Jakarta, Metropol.
Diskusi publik yang menyoroti tentang transparansi mutasi di lingkungan Polri yang diselenggarakan oleh PWI Pusat dan Indonesian Police Watch di kantor PWI Pusat Gedung Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Prof. Awaluddin Djamin sebagai salah satu senior polisi, Brigjen Pol. Drs. Mustafa Hary Kuncoro, M.Si, Neta Pane yang biasa dikenal cukup vokal dalam mengkritisi Polri untuk kebaikan dan salah satu perwakilan dari wartawan senior. Diskusi ini diikuti oleh para undangan seperti beberapa perwakilan dari beberapa Universitas yang ada di Jakarta, Mahasiswa PTIK, beberapa media baik cetak dan elektronik dan beberapa pengamat serta wartawan muda maupun senior.
Dalam acara pembukaan yang disampaikan oleh Ketua PWI Pusat dalam hal ini diwakili oleh wartawan senior Bapak Tarman Azam, menyampaikan Polri itu milik kita semua bukan milik Polri saja, karena itu kita peduli untuk melihat polisi khususnya bagaimana kaderisasi dalam pemilihan kepemimpinan di lingkungan Polri.
Sedangkan Bapak Prof. Awaluddin Djamin mengemukakan tentang kepemimpinan secara umum di negara ini dan kepemimpinan di lingkungan Polri yang tidak dapat dilepaskan dengan manajemen dan administrasi. Pada saat Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dalam pembukaan Lemhanas mengemukakan mengapa perlu dibangun Lemhanas adalah untuk melahirkan National Leaders. Masalah di negara ini adalah diawali oleh masalah kepemimpinan. Gap atau kesenjangan yang terjadi antara negara adalah disebabkan masalah manajemen atau manajerial leadership. Di Polri ada reformasi tetapi ada beberapa hal yang dirubah tetapi tidak justru lebih baik, itu namanya sontoloyo. Negarapun saat ini banyak lembaga komisi yang tidak jelas. Menurutnya pelaksanaan tugas kepolisian itu yang dilaksanakan secara komprehensif ada pada tingkat Polres, karena itu beliau menamakannya Polres sebagai KOD atau Komando Operasional Dasar.
“Merosotnya Polri dikarenakan merosotnya pelaksanaan tugas khas profesional Polri seperti Intelijen, Reskrim, Sabhara, Lalu Lintas dan fungsi Binmas dan disebabkan oleh lemahnya kemampuan manajerial atau manejerial leadership,“ ungkapnya.
SSDM Polri yang diwakili oleh Karo Binkar SSDM Polri Brigjen Pol. Drs. Mustafa Hari Kuncoro, M.Si menyampaikan, antara lain, Biro Pembinaan Karier didalamnya ada beberapa bagian, yaitu bagian pangkat, tugas khusus, info personil, penilaian kompetensi dan bagian mutasi dan jabatan. Transparansi pemutasian personil Polri saat ini sudah jauh berubah dari yang lama, dulu belum ada uji kompetensi tetapi saat ini kita sudah ada bagian uji Kompetensi untuk melihat bagaimana kompetensi personil Polri. Saat ini Polri cukup banyak memiliki para psikolog yang digunakan untuk melihat bagaimana kejiwaan para anggota Polri dan calon pimpinan di lingkungan Polri. Saat ini baik polri dan pegawai negeri sipil Polri berjumlah lebih dari 420 ribu orang dan memanajemeni orang sebegitu besar, tidaklah mudah. Karena itu ada pendelegasian wewenang dalam pembinaan karier anggota dan PNS Polri. Proses jalanya mutasi harus ada usulan dari satuan kerja atau Satker personil tersebut atau karena memang sudah lama diatas dua tahun di suatu jabatan. “Kemudian kita mintakan persyaratan dari Propam jika ada catatan, kemudian dibawa ke forum pra wanjak yang anggotanya para perwira senior Polri berpangkat bintang tiga. Pra wanjak dipimpin oleh Wakapolri untuk kemudian baru dibawa ke Wanjak,“ ungkapnya.
Pembicara dari IPW Bapak Neta Pane menyampaikan, awal diskusi ini dikarenakan polisi banyak dicerca oleh masyarakat, yang kemudian dikesankan bahwa yang muter-muter dalam promosi jabatan di lingkungan Polri orangnya hanya tertentu atau itu-itu saja. Organisasi Yang diuntungkan oleh era reformasi ini salah satunya adalah polisi seperti misalnya anggaran yang meningkat signifikan, jenderal bintang tiga dan yang lain semakin banyak serta jumlah personil juga semakin banyak, tetapi disatu sisi masyarakat tidak merasakan hasilnya.
Kinerja Polri selama ini yang dapat di apresiasi cuma bidang narkoba dan Densus 88 walaupun belakangan Densus 88 sudah mendapat cercaan dari sebagian masyarakat. Kondisi saat ini Polisi makin banyak dilawan oleh masyarakat, ada diantara mereka yang ditabrak atau tertabrak oleh pengguna lalu lintas dan ada juga diantara mereka yang ditembak oleh orang yang tidak suka dengan polisi. Ini suatu fenomena tertentu, ini perlu dicermati oleh kita yang kemungkinannya dikarenakan sistem mutasi yang dilingkungan Polri yang tidak baik dan tidak transparan. Akibat sistem yang tidak jelas ini menyebabkan Polisi dibawah jadi bingung karena mutasi yang tidak transparan pada level atas. Belakangan disinyalir orang-orang partai sudah menitip calon-calon Jenderal untuk jabatan strategis tertentu, apalagi pemilu atau pemilukada tidak lama lagi. Diprediksi oleh nara sumber Neta Pane ini, bahwa pada tahun 2014 atau menjelang 2014 Polri sangat rawan menghadapi masalah ini. (Kamal/Divhumas Mabes Polri)
Diskusi publik yang menyoroti tentang transparansi mutasi di lingkungan Polri yang diselenggarakan oleh PWI Pusat dan Indonesian Police Watch di kantor PWI Pusat Gedung Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Prof. Awaluddin Djamin sebagai salah satu senior polisi, Brigjen Pol. Drs. Mustafa Hary Kuncoro, M.Si, Neta Pane yang biasa dikenal cukup vokal dalam mengkritisi Polri untuk kebaikan dan salah satu perwakilan dari wartawan senior. Diskusi ini diikuti oleh para undangan seperti beberapa perwakilan dari beberapa Universitas yang ada di Jakarta, Mahasiswa PTIK, beberapa media baik cetak dan elektronik dan beberapa pengamat serta wartawan muda maupun senior.
Dalam acara pembukaan yang disampaikan oleh Ketua PWI Pusat dalam hal ini diwakili oleh wartawan senior Bapak Tarman Azam, menyampaikan Polri itu milik kita semua bukan milik Polri saja, karena itu kita peduli untuk melihat polisi khususnya bagaimana kaderisasi dalam pemilihan kepemimpinan di lingkungan Polri.
Sedangkan Bapak Prof. Awaluddin Djamin mengemukakan tentang kepemimpinan secara umum di negara ini dan kepemimpinan di lingkungan Polri yang tidak dapat dilepaskan dengan manajemen dan administrasi. Pada saat Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dalam pembukaan Lemhanas mengemukakan mengapa perlu dibangun Lemhanas adalah untuk melahirkan National Leaders. Masalah di negara ini adalah diawali oleh masalah kepemimpinan. Gap atau kesenjangan yang terjadi antara negara adalah disebabkan masalah manajemen atau manajerial leadership. Di Polri ada reformasi tetapi ada beberapa hal yang dirubah tetapi tidak justru lebih baik, itu namanya sontoloyo. Negarapun saat ini banyak lembaga komisi yang tidak jelas. Menurutnya pelaksanaan tugas kepolisian itu yang dilaksanakan secara komprehensif ada pada tingkat Polres, karena itu beliau menamakannya Polres sebagai KOD atau Komando Operasional Dasar.
“Merosotnya Polri dikarenakan merosotnya pelaksanaan tugas khas profesional Polri seperti Intelijen, Reskrim, Sabhara, Lalu Lintas dan fungsi Binmas dan disebabkan oleh lemahnya kemampuan manajerial atau manejerial leadership,“ ungkapnya.
SSDM Polri yang diwakili oleh Karo Binkar SSDM Polri Brigjen Pol. Drs. Mustafa Hari Kuncoro, M.Si menyampaikan, antara lain, Biro Pembinaan Karier didalamnya ada beberapa bagian, yaitu bagian pangkat, tugas khusus, info personil, penilaian kompetensi dan bagian mutasi dan jabatan. Transparansi pemutasian personil Polri saat ini sudah jauh berubah dari yang lama, dulu belum ada uji kompetensi tetapi saat ini kita sudah ada bagian uji Kompetensi untuk melihat bagaimana kompetensi personil Polri. Saat ini Polri cukup banyak memiliki para psikolog yang digunakan untuk melihat bagaimana kejiwaan para anggota Polri dan calon pimpinan di lingkungan Polri. Saat ini baik polri dan pegawai negeri sipil Polri berjumlah lebih dari 420 ribu orang dan memanajemeni orang sebegitu besar, tidaklah mudah. Karena itu ada pendelegasian wewenang dalam pembinaan karier anggota dan PNS Polri. Proses jalanya mutasi harus ada usulan dari satuan kerja atau Satker personil tersebut atau karena memang sudah lama diatas dua tahun di suatu jabatan. “Kemudian kita mintakan persyaratan dari Propam jika ada catatan, kemudian dibawa ke forum pra wanjak yang anggotanya para perwira senior Polri berpangkat bintang tiga. Pra wanjak dipimpin oleh Wakapolri untuk kemudian baru dibawa ke Wanjak,“ ungkapnya.
Pembicara dari IPW Bapak Neta Pane menyampaikan, awal diskusi ini dikarenakan polisi banyak dicerca oleh masyarakat, yang kemudian dikesankan bahwa yang muter-muter dalam promosi jabatan di lingkungan Polri orangnya hanya tertentu atau itu-itu saja. Organisasi Yang diuntungkan oleh era reformasi ini salah satunya adalah polisi seperti misalnya anggaran yang meningkat signifikan, jenderal bintang tiga dan yang lain semakin banyak serta jumlah personil juga semakin banyak, tetapi disatu sisi masyarakat tidak merasakan hasilnya.
Kinerja Polri selama ini yang dapat di apresiasi cuma bidang narkoba dan Densus 88 walaupun belakangan Densus 88 sudah mendapat cercaan dari sebagian masyarakat. Kondisi saat ini Polisi makin banyak dilawan oleh masyarakat, ada diantara mereka yang ditabrak atau tertabrak oleh pengguna lalu lintas dan ada juga diantara mereka yang ditembak oleh orang yang tidak suka dengan polisi. Ini suatu fenomena tertentu, ini perlu dicermati oleh kita yang kemungkinannya dikarenakan sistem mutasi yang dilingkungan Polri yang tidak baik dan tidak transparan. Akibat sistem yang tidak jelas ini menyebabkan Polisi dibawah jadi bingung karena mutasi yang tidak transparan pada level atas. Belakangan disinyalir orang-orang partai sudah menitip calon-calon Jenderal untuk jabatan strategis tertentu, apalagi pemilu atau pemilukada tidak lama lagi. Diprediksi oleh nara sumber Neta Pane ini, bahwa pada tahun 2014 atau menjelang 2014 Polri sangat rawan menghadapi masalah ini. (Kamal/Divhumas Mabes Polri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar