Bupati Bangkalan FUAD AMIN menerima anugerah Adipura

Bull Racing Event Menjadi Agenda Rutin

BANGKALAN, METROPOL - Bull Racing Event merupakan gagasan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin SPd yang gencar dipromosikan kepada wisatawan. Baik wisatawan domestik di dalam dan luar pulau Madura, maupun kalangan wisatawan mancanegara yang sedang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melalui Dispora Budpar (Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata) Kabupaten Bangkalan telah menjadikan Bangkalan Bull Racing Event atau kejuaraan kerapan sapi tradisional khas Madura sebagai agendakan rutin setiap bulan sekali. Kegiatan itu dihelat di alun-alun Selatan, Kota Bangkalan.

Ada beberapa prinsip, mengapa Bupati Bangkalan berinisiatif menggelar Bangkalan Bull Racing Event sebagai agenda rutin bulanan di Kota Bangkalan. Di antaranya, menggairahkan kembali event kerapan sapi sebagai ikon tradisi kebanggaan Rakyat Madura, yang frekuensi kegiatannya akhir-akhir cenderung mengalami penurunan. Selain itu, eksistensi kerapan sapi sebagai bagian dari budaya warisan leluhur Rakyat Madura, tetap terpelihara.

“Melalui agenda kegiatan rutin bulanan ini, kerapan sapi sebagai potensi pendukung bagi suksesnya program Visit East Java 2011 (tahun kunjungan wisata Jawa Timur 2011, Red) yang mulai gencar dipromosikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Bupati Bangkalan R.KH Fuad Amin SPd, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan. (Tim Metropol Madura)

Kapolri Melantik Beberapa Pejabat Tinggi Polri

JAKARTA, METROPOL - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo menjadi Inspektur Upacara dalam acara serah terima jabatan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Kaba Intelkam Polri), Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Banten. Kaba Intelkam Polri serah terima dari Komjen Pol. Drs. Wahyono kepada Wakaba Intelkam Irjen Pol. Drs. Pratiknyo (Mantan Kapolda Jawa Timur), Kapolda Jawa Barat serah terima dari Irjen Pol. Drs. Suparni Parto kepada Brigjen Pol. Drs. Putut Bayu Seno (Irjen Pol. Drs. Suparni Parto selanjutnya menjadi Wakaba Intelkam Polri) dan Kapolda Banten serah terima dari Brigjen Pol. Drs. Putut Bayu Seno kepada Brigjen Pol. Drs. Eko Hadi Sutejo, M. Si,  sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perawatan Personil SSDM Polri.

Dalam sambutannya Kapolri menyampaikan, serah terima ini adalah sesuatu yang alamiah dalam organisasi sebagai proses kaderisasi dalam arti yang lebih muda menggantikan seniornya karena memasuki masa pensiun. Disampaikan juga, perkembangan situasi saat ini harus lebih diwaspadai dengan adanya perkembangan tewasnya gembong terorisme Internasional oleh Pemerintahan Amerika Serikat,” ungkap Timur Pradopo..

Kapolri antara lain menyampaikan, pelaksanaan serah terima jabatan merupakan sebuah proses alamiah yang terjadi sebagai bagian dari siklus regenerasi dan kaderisasi di lingkungan Polri. Dimana pada periode ini terdapat beberapa pejabat yang akan memasuki purna tugas dan digantikan oleh para penerusnya. Hal itu dimaksudkan dalam rangka menjaga kontinuitas dinamika organisasi berikut rencana kerja yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Disamping itu, serah terima jabatan ini juga merupakan proses penyegaran pada satuan kerja Polri yang didalamnya menuntut komitmen dan tanggungjawab pejabat yang bersangkutan untuk dapat melakukan tugas, peran serta fungsi yang diamanatkan guna meningkatkan kinerja Polri didalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

“Hal ini perlu saya sampaikan agar dapat dipahami oleh seluruh jajaran, proses mutasi jabatan selain merupakan kebutuhan organisasi juga sekaligus memastikan berlakunya sistem pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Polri, yang didahului dengan langkah-langkah penilaian dan evaluasi secara konsisten dan berkesinambungan guna mendapatkan figur yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagaimana yang diharapkan,” imbuhnya.

Lebih jauh Kapolri mengatakan, “sebagaimana kita pahami bersama, perkembangan situasi aktual yang terjadi baik secara global regional maupun nasional belakangan ini memberikan pengaruh serta implikasi yang cukup signifikan terhadap situasi keamanan dan ketertiban di tanah air. Pada tataran global, masyarakat dunia dikejutkan dengan pemberitaan atas terbunuhnya tokoh utama jaringan teroris Al-Qaeda Osama bin Laden yang telah lama diburu oleh Pemerintah Amerika Serikat, hal tersebut tentunya menuntut kewaspadaan kita bersama terhadap ancaman aksi terorisme di tanah air. Mengingat beberapa pelaku aksi terorisme di Indonesia yang telah ditangkap diantaranya ada yang memiliki keterkaitan langsung maupun yang bersimpati dengan jaringan Al-Qaeda.

Sedangkan pada tatanan regional,  “berlangsung penyelenggaraan KTT ASEAN ke-18 di Jakarta. Dimana salah satu isu yang di usung adalah menjadikan Asean sebagai kawasan yang aman dimata dunia. “Hal itu menuntut terjaminnya stabilitas keamanan di Indonesia yang saat ini menduduki keketuaan Asean.

“Adapun pada tataran Nasional, saat ini situasi Kamtibmas masih diwarnai oleh maraknya intensitas kegiatan kelompok NII yang disamping menimbulkan keresahan di tengah masyarakat juga menjadikan polemik yang berkepanjangan, sehingga diperlukan upaya penanganan yang tepat,” kata Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri menyatakan, Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, disamping dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel, Polri juga dituntut untuk senantiasa menunjukkan profesionalisme didalam pelaksanaan tugasnya. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari demokratisasi yang semakin berkembang di negara kita, dimana kesadaran masyarakat untuk menuntut pelayanan dari para penyelenggara negara semakin tinggi. “Oleh karena itu, selaras dengan agenda reformasi birokrasi Polri serta program revitalisasi Polri yang telah dicanangkan, diharapkan dapat memperkuat serta memperbaiki simpul-simpul yang masih tersumbat pada setiap penggelaran fungsi Kepolisian dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Yaitu terwujudnya Polri yang lebih melayani, proaktif, transparan dan akuntabel.

Peran kesatuan di tingkat markas besar tentunya harus mampu merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis guna memudahkan implementasi bagi para pelaksana di lapangan, sedangkan peran Kepolisian daerah sebagai kesatuan induk penuh harus mampu menjabarkan kebijakan strategis dimaksud serta lebih fokus dalam implementasi program prioritas yang telah digariskan, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Fakta Integritas
Sesuatu yang agak berbeda dari serah terima jabatan sebelumnya, dalam serah terima jabatan kali ini disampaikan juga secara terbuka fakta integritas dari para pejabat yang melaksanakan serah terima dan setelah dibacakan secara terbuka untuk kemudian ditanda tangani. Patut disimak fakta integritas tersebut adalah sebagai berikut,

Dengan berlandaskan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan dengan sepenuh hati dan senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan :
1.    Siap memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang waktu dan secara cepat, transparan, akuntabel dan profesional, tanpa membebani masyarakat serta tidak menyalah gunakan wewenang demi terwujudnya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.    Siap menjamin kelanjutan rantai kebijakan Kapolri keseluruh lapis pimpinan sampai lapis terdepan dengan menandatangani fakta integritas dalam lingkungan tanggungjawab masing-masing sesuai tingkatannya.
3.    Terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan pendapat masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan.
4.    Sebagai pimpinan dan insan Tribrata bertanggungjawab atas terselenggaranya Fakta Integritas  secara penuh baik kepada institusi, masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Tim Metropol/Divhumas  Mabes Polri.)

Kapolres Berau Dukung Kemudahan Informasi

BERAU, METROPOL - Kapolres Berau AKBP Endro Prasetyo memerintahkan seluruh jajaran perwira Polres  segera mengkoordinasikan dengan Subbag Humas jika melakukan razia rutin kendaraan lalu lintas maupun kejadian kriminalitasi. Begitu juga kasus pidana yang ditangani, agar lebih mudah diakses wartawan untuk tujuan publikasi dan diketahui masyarakat. Hal itu disampaikan Endro di sela-sela silaturahmi dengan insan pers di Berau, baru-baru ini

AKBP Endro menyampaikan, saat ini adalah eranya keterbukaan informasi publik. Meski tak semua bisa disampaikan secara vulgar. Sebab tentu ada juga yang belum disampaikan untuk tujuan penyidikan dan penyelidikan. “Saya kira wartawan sudah tahu soal itu,” sebutnya. Hal itu juga demi terciptanya kerja sama saling mendukung antara media massa dengan Polres Berau sebagai mitra kerja.

Akan ditekankan kepada seluruh perwira Polres Berau untuk segera melaporkan kegiatannya kepada Subbag Humas, agar lebih mudah diakses wartawan, sehingga tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi.

Mengenai penanganan kasus dan tahanan termasuk pengambilan gambar tersangka, bila terjadi kasus kriminalitas dan lainnya, AKBP Endro mengatakan, bisa saja dilakukan. Akan tetapi wartawan diharapkan menghargai hak asasi orang lain, sehingga sebaiknya tidak ditampilkan wajahnya secara vulgar. “Cukup diambil dari sisi belakang,” kata Kapolres Berau. (Tim Metropol Berau)

Panglima TNI dan Kapolri Dalam Kunjungan Kerja di Papua

TIMIKA-PAPUA, METROPOL - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. dan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Timika, Papua, baru-baru ini. Tiba di Bandara Mozez Kilangin Timika, Panglima TNI dan Kapolri serta rombongan menuju Maden Brimob Polda Papua untuk memberikan pengarahan kepada para perwira TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Timika. Kedatangan Panglima TNI beserta rombongan disambut dengan tarian Taware dari suku Kamoru yang merupakan tarian asli penduduk Mimika, yang biasa digunakan ketika menyambut tamu yang datang.

Disamping itu, kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri untuk bersilaturahmi dengan prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Papua sekaligus ingin mengetahui sejauhmana prajurit TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pengambil keputusan di pusat, Panglima TNI dan Kapolri ingin mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di daerah.

Dalam pengarahannya, Panglima TNI memberikan beberapa penekanan kepada para perwira, Pertama, mantapkan kualitas kepemimpinan lapangan yang tangguh, dengan menjadikan diri para perwira sebagai sandaran dan idola anak buah.  Hanya dengan demikian, para perwira akan begitu mudahnya mengerahkan dan mengendalikan satuan atau anak buah, agar tidak selalu berulang terjadinya pelanggaran disiplin, perbuatan asusila, tindakan melawan hukum atau pidana, main hakim sendiri dan lain-lain. Kedua, Tingkatkan terus pembinaan satuan dengan mengedepankan keteladanan dan pengayoman, dengan memahami aspirasi bawahan atau anggota, peduli dan membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi secara persuasif dan edukatif.

Ketiga, adalah tugas kita bersama untuk meningkatkan semangat dan jiwa korsa yang tinggi secara benar, proporsional dan “tidak sempit” atau “picik”, terutama dalam menyikapi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman di lapangan, agar dapat dicegah sedini mungkin timbulnya hal-hal negatif yang tidak perlu dan merugikan personel serta institusi TNI dan Polri. Keempat,  jaga dan tingkatkan soliditas dan solidaritas, serta koordinasi dan keterpaduan antara TNI dengan Polri, di manapun bertugas dan berada. Dengan demikian, tidak satupun unsur dan pihak tertentu yang mampu “Mengaduk-aduk” dan “Mengadu Domba” TNI dengan Polri.

Kelima, secara bersama-sama, mari kita temukan dan tingkatkan berbagai upaya kreatif dan cerdas untuk wahana dan sarana saling mempererat kekompakan dan keterpaduan. secara periodik, mari kita  lakukan pertemuan seperti ini atau kegiatan yang bersifat massal lainnya, misalnya, melalui kegiatan keagamaan bersama, karya bhakti bersama, olahraga bersama atau kegiatan lain yang dapat membangun keakraban. Keenam, mari bersama-sama kita pegang teguh dan amalkan komitmen “netralitas” TNI dan Polri dalam politik praktis, dengan mempedomani semua UU dan peraturan yang terkait dengan Pemilu ; Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Polri, Undang-Undang nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI serta segala peraturan dan kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu dan Pilkada. Ketujuh, pererat kekompakan dan keterpaduan antara TNI dan Polri, tingkatkan sinergitas dan koordinasi serta profesionalisme dalam menangani kekerasan horizontal, aksi terorisme, gejala radikalisme dan pembangkangan hukum, guna terjaminnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, sehingga roda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. (Kamal)

FSPPI Konsesi Atas Aset dan Pelayanan Operasional Pelabuhan Membingungkan

JAKARTA, METROPOL - Setelah Undang-Undang Pelayaran No : 17 Tahun 2008, telah berjalan sesuai ketentuan yang ada, namun menimbulkan pertanyaan dalam hal penerapannya. Pihak Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Pengerukan Indonesia, dalam hal ini dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Perhubungan No : HK 003/1/11 Phb 2011, tanggal 6 Mei 2011, tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No : 17 Tahun 2008, timbul pertanyaan, khususnya terkait konsesi. “Adanya surat tersebut, mempertegas keberadaan jaminan usaha BUMN, PT. Pelindo I, II, III dan IV, selama ini menjadi polemik dikalangan pemerintah serta Stakeholder kepelabuhanan lainnya, karena adanya multi tafsir,” kata Hendra Budhi, Ketua Federasi Serikat Pekerja Pelindo dan Pengerukan.

Pelaksanaan ketentuan tersebut, kata Hendra, perlu diklarifikasi, terutama yang terkait deng an konsesi yang diberikan kepada Pelindo. Meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan dan Aset/lahan dan tanah yang menjadi tempat beroperasi.

Dalam surat edaran butir 2 huruf b, c dan d menyebutkan Otoritas Pelabuhan (OP) memberikan konsesi kepada Pelindo untuk pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan di terminal-terminalnya, konsesi tersebut diberikan tanpa melalui mekanisme lelang dan pemberian konsesi tersebut baru dilaksanakan setelah selesai evaluasi dan audit Aset Pelindo secara menyeluruh.

Sementara dalam butir 2 huruf e disebutkan untuk pembangunan (pengembangan) fasilitas pelabuhan diatas Aset (lahan) milik Pelindo merupakan bagian dari konsesi. Ketentuan ini mengisyaratkan pembangunan (pengembangan) fasilitas pelabuhan dan lahan (Aset) Pelindo merupakan konsesi dari OP.

Dalam butir 2 huruf g disebutkan Aset yang telah dimiliki Pelindo merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tetap menjadi Aset pelindo, sehingga mengisyaratkan Pelindo sebagai BUMN yang didirikan pemerintah berdasarkan PP No : 56, 57, 58 dan 59, telah di amanatkan oleh pemerintah untuk mengelola Aset/ kekayaan negara.

Pelaksanaan UU No : 17/2008, terkait dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Kementerian Perhubungan belum menegaskan kriteria atau syarat-syarat mendirikan BUP. Sesuai pernyataan dari Kemenhub, telah dikeluarkan izin pendirian BUP, kepada perusahaan-perusahaan, namun pada kenyataannya BUP tersebut belum memiliki fasilitas terminal pengoperasian pelayanan jasa kepelabuhanan.

“Ini suata fenomena yang terjadi dengan munculnya BUP swasta seperti Pelabuhan Jatim Satu, yang menbambil alih dermaga, yang merupakan Aset PT. Pelindo III,” kata Hendra Budhi.
Menurutnya, BUP-BUP yang tidak menjalankan segmen usaha terminal atau ruang lingkup usaha BUP, sesuai pasal 90 UU No : 17 Tahun 2008, justru hanya menjalankan jasa pelayanan pemanduan, merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah, ini terjadi dilingkungan PT. Pelindo I dan IV. “Ini menunjukkan betapa mudahnya izin pendirian BUP diterbitkan pemerintah tanpa dilengkapi standar minimal fasilitas,” tegasnya. (Delly. M)

Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel Menurunkan Mobil Mini

KALSEL - METROPOL, - Ribuan warga Banjarmasin berkumpul di lingkungan Masjid Raya Sabilal Muthadin, baru-baru ini. Mereka antusias mengikuti berbagai aktivitas olahraga yang digelar di Car Free Day dengan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, dengan menurunkan satu mobil mini (golf car) dan patroli bersepeda.

Acara car free day setiap hari minggu tersebut jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel menurunkan Polisi Wanita (Polwan) sebagai salah satu bentuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat, yakni dengan turun ke jalan langsung memberikan pelayanan pengaturan Lalulintas di hampir seluruh jajaran Polda Kalsel, sehingga Polwanpun juga mampu dan siap dalam mendukung fungsi Lalu Lintas sekaligus mengajak masyarakat untuk membiasakan berbudaya tertib dalam pelaksanaan tugas.

Mulai senam aerobik bersama yang dipandu seorang instruktur senam, jalan santai, jogging mengelilingi masjid Raya Sabilal Muthadin atau bersepeda santai. Dengan diturunkan mobil mini ini digunakan  sebagai mobil Patroli yang berfungsi sebagai mobil emergency yang memberikan pertolongan kepada para warga yang letih dan pingsan saat melaksanakan aktivitas olahraga di kawasan tersebut dengan cara mengevakuasinya ke tempat yang aman dan nyaman. (Agus/Bidhumas Polda Kalsel).

