Minggu, 15 Mei 2011

Kapolri Melantik Beberapa Pejabat Tinggi Polri


JAKARTA, METROPOL - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo menjadi Inspektur Upacara dalam acara serah terima jabatan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Kaba Intelkam Polri), Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Banten. Kaba Intelkam Polri serah terima dari Komjen Pol. Drs. Wahyono kepada Wakaba Intelkam Irjen Pol. Drs. Pratiknyo (Mantan Kapolda Jawa Timur), Kapolda Jawa Barat serah terima dari Irjen Pol. Drs. Suparni Parto kepada Brigjen Pol. Drs. Putut Bayu Seno (Irjen Pol. Drs. Suparni Parto selanjutnya menjadi Wakaba Intelkam Polri) dan Kapolda Banten serah terima dari Brigjen Pol. Drs. Putut Bayu Seno kepada Brigjen Pol. Drs. Eko Hadi Sutejo, M. Si,  sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perawatan Personil SSDM Polri.

Dalam sambutannya Kapolri menyampaikan, serah terima ini adalah sesuatu yang alamiah dalam organisasi sebagai proses kaderisasi dalam arti yang lebih muda menggantikan seniornya karena memasuki masa pensiun. Disampaikan juga, perkembangan situasi saat ini harus lebih diwaspadai dengan adanya perkembangan tewasnya gembong terorisme Internasional oleh Pemerintahan Amerika Serikat,” ungkap Timur Pradopo..

Kapolri antara lain menyampaikan, pelaksanaan serah terima jabatan merupakan sebuah proses alamiah yang terjadi sebagai bagian dari siklus regenerasi dan kaderisasi di lingkungan Polri. Dimana pada periode ini terdapat beberapa pejabat yang akan memasuki purna tugas dan digantikan oleh para penerusnya. Hal itu dimaksudkan dalam rangka menjaga kontinuitas dinamika organisasi berikut rencana kerja yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Disamping itu, serah terima jabatan ini juga merupakan proses penyegaran pada satuan kerja Polri yang didalamnya menuntut komitmen dan tanggungjawab pejabat yang bersangkutan untuk dapat melakukan tugas, peran serta fungsi yang diamanatkan guna meningkatkan kinerja Polri didalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

“Hal ini perlu saya sampaikan agar dapat dipahami oleh seluruh jajaran, proses mutasi jabatan selain merupakan kebutuhan organisasi juga sekaligus memastikan berlakunya sistem pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Polri, yang didahului dengan langkah-langkah penilaian dan evaluasi secara konsisten dan berkesinambungan guna mendapatkan figur yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagaimana yang diharapkan,” imbuhnya.

Lebih jauh Kapolri mengatakan, “sebagaimana kita pahami bersama, perkembangan situasi aktual yang terjadi baik secara global regional maupun nasional belakangan ini memberikan pengaruh serta implikasi yang cukup signifikan terhadap situasi keamanan dan ketertiban di tanah air. Pada tataran global, masyarakat dunia dikejutkan dengan pemberitaan atas terbunuhnya tokoh utama jaringan teroris Al-Qaeda Osama bin Laden yang telah lama diburu oleh Pemerintah Amerika Serikat, hal tersebut tentunya menuntut kewaspadaan kita bersama terhadap ancaman aksi terorisme di tanah air. Mengingat beberapa pelaku aksi terorisme di Indonesia yang telah ditangkap diantaranya ada yang memiliki keterkaitan langsung maupun yang bersimpati dengan jaringan Al-Qaeda.

Sedangkan pada tatanan regional,  “berlangsung penyelenggaraan KTT ASEAN ke-18 di Jakarta. Dimana salah satu isu yang di usung adalah menjadikan Asean sebagai kawasan yang aman dimata dunia. “Hal itu menuntut terjaminnya stabilitas keamanan di Indonesia yang saat ini menduduki keketuaan Asean.

“Adapun pada tataran Nasional, saat ini situasi Kamtibmas masih diwarnai oleh maraknya intensitas kegiatan kelompok NII yang disamping menimbulkan keresahan di tengah masyarakat juga menjadikan polemik yang berkepanjangan, sehingga diperlukan upaya penanganan yang tepat,” kata Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri menyatakan, Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, disamping dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel, Polri juga dituntut untuk senantiasa menunjukkan profesionalisme didalam pelaksanaan tugasnya. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari demokratisasi yang semakin berkembang di negara kita, dimana kesadaran masyarakat untuk menuntut pelayanan dari para penyelenggara negara semakin tinggi. “Oleh karena itu, selaras dengan agenda reformasi birokrasi Polri serta program revitalisasi Polri yang telah dicanangkan, diharapkan dapat memperkuat serta memperbaiki simpul-simpul yang masih tersumbat pada setiap penggelaran fungsi Kepolisian dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Yaitu terwujudnya Polri yang lebih melayani, proaktif, transparan dan akuntabel.

Peran kesatuan di tingkat markas besar tentunya harus mampu merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis guna memudahkan implementasi bagi para pelaksana di lapangan, sedangkan peran Kepolisian daerah sebagai kesatuan induk penuh harus mampu menjabarkan kebijakan strategis dimaksud serta lebih fokus dalam implementasi program prioritas yang telah digariskan, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Fakta Integritas
Sesuatu yang agak berbeda dari serah terima jabatan sebelumnya, dalam serah terima jabatan kali ini disampaikan juga secara terbuka fakta integritas dari para pejabat yang melaksanakan serah terima dan setelah dibacakan secara terbuka untuk kemudian ditanda tangani. Patut disimak fakta integritas tersebut adalah sebagai berikut,

Dengan berlandaskan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan dengan sepenuh hati dan senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan :
1.    Siap memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang waktu dan secara cepat, transparan, akuntabel dan profesional, tanpa membebani masyarakat serta tidak menyalah gunakan wewenang demi terwujudnya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.    Siap menjamin kelanjutan rantai kebijakan Kapolri keseluruh lapis pimpinan sampai lapis terdepan dengan menandatangani fakta integritas dalam lingkungan tanggungjawab masing-masing sesuai tingkatannya.
3.    Terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan pendapat masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan.
4.    Sebagai pimpinan dan insan Tribrata bertanggungjawab atas terselenggaranya Fakta Integritas  secara penuh baik kepada institusi, masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Tim Metropol/Divhumas  Mabes Polri.)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar