Pengurus DDI Sidrap di Lantik

Sidrap, Metropol - Sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan dari ulama-ulama DDI yang telah meletakkan dasar-dasar perjuangan 54 tahun silam, pengurus DDI Sidrap, sedianya akan melaksanakan pelantikan pengurus baru periode 2011-2016 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Pengurus, di Baruga JSN 45 Pangkajene

Hal itu dikatakan Ketua Panitia, Drs. Mansur M.Ag yang dihubungi Metropol pekan lalu. Menurutnya, panitia mengagendakan pelantikan Pengurus Daerah sekaligus rapat kerja daerah dan akan dilaksanakan selama 1 hari penuh. Sementara, Ketua Umum Pengurus Daerah DDI Sidrap, Dr. H. Ahmad Rusydi MM, yang dihubungi di sela-sela gladi di Baruga JSN 45 mengharapkan, agar pelantikan ini dapat menjadi momentum kebangkitan DDI ke depan. Rusydi mengemukakan beberapa rancangan program kerja DDI Sidrap yang tentunya tetap mengacu pada trilogi perjuangan dan pengabdian terhadap kemajuan kehidupan khususnya dibidang da’wah, pendidikan, usaha, sosial dan ekonomi.

Kepala Kantor Departemen Agama Sidrap juga mengemukakan, sebagai ormas keagamaan, DDI adalah wadah pengabdian, ada tanggung jawab sosial terhadap pencerdasan bangsa, tanggung jawab mencerahkan umat dan peningkatan kesejahteraan. Ada nilai kejuangan dalam memberantas kebodohan dan pembodohan, kemiskinan dan pemiskinan. "DDI adalah ormas yang terbuka dan senantiasa membangun kemitraan baik dengan ormas lain, masyarakat maupun pihak pemerintah," katanya. Sebagai wadah pengembangan kader, DDI senantiasa beramar ma’ruf nahi mungkar, DDI juga berpandangan bahwa kesejahteraan harus dipelopori dan keadilan harus dipimpin. Kita semua punya peran, untuk mengembangkan kehidupan termasuk mengawal setiap kebijakan pemerintah dan peka terhadap perkembangan umat dan masyarakat.
(Umar Lau/Abd. Rahim MK)

PT. RUKINDO Meningkatkan Kinerja

Jakarta, Metropol - Setelah bertahun-tahun PT. Rukindo sebagai BUMN mengalami penurunan pekerjaan, bahkan kesulitan untuk meraih sukses, namun perlahan-lahan bangkit dan dapat meraih kepercayaan dibidang pengerukan. Ini tidak lain kepemimpinan Sugondho, sebagai Direktur Utama dan para Direksi, ditambah pula karyawan yang telah bergelut menaikkan citra perusahaan.

Terlihat beberapa pekerjaan yang telah diraih, seperti pengerukan alur dan kolam pelabuhan Bengkulu, sehingga meraih laba dengan target sebesar Rp. 23 miliar. Pekerjaan ini pada bulan  Juli dengan dua sesi dan akan berakhir pada bulan Oktober 2011.

“Yang penting peralatan yang ada tidak ada yang rusak sehingga pekerjaan berjalan dengan baik,” kata Sugondho Dirut PT. Rukindo.

Sedangkan volume pengerukan di pelabuhan Padang Baai sebesari 3,5 juta M3, dengan nilai kontrak mencapai Rp. 202 miliar. Kata Sugondho setelah selesai pekerjaan ini, pihak Rukindo akan mengajukan penawaran untuk kegiatan perawatan alur dan kolam pelabuhan Bengkulu. “Tingkat kedalaman kolam harus dirawat sedemikian rupa, agar pendangkalan tetap terjaga,” kata Sugondho.

Kepercayaan PT. Pelindo II kepada Rukindo untuk mengeruk alur pelabuhan Bengkulu, tidak lepas peningkatan kerja jajaran perusahaan, baik di kantor maupun dikapal untuk melayani pelanggan secara profesional. Atas itu semua, pada semester I, Rukindo mencapai usaha Rp. 129,8 miliar.

Perusahaan Rukindo yang telah berjuang terus menerus dalam mengelola manajemen, sehingga dapat kepercayaan untuk mengucurkan dana sebesar Rp. 80 miliar dari PT. Pelindo I, II, III dan IV

Kucuran dan itu sebenarnya tidak cukup, mengingat hitungan pihak manajemen Rukindo membutuhkan dana Rp. 250 miliar untuk menyehatkan perusahaan. Karena kerja keras dan optimisme maka kucuran dana itu dimanfaatkan sebaik mungkin langkah pertama yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan perbaikan adalah meminta pihak Bank Mandiri memberikan bantuan berupa pemotongan hutang Rp. 100 miliar. Upaya ini mendapat potongan (har cut), dengan membayar hutang pokok. Pihak manajemen juga memperbaiki beberapa kapal yang rusak.

“Kondisi kapal mulai membaik dan pekerjaan berjalan dan pendapatan meningkat,” kata Sugondho.

Dukungan PT. Pelindo I dan IV, sejak awal keterpurukan PT. Rukindo dapat teratasi dan tidak merugi, jika kucuran dana itu dibarengi dengan pemberian pekerjaan dipelabuhan tersebut. “Berdasarkan Kepmen BUMN atas penunjukkan pekerjaan pengerukan bisa dilakukan, namun hal monopoli yang menjadi tersandung, maka pekerjaan perlu ditenderkan, kami pun ikut dan dimenangkan dan ada juga kalah,” ujarnya.
Namun dari sisi pencapaian atas dasar peningkatan kerja, maka memerlukan perhatian karyawan. Pada prinsipnya, karyawan sudah ditingkatkan kesejahteraannya dengan ukuran yang wajar, sehingga apa yang dilakukan berjalan dengan baik. (Delly. M)

Pondok Pesantren Madina Tunnajah Perlu Perhatian Serius

Mamuju, Metropol - Pondok pesantren Madinah Tunnajah yang didirakan oleh Bunding di tahun 2010 lalu saat ini telah menampung santriwan-santriwati sejumlah 20 orang.

Adapun para tenaga pengajar yang ada di pesantren ini Sejumlah 6 orang. Pondok pesantren tersebut merupakan pondok pesantren yang pertama  di sulbar [Sulawesi barat]. Tepatnya di Desa Tasokko Kec, Karossa, Kab,  Mamuju  Prov.  Sulbar.

Pimpinan pondok pesantren ini , suhandi, ketika ditemui wartawan metropol menjelaskan, selain yang ada di barru sulsel [Sulawesi selatan ]Natuna dan flores sulbar sudah termasuk cabang kesembilan. Dan , Suhandi,  pula menjelaskan ,yang paling diutamakanuntuk mendapatkan pembinaan adalah para santri yang kurang mampu .                     

Suhandi, berharap kepada pemerintah yang terkait didalamnya, untuk memberikan perhatian khusus,karna menurutnya sarana dan parasarana yang ada  serta segalah kebutuhan sangatlah minim. Bahkan untuk saat ini  para santri-santrinya yang sejumlah 20 orang untuk sementara waktu menginap dirumah pribadinya,karna pasilitas dan kondisi asrama yang ada  masi kurang memadai,tuturnya     Karna menurutnya pula para santri yang dibina saat ini di siapkan terjun ke masyarakat.    [Udin Virgo]

Polwan Polda Kalsel Dan Polresta Banjarmasin Tanam Pohon

Banjarmasin, Metropol - Dalam Rangka Hut Polwan ke 63, jajaran Satuan Polwan Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin,

Melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan veteran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT Polwan. Selain itu juga sebagai bentuk partisipasi Polri ikut serta lakukan penghijauan dengan menanam pohon. Penanaman pohon di sepanjang jalan veteran oleh anggota Polwan dan dibantu oleh ibu-ibu dari kecamatan Banjarmasin tengah.
(Rasidin R/Bidhumas Polda Kalsel)

Kunjungan Ibu Wakapolda Ke Lapas Teluk Dalam

Banjarmasin, Metropol - Rangkaian kegiatan HUT Polwan ke-63 kali ini kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Teluk dalam Banjarmasin,  Ibu Marhaeni Msi selaku anggota Polwan dan sebagai Ibu Wakapolda. Tujuan dari kunjungan ini adalah memberikan semangat, motivasi, sharing dan saling berbagi ke sesama.

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam, Banjarmasin seharusnya 336 orang. Namun, penghuninya sebanyak 1.315 orang atau kelebihan. suka duka dalam pelayanan belum optimal, berbagai keterbatasan pengamanan relatif terkendali dalam pengamanan satu regu jaga 11 orang personil. Gangguan dari dalam masih terkendali dan gangguan dari luar adanya usaha-usaha penyelundupan barang-barang haram, seperti narkoba dan dapat langsung di antisipasi dan diserahkan ke kepolisian. “Alhamdullilah anggota Lapas sudah mendapatkan tunjangan kinerja ini menjadikan motivasi. Ucapan terima kasih pada anggota kepolisian yang berkunjung ke LP Teluk Dalam Banjarmasin,” kata Ka Lapas Bapak Sugino.

“Semoga dengan kunjungan anggota polwan kali  ini dapat bermanfaat untuk semua  sehingga memberikan pengalaman dan semangat baru untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain agar masa depan mereka dapat terwujud sesuai dengan cita-cita mereka,” ujarnya lagi.  (Rasidin R/Bidhumas Polda Kalsel)

PENGUMUMAN PINDAH KANTOR

Dengan ini diumumkan bahwa terhitung mulai tanggal 23 September 2011
Media SKU Metropol berpindah kantor dari Jl. Yos Sudarso – Ford Barat No.11 Kebon Bawang, Jakarta Utara ke alamat baru di :

Jl. Mundu Raya Blok N No.36 Koja, Jakarta Utara 14270
Telepon No       :  021- 4390 9739
Fax  No            :  021- 4393 3847
E-mail               :  newsmetropol@yahoo.co.id
             

            
Terima kasih



Tim Manajemen

Media SKU Metropol :
Jl. Mundu Raya Blok N No.36 Koja, Jakarta Utara 14270
Telp.  021- 4390 9739, SMS – 0816 77 512
Fax .  021- 4393 3847
E-mail : newsmetropol@yahoo.co.id

Meningkatkan Kehidupan Nelayan

Jakarta, Metropol - Dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, Pemerintah melakukan beragam inovasi kebijakan. Untuk mendukung kebijakan tersebut,Pemerintah beberapa waktu lalu menerbitkan Keputusan Presiden No.10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat sebagai bagian dari klaster keempat. Sebagai implementasinya, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, kembali Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad selaku "nahkoda" Keppres memimpin Rapat Koordinasi bersama kementerian terkait lainnya guna menentukan anggaran tahun 2012.

Upaya untuk meningkatkan kehidupan nelayan sebagai bagian dari program Pro-Rakyat memiliki 8 (delapan) strategi, yaitu pembuatan rumah sangat murah, diversifikasi usaha pengembangan skema UKM-KUR, Pengembangan SPBN, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas bank rakyat. "Program ini akan dilaksanakan di kantong-kantong kemiskinan nelayan, dengan pelabuhan perikanan sebagai basisnya. Sebanyak 816 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) akan dijadikan sentra pengembangan. Sebagai tahap awal,  tahun 2011 akan dilaksanakan di 100 PPI dan sebanyak 400 PPI pada tahun 2012", ucap Fadel usai memimpin Rakor dihadapan wartawan.

Program yang dijuluki "tembak langsung" (snaper) ini dilakukan melalui tiga sasaran, yaitu individu nelayan, kelompok nelayan dan sarana prasarana PPI (kapal, rumah, sekolah, bahkan beasiswa untuk anak para nelayan. Kegiatan intervensi langsung kepada individu nelayan akan dilakukan melalaui pemberian sertifikat hak atas tanah nelayan, perlindungan/asuransi nelayan dan bantuan perlatan rantai dingin. Sementara untuk kelompok nelayan akan diberikan melalui bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan pengolahan serta pemberian pendampingan pada kelompok. Pengembangan sarana prasarana PPI akan dilakukan melalui pembangunan cold storage mini, pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan kendaraan roda berinsulasi.

Program ini ditargetkan dapat menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang sebagaian besar bekerja sebagai nelayan dan tersebar di 10.300 desa, dan sebanyak 25,6 persen merupakan penduduk miskin. Dalam merealisasikan target ini, setidaknya KKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 127,823 miliar pada tahun 2011,di samping terus mengupayakan pemanfaatan dana penghematan tahun ini sebesar Rp 817 miliar. Disamping itu, beberapa kementerian telah menyatakan dukungannya pada tahun 2012, seperti Kementerian Perumahan Rakyat juga akan mendukung melalui pembangunan 16.933 unit rumah sangat murah untuk nelayan, Kementerian ESDM akan melakukan pemasangan listrik murah untuk 16.933 rumah nelayan, dan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun sarana air bersih di 205 lokasi PPI. ( Delly. M/KKP)

Waka Polres Pangkep Memprihatinkan Tingkat Kesabaran Pengguna Jalan

Pangkep, Metropol - Terjadinya kecelakaan lalu lintas pada jalan poros Makassar Pare-pare, lebih disebabkan karena rendahnya kesadaran para pengguna jalan untuk mematuhi aturan berlalu lintas.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Pangkep, Kompol Arif  Asikin mengemukakan, terkadang  para pengguna jalan seenaknya mendahului, meski di depannya pengguna jalan lainnya sedang antrean. Bahkan, tidak sedikit pengguna jalan mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian.

Dengan adanya betonisasi poros jalan Makassar Pare-pare (Trans Sulawesi) khususnya poros Kalibone – Mandalle  yang belum selesai, Kompol Arif  Asikin mengingatkan segenap pengguna jalan untuk meningkatkan kehati-hatiannya. Ini penting guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengantisipasi terjadinya  kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian resor Pangkep melalui satuan lalu  lintas senantiasa dilakukan patroli secara  bergantian.  Bahkan, atas kerjasama dengan segenap elemen masyarakat dilakukan upaya antisipasi dini terhadap kegiatan balapan liar.

Selama bulan suci ramadhan 1432 H, pihak kepolisian resor  via satuan lalu lintas meningkatkan intensitas kegiatannya dengan melakukan penjagaan pada sejumlah tempat keramaian umum dan  masjid  menjelang buka puasa, shalat tarwih dan shalat subuh . Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan ibadah selama bulan suci ramadhan 1432 H berjalan lancar, tertib dan nyaman. Namun demikian, selama bulan ramadhan 1432 H,  terjadi 8 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 5 orang. Luka berat 3 orang dan luka ringan 2 orang.

Poros Kalibone, Soreang, Labakkang, Ma’rang, Segeri dan Mandalle merupakan daerah rawan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor Pangkep menghimbau para pengendara dan pengguna jalan agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatiannya. Bahkan, para pengendara dihimbau untuk  tidak mengaktifkan  HP (Handphone) saat  berkendara. (Bis)

Pelindo II Mendukung Percepatan Pengembangan Wilayah Indonesia Timur.

 

Jakarta, Metropol - PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, akan mendukung percepatan  pengembangan ekonomi wilayah Indonesia timur, dalam hal ini pembangunan  bidang infrastruktur, yaitu pelabuhan sorong. Karena  Sorong dapat berperan sebagai pelabuhan pendukung yang mampu menjadi alternatif   ditribusi strategis untuk wilayah sekitarnya.

Hal ini membuat PT. Pelindo II mengambil inisitif untuk membangun, karena dilihat dari segi  potensi angkutan Peti  Kemas diwilayah bagian timur, terutama Pelabuhan Sorong sangat potensi. Volume tampung untuk Peti Kemas dan kapal ukuran besar dengan muatan lebih dari 3.000 TEU,s dan potensi menjadi West Pasific Hub Port, letaknya sangat strategis.

Mendasari hal itu, PT. Pelindo II dan konsorsium penghubung, PT. Pelindo IV, PT. Samudra Indonesia, PT. Meratus Lines, PT. Salam Pasific Indonesia Lines, PT. Tempuran Emas,  PT. Tanto Intim Line, PT. Pembangunan Perumahan dan Pemerintah  Daerah Sorong, menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU), yang di saksikan Menteri Perhubungan Fredy Numberi.

“Biaya mengirimkan satu TEU,s Peti Kemas dari Tanjung Priok keJayapura kurang lebih 19 juta Rupiah. Jadi kalau kita bisa menghubungkan Pelabuhaqn Sorong, berapa biaya bisa di hemat, “kata RJ Lino, Dirut PT. Pelindo II.

Pelabuhan Sorong lokasi tepat di kawasan timur maupun kawasan Nesw Pasific untuk di kembangkan sebagi pusat distribusi angkutan Peti Kemas, karena dapat melayani wilayah Philipina yang hanya bejarak 1.500 Km dan Coirns Australia yang berjarak 2. 300 Km. “Nanti wilayah ini akan mampu memberikan pelayanan untuk rute kapal dari Jakarta, Surabaya, Makssar, Jayapura, Marauke, Ambon, Timur Leste, Darwin ( Australia), Coirns (Australia), Port Mores bahkan hingga New Caledonia,” ujar RJ. Lino lagi.

Kementerian PerhubunganFredy Numberi sangat mendukung inisiatif PT. Pelindo II mengembangkan wilayah-wilayah di luar pulau Jawa dan Bali, terutama Indonesia timur. “Sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI,” ujarnya.

Wilayah Indonesia Timur adalah wilayah yang menarik untuk dikembangkan, karena volume Peti Kemas yang berkembang secara seknifikan dari tahun ke tahun. PT. Pelindo II, optimis, ada sekitar 700.000 TEU,s dapat dikembangkan. Sebagai perbandingan pada tahun 2009, terminal Peti Kemas terbesar dan tersibuk di Papua Nugini, hanya dapat menampung sebayak 135.000TEU,s. (Delly M.)

Pelepasan Atribut Polri

Bondowoso, Metropol - Salah satu tindakan tegas Kapolri sesuai dengan keputusan Kapolda Jawa Timur No. Kep/641/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Briptu Arif Abdillah salah satu Bintara Polres Bondowoso yang telah melakukan pelanggaran, meninggalkan Dinas selama 78 hari juga melakukan asusila pada anak di bawah umur. PDTH (Pemberhentian dengan tidak hormat) terhadap Arif terhitung dari tanggal 31 Agustus 2011 yang sebelumnya Arif juga divonis 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bondowoso.
   
Upacara pelepasan atribut Polri terhadap Arif dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 jam 09.00 WIB bertempat di halaman Polres Bondowoso diikuti oleh semua Kabag, Kasat dan Kapolres serta semua Perwira. Selaku inspektur upacara Kapolres Bondowoso, AKBP. Boni Djianto, S.Ik dalam sambutannya menyampaikan bahwa secara pribadi tidak menginginkan upacara yang sangat memprihatinkan itu terjadi. Namun, selaku pimpinan di Polres harus memimpin upacara pelepasan atribut dan PTDH karena konsekuensi terhadap undang-undang jabatan sebagai Kapolres dan Kepala Satuan Kerja juga harus mengamankan undang-undang pemerintah melalui Kapolri.
   
PDTH (Pemberhentian dengan tidak hormat) bukan merupakan cermin arogansi dari sebuah kekuasaan akan tetapi merupakan tindak tegas pimpinan Polri untuk terus membenahi management Polri di samping itu PDTH di lakukan bukan tanpa alasan, sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan arahan pimpinan.
   
Selanjutnya AKBP Boni Djianto SIK berharap agar semua anggota Polres untuk membenahi  sikap dan sifat serta menjunjung norma-norma sosial masyarakat dan agama. (Andy H./MRW)

Panglima TNI Terima Bintang Kehormatan Dari Kerajaan Kamboja

Jakarta, Metropol - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., menerima anugerah bintang kehormatan The Royal Order of Sahametrei Mohaserevadh (Grand Cross) dari pemerintah Kerajaan Kamboja yang disematkan oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Kamboja YM Jenderal Tea Banh mewakili Raja Kamboja di Kementerian Kamboja, Phnom Penh – Kamboja. Dalam acara tersebut, beberapa Perwira Staf Pendamping TNI juga menerima tanda kehormatan yang lain.
          
Dalam sambutannya, Panglima TNI menyatakan bahwa tanda kehormatan kerajaan tersebut, khususnya Sahametrei Mohaserevadh, merupakan suatu penghargaan yang sangat mulia dan memiliki nilai sangat tinggi bagi Panglima TNI serta bagi segenap anggota Tentara Nasional Indonesia,  untuk terus meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja serta untuk lebih lanjut memperkokoh kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja pada bidang kegiatan yang lebih produktif atas dasar kemitraan strategis yang saling menghormati, saling menghargai dan memberikan manfaat bersama bagi kedua negara, khususnya kedua angkatan bersenjata, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan kawasan regional dan global yang lebih bermartabat.
           
Selain Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., sebelumnya tercatat beberapa Panglima TNI yang juga pernah menerima anugerah  bintang kehormatan yang sama adalah Jenderal TNI Feisal Tanjung pada tahun 1995 dan Jenderal TNI Endriartono Sutarto pada tahun 2005, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memperkokoh hubungan dan kerjasama militer kedua negara. Antara lain di bidang pendidikan dan latihan, pembentukan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata Kamboja yang dikenal sebagai Brigade 911 dan Pusat Pendidikan (Pusdik) Personel Pasukan Pengamanan Perdana Menteri serta Pendidikan dan Latihan (Diklat) untuk para pelatih, disamping membentuk Pusdik Persahabatan Kamboja - Indonesia.

Di akhir amanatnya, Panglima TNI mewakili Perwira Staf TNI lainnya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kerajaan Kamboja serta kepada Pemerintah Kamboja di bawah kepemimpinan Yang Mulia Perdana Menteri Samdech Hun Sen serta kepada Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Saroeun atas penganugerahan tanda kehormatan tersebut. (Kamal)

Panglima TNI Menerima Kunjungan Kasau Jepang

Jakarta, Metropol.
          
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat, Asintel Panglima TNI, Kapuspen TNI dan Waaspam Kasau menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Jepang, Jenderal Iwasaki Shigeru di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Dalam kunjungan tersebut General Iwasaki Shigeru menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI atas bantuan yang diberikan kepada pemerintah Jepang saat dilanda bencana alam tsunami belum lama ini, demikian pula hubungan bilateral yang telah terbina dengan baik diantaranya yaitu penanggulangan teroris, penanggulangan bencana alam, kesehatan dan juga keamanan maritim. (Kamal)

Pabrik Sabu Sentul City Beromset 6 Miliar Perhari

Bogor,Metropol - Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Golf Mediterania, Jalan Bukit Permata Golf Padjajaran 55, Sentul Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kapasitas produksi sabu di lokasi tersebut mencapai tiga kilogram per hari. Direktur Penindak dan Pengejar BNN, Brigjen Benny Joshua Mamoto, menjelaskan dua rumah di Perumahan Sentul Cluster Mediterania dan Cluster Venesia sengaja dijadikan tempat produksi."Ketiga orang tersebut mampu meracik ataupun memasak, per kilonya sabu dijual dengan harga Rp2 miliar," ujar Benny di lokasi penggerebekan.Total omset pabrik tersebut diperkirakan mencapai Rp6 miliar per hari.

Diketahui pabrik tersebut dimiliki oleh tiga orang tersangka pembuat sabu A, AM, dan AH, yang ditangkap BNN. Pabrik sabu di kawasan Perumahan Sentul ini merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya di apartemen Riverside Pantai Indah Kapuk, Pluit. Diduga kuat ketiganya merupakan jaringan internasional yang terlibat sindikat kasus Clandestine Laboratory Methamphetamine di Batam."Jelas, mereka termasuk jaringan internasional, karena mereka WNA, bahan pembuat dari luar serta peng  edaraannya pun keluar," katanya.

Menurut Benny, pabrik di Sentul itu telah dipersiapkan oleh A yang merupakan juru masak dalam memproses sabu dengan dibantu oleh H yang baru sebulan tinggal di Indonesia."Dari penjelasan ketiga tersangka otak produksi narkoba jenis sabu yaitu AL dan HK asal Taiwan yang saat ini masuk DPO.Karena itu, BNN tengah berkoordinasi dengan pihak Interpol Taiwan untuk menangkap dua pengusaha yang menjadi pemodal."terangnya. Dari penggeledahan rumah di Sentul, BNN berhasil menyita 3 jerigen sabu cair ukuran 20 liter, kristal sabu yang sedang dikeringkan seberat kurang lebih 450 gram, dan beberapa bahan pembuat shabu seperti, NaOH, HCL, xylene, labu bulat, Reflux, iodine, pseouephedrine, serta red pospor.(Wiri).

Sosialisasi SIPS di Enrekang

Enrekang, Metropol.
Sosialisasi Proyek SIPS (Support to Indonesia Islands of Integrity Programs for Sulawesi), dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Enrekang, beberapa waktu yang lalu. Pembukaan Lokakarya sosialisasi Proyek SIPS dibuka oleh Sekretaris Daerah H. M. Amiruddin, SH mewakili Bupati Enrekang.

Proyek kerjasama antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan CIDA (Canadian Internasional Development Agency) yang pelaksanaannya dikelola oleh COWATER International Inc. dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Peserta terdiri dari unsur, Sekretariat Daerah, Ketua-ketua Komisi DPRD Enrekang, Inspektorat, dinas terkait (Catatan Sipil dan Kependudukan, Perizinan), Organisasi masyarakat, Parpol, LSM, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan, Asosiasi Profesi, dan Pelaku Bisnis. Proyek ini mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Pinrang, Toraja, Kota Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan dalam melakukan komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat Pemerintah daerah dalam pelayanan publik.

Hal ini juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang dalam pemaparannya terkait dengan tugas dan kewenangan DPRD dalam hal Legislasi Pengawasan dan Penganggaran sebagai komitmen pencegahan korupsi. Fokus area proyek SIPS dalam penguatan kapasitas daerah dalam pelayanan pada : Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pelaksanaan Perizinan terpadu Satu Pintu. Pada akhir pemaparan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang mengharapkan Proyek SIPS dapat berjalan dengan baik tentunya dukungan dari stokeholder dan juga mengharapkan adanya penguatan kelembagaan untuk LSM sebagai sosial kontrol dalam masyarakat untuk pengabdiannya pada pembangunan daerah. (Lukman)

Ngaku Wartawan Rampas Motor

Jember, Metropol - Aksi perampasan sepeda motor terjadi di Dusun Darungan, Desa Cangkring, Kecamatan  Jenggawah. Pelakunya adalah seseorang yang mengaku sebagai wartawan KPK. Karena ulahnya itu,  pelaku dilaporkan ke  Polres Jember. Mereka adalah Handoko (56) Dusun Taman Gluguh, Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari dan Joko Hariono (39) warga Dusun Paguan, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor.
   
Sepeda motor yang menjadi sasaran adalah milik korban Eva alias Bu Sinta (29) warga Dusun Darungan, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah. Peristiwa itu terjadi Agustus 2011 lalu, empat orang mendatangi rumah korban. Kedatangan empat orang kerumah korban hendak mengklarifikasi tunggakan kredit sepeda motor korban Nopol P 6404 PS.

Namun, kedatangan pelaku dirumah korban tidak berhasil bertemu langsung dengan korban. Tapi pelaku ditemui oleh adik korban yang tidak tahu permasalahannya. Meski yang dicari tidak berhasil ditemui, pelaku memaksakan diri membawa motor jenis Honda Beat milik korban.
   
Tindakan pelaku yang semaunya, membuat korban jengkel. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, korban langsung berangkat menuju kantor PT. Summit Finance. Sesampai di kantor  tersebut ternyata identitas pelaku tidak terdaftar sebagai petugas PT. Summit Finance.
   
Mendapatkan penjelasan seperti itu, korban semakin emosional. Tak ingin kasusnya berlarut–larut, korban langsung melapor ke Polisi. Dari laporan itu, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap korban dan selanjutnya melacak keberadaan pelaku. ”Kami berhasil mengendus keberadaan pelaku. Setelah semuanya klop, lalu kami lakukan penangkapan,” kata Kapolres Jember, AKBP Samudi, SIK didampingi Kasatreskrim AKP Alith Alarino, SIK.

Tersangka kata dia, berhasil ditangkap saat mengantar saudaranya di Jalan Kiai Achmad Sidiq, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. ”Tersangka pertama yang berhasil kami tangkap adalah Handoko. Dari Handoko ini kami dapat keterangan untuk pengembangan,” ujarnya.

