Takalar, Metropol - Bupati Takalar DR. H. Burhanuddin Baharuddin, SE, M.Si, memberikan Warning kepada Pimpinan SKPD yang belum mencapai target realisasi kegiatan pada triwulan I tahun anggaran 2014. Hal tersebut diungkapkan pada saat memimpin Rapat Monitoring yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kab. Takalar, Selasa, 22 April 2014. Rapat Monitoring turut dihadiri Wakil Bupati Takalar, Unsur Muspida, para Kepala SKPD dan pimpinan Instansi Vertikal.
Kepala Bappeda diwakili Sekretaris Drs. Faisal Sahim, MM saat melaporkan mengatakan bahwa tujuan rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Takalar Triwulan I untuk mengetahui prosentase capaian yang telah dilaksanakan sampai akhir triwulan I.
Bupati Takalar menegaskan kepada para pimpanan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Takalar dan instansi Vertikal agar melaporkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan setiap bulannya paling lambat 5 hari setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
Tahun 2014 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2012-2017 Kabupaten Takalar, untuk itu beliau berharap agar pelaksanaan Rapat monitoring triwulan I, para Kepala SKPD dan instansi vertical diminta penjelasan secara lengkap kegiatan yang telah dilaksanakan. Berkoordinasi tentang kendala yang dihadapi atau kiat-kiat jika telah diperoleh capaian yang melampaui target. Dan khusus pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya, supaya dijelaskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam laporannya, para pimpinan SKPD kepada Bupati, bahwa rata-rata capaian SKPD sampai akhir triwulan I pertama dari semua program kegiatan sebagai berikut : Bidang Pendidikan sebesar 3,71%, Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan 11,68%, Kantor RSUD 20.0%, Pekerjaan Umum 1,19%, Perencanaan Pembangunan 7,40%, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 11,70%, Dinas Kebersihan Lingkungan 11,98%, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,98%, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kepariwisataan 25,12%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 18,91%, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, Perindustrian dan ESDM 5,17%, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6,21%, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perindungan Masyarakat 13,33%, OTDA, Pemerintahan Umum, Adm. KEUDA, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal 7,74%, Sekretariat DPRD 11,0%, Inspektorat Kabupaten 20,24%, Badan Pengelola Keuangan Daerah 25,99%, Dinas Pendapatan Daerah 9,89%, Kec. Pattallassang 14,70%, Kec. Polombangkeng Selatan 16,15%, Kec. Galesong Utara 7,46%, Kec. Galesong 24,38%, Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah 18,38%, Kantor Ketahanan Pangan 11,51%, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Kelurahan 4,97%, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 14,12%, Dinas Pertanian dan Kehutanan 6,86%, Dinas Perikanan dan Kelautan 9%, dari sekitaran prosentase rata-rata. Capaian ini menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan di SKPD berjalan baik.
Pada kesempatan ini kembali Bupati menegaskan, bagi SKPD yang belum mencapai target realisasi agar lebih berpacuh lagi mengerjakan program yang belun terlaksana untuk menyelesaikan tepat waktu.di akhir sambutannya beliau mengharapkan agar rapat monitoring ini mendapat perhatian bagi SKPD dan seluruh Kepala Instansi Vertikal. Beliau juga meminta kepada seluruh SKPD untuk mengambil langkah-langkah optimal dalam memacu kegiatan terkhusus kegiatan fisik yang memerlukan proses pelelangan agar tetap mematuhi setiap peraturan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan Daerah dalam menjalankan program dan kegiatannya. (Sudirman/AA Asmat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar