Kapolri Temui JK

Kapolri Jenderal Polisi Drs Sutarman

Jakarta, Metropol - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, baru-baru ini menemui Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) di kantor Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kedatangan Kapolri itu, untuk menyampaikan laporan mengenai upaya Polri menumpas terorisme di Indonesia yang terkait Islamic State Iraq and Syria (ISIS).

“Langkah-langkah itu, merupakan tujuan menekan peran terorisme di Indonesia cukup rawan terhadap pelaku-pelaku terorisme. Sehingga kami menyampaikan awal agar tidak terjadi peristiwa semacam itu. Artinya, baik langkah penegakan hukum maupun deradikalisasinya,” kata Sutarman.

Kedepan, kata Sutarman, perlu penanganan secara hukum yang lebih baik, agar pergerakan terorisme tidak berkembang dan memberikan ruang dan waktu bagi penyebarannya.

Seperti ISIS misalnya. Saya juga melaporkan, betapa rawan sehingga melaporkan awal dari langkah-langkah yang sudah dilakukan Polri

Selain laporan terkait pergerakan ISIS, Sutarman mengaku, pihaknya juga melaporkan kepada Wapres JK terkait perkembangan pergerakan terorisme di Indonesia. "Kami sampaikan beliau tadi soal perkembangan terorisme di Indonesia, mulai dari bom Bali yang dulu sampai sekarang," ujar Sutarman. 

"Sampai dengan sekarang bom targetnya anggota Polri, dan targetnya pada simbol-simbol pemerintahan‎," sambung Sutarman.

“Karena Apa? Jika bom itu meledak, seperti negara-negara lain, itu dampak ekonominya sangat luar biasa. Misalnya, saat Bom Bali Satu meledak, Bom Bali Dua meledak, dampaknya kepada kita sangat luar biasa bagi perekonomian, pemulihannya bisa tiga sampai empat sampai lima tahun,” ujarnya.

Sutarman mengatakan, kedatangannya menemui JK ke Kantor Wapres merupakan inisiatifnya sendiri, bukan karena panggilan JK. Laporan mengenai data-data terorisme dan perkembangannya di Indonesia penting disampaikan kepada Wapres karena menyangkut stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan negara. 

Untuk itu kata Sutarman, usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla, bahwa anggaran penanganan terorisme yang mencapai Rp 44 miliar per tahun masih kurang. Polisi membutuhkan sekitar Rp 100 miliar. Namun hal itu tidak disampaikan kepada JK. (Delly M)