja cepat dan tanpa basa basi, langsung dibawa pasien ke ruang periksa untuk mendapat perawatan medis dan tak lama kemudian, pihak rumah sakit memperbolehkan pasien untuk dibawah pulang dalam keadaan membaik.

Meski luka di kaki Sage sudah membaik namun rasa kecewa kepada pemerintah masih berat untuk ia lupakan, sebabnya, jangankan dijenguk oleh pemerintah, untuk biaya mobil Ambulance ke RSU Pare-pare saja di tanggung sendiri belum lagi pekerjaan Sage yang setiap saat bertugas membersihkan sampah gelondongan yang menumpuk di tiang jembatan Ammani itu, dan upah diberikan oleh pemerintah yaitu, Rp 300.000/bulan.

Kekecewaan itu seketika diungkapkan dihadapan wartawan Metropol, dimana Sage mengatakan, “saya kecewa karena, dua pejabat Kepala Desa (Kades) yang berbatasan yakni, Husain Kades Tadang Palie dan Sukardi, Kades Mattirotasi tak satupun yang datang menjenguknya saya, baik saat saya dirujuk kerumah sakait maupun setelah saya pulang dari rumah sakit,” katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BPMD) Pinrang, Drs. Alimin M.Si yang ditemui Metropol mengatakan, “saya turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara kita pak Sage, mudah-mudahan ada kesempatan yang bisa saya gunakan untuk mengunjungi rumahnya tapi untuk saat ini, kegiatan cukup padat dan banyak urusan yang harus saya selesaikan,” kata Kabid BPMD Pinrang. (Muh Saleh A)

Drs Abdul Rahman Assegaf Calon Bupati Pangkep Terfavorit

Pangkep, Metropol - Bukan basa basi, sosialisasi yang dilakukan tim sukses (Timses) Drs. Abdul Rahman Assegaf yang menghendaki dirinya maju sebagai calon Bupati Pangkep ke depan “Makin kencang”. Dukungan dari segenap elemen masyarakat pun semakin “Mantap” mengejar elektabilitas Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE.

Tim sukses Drs. Abdul Rahman Assegaf yang saat ini gencar melakukan “sosialisasi” kepastian Wakil Bupati Pangkep maju sebagai kandidat calon Bupati Pangkep periode 2015 – 2020 tak kenal lelah melakukan kunjungan silaturrahmi dari rumah ke rumah guna meyakinkan warga bahwa Drs. Abdul Rahman Assegaf “Serius” mencalonkan diri menjadi kandidat calon Bupati Pangkep lima tahun ke depan.

Ibarat dayung bersambut, kunjungan silaturrahmi yang terbangun selama ini telah menunjukkan “titik terang”. Drs. Abdul Rahman Assegaf memperoleh aspresiasi dari segenap elemen masyarakat, mulai dari wilayah daratan, pegunungan hingga kepulauan terpencil. “Ini membuktikan bahwa Drs. Abdul Rahman Assegaf sebagai kandidat calon Bupati Pangkep “terfavorit” dan diterima semua kalangan.

Drs. Abdul Rahman Assegaf sangat serius untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Pangkep periode 2015 – 2020 mendatang. Bukti keseriusan tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya baliho, banner, sticker yang tersebar hingga pelosok perkampungan terpencil. Dan yang lebih meyakinkan lagi, tim sukses Abdul Rahman Assegaf makin gencar melakukan kunjungan silaturrahmi hingga larut malam.

Mendapat sambutan dan apresiasi dari segenap elemen masyarakat, tim sukses Abdul Rahman Assegaf pun makin bersemangat melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, menyusuri perkampungan terpencil. “Kami yakin Abdul Rahman Assegaf Harapan Rakyat, bakal memenangi  Pilkada Bupati Pangkep 2015 mendatang,” kata timses wakil bupati Pangkep ini.

Selain melakukan kegiatan sosialisasi, tim sukses Abdul Rahman Assegaf intens membangun komunikasi politik dengan sejumlah pimpinan parpol serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, cendekiawan muslim serta segenap elemen masyarakat yang memang menghendaki perubahan. (H Pattola)

Hacing SSos Anggota DPRD Kabupaten Barru

Barru, Metropol - Menjadi seorang Legislator bukanlah cita-citanya, namun karena permintaan dan desakan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Pujananting sehingga timbul keinginan dalam hati untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Legislatif.

“Kamipun berkoordinasi dengan seluruh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat didaerah tersebut dan memutuskan untuk segera mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Barru masa bakti tahun 2014-2019 melalui Partai Golongan Karya ( Golkar ),” Ungkap Hacing S.Sos.

Setelah melalui proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, maka sosialisasi pun kami lakukan selama kurang lebih 6 bulan dengan cara mengunjungi seluruh keluarga dan kerabat untuk bersilaturrahmi. Ternyata apa yang kami lakukan itu mendapat respon yang positif dari masyarakat. “Hal itulah yang mendorong kami untuk terus gencar  mensosialisasikan diri ketengah-tengah masyarakat demi untuk mendapatkan dukungan,” ungkapnya.

Berdasarkan kenyataan dari pemilihan – pemilihan Legislatif sebelumnya, periode kali ini sangat berbeda karena masyarakat ternyata mau memilh calon anggota DPRD yang benar-benar akuntabel, jujur sederhana dan mau bekerja keras dalam memperjuangkan anspirasi rakyat, berkemampuan handal serta memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat, kenyataan inilah yang membuat kami termotivasi untuk terus melakukan sosialisasi kemasyarakat.

Dari hasil kunjungan dan sosialisasi tersebut, kami banyak mendapatkan masukan dan harapan dari masyarakat yang harus diperhatikan dengan serius apabila terpilih menjadi legislator dan akan menjadi agenda kerja di DPRD nanti. Dari sekian banyak masukan masyarakat yang disampaikan kepada kami salah satu yang paling mendesak yaitu pentingnya peningkatan pembangunan Infrastruktur pedesaan utamanya Infrastruktur jalan, khusus di Kecamatan Pujananting, bukan itu saja masyarakat pun mengharapkan sarana pendidikan  dan sarana pertanian yang memadai.

Sebagai Wakil Rakyat yang diberikan amanah, jujur dan ikhlas merupakan modal utama dalam melaksanakan tugas, sehingga apa yang menjadi anspirasi rakyat benar-benar tersalurkan dilegislatif, katanya.

Kini, setelah proses sosialisasi yang terbilang singkat Hacing S.Sos bersama 24 Calon anggota DPRD Barru lainnya resmi dilantik menjadi anggota DPRD. Kabupaten Barru periode 2014-2019 pada hari Rabu Tanggal 10 September 2014.

Hacing S.Sos mengatakan, “kehadiran kami adalah untuk menjalankan amanah pemerintah dan menjalankan amanah rakyat yang telah memilh kami. Bila amanah ini tidak dilaksanakan maka itu adalah tindakan pengkhinatan terhadap rakyat yang yang harus dipertanggungjawabkan dihari kemudian,” ungkapnya lagi.

Lebih jauh Hacing mengatakan, “Yang terpenting bagaimana keinginan masyarakat meningkatkan kesejahteraan, sebagai dasar utama dan dan khususnya di wilayah Kecamatan Pujananting,” ujarnya. (Mahmud Rahi/Ahkam)

Petani Tambak di Konawe Meradang

Kendari, Metropol - Ratusan  Petani Tambak di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Sultra terpaksa harus menelan pil pahit setelah tambak-tambak mereka yang berisi Udang dan Ikan mengalami gagal panen. Salah seorang petani yang bernama  Suharto  kepada Metropol mengatakan selama satu tahun terakhir ini dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena hasil tambak yang dikelolanya tidak dapat diandalkan.

Dirinya mengakui, sebelumnya tambak yang dia kelola, produksinya bisa  mencapai 1 ton/ha/tahun. Saat Metropol menyaksikan langsung panen tambak Suharto yang luasnya 4 Ha pekan lalu, hasilnya sangat memprihatinkan, karena jumlahnya tidak mencapai 10 Kg. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ikan-ikan tersebut telah dipelihara selama lebih dari 1 tahun dan ukurannya jauh dari pertumbuhan normal. "Hanya begitu hasilnya karena airnya jelek," kata Suharto. 