Sosialisasi P4GN Dengan Dinas Terkait Di Kalimantan Selatan

BANJARMASIN, METROPOL - Dengan adanya capaian atau rengking terhadap Provinsi Kalsel, mengenai P4GN  Pencegahan, Penanggulangan, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika  berdasarkan sumber data yang dihimpun BNN RI dengan Polri, maupun hasil survey tahun 2010, oleh BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,  cukup memprihatikan semua pihak, dimana untuk Ganja tidak terdapat barang bukti, dalam bentuk pohon ganja, biji ganja, apalagi lahan untuk penanaman, yang mana kondisi geografis  daerah Kalsel, untuk pohon ganja tidak mendukung.

Sedangkan untuk daun ganja, sebagai barang bukti, yang berhasil diamankan aparat, membuat wilayah Provinsi ini, menduduki rengking 30 dengan jumlah 71.63 gram, Data ini terungkap,  saat pemaparan, pada acara Sosialisasi Hasil Survey Nasional P4GN BNN, di Hotel Arum ( 14 - 4 - 2011)  Banjarmasin, dengan dihadiri, pejabat dari  BNN RI, BNNP, Dinkes Provinsi, Dinsos, maupun dari Binmas Polda Kasel. Sumber data tersebut, menurut AKBP Dra. Marhaeni M.Si, Fungsionaris BNNP Kalsel, menjelaskan "Barang bukti Heroin atau Putauw dinyatakan Nihil, walaupun pada kenyataannya, masih ada pecandu yang mengkonsumsi putauw diwilayah Kalsel ini,  sedangkan barang bukti XTC, masuk pada catatan urutan ke xv, dengan jumlah sitaan sebesar 931 butir, juga untuk sabu menduduki urutan XVII, dengan jumlah barang bukti yang berhasil disita, sebanyak 1.616 gram.

Namun untuk proyeksi privalensi penyalagunaan Narkotika di thn 2011 menurut BNN, dengan melihat jumlah penduduk yang berusia sekitar 10 - 59 thn, yaitu 2.685.700 orang ( 1, 84 % ) yang dinyatakan penyalagunaan sebanyak 49.409 orang, dengan capaian XXVII. Ditambahkan,  sumber data dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dengan BNN pada bulan Januari 2011, kasus  Narkoba di Kalsel tahun 2010, masuk dalam urutan VIII dengan jumlah 519 kasus, sedangkan jumlah tersangka, tercatat 797 tersangka, masuk dalam urutan VII. Data tersebut diatas adalah hasil survey tahun 2010, oleh BNN bekerjasama kedua Universitas, yang mana hasil tersebut, harus disosialisasikan. Menurut Bunda ( sapaan Marhaeni ).  Acara sosialisasi ini, dilanjutkan penguatan kapasitas pengoperasian SIN di BNNP, dimana pelapor dapat On Line dari BNNP ke BNN RI, dan sekaligus mengakhiri semua rangkaian acara tersebut...( Rasidin R )

Pusdokkes Polri Gandeng Kemenkes Dalam Pengembangan Sistem Digital Forensik dan Scientific

JAKARTA, METROPOL - Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri (Pusdokkes) mengajak Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan Sistem Digital Forensik dan Scientific, serta pengembangan  DVI (Disaster Victim Identification). Hal ini sangat berguna dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penanganan korban dalam suatu pemecahan kasus. Selain itu kerjasama juga ditujukan untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana, terutama pertolongan dan evakuasi korban, serta program pengendalian penyakit.
Kerjasama itu di sahkan dengan ditandatanganinya nota kerjasama antara Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Menkes Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih di Rupattama, Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan baru-baru ini.

“Kurang optimalnya dan cakupan jangkauan kesehatan, maka sinergisitas sangat diperlukan,” ujar Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo kepada wartawan di sela-sela acara penandatanganan.
Selanjutnya menurut beliau, pihaknya akan membuat pedoman kinerja untuk menindaklanjuti kerjasama ini.
Menurut Menkes, kerjasama ini sesuai dan dilandasi oleh UU No. 40 tahun 2004 dan RUU BPJS serta Peraturan Presiden tentang sistem jaminan kesehatan nasional. Menkes juga berharap akan ada perumusan pola kesehatan khusus bagi TNI-Polri yang memiliki resiko kerja tersendiri.

“Polri punya fasilitas kesehatan di 33 propinsi, kita kembangkan dan buatkan pola khusus,” ujar Menkes.
Acara penandatanganan dihadiri, Australian Federal Police (AFP), Commander Bruce Jean, Prof. David (ICITAP), anggota JCLEC serta Kepala Direktorat Kesehatan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. (Tim Metropol/Divhumas Mabes Polri)

PERINGATAN HARI PERS SEDUNIA Solidaritas Sesama Wartawan Mengendur

JAKARTA, METROPOL - Kondisi kehidupan Pers semakin kontradiktif, dalam menjalaninya, disatu sisi kita menikmatinya, dari sisi lain kemerdekaan pers ada ancaman. Namun apapun yang terjadi, suatu perbedaan pendapat, kemerdekaan pers tidak boleh di korbankan. Perbedaan pendapat bisa dikemukakan dengan menjunjung tinggi kode etik pers.

Menurut Ketua Dewan Pers Bagir Manan, dalam diskusi bertajuk, “Solidaritas Pers Indonesia Untuk Kekerasan Terhadap Wartawan di Timur Tengah,” di Jakarta baru-baru ini, mengatakan, “ada tiga opsi yang mengancam kebebasan pers, yaitu sistem kekuasaan otoriter, masyarakat atau sekelompok orang yang merasa terganggu dengan adanya kebebasan pers, dari dalam pers itu sendiri,” ungkap Bagir Manan.
Diskusi ini untuk memperingati. “Hari Pers Sedunia” yang setiap tanggal 3 Mei di peringati, di hadiri Bagir Manan, juga tampil pembicara Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Sabam Siagian, Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bangun dan di moderatori oleh Anggota Dewan Pers, Wisnu Armada Sukardi.
Dalam pemaparan Bagir Manan, menjelaskan, gejala kekerasan terhadap pers di kuatirkan sebagai pelampias frustasi masyarakat atas persoalan sosial politik-ekonomi, disamping lemahnya hukum. Yang mengakibatkan seringnya terjadi kekerasan terhadap insan pers.

Situasi ini, dalam kebebasan pers di Indonesia, terkait dengan tindak kekerasan terhadap wartawan saat melakukan peliputan atau terkait dengan liputan, masih perlu mendapat perhatian kata Sabam Siagian.
Namun disisi lain solidaritas pers regional dan global, Rikard Bangun melihat, harus di mulai dari internal. “Solidaritas kita mengendur dan konsolidasi  kedodoran, kekompakan belum terbangun. Ancaman terhadap solidaritas dan profesi wartawan berasal dari pemerintah, masyarakat seperti dunia usaha, pers sendiri, dan arus perubahan,” ungkapnya.

Lebih jauh Rikard Bangun mengemukakan, ancaman pers biasa juga terjadi dari masyarakat, karena hukum yang rapuh,  sehingga orang bisa main hakim sendiri. Bisa juga dari pers sendiri, terkait dengan perilaku industri pers. Sebagian dari kita tidak bisa membedakan mana sensasi dan mana substansi,” imbuhnya.
Melihat kondisi ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mencatat, ada 42 kasus kekerasan terhadap jurnalis sejak Mei 2010 sampai 2011. Sebagian kasus tersebut tidak di usut secara hukum atau proses hukumnya terhenti. Seperti kasus penusukan reporter VIVAnews.com di Jayapura, Banjir Ambarita, dan kasus baru pertengahan 2011, pemukulan wartawan Surat Kabar Mingguan “Metropol” oleh oknum TNI Angkatan Laut di Jakarta Utara. Hanya beberapa kasus yang terselesaikan, yaitu penganiayaan wartawan “Solo Pos” oleh Komandan Kodim Karanganyar.

Catatan Word Press Freedom Index yang di terbitkan Reporters Without Borders 2010, menempatkan Indonesia pada rangking ke-117, sebuah posisi kategori “Merah”. Posisi ini turun ke-100 pada 2009 dan ke-111 pada 2008. Situasi ini juga terjadi di Afrika Utara dan di Timur Tengah. The Committee to Protect Journalist (CPJ), mencatat sebanyak 80 kasus kekerasan terhadap wartawan. Libya merupakan urutan pertama paling mematikan versi CPJ tahun 2011. (Delly. M)

Satgaspam VVIP Siap Amankan KTT ASEAN 2011

Jakarta, Metropol.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-18 tahun 2011 baru akan dilaksanakan 2 minggu lagi di Jakarta. Namun, kesiapan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bertugas mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat Kepala Negara  yang akan hadir pada kegiatan tersebut. Kesiapan pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP (Very Very Important Person) terlihat pada saat acara Pemeriksaan Kesiapan Satgaspam VVIP oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Y. Surjo Prabowo di Mako Paspampres, Tanah Abang-Jakarta.
   
Satgaspam VVIP tidak hanya beranggotakan pasukan Paspampres, tetapi diperkuat oleh pasukan khusus seperti Gultor Kopassus, Denjaka, Denbravo, termasuk Taipur Kostrad, Kizi Jihandak dan Nubika, Tim Satwa, serta pasukan dari Polda Metro yang siap mengamankan VVIP pada KTT Asean ke-18 tahun 2011. Berbagai demonstrasi ditampilkan oleh anggota Satgas mulai dari pengawalan VVIP, mengatasi peledakan bom, aksi unjuk rasa, penghadangan di jalan dan penyelamatan VVIP dari gedung bertingkat. Semua dilakukan seperti kejadian yang sebenarnya, tidak ada keraguan dalam bertindak termasuk aksi peledakan bom untuk menyelamatkan VVIP yang dilakukan oleh anggota Satgaspam VVIP meskipun harus rela mengorbankan diri sebagai tameng hidup.
   
Sebelumnya, Kasum TNI melaksanakan peninjauan Static Show yang terdiri dari alat-alat deteksi, komunikasi dan elektronika serta berbagai peralatan yang akan digunakan dalam rangka pengamanan KTT Asean. Dalam pengarahannya, Kasum TNI yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Paspampres menekankan kepada prajuritnya agar ilmu yang didapatkan dan dimiliki selama ini digunakan untuk pengamanan VVIP. Waktu yang ada agar digunakan untuk berlatih dan berlatih, serta saling mengenal satu sama lain. Pengamanan KTT Asean ke-18 jangan dianggap biasa, tetapi biasakan yang benar,” ujarnya.

Penyelenggaraan KTT Asean ke-18 tahun 2011 yang diselenggarakan di Jakarta merupakan kehormatan dan harga diri bangsa untuk menunjukkan kepada dunia Internasional, bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan KTT Asean dalam keadaan aman dan nyaman. Untuk menyukseskan terselenggaranya KTT tersebut diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan kota Jakarta selama pelaksanaan KTT Asean ke-18 Tahun 2011. (Kamal/Puspen TNI)

“Sebarkan Sabdo”

Oleh : H. Sepulloh, SH

Netes notos netese manungso jalaran Gusti Allah duwe daya cipto lantaran Gusti sing gawe urip kabeh makhluk sing ono nang bumi jagat raya, jangan lihat siapa yang bicara, siapa yang berperilaku, siapa yang punya semboyan, siapa yang punya ilham baik tua maupun muda yang punya misi umat 400 tahun yang akan datang!, Ini sudah waktu untuk tutup lembaran lama, buka lembaran baru!, Orang tua harus menyatu menyongsong tatanan baru sesuai dengan schedule yang dibuat serta dirancang satu abad yang lalu, Karena uang dan harta benda serta surat berharga sangatlah mudah untuk diglobal imunitikan. Ajaklah, tegorlah, sampaikan kebenaran ini dengan yang punya cara, rasa, cipta, hati serta pikiran misi visi menuju negara  rakyat gemah ripah loh jinawi, sampaikan lee…! Wass.

Lounching Ekspor Perdana Gaharu Indonesia ke RRC

Asgarin - Lounching Ekspor Perdana Gaharu Indonesia k RRC

Kerjasama Indonesia - China Dalam Ekspor Komoditi Gaharu

Newsmetropol.