“Dalam keterangan Handoko, kami berhasil mengidentifikasi pelaku lainnya. Saat itu juga kami lakukan penggerebekan, tapi hanya berhasil menangkap Joko Hariono. Sedangkan, pelaku lainnya  kami nyatakan sebagai DPO,” paparnya.

Terkait perbuatan tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP.  Kini tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif penyidik. (Andik)

Memperingati HUT Polantas Ke-56 Korlantas Polri Adakan Seminar

Jakarta, Metropol - Kamis, 22 September 2011 yang lalu, Polisi Lalu Lintas genap berusia 56 tahun. Dalam rangka HUT Polantas tersebut, di hari yang sama, Korps Lalu Lintas Polri mengadakan seminar sehari dengan mengangkat tema “Saatnya Bertindak Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas”.

Seminar yang berlangsung di Auditorium PTIK tersebut, dibuka secara resmi oleh Kapolri yang diwakili Wakapolri, Komjen Pol Drs Nanan Sukarna. Selain diikuti oleh para Dirlantas se Indonesia, seminar itu juga dihadiri oleh sejumlah unsur dan lembaga di lingkup Kepolisian RI, serta berbagai unsur dan lembaga masyarakat, dan instansi terkait lalu lintas.

Sejumlah nara sumber yang dihadirkan sebagai pembicara diantaranya : Dirjen Perhubungan Darat, Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono, Pengamat Transportasi UI, Sutanto Soehodho, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof Dr Danang Parikesit, dari Kementerian Kesehatan, dr Yusherman D. Comm. H., M.Sc., serta Kakorlantas Irjen Pol Drs Djoko Susilo, SH, M.Si selaku tuan rumah.

Dalam sambutan Kapolri yang dibacakan oleh Wakapolri, Komjen Pol Drs Nanan Suakarna, Kapolri berharap seminar dalam rangka menyambut HUT Polantas ke-56 kali ini dapat menjadi momentum untuk melakukan analisa dan evaluasi kinerja secara sinergis, simultan dan komprehensif dengan membuka telinga dan mata lebar-lebar untuk menerima input saran dan pendapat, guna melakukan pembenahan serta penyaluran pemikiran inovatif dalam menghasilkan outcome berupa peningkatan pelayanan prima dalam berlalu lintas, khususnya didalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Karena itu lanjut Kapolri,  tema seminar “Saatnya Bertindak Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas”, menjadi sangat penting dan strategis untuk diangkat, sebab situasi dan kondisi yang mengancam keselamatan lalu lintas jalan pada beberapa tahun terakhir ini semakin memprihatinkan sebagaimana sering diungkapkan dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Seminar yang menitikberatkan pada keselamatan pemakai jalan ini, lanjut Kapolri, telah pula menjadi keprihatinan dunia yang diwujudkan dalam “Dekade Aksi Keselamatan 2011-2020” (Decade of Action) yang dicanangkan pada 11 Mei 2011 oleh PBB. Pada tanggal tersebut masing-masing negara diminta memulai dan melaksanakan program serupa dalam satu dekade, yang dalam implementasinya dilaksanakan melalui “Global Road Safety Partnership” (GRSP).

Program ini mendapat dukungan dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), karena kedua institusi ini mempunyai kepentingan terkait traffic accident, khususnya korban kecelakaan. GRSP dalam kegiatannya melibatkan pihak-pihak terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Agen Pemegang Merk, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Kesehatan dan Kepolisian.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, kata Kapolri, Polri bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, telah menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan untuk mendukung pelaksanaan “Dekade Aksi Keselamatan (Decade of Action) 2011-2020” di dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcar Lantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban, membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan. Terwujudnya tujuan ini, tentunya menuntut peranan dan tanggungjawab semua pemangku kepentingan dalam kaitan ini, Polri melalui Polantas harus menempatkan diri sebagai salah satu unsur penting dalam rangka melaksanakan dekade aksi keselamatan berlalu lintas.
(Baso Susanto)

Kodam Jaya Adakan Operasi Gaktib Lalin Bagi Prajurit dan PNS Makodam Jaya

Jakarta, Metropol - Kodam Jaya/Jayakarta mengadakan Operasi Penegakan Hukum peraturan lalu lintas tata tertib dilingkungan Makodam Jaya, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pemeliharaan kondisi disiplin prajurit bertempat di Kesatrian Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur.

Operasi penegakan hukum peraturan lalu lintas dan tata tertib ini dipimpin langsung oleh Perwira Seksi Pengamanan Operasi Detasemen Markas Kodam Jaya Kapten Inf Suyamto beserta 23 orang anggota Provost Makodam Jaya.

Ada beberapa prajurit yang masih melanggar dalam berkendaraan diantaranya 7 STNK kendaraan  dan 5 SIM C umum yang mati sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dipakai.

Kegiatan ini berguna bagi seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kodam Jaya/Jayakarta agar lebih mempersiapkan lagi kelengkapan administrasi yang kurang, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran yang terjadi diluar kesatrian Makodam Jaya. (Rudiono)  

Kabareskrim Berkoordinasi Dengan Kejagung

Jakarta, Metropol - Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan bertemu dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Hamzah Tadja. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai koordinasi untuk mempermudah penanganan kasus-kasus antar kedua institusi.