Menurut Suharto tambaknya adalah tambak air payau, namun saat ini susah mendapatkan air payau setelah banjir 1 tahun lalu, dan air yang didalam tambaknya adalah air tawar. Selain air didalam tambak berubah tawar, warna air juga menjadi kuning kemerahan karena akibat pengikisan tanah (erosi) dari daerah yang lebih tinggi.  "Sudah hampir satu tahun saya tidak bisa apa-apa sejak banjir tahun lalu," katanya dengan parau. 

Senada dengan Suharto, H. Serang Warga Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara kepada Metropol mengatakan, kalau dirinya mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat gagal panen. "Saya rugi sekitar 260 juta," kata H. Serang.  

Dia juga merasa heran dengan kondisi air yang masih tawar dan berwarna kemerahan. Dugaan warga dikedua kabupaten tersebut adalah karena adanya aktifitas Pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Menyikapi hal tersebut, Muhammad Irwan Ode Arwaha  aktifis LSM Lingkungan di Sultra mengatakan, telah terjadi proses sedimentasi yang cukup signifikan di daerah tersebut. Namun dirinya akan melakukan kajian mendalam terkait sedimentasi didaerah tersebut. "Kami akan melakukan kajian apakah sedimentasi tersebut disebabkan oleh aktifitas pertambangan atau bukan," tegas Irwan. (Tim Metropol)

35 Anggota DPRD Pangkep Dilantik

Pangkep, Metropol - Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE mengajak legislator masa bhakti 2014 – 2019 yang baru  dilantik dan diambil sumpahnya agar lebih memantapkan sinergitas dan kerjasamanya dengan eksekutif agar ke depan Pangkep lebih maju.

Kita berharap apa yang telah diberikan dan dipersembahkan para anggota DPRD Pangkep masa bhakti 2009 – 2014 dapat dipelihara, dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. 

Ini penting agar Pangkep lepas dari predikat daerah tertinggal di Sulawesi Selatan, imbuh Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE pada pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Pangkep masa bhakti 2014 – 2019 yang diselenggarakan dalam rapat paripurna Istimewa  DPRD Pangkep, Kamis (28/8/2014), bertempat di gedung DPRD Pangkep, dihadiri muspida Pangkep, Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, para pimpinan partai politik, pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM serta undangan.

Menurut Syamsuddin A. Hamid, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian serta sektor pembangunan lainnya telah terlaksana dengan baik. Ini semua dapat terwujud berkat adanya semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif  dalam membangun Pangkep lebih unggul, inovatif yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alhamdulillah selama empat tahun menakhodai Pangkep. Pangkep dinilai berhasil dalam menggenjot ekonomi. Selama kepemimpinan di daerah yang terkenal dengan julukan tiga dimensi ini yakni darat, laut dan pegunungan perekonomian senantiasa meningkat. Ekonomi Pangkep mengalami peningkatan sangat signifikan. 

Pada awalnya, ekonomi Pangkep hanya tumbuh 6 persen, kini tumbuh menjadi 9,3 persen. Kenaikan ini karena peran serta dari seluruh masyarakat Pangkep dalam membangun daerah ini.

“Masyarakat kita sudah sangat pintar dalam membantu pembangunan ekonomi kita, meski tak bisa dihindari masih banyak masyarakat kita yang belum merasakan pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat mengharapkan adanya masukan dari masyarakat yang ingin membangun daerah ini supaya bisa memberikan input kepada pemerintah,” pintanya.

Sudah banyak program yang digalakkan untuk membangun daerah, meski ada suara – suara dari luar yang terkesan mengecam pemerintah dan frontal terhadap kebijakan pemerintah. Semua itu wajar-wajar saja. Karena mungkin mereka tidak tahu apa fungsi dan peran Bupati. Padahal dalam pemerintahan undang-undang telah mengatur Bupati kerjanya apa, sekda tugas pokoknya apa dan wakil bupati berperan sebagai apa. Kondisi semacam inilah harus dipahami, pungkas Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid.

Ke 35 anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang dilantik oleh Ketua PN Pangkep masing-masing dari Partai Golkar : Ir. H. Andi Ilham Zainuddin, H. Haris Gani, S.Sos, Hj. Nirwana Saleh Marjusi, SE,. Mirlan Muhammad Amir, SE., Muh. Yusran, H. Najamuddin, Nurbaini, SE, H. Pattola Husain, SE, H. Suhardi Syam, Budiamin. Partai Persatuan Pembangunan : Ir. Rizaldi Parumpa, M.Si, H. Mustakim Muis, Umar Haya, SH., MH, Akbar Maulana, Amiruddin Tahir. Partai Kebangkitan Bangsa : Drs. Muh. Syaifuddin, Hj. St. Rabiah, SH, Rahmat Hidayat, Umar. Partai Gerindra : Moh. Sofyan Razak, S.Pi, H. Mustari Dg. Mase, Muhammad Arsyad Kunnu, Ramli, SH. Partai Demokrat : M. Rusdi, H. Mansyur HS, SH, H. Andi Muhammad Ridha, SE, Ir. H. Amir Amin. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : H. Muhammad Saleh Muin, Ir. H. Abd. Rasyid. Partai Amanat Nasional : Abd. Rauf, S.Pd.,M.Pd, Nur Husain. Partai Keadilan Sejahtera : H. Ahmad, Suarman Natsir. Partai Nasdem : H. Irwan. Partai Hanura : H. Nurdin Mappiara. (Bisman)

Peringatan HUT RI Ke 69 dan HUT Desa Tlekung

Batu, Metropol - Kemeriahan  HUT RI ke 69  dan HUT Desa Tlekung  dihadiri Camat Junrejo, para Tokoh dan ribuan  masyarakat, (minggu, 24 Agustus 20).

Mereka berjubel  memadati Jalanan, menyaksikan karnaval yang menampilkan atraksi   keragaman budaya lokal, nasional, hasil pertanian, kesenian, kreatifitas pemuda  pemudi,  serta mengenang   sejarah pejuang bangsa yang telah bersedia mengorbankan harta, benda, dan nyawa untuk kemerdekaan RI. Suara pemandu acara yang berteriak memberikan semangat pada para peserta karnaval menambah maraknya suasana.

Menurut Kades Tlekung Bamban, HUT Desa yang jatuh pada Kamis Kliwon merupakan hal yang ditunggu masyarakat, dan karnaval menjadi puncak acara selamatan Desa Tlekung sekaligus memperingati HUT RI ke 69. 

“Kami menampilkan berbagai mobil hias, kesenian budaya dari 39 RT dan 7 RW. Namun  perlu ditekankan, bahwa penyelenggaraan ini bertujuan untuk kebersamaan antar warga agar bisa hidup guyup rukun.

Mengambil start di KPU Kota Batu, peserta berjalan sekitar 2 Km  menuju panggung kehormatan yang terletak di Tlekung Gangsiran. "Kegiatan semacam ini merupakan salah satu daya tarik yang menjadi nilai jual Desa Tlekung, agar bisa menjadi Icon Wisata Desa,” paparnya.

Senad, Camat Junrejo M. Nur Adhim, AP sangat terkesan dengan antusiasme warga yang sangat luar biasa.

“Hal ini terlihat dengan keluarnya semua lapisan masyarakat yang memadati jalan dan juga  atraksi  setiap peserta karnaval yang memberikan penampilan terbaik mereka.

Kegiatan ini juga upaya mendukung program Pemerintah Kota Batu  di bidang Pariwisata, Pendidikan dan juga pertanian organik, serta menumbuh kembangkan nasionalisme warga  dan generasi muda dengan megenal sejarah bangsa.

“Kami harapkan karnaval Desa Tlekung bisa berkelanjutan  tiap tahun,” kata Adhim. (Yud/Rin)

HUT RI Ke 69 di Kecamatan Turatea Serba Baru

Jeneponto, Metropol - Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69 di Kecamatan Turatea berlangsung  meriah, aman dan tertib. Walaupun rata–rata pejabat baru semua. Kepala UPTD Turatea, Hj. Hasna.

Pabba, S.Pd usai upacara HUT RI ke 69 mengatakan,  Alhamdulillaah, berkat kerja sama yang baik di semua pihak, baik Pemerintah Wilayah Kecamatan, Tingkat sekolah dasar, Sekolah lanjutan dan tingkat atas yang hampir semua Kepala Sekolahnya  baru menjabat kurang lebih sebulan, tetapi tetap terlaksana  dengan baik.

Adapun beberapa kekurangan yang terjadi itu tidak nampak, karena kekompakan semua. Hanya ada beberapa SMP dan SMA yang belum memenuhi komitmen karena adanya pergeseran berupa mutasi. Hut RI Ke 69 di Kecamatan Turatea sukses dengan bantuan partisipasi dana dari para Kepala Sekolah se Kecamatan Turatea, Semoga kedepan bisa lebih meriah lagi dan sukses. Merdeka. (M Arief K)

BKB-PP Enrekang Gandeng Aktivis Perempuan

Enrekang, Metropol - Dalam rangka meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam berbagai bidang. Baru-baru ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melakukan sosialisasi didua Kecamatan, yakni Buntu Batu dan Maiwa, tentang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Kepala Badan BKB-PP Dra. Hj. Subaedah Bando saat membuka sosialisasi ini mengatakan, “perempuan adalah bagian dari pembangunan, oleh karena itu perempuan harus kuat, harus pintar agar bisa melahirkan anak-anak yang cerdas. Untuk itu perempuan jangan pernah berhenti belajar meskipun tidak lagi muda, karena peran aktif perempuan sangat diharapkan untuk kemajuan Enrekang nantinya,” tambah Subaedah Bando.

Dalam sosialisasi ini Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan melibatkan aktivis perempuan Sry Yanthi Ningsih, Direktur kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang juga ketua komunitas Pemerhati Perempuan Massenrempulu (KP2M) dan wartawati News Metropol sebagai narasumber. Sry dalam pemaparannya mengatakan Kabupaten Enrekang masih tinggi kasus KDRT, ini terlihat dari jumlah pasangan suami istri yang bercerai di pengadilan agama setiap bulan dan kasus KDRT yang dibawah ke ranah hukum. Hal ini disebabkan oleh kurang siapnya kita menerima pasangan dengan segala kekurangannya dan cepat mengambil kesimpulan saat bahtera rumah tangga diguncang prahara akibatnya semua berakhir di pengadilan. Demikian pula kasus asusila yang korbannya anak dibawah umur,atau anak-anak yang tersandung kasus narkoba dan kriminal lainnyapun masih cukup tinggi. 

Oleh karena itu Sry mengajak kepada para orang tua dan terutama kaum ibu agar melakukan proteksi dini terhadap perkembangan anak. Meningkatkan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak adalah hal yang sangat penting. Sebab sebagai orang tua kita tidak dituntut hanya memberikan makan dan pakaian. Tetapi lebih dari itu orang tua juga dituntut untuk memberikan perlindungan dan perhatian agar anak-anak kita merasa aman berada diruang manapun. Sry juga meminta agar para ibu memberikan penjagaan ekstra kepada anak-anak perempuan mereka, apalagi jika masih dibawah umur. Jangan membiasakan meninggalkan anak-anak dibawa penjagaan orang yang salah, karena kasus pelecehan seksual yang terjadi atas anak dibawah umur bukan dilakukan oleh orang lain tetapi oleh orang-orang terdekat alias keluarga korban sendiri.

Sosialisasi ini ditutup dengan memberikan pelayanan KB gratis (Implant) kepada  seratus ibu di dua Kecamatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memotivasi para pasangan usia subur agar merencanakan kelahiran anaknya dan mengatur jarak kehamilan, membangun kesadaran kaum ibu untuk ikut berperan menekan angka pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana.(Syah)

Anggota DPRD Telah Dilantik Rakyat Menunggu Janji Wakilnya

Berau, Metropol - Sempat simpang siur mengenai tanggal pelantikannya, namun pada akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2014. Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau dengan agenda, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dewan terpilih akhirnya dilakukan.

30 orang wakil rakyat yang terpilih pada pemilihan legislatif pekan lalu, telah di lantik dan di ambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

Dari 30 wakil rakyat yang terpilih pada periode 2014 – 2019. Antara lain, Husin Djupri (PPP) Suharno (PPP) Burhan Bakran (PPP)  H, Saga (PPP) Muh, Nasir Junaid. (PPP) Syarifatul Syahdia (golkar) Ratna (golkar) EkoWiyono (golkar) Subroto (golkar) Elita Herlina (golkar) Anwar (demokrat) Firmansyah (demokrat) Abdul Waris (demokrat) Vitalispaulus Lettie (democrat). Najamudin (PKS) Muhammad Yunus (PKS) Jasmine Hambali (PKS). Warsito (PKS). M. Ichsanrafi (gerindra). Ferikombong (gerindra). Eliesar Kombong (gerindra) Achmad Rijal (nasdem) Haryono (nasdem) Jekson Along (nasdem) Mulyadi (PAN). Syalidar (PAN). Abdul Samad (PAN) Syahruni (PBB). Kamarudin (PBB) Rudi P. Mangunsong (PDIP).

Bupati Berau Makmur HAPK yang membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Timur dihadapan para tamu undangan yang terdiri unsur muspida Kabupaten Berau mengharapkan anggota dewan baru maupun yang kembali terpilih, untuk periode lima tahun kedepan bisa berbuat baik lagi untuk kemajuan Kabupaten Berau, ia juga mengharapkan agar hubungan antara legislative dan exekutif lebih harmonis yang selama ini terjalin, karena dengan terjalinnya hubungan harmonis, berdampak pada pengesahan anggaran tepat waktu.

Untuk di ketahui, dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dengan agenda pelantikan dan pengambilan sumpah anggota dewan terpilih, hari itu juga di tetapkan ketua dan wakil ketua sementara dewan. Sementara waktu ketua DPRD Kabupaten Berau di pimpin ketua sementara Elita Herlina dari partai Golkar, dan Wakil Ketua sementara, H. Saga dari partai PPP. (Sofy)

Bupati Bantaeng Raih MIPI Award 2014

Jakarta, Metropol - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menganugerahkan penghargaan kepada Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Ir. HM Nurdin Abdullah, M.Agr. Ia dianggap berperan dan konsisten untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan transparan.

"Nurdin Abdullah adalah tokoh muda yang dicintai warga. Dia layak mendapat MIPI Award 2014," ujar Fauzi Bowo, Ketua MIPI, pada acara Anugerah MIPI Awards 2014, di SangriLa Hotel Jakarta, kamis (28/8).

Menurut Bupati Bantaeng dua priode kelahiran Pare-Pare 7 Februari 1963 ini. “Penghargaan ini merupakan kehormatan bagi saya. Saya persembahkan kepada warga Bantaeng. Kita bekerja melayani masyarakat dan kita dedikasikan untuk masyarakat,” kata Nurdin kepada wartawan. Acara tersebut dihadiri  tokoh-tokoh Pemerintahan, Akademisi, dan Politisi.

Kata Humas MIPI Asri Hadi, proses pemberian penghargaan ini melalui penjurian yang ketat dan penelitian sepanjang tahun yang melibatkan tim juri dari pakar terkemuka, seperti  Prof Dr Miftah Thoha dari UGM, Prof Dr Ramlan Surbakti dari Unair, dan Dr Chusnul Mariyah dari UI, “ ungkapnya. 

Adapun penerima MIPI AWARDS 2014 sebagai berikut, Untuk kategori praktisi Pemerintahan tingkat Gubernur adalah Drs H Muhammad Sani (Gubernur Kepri). Sementara tingkat Bupati/Walikota 1. Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah M Agr (Bupati Bantaeng), 2. Drs H.A Kholoq Arif Msi (Bupati Wonosobo), 3. Dr H M Basyir Ahmad (Walikota Pekalongan) dan kategori ilmuwan Pemerintahan Prof R Siti Zuhro MA PhD dan Pemerhati Pemerintahan Prof. Azyu mardi Azra MA PhD. (MP)