Kerjasama Indonesia-China dalam hal ekspor jenis Flora Gaharu (Agarwood) dengan produk bernilai ekonomi tinggi, berupa kayu berarorama wangi yang berasal dari jenis pohon tropis aguilaria SP, yang terinfeksi sejenis cendawan (Fungi), berwarna cokelat terang hingga cokelat tua, bahkan mendekati warna hitam, tergantung resinnya.

Sekitar 15 spesies Aguilaria SP, 6 jenis diantaranya di indikasikan terdapat di Indonesia (Aguilaria Malaccensis, A. Microcarpa, A. Hirta, A. Beccariana, A. Cumingiana dan A. Filaria. Jenis-jenis tersebut diatas, Aguilaria Malaccensis adalah tanaman penghasil Gaharu berkualitas terbaik dengan nilai jual tinggi.

Nilai ekonomi Gaharu terus meningkat dalam perdagangan internasional baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk keperluan ilmu pengetahuan dan sosial budaya. Melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Asosiasi Gaharu Indonesia (ASGARIN), ekspor perdana Gaharu ke China dalam launching yang bertempat di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta, baru-baru ini dan dihadiri Duta Besar RRC untuk Indonesia, Menteri Kehutanan dan segenap Anggota ASGARIN. “Adanya kerjasama ini, memberikan keuntungan. Karena tidak melalui broker yang selama ini, petani selalu dirugikan. Dan adanya perdagangan langsung, kedua pihak diuntungkan,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada wartawan.

Disamping itu, kata M ashur Ketua Umum ASGARIN, kualitas dan mutunya baik. “Karena jenis pohon ini merupakan budidaya alam yang dapat menghasilkan satu pohon 600 Kg. inikan membuktikan betapa potensi perlu dikembangkan,” kata Mashur.

Sebagai ketua ASGARIN, meminta kepada pemerintah sebagai otoritas, agar memperhatikan petani perkebunan Gaharu diberdayakan, supaya hasilnya lebih baik dan dapat di ekspor lebih cepat ke mancanegara. Diketahui produk Gaharu yang diperdagangkan secara nasional maupun internasional berbentuk serpihan (Chips), balok kayu (Block), abuk (Powder) dan minyak (Oil). “Perdagangan Gaharu ke mancanegara sudah diatur dalam konvensi CITES (Convention International on Trade Endangered Species of Flora and Fauna) dan jenis ini terdaftar dalam appendiks II CITES,” kata Masyhud Kepala Pusat Humas Kehutanan kepada wartawan.

Adapun negara utama tujuan ekspor Gaharu Indonesia adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Taiwan, Singapura dan Hongkong, ekspor tahunan Gaharu dari Indonesia dalam 5 tahun terakhir berkisar 170 ton sampai dengan 573 ton.

Meningkatnya permintaan pasar Gaharu internasional membuka peluang perdagangan komoditi ke RRC. RRC merupakan salah satu penyerap paling besar. Peluang ekspor Gaharu ke RRC belum dapat dimanfaatkan secara langsung oleh eksportir Indonesia karena hambatan perdagangan antar kedua negara. Untuk memulai ekspor ke RRC, beberapa kali diadakan pertemuan intensif antar kedua negara.

Awal tahun 2011, merupakan momentum terlaksananya ekspor langsung Gaharu Indonesia ke RRC sebesar 4.000 Kg jenis A. Filaria bentuk blok. (Kamal/MP)

Profil News Metropol

Dewan Pembina :

Komjen Pol. (P) Drs. Ahwil Luthan, SH, MBA, MM, H. Sepulloh, SH, Ilham Ilyas, SH, MM, Mashur, MA, SH, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, H. Hartono Lasse

---

Pemimpin Umum :
Imran BAK

---

Pemimpin Redaksi :
Delly Muhajirin

---

Sekretaris Redaksi :

Yuyung Priadi

---

Penasehat Hukum :

Sabar Opusunggu, SH, MH, Dr, Bachtiar Husain, SpP, Sopian Hakim, SH, Indra J. Tirtakusuma, SH, MH, Ihsan Rauf Praja, SH, Haruna Rahman SH, MH.

---

Koodinator Liputan Daerah :

(Jakarta) Wiri Yutruski, (Sulselbar) Andi Anwar Asmat, (Babel) Sahrus Salis, (Sultra) Bahrun, (Jatim) Irsal Pili, (Kepri) Edi Ronald Gultom.

---

Redaktur :
Muamar Yunus, Usup.

---

Admin :

Rahman Hakim

Lay Out /Grafis :

T. Mustaqim

Fotografer :

M. Falahudin Arpi

---

Reporter :

(Jakarta) Kamaluddin, Baso Susanto, Heroe AP, Haryanto SK, Haryono, Aji, Deni, Hamzah, (Jeneponto) M. Arief. K, (Pinrang) Saleh AR, (Pangkep) H. Bisman, (Tarakan) A. Alamsyah, (Sultra) H. Anwar, M. Daksan, (Madura) H. Mudjari, (Malang-Batu) Wahyudi Arief Firmanto, Ririn TR, (Blitar) Sugiartono, (Kalsel) Rasyidin. R, (Enrekang) Syahruddin, (Barru) Jamal, Mahmud Rahim, (Matra) Udin Virgo, (Blora) Fujo. S, (Jepara) Petrus, (Jember) Andik S, (Lumajang) Purwadi Eko Putro, (Banyuwangi) Siyono, Lekan, (Karawang) Aneng, (Banten) Jajang, Dicky Abiasa, (Babel) Syamsul Bahri, (NTB) Pita Asmarawan, (Polman) Usman Padong, (Makassar) Jalaluddin, (Parepare) M. Idris, (Sidrap) Umar Lau, (Palopo-Luwu) Saharuddin, Ade Sudarsono, (Kuningan) Haries, (Kaltim) Sofian, (Kaltara) Andi Alamsyah, (Sumut) Lancar Siahaan, Jaya Surbakti, (Batam) Ronald.  

---

Redaksi :
Jl. Mundu Raya No. 36 Jakarta 14270
Telepon/Fax (021) 43909739 – 29489850.

Kritik & Saran (SMS) 0816 777 512

  E-mail : metropolnews@yahoo.com

  E-mail : newsmetropol@yahoo.co.id

Sosialisasi dan Supervisi Divisi Humas Polri 2011

Sulsel, Meteropol..

Kabid Humas Polda Sulsel Menyambut Baik Tim Supervisi Dan Sosialisasi Bid Kehumasan Oleh Div Humas Polri yang Diketuai Oleh Berigjen Pol Drs. Dzaenal Syarif di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Setelah sampai di Mapolda Sulsel, operator Pid Bid Humas Polda Sulsel menerima petunjuk arahan dari AKBP Yusri Yunus (Kasubbid Dokliput Div Humas Polri) tentang tata cara penginputan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan Pid Online. Brigjen Pol Drs. Dzaenal Syarif  beserta tim yang didampingi PGS Kabid Humas Polda Sulsel Drs. Muh. Siswa diterima oleh Wakapolres  dan Kasubbag Humas Res Maros diruang kerja Wakapolres untuk mengadakan supervisi dalam rangka berlakunya UU No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan langsung mengecek fasilitas jaringan Pid.

Tim Supervisi dan sosialisasi Bid kehumasan Div Humas Polri diterima oleh Kaporestabes Makassar di ruang kerja Kapolrestabes Makassar dan nampak operator pengelola informasi dan dokumentasi Restabes Makassar  memperlihatkan Konten Pid di jaringan internet kepada tim supervisi Div Humas  Polri dan langsung mendapatkan jukrah. Kapolres Gowa didampingi Kasubbag Humas Res Gowa menerima tim supervisi dan sosialisasi Div Humas Polri di ruang kerja Kapolres dan tim supervisi dan sosialisasi Div Humas Polri AKBP Drs. Yusri  Yunus  didampingi Kabag Ops dan Kasubag Humas Res Gowa memberikan bimbingan langsung kepada operator Pid tentang cara memasukkan informasi dan dokumentasi di konten Pid. (Tim Metropol/Humas Polda Sulsel)

Pesan Kapolda Pada Sertijab Jajaran Polda Sulawesi Selatan dan Barat

Sulselbar, Metropol.

Kapolda sulselbar  sampaikan pada pelaksanaan mutasi pertama awal tahun 2011 ,bahwa berdasarkan   ilmu manajemen sumber daya manusia,kegiatan mutasi dalam organisasi   polri adalah hal yang biasa,guna untuk menyegarkan suasana pada kesatuan kerja dan pembinaan karir personel Polri dalam wilayah hukum dibawah pimpinan Irjen Pol. Drs. H. Johny Wainal Usman, MM. Pada pelaksanaan upacara serah terima jabatan tanggal,25 April 2011 di  Polda Sulselbar, mengganti 5 pejabat dan sekaligus melantik 9 pejabat masing-masing ditingkat Direktur,Kabid, dan Kapolres.

Pada upacara Sertijab dihadiri Wakapolda SULSEL-BAR, Ketua Bhayangkari SULSEL-BAR beserta pengurus,Pejabat Utama Polda SULSEL-BAR, Para KAPOLRES/TABES jajaran POLDA SULSEL-BAR beserta para undangan yang hadir diaula LT. III Mapolda Sulawesi Selatan dan Barat.

Selaku pimpinan dan atas nama seluruh staf serta jajaran Polda Sulawesi Selatan dan Barat menyampaikan ucapan terima kasih serta panghargaan kepada pejabat lama beserta ibu bayangkari yang setia mendapingi suaminya dalam menjalankan tugas dan ucapan selamat bertugas kepada pejabat yang baru sekaligus mengharapkan kesetiaan para ibu Bayangkari  mendampingi dan mendukung Pejabat baru dalam pelaksanaan tugas yang di embannya.

SERTIJAB tingkat Direktur, KABID dan KAPOLRES dilingkungan POLDA SULSEL-BAR antara lain :KOMBES POL. Agus Sutikno, SE, MM Pejabat Lama DIR POLAIR POLDA SULSEL kepada KOMBES POL.Drs. Frederik Kalalembang sebagai Pejabat Baru, KOMBES POL.Drs. Edison Sitorus, MH Pejabat LamaKABID KUM POLDA SULSEL kepada KOMBES POL.Drs. Setiyono, SH sebagai pejabat Baru, AKBP Sri Rejeki Budiarti,SH Pejabat Lama Kapolres Pelabuhan MAKASSAR kepada AKBP. Audy Alfrits Herman Manus,SIK sebagai Pejabat Baru, AKBP.KHOIRUT TAUCHID,SH Pejabat Lama KAPOLRES LUWU UTARA kepada AKBP. Agus Risendi,SIK,MH sebagai Pejabat Baru, AKBP. Agus Risendi,SIK,MH Pejabat Lama KOPOLRES MAMASA kepada AKBP.I Made Sunarta,SE sebagai Pejabat Baru. KOMBES POL. Drs. Dani Wiswa Wardana sebagai DIR RESKRIMSUS POLDA SULSEL, KOMBES POL. Drs. Anthoni Hutabarat sebagai DIR PAMOBVIT POLDA SULSEL, KOMBES POL. Bambang Prayitno,SH sebagai DIR Sabhara Polda SULSEL, AKBP Drs. Chevy Achmad SopARI sebagai Kabid Humas Polda Sulsel

Diakhir sambutannya KAPOLDA menyampaikan  tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks telah menanti saudara-saudara, karenanya ditekankan untuk terus meningkatkan motivasi seluruh jajaran yang saudara pimpin untuk menjawab dinamika pelaksanaan tugas yang diemban,harus mampu menjabarkan Kebijakan dan Strategi Polda Sulawesi Selatan melalui Konsep Pemikiran Strategis dan Praktis bagi satuan yang dapat dengan mudah  diaplikasikan,semoga pengalaman saudara di berbagai tempat dan jabatan sebelumnya semakin mematangkan kualitas pengabdian saudara,” papar Kapolda. 

H.J.W Usman menambahkan, Sesuai pasal 13 undang-undang  No.2 tahun 2002 tentang Polri dan menurut Prof. DR. Awaluddin Djamin bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara kantibmas,menegakkan hukum yang harus dijiwai dengan semangat melindungi,mengayomi dan melayani masyarakat sehingga Polisi itu melaksanakan tugas-tugas yang sangat mulia karena menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,kebenaran dan keadilan serta tidak berpihak pada kekuasaan atau berlaku obyektif. Ditambahkn pula bahwa dengan mencermati perkembangan tentang situasi akhir-akhir ini di Negara kita, terjadinya konflik horizontal yang memakan korban dan kerusakan,terror dan radikalisme,penyerangan terhadap petugas Polri atau petugas Negara yang kesemuanya dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. (A3)

Pelantikan Kepala BNNP dan BNNKab/Kota dan Penandatangan Naskah Kerjasama antara BNN dengan Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Maupun Kabupaten/Kota

Jakarta, Metropol.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 65 ayat (1), dijelaskan bahwa cakupan kerja BNN meliputi seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempermudah jalur kordinasi ke tingkat daerah, BNN membentuk perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Momen  pelantikan ini merupakan tonggak bersejarah dalam organisasi BNN yang memililki struktur vertikal dari pusat sampai Provinsi/ Kabupaten/Kota.  Merujuk dari Undang-undang tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2011 ini  akan membangun 29 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan 30 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di seluruh Indonesia.

Untuk lebih mengimplementasikan UU No.35 Tahun 2009 pasal 65 dan Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 66, pada hari ini tanggal 20 April 2011, BNN melaksanakan acara pelantikan  jabatan untuk 29 Kepala BNNP dan 30 BNNK, yang dilanjutkan dengan  penandatanganan Naskah Kerjasama   antara  Gories Mere selaku Kepala BNN dengan Gubernur/Bupati/Walikota selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pelantikan para Kepala BNNP dan BNNK/Kota hari ini merupakan langkah awal jalan panjang menuju terwujudnya “Indonesia Bebas Narkoba di tingkat daerah”. Oleh karena itu, banyak tugas yang harus segera dipersiapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing pejabat yang telah dilantik.

Semantara itu, penandatangan naskah kerjasama menjadi langkah awal dalam rangka pelaksanaan akselerasi pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kerjasama yang dibangun meliputi  bidang pengadaan lahan tanah, kepegawaian hingga kerjasama dalam bidang pengadaan sarana dan prasarana yang dipakai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota/Kabupaten.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerjasama yang mengikat antara BNN dan penyelenggara pemerintah daerah adalah agar pengembangan dan pembangunan kapasitas BNN di daerah bisa terselenggara dengan baik. 

Acara pelantikan dan penandatanganan naskah kerjasama ini dihadiri oleh para pejabat BNN, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan Komisi III DPR, dan beberapa pejabat dari instansi lainnya. (Tim Metropol/Humas BNN)

Acara Pengukuhan Jabatan Dan Sertijab di Polda Kalimantan Selatan

Banjarmasin, Metropol.

Pengukuhan jabatan dan serah terima jabatan (sertijab) oleh Kapolda Kalsel adalah merupakan bagian dari proses regenerasi dan kaderisasi yang berlanjut terhadap kepemimpinan di tubuh polri, sesuai dengan tuntutan perubahan dan dinamika masyarakat. Turut  hadir pada acara Pengukuhan dan sertijab ini,diantaranya Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, para Kapolres dan pejabat utama Polda Kalsel serta ketua Bhayangkari beserta staf, segenap Pegawai Negeri Sipil Polda Kalsel, di Aula Bhayangkara Polda Kalimantan Selatan, yang dipimpin langsung Kapolda Kalsel Brigadir Jenderal Drs Syafruddin M,Si.

Perwira yang mendapatkan pengukuhan jabatan adalah Kombes Pol. Drs  MAS  Guntur Laupe, SH, MH,  selaku Dir Reskrimsus Polda, Kalsel,  Kombes Pol, Drs Mustar Manurung, SH, sebagai Dir Reskrimum Polda Kalsel, AKBP Kasihan Rahmadi, SH sebagai Dir Pam OBVIT Polda Kalsel, dan AKBP Yulius Bambang Karyanto, masih sebagai Dir Pol Air Polda Kalsel. Sedangkan Perwira yang turut mengalami pergeseran posisi atau serah terima jabatan (sertijab) yaitu, Dir Res Narkoba Polda Kalsel, dari Kombes Pol. Drs Agus B Manalu, yang sekaligus mendapatkan dua anugerah, ke Lemhanas dan Pamen Mabes POLRI, Kepada penggantinya AKBP Andrean Bonar Sitinjak, SIK,M.Si. Kabid Propam Polda Kalsel, dari AKBP Drs Zuhdi B. Arrasuli, SH kepada Penggantinya AKBP Slamet Setiono, SIK, M.Si dan Kabid Keu Polda Kalsel, dari AKBP Drs Nuriman kepada Penggantinya AKBP Drs Kunto Saptono.

Kepada Pewira yang mendapatkan pengukuhan jabatan maupun serah terima jabatan, Kapolda Kalimantan Selatan, Brigjend Pol. Drs Syafruddin M.Si mengatakan bahwa, “serah terima jabatan dilingkungan Institusi Polri adalah merupakan bagian dari reformasi struktural yang berkesinambungan dilaksanakan oleh POLRI“, lanjut Jenderal Polisi yang berbintang satu ini, ia menambahkan, “hal ini  merupakan suatu Proses Kaderisasi dan Regenerasi kepemimpinan dalam Struktur kelembagaan POLRI, guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan kepentingan Organisasi serta pembinaan Karier ataupun formasi bagi pejabat yang bersangkutan, paparnya.

Mengakhiri upacara tersebut, mantan Waka Polda Sumatra Utara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pejabat lama atas kinerjanya selama melaksanakan tugas di Polda Kalsel dan kepada para pejabat baru, dengan bekal pengalaman sebelumnya. (Rasidin R/Akhmad R)