“Untuk berkoordinasi penanganan-penanganan masalah yang hubungannya dengan Kejaksaan supaya menjadi lebih cepat,” ujar Sutarman kepada wartawan di Kejagung.

Menurut Sutarman, koordinasi dilakukan dalam rangka mempermudah penanganan perkara-perkara antar kedua institusi. Sebab, selama ini pihak Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum yang selalu bersinergi dalam penanganan setiap perkara, terkadang mengalami hambatan.

Jika kondisi demikian, maka seringkali terjadi penanganan perkara yang tak kunjung tuntas. Berkas perkara bisa berulang kali bolak-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan.

Demi mempercepat dan mempermudah penanganan perkara, maka koordinasi antara kedua institusi perlu dilakukan. Dalam koordinasi disampaikan hal-hal yang selama ini dianggap menjadi hambatan atau masalah dalam penanganan kasus.

"Kita bisa tahu masalah apa di Kejaksaan. Yang polisi selama ini susah untuk ke Kejaksaan juga apa. Itu kita akan ungkap," tuturnya.

Sementara itu, secara terpisah Jampidum Hamzah Tadja menuturkan, koordinasi ini tidak secara spesifik membahas kasus tertentu. Namun, lebih menjadi forum untuk membahas lebih dalam soal kendala-kendala dalam penanganan perkara. Selain itu, juga menjadi ajang introspeksi kedua institusi.

"Jadi, kita saling terbuka, supaya nanti tidak ada lagi penanganan perkara yang tidak benar," ucapnya.

"Kita memang harus selalu introspeksi diri semuanya. Nah, untuk bisa introspeksi diri, kita harus terbuka sama mereka. Apa kekurangan Kejaksaan selama ini," kata Hamzah. (Tim Metropol)

Bea Cukai Menggagalkan Penyelundupan Kayu Ekspor Ebony dan Sonokeling

Jakarta, Metropol.
Program tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2011, yaitu “Green Customs Initiative” dan mendukung program pemberantasan kegiatan illegal logging. Hal ini membuat KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, berturut-turut dalam 6 bulan ini, telah berhasil menggagalkan lima penyelundupan ekspor komoditi yang dilarang untuk di ekspor, berupa kayu gelondongan sebanyak 18 kontainer dengan tujuan Cina, Hongkong, Taiwan dan Singapura.

Barang bukti, berupa 12 M3 kayu gelondongan, jenis Ebony, 220 M3, kayu gelondongan jenis Sonokeling, yang diekspor oleh PT. BJS, PT. TTM, PT AMT, PT. C, dan PT. SKP (pelaku). Modusnya, memberitahukan barang secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean dan memberitahukan jenis barang sebagai slag, furniture parts, houseware, alumunium profile dan Merbau woods door set dengan nilai barang Rp. 2.200.000.000,00,-.

Menurut kepala kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, dari lima perusahaan tersebut, tiga diantaranya masuk dalam tahap penyidikan dengan tersangka lima orang, “sedangkan dua perusahaan lainnya masih dalam tahap penyidikan guna mendapatkan tersangka,” kata Iyan Rubiyanto.

Modus operandi yang digunakan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Kepabeanan No. 17 tahun 2006 pasal 103 huruf (a). “Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan di pidana dengan pidana penjara 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,-

Akibatnya negara rugi dalam hal ekosistem hutan dan lingkungan hidup dan penebangan kayu yang dilestarikan khususnya untuk jenis Ebony dan Sonokeling. “Barang bukti telah dilakukan penahanan, 4 kontainer diantaranya telah diserahterimakan dengan jaksa, karena proses penyidikan telah dinyatakan lengkap,” ungkap Iyan Rubiyanto. (Delly. M)

“Ampera” Amanat Penderitaan Rakyat Oleh : H. Sepulloh, SH

Bebaskan Rakyat dari Penderitaan, Kemiskinan, Kelaparan dan Kebodohan. Hentikan jerit tangis dari kesengsaraan yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Mari kita buka lembaran cakrawala baru dan hapus lembaran lama yang tidak sesuai lagi Amanat Penderitaan Rakyat, kita bangun dan susun dari bawah ke atas, tata kembali dengan penuh optimis kebangsawanan, kenegarawan kembali pada UUD  1945 dan Pancasila sebagai landasan kita bernegara.

Semua derita rakyat sudah diabaikan dan tidak lagi dipikirkan apalagi di anggarkan oleh keserakaan para pemimpin di negeri ini, oleh para pemimpin dzolim yang selalu serakah. Menghabiskan, mengkorupsi uang rakyat, mari kita rebut kembali kemerdekaan sejati merdeka merdiki tatanan peradaban nusantoro nuswantoro.....!